12
DENPOST z KAMIS, 20 DESEMBER 2012
Panwaslu Badung Lantik PPL
DenPost/sutrisna
MELANTIK - Ketua Panwaslu Kabupaten Badung, I Ketut Arka, saat melantik Pengawas Pemilu Lapangan tingkat desa/kelurahan se-Kabupaten Badung. Mangupura, DenPost Mempersiapkan tahapantahapan pengawasan dalam pemilihan Gubernur Bali tahun 2013 yang akan datang, Panwaslu Kabupaten Badung melantik Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tingkat desa/ kelurahan se- Badung. Acara pelantikan ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, IB. Yoga Segara, Anggota DPRD Badung, I Wayan Regep, Kapolsek dan para Camat seBadung, di ruang Pertemuan Kertha Gosana Puspem, Rabu (19/12).
Bupati Badung dalam sambutannya dibacakan IB. Yoga Segara menyampaikan, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Bali tahun 2013 menuntut persiapan yang baik dari berbagai pihak, baik KPU beserta jajaran, Papol, masyarakat dan stakeholder lainnya. Persiapan yang memadai diawali dengan pemahaman yang baik terhadap ketentuan peraturan perundangan yang telah diterbitkan. Pilkada Bali diselenggarakan dengan tujuan untuk me-
milih kepala daerah dan wakil kepala daerah serta membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Sedangkan Pengawas Pemilu dengan tingkatan yang berbeda, terbentuk dengan tujuan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu. Sehingga timbul harapan masyarakat, agar Pemilu berkualitas untuk menjamin derajat keterwakilan yang lebih tinggi, menjamin derajat kompetensi yang sehat, partisipasi masyarakat yang tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Ketua Panwaslu Kabupaten Badung, I Ketut Arka dalam sambutanya menyampaikan, Badung sebagai daerah tujuan wisata yang pada tahun 2013 akan banyak memiliki kegiatan bertarap Internasional, sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentu harus diupayakan berjalan beriringan satu sama lainnya sehingga tidak terjadi dampak yang tidak kita inginkan. Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang baru dilantik diharapkan dapat melakukan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggungjawab. (108)
DPRD Gianyar Berpeluang Tambah Kursi Gianyar, DenPost Kabupaten Gianyar sepertinya berpeluang menambah 5 kursi di DPRD,dalam pemilihan legislatif 2014 mendatang. Hal ini disebabkan karena daftar alokasi kependudukan (DAK) Gianyar sampai akhir 2012, bisa menembus angka 511 ribu lebih sehingga setara 45 anggota DPRD kabupaten/ kota. Ketua KPUD Gianyar, AA Gde Putra, Rabu (19/12) kemarin mengatakan, jumlah DAK kabupaten Giayar pada
Pileg 2009 sebanyak 482 ribu lebih. Karenanya hanya memperoleh jatah 40 kursi di DPRD. Namun, melihat potensi yang ada saat ini, Gianyar berpeluang menambah 5 kursi lagi. Peluang itu ditopang potensi jumlah penduduk Gianyar berdasarkan laporan Dinas Dukcapil Gianyar, 20 November 2012 mencapai 511.284 jiwa. Namun data pihak Depdagri per tanggal 22 Februari 2012, masih menyebutkan penduduk Gianyar 491.310 jiwa. ‘’Perkembangan
data penduduk ini masih dikaji dan diteliti kebenarannya bersama pihak terkait, agar tidak menimbulkan kekeliruan di kemudian hari,’’ ujarnya. Selain itu, Agung Putra mengatakan, pihaknya juga akan mengusulkan jumlah dapil di Kabupaten Gianyar. “Kita akan mengusulkan 7 dapil, agar setiap kecamatan ada satu dapil yakni Kecamatan Payangan, Kecamatan Tegallalang, Blahbatuh, Tampaksiring, Sukawati, Ubud, dan Gianyar. (115)
DenPost/yuliantara
RAPAT PLENO - KPU Kabupaten Gianyar menggelar rapat pleno terbuka hasil verifikasi faktual parpol dalam peserta Pemilu 2014 di kantor KPU Gianyar, Rabu (18/12) kemarin.
Di Gianyar, 15 Parpol Lolos Verifikasi Faktual Di Tabanan 10 Parpol Gianyar, DenPost KPU Kabupaten Gianyar, Rabu (18/12) kemarin menggelar rapat pleno terbuka hasil verifikasi faktual parpol, dalam peserta Pemilu 2014 di kantor KPU setempat. Dalam rapat yang dihadiri ketua dan anggota KPU, Panwas dan perwakilan partai itu setelah dilakukan rekapitulasi verifikasi faktual Parpol. Dari 16 parpol yang diverifikasi, 15 parpol telah memenuhi syarat, sementara satu partai yakni PKBIB (Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru) tidak memenuhi syarat. Karena setelah KPU melakukan verifikasi, partai tersebut tidak memenuhi syarat di antaranya kepengurusan yakni ketua, sekretaris dan bendahara baik tahap pertama mapun verfikasi tahap kedua semuanya tidak sesuai. Selain itu, kepemilikan kantor juga tidak sesuai. Salain itu persentase keterwakilan perempuan mengalami perubahaan, di mana tahap awal 33,33 persen, verifikasi tahap kedua mengala-
mi kenaikan mencapai 37,5 persen. Karena hasil verifikasi di lapangan seperti itu, sehingga hasil pleno memutuskan bahwa PKBIB tidak memenuhi syarat di Gianyar. Sementara 15 partai yang memenuhi syarat, ada satu yang dalam verifikasi pertama tidak sesuai. Namun setelah verifikasi tahap kedua memenuhi dan sesuai, yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Untuk PKPI, verfikasi pertama pengurusnya yakni ketua, sekretaris dan bendahara serta kepemilikan kantor tidak sesuai. Namun setelah dilakukan verifikasi untuk kedua, baik pengurus yakni ketua,
sekretaris, bendahara serta kepemilikan kantor sudah sesuai. Hanya saja persentase keterwakilan perempuan tahap pertama 14,2 % kemudian tahap dua menjadi 30 %. Sehingga dalam rapat pleno PKPI dinyatakan memenuhi syarat. Sedangkan 14 partai lainnnya, setelah KPU Gianyar melakukan verifikasi baik tahap pertama dan tahap kedua kepengurusannya sudah sesuai sehingga 14 parpol ini dinyatakan memenuhi syarat. Dari 14 parpol yang dinyatakan memenuhi syarat itu ada dua parpol yang mengalami perubahaan di persentase keterwakilan perempuan ,di antaranya Partai Persatuan Nasional (PPN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengalami perubahan persentase keterwakilan perempuan. PPN verifikasi tahap pertama 9,4 persen kemudian verifikasi tahap dua menjadi 30%. Sedangkan PPP verifikasi faktual tahap kedua persentase keterwakilan pe-
rempuan menjadi 30 persen.
Di Tabanan
Sementara sepuluh parpol di Tabanan juga dinyatakan memenuhi syarat dan lolos verifikasi faktual. Dari 14 parpol yang ada, menurut Ketua KPUD Tabanan, Gede Budiatmika, Rabu (19/12) kemarin, empat parpol lainnya yang dinyatakan tidak lolos yaitu Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), PBB, PKPI, dan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB). Dalam rapat pleno terbuka yang berlangsung di Aula Hotel Vista Tabanan itu, 10 parpol yang dinyatakan lolos antara lain PAN, PDIP, PD, Gerindra, Golkar, Hanura, PKS, PKB, Nasdem, dan PPP. Menurut Budiatmika, ke10 partai yang dinyatakan lolos itu setelah melalui proses verifikasi, yang meliputi beberapa unsur. Unsur yang disyaratkan antara lain ketua, sekretaris, bendahara, kantor, keterwakilan perempuan, dan sampel anggota. (116/121)
Dua Parpol di Bangli Tak Penuhi Syarat Bangli, DenPost Dua partai politik (parpol) dinyatakan tidak memenuhi syarat, dalam verifikasi faktual kloter pertama yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bangli. Kedua parpol itu tidak memenuhi syarat mini-
mal dukungan yang diisyaratkan. Hal itu disampaikan Ketua KPUD Bangli, Dewa Agung Lidartawan, bersama anggota KPUD Putu Ariyanti, Nengah Mudana, AA. Adi Wiraguna dan Joko Arnawa, dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri pimpinan parpol, Rabu
(19/12) di Kantor KPUD setempat, kemarin. Menurut Lidartawan, sebelum keluarnya keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terdapat 16 parpol yang diverifikasi KPU. Tetapi di Kabupaten Bangli yang diverifikasi hanya 14 parpol. Dari 14 parpol yang diverifikasi PKBIB (Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru) dan PDP (Partai Demokrasi Pembaharuan) dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat. ‘’Kalau sekretariat dan keanggotaannya mereka memenuhi. Ha-
nya saja, jumlah dukungan KTA tidak memenuhi ambang batas minimal sehingga dinyatakan tidak memenuhi persyaratan,’’ujar Agung Lidartawan. Sementara itu 12 parpol lainnya yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan yakni PKPI, Golkar, PDIP, Gerindra, PPRN, PAN, Hanura, PBB, Demokrat, PPP, PKB dan Nasdem. Sementara dari pihak Panwaslu sendiri tidak ada menyatakan protes. Karena dari uji petik yang dilakukan terhadap hasil verifikasi KPUD, sudah sesuai dan tidak ada dimanipulasi. (122)
C.71
DenPost/jingga
C. 1413
C.943
HASIL VERIFIKASI - Rapat Pleno penetapan hasil verifikasi di KPUD Bangli, Rabu (19/12).