|Beranda
Berita Demokrasi
dilayani aliran air bersih dari PDAM, karena warga sangat keberatan jika setiap hari harus membeli untuk keperluan minum, mandi dan mencuci. “Saya tidak tahu, kenapa PDAM belum bisa melayani kebutuhan air bersih di wilayah kecamatan Kronjo” kata Sakuni, Staf Kecamatan Kronjo Sementara itu, Arif Rahman, Kaur Umum Desa Muncung mengharapkan PDAM melakukan inovasi pelayanan air bersih untuk warga di Desa Muncung, menurutnya air bersih adalah kebutuhan pokok warga di desa tersebut karena air bawah tanah tidak bisa digunakan akibat intrusi air laut. “Jika sekarang belum ada saluran pipa PDAM yang sampai ke Desa Muncung, kami mengharapkan PDAM bisa memberikan pelayanan dalam bentuk lain, misalnya dengan sistem curah” tuturnya Menurut informasi yang Berita Demokrasi himpun, PDAM Tirta Kerta Raharja saat ini melayani kebutuhan air minum warga Jakarta, salah satunya dengan model pelayanan sistem curah. Selain itu, 30 ribu warga yang ingin mendapatkan pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (PDAM TKR) masih harus masuk dalam daftar tunggu. Keluhan warga yang mengalami krisis air bersih juga disampaikan Saeful, warga Desa Cangkudu, Balaraja. Menurut Saeful, warganya sudah mendaftar ke PDAM Tirta Kerta Raharja 6 bulan yang lalu, namun warga mendapat jawaban harus menunggu hingga 1 tahun untuk dapat menikmati pelayanan tersebut. “Kami sudah mendaftar ke PDAM 6 bulan yang lalu, dan katanya harus menunggu 1 tahun baru bisa mendapatkan pelayanan” kata Saeful. Saeful juga merasa heran, karena tidak mendapat informasi kenapa harus menunggu sampai 1 tahun, padahal di wilayahnya sudah dilewati jalur PDAM sejak lama. “ di depan rumah saya sudah ada pipa PDAM, tapi kami belum bisa menikmati aliran air dari PDAM” katanya Terkait permasalahan tersebut, DPRD Kabupaten Tangerang akan memanggil Direksi PDAM Tirta Kerta Raharja. Seperti diberitakan harian Tangerang Ekspres, PDAM TKR saat ini masih memberikan alasan tidak adanya air baku, itu alasan yang tidak profesional. Karena kata Amran Arifin, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Sungai Cisadane dan Cidurian belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, di wilayah Pantura yang dilintasi aliran sungai Cisadane yang debit airnya tidak pernah surut, masih saja masyarakat mengeluh tidak dilayani PDAM. Ia menambahkan, selama ini memang PDAM TKR terlihat lebih mementingkan pelayananan pelanggan di luar wilayah Kabupaten Tangerang. “Bila perlu kita bentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan audit kinerja PDAM TKR ini. Kita akan dorong agar pelayanan PDAM TKR lebih dikedepankan untuk masyarakat Kabupaten Tangerang, bukan untuk yang lain," tegasnya. Ditempat yang berbeda, Muhamad Ishlah selaku Manager
| No. 05 / Agustus 2010
Kampanye Air Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai, krisis air bersih yang dialami masyarakat kabupaten Tangerang karena pihak PDAM Tirta Kerta Raharja yang lebih mementingkan pelayanan terhadap masyarakat Kota Tangerang dan DKI Jakarta adalah ekses dari perlakuan air yang dinilai dari aspek ekonomi semata, sehingga berakibat pada kecenderungan pelayanan yang tidak profesional. “PDAM TKR hanya mengejar keuntungan sesaat, sehingga tidak mau repot dengan membangun instalasi baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang,” katanya. Islah kemudian melanjutkan, hal tersebut terjadi karena implikasi dijadikannya air sebagai komoditi, sehingga yang mendapat pelayanan adalah kelompok yang dapat membayar lebih, seharusnya air adalah barang publik yang dapat dinikmati oleh semua orang. “Air adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, sehingga siapapun harus bisa mendapatkan akses mendapatkan pelayanan dari pemerintah, dalam hal ini melalui PDAM” katanya Islah juga mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap PDAM TKR untuk mengetahui alasan kenapa PDAM TKR lebih mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat Kota Tangerang dan DKI Jakarta disaat masyarakat Kabupaten tangerang sendiri masih kekurangan air bersih. “Audit yang dilakukan adalah audit saat ini dan sebelumnya,” tandasnya. Ketika ditanya tentang hasil Audit terhadap PDAM TKR yang pernah mengalami kerugian di tahun 2004 hingga masih memiliki hutang sebesar Rp 415 miliar lebih, Islah juga menambahkan, tidak ada ada alasan PDAM mengalami kerugian, karena segmen pasar yang membutuhkan air bersih sudah jelas, sehingga jika ada audit yang mengatakan PDAM merugi, itu patut di curigai. “Pada prinsipnya, PDAM tidak akan merugi, karena segmen pasar dan konsumennya sudah jelas” pungkasnya. (Ol, RR, FZ)
“Kami sudah mendaftar ke PDAM 6 bulan yang lalu, dan katanya harus menunggu 1 tahun baru bisa mendapatkan pelayanan” kata Saeful.
Berita Demokrasi | 11