Islam, KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA
dengan adanya pemilihan umum yang teratur, jelas merupakan pelanggaran terhadap gagasan demokrasi itu sendiri.
eg Hal itulah yang harus diingat ketika seorang penguasa menyatakan akan membangun demokrasi dalam konsep negara Islam. Pendapat tersebut mengabaikan dua hal, di satu pihak yaitu adanya idiosinkrasi para penguasa. Di pihak lain terjadi de mokrasi sebagai formalitas saja. Keduanya merupakan sesuatu yang harus dihilangkan dalam konsep tersebut. Dengan kata lain, sebuah konsep tentang negara dalam Islam, tidak dapat hanya terkait dengan idealisme kekuasaan itu sendiri, melainkan juga terkait kepada mekanisme apa yang digunakan. Kenyataan seperti itulah yang pada akhirnya memaksa Kongres Amerika Serikat (AS) untuk membatasi kepresidenan di negara itu hanya dalam masa dua term saja, pada paruh pertama abad yang lalu.Pembatasan itu tadinya hanya bersifat tradisi, yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat semenjak George Washington. Namun karena Franklin Delano Roosevelt (FDR) terpilih kembali untuk keempat kalinya pada tahun 1944, wa laupun secara efektif kekuasaan berada di tangan pembantunya yaitu Harry Hopkins , Kongres kemudian mengubah undang-un dang, dengan membatasi masa jabatan Presiden Amerika Serikat hanya untuk dua kali empat tahun saja. Jelaslah dengan demikian, bahwa membuat konsep ten tang sebuah negara demokratis bukanlah hal yang mudah. Apa lagi jika hal itu dikaitkan dengan sebuah agama, seperti konsep negara dalam Islam. Ini belum lagi diingat, bahwa para pemilih senantiasa berkembang dalam pikiran dan perasaan —seperti Walaupun tidak pernah secara resmi menjadi Wapres, namun Harry Lloyd Hopkins yang juga arsitek kebangkitan ekonomi Amerika Serikat atau New Deal, amat dipercaya FDR dalam menjalankan program-program poli tiknya. Konstitusi Amerika (1787) semula tidak membatasi masa jabatan Presi den. Belajar dari masa kepresidenan Franklin D. Roosevelt (1933-1945) yang menjabat lebih dari 3 kali masa jabatan, maka agar siklus kepemimpinan de mokrasi tetap terpelihara, Kongres membatasi masa jabatan presiden melalui Amandemen ke-XXII yang disetujui Kongres pada tanggal 12 Maret 1947, di ratifikasi tanggal 26 Februari 1951.
g 140 h