pijakan situasional ketika pemerintah mencabut izin operasional 16 bank swasta nasional, yang memunculkan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan dana talangan terhadap simpanan antarbank serta dana pihak ketiga lainnya. Kebutuhan dana talangan dalam jumlah triliunan rupiah tersebut jelas tidak dapat dipecahkan melalui instrumen ekonomi, tetapi harus melalui keputusan politik untuk mendukung instrumen moneter.
Sumber: Foto Haryana
Krisis ekonomi kemudian diperparah lagi dengan munculnya krisis politik yang mulai menggelinding pada Februari 1988, ketika para mahasiswa menuntut Presiden Suharto mengundurkan diri. Mendekati mundurnya Soeharto pada Mei 1998 membuat masyarakat secara bersamaan menarik dana dari bank, yang kemudian menimbulkan sejumlah Gambar10 Tindakan Bank Indone-sia bank mengalami kalah kliring. dalam perbankan nasional. Situasi darurat seperti itu telah mendorong Bank Indonesia untuk mengambil tindakan penyelamatan industri perbankan nasional dengan jalan menyuntikkan dana segar ke bank-bank tersebut, bantuan likuiditas perbankan.
Persoalan yang kemudian muncul adalah kalangan pemilik bank ternyata tidak menggunakan dana BLBI untuk kepentingan menjadikan bank terhindar dari proses kehancuran, tetapi meng-gunakan sebagian besar untuk kepentingan kelompok usaha sendiri. Tindakan pemilik bank tersebut dalam konteks hukum perbankan disebut sebagai pelanggaran Batas Maksimum Penggunaan Kredit (BMPK). Pelanggaran BMPK, menurut UU Perbankan 1992, jelas merupakan tindak pidana. Tindakan tidak menghentikan proses kliring dan pengucuran dana BLBI sebagai pilihan lain, yang kemudian membawa tiga mantan Direksi Bank Indonesia ke pengadilan dan mantan Gubernur Bank Indonesia Soedradjat Djiwandono sebagai tersangka dalam kasus penyaluran dana BLBI. Persoalan yang selanjutnya menarik untuk dikaji adalah peradilan terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan dana BLBI dan proses hukum terhadap tiga mantan Direksi Bank Indonesia Hasil penelitian yang baru saja dilakukan oleh Judicial Watch Indonesia (JWI) memperlihatkan kecenderungan buruknya penanganan kasus-kasus perbankan tersebut, yang diperlihatkan mulai dari kelemahan penyidikan kasus di
Kasus Korupsi di Indonesia
139