Jambi Ekspres
jumat, 05 juni 2009
Jawa Pos National Network (JPNN)
Jambi Ekspres http://www.jambiekspres.co.id
SIUPP: 732/SK/Menpen/SIUPP/1998, Dirintis oleh PT Jambi Press Intermedia
General Manager/ Pemimpin Perusahaan : Sarkawi Dewan Redaksi: Sarkawi, Suardi Sukiman, Muchtadi Puteranusa, Ulil Amri Pimpinan Redaksi: Agus Dini Putra Redaktur Pelaksana: Setya Novanto, Redaktur: Zulmiron, Eddy Mulyady Asisten Redaktur: Aswan Hidayat, M. Haramen, Indrawan Setyadi, Zainuddin Staf Redaksi: Misrianti, Toni Evaidi, Dona Piscesika, Raden Surahman, M. Akta, Pirma Satria, Joniyanto. Fotografer: Zulfahmi, M. Ridwan. Sekretaris Redaksi: M Chaidir. Wartawan daerah: Ahmad Muzir (Tan jungjabung Barat), Beni Murdani (Tanjungjabung Timur), (Tebo), Yuneldi Yunis Koto (Merangin), Ikmal Mardiansyah (Muaro Jambi), Wirdianto (Kerinci), (Bungo), Iwan MS (Sarolangun), Raden Jufri (Batang hari). Teknologi Informasi: Hono Prihartantio (Kabag), Pracetak, M. Syukri (Kabag), Robi Harja, Asyhadi, Iklan: Subiantoro (Kabag), Edi Purnomo, Fitria Rosa, Riani W Desain Iklan: Pratama D.P, Keuangan: Eka Wahyu Setyaningsih (Kabag), Sutridawati (Kasir) Pemasaran: Nurdin (Kabag), Hamdan Ekspedisi: Helmi, Dodi, Arifin Piutang: Ertati (Kabag), Darwis Effendi, Fajar. Even & Promosi: Saman (Kabag), Erpen. Umum: Subiantoro, Rahmat Budiman Harga langganan : Rp 87.500,-/bulan (luar kota tambah ongkos kirim). Harga eceran Rp 3.500,-.Tarif iklan: Display (umum) Rp 25.000,-/mm kolom, Iklan warna Rp 40.000,- Full Colour Hal 1 Rp. 80.000,- Rekening BNI Cabang Jambi AC 006.9887004, Bank Mandiri, 110.0001132627, Bank BCA ,119.1385123. Alamat : Graha Pena Jambi Ekspres Jl Pattimura No.35 Km 8 Kenali Besar, Jambi. Telp Redaksi (0741) 65724, Iklan, Pemasaran (0741) 668844, 64940 Fax (0741) 667338. Perwakilan Jakarta (Ali Mulyono) Graha Pena Lantai 6. Jln Kebayoran Lama No. 12 Jakarta Selatan (021) 53699580, HP 0817744663 Penerbit PT Wahana Semesta Jambi Pembina Manajemen : Dahlan Iskan, Komisaris Utama : H Alwi Hamu, Komisaris: Dwi Nurmawan, Lukman Setiawan, Sakti Alam Watir, Direktur Utama: Suparno Wonokromo, Direktur: Sarkawi, Percetakan: PT Jambi Press Intermedia. Kami menerima tulisan berupa opini, surat pembaca, Kirimkan ke Graha Pena Jambi Ekspres, Jl Pat timura No.35 Km 8 Kenali Besar, Jambi. Telp Redaksi, Iklan, Pemasaran (0741) 668844, 64940 Fax (0741) 667338, email: redaksi@jambiekspres.co.id / jambiekspres@yahoo.com / je_printad@yahoo.com / je_iklan@yahoo.com setiap jam kerja, dan lampirkan identitas diri. q Wartawan Jambi Ekspres dilarang meminta ataupun menerima uang maupun barang dari sumber berita. q Wartawan Jambi Ekspres dibekali ID Card / surat tugas saat melakukan tugasnya.
Pembaca yang budiman, Jambi Ekspres membuat rubrik baru Rakyat Bicara. Rubrik tersebut berupa layanan SMS dengan pembaca maupun relasi yang isinya untuk kepentingan umum yakni masalah atau masukan layanan PDAM, PLN, Telkom, kondisi jalan, sekolah, kebersihan, pasar serta pengurusan izin yakni, SIM, STNK, IMB, dan SITU. Silakan SMS ke 0815-323-19763 dengan bahasa yang singkat, jelas dan tidak berbau SARA. Redaksi Jambi Ekspres berhak mengedit SMS yang akan dimuat dengan tidak mengurangi isi subtansinya. Masalah atau masukan dari pembaca dan relasi akan dijawab pihak terkait satu hari sesudah SMS dimuat di koran ini. Nomor HP Anda tidak dimuat seluruhnya. (*)
Kapan Jadwal CPNS?
Belum Masuk Data Base
YANG Terhormat BKD Provinsi Jambi. Kapan pengumuman formasi CPNS?. Info dari Men PAN kemarin katanya sebelum Pilpres, tapi kok di Koran kemarin sesudah Pilpres mana yang benar. +6285266241xxx
YANG Terhormat Bupati Muarojambi. Bagaimana kami yang penjaga kantor instansi-instansi SKPD di perkantoran hingga saat ini belum masuk data base. Kami nunggu sampai kapan? +6285664354xxx
Barisan Taxi di Depan RS Theresia Tertibkan!
Benahi Sistem Kelistrikan
YANG Terhormat Walikota/Dinas Perhubungan. Mohon tertibkan parkir taxi di depan RS Theresia. Karena, sangat mengganggu pasien yang mau masuk ke RS Theresia. Apalagi, jalan tersebut sangat kecil, terimakasih. +628153965xxx
YANg Terhormat Walikota Jambi. Mohon benahi sistem kelistrikan kita, soalnya kami tinggal di Aur Duri mati lampu dari semalam dan baru nyala pukul 10.00 WIB pagi kemarin, terimakasih. +628192478xxx
Kapan Jalan Pattimura Selesai
Sekali Lagi Mohon Ketua RT 21 Diganti
YANG Terhormat Gubernur Jambi. Kapan jalan dua jalur Pattimura selesai. Pengerjaannya hingga kini hanya berkutat gali menggali saja. Ini sudah bulan berapa Pak, terimakasih. +6281532212xxx
YANG Terhormat Walikota Jambi. Kami seluruh warga RT 21 Kelurahan Murni minta agar Ketua RT 21 (a/n.Ruslan) secepatnya diganti. Karena setiap kami mau berurusan selalu tidak ada, terimakasih. +6285266285xxx
7
Menyoal Eksistensi dan Efektivitas Perda (1) PERATURAN Daerah (Perda) adalah produk hukum yang penting dan strategis berkenaan dengan penerapan otonomi daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah. Perda menjadi instrumen hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola jalannya pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Sebagai instrumen hukum utama di tingkat daerah, Perda mengatur berbagai hal berkaitan dengan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang didasarkan atas dinamika dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, Perda tidak semata-mata hanya menjustifikasi kekuasaan pemerintah daerah untuk bertindak dan mengatur warganya, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan masyarakat luas. Dalam batas ini, PerdaPerda yang ada sesungguhnya telah menunjukkan landasan yang benar, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Akan tetapi dalam kenyataannya, Perda seakan tidak “dekat” dengan masyarakat. Dekat dalam pengertian dikenal secara baik oleh masyarakat. Perda seolah “tiada” ketika banyak orang ditanya men-
Oleh : Nopyandri, SH, LLM* jawab tidak tahu dan tidak mengenal suatu perda. Perda pun sepertinya “menghilang” tatkala secara nyata pelanggaran telah terjadi di depan mata secara berulang ataupun berkesinambungan tanpa ada tindakan untuk mengakhiri pelanggaran tersebut. Ada apa dengan Perda? Pertanyaan ini seolah menyiratkan bahwa ada banyak masalah atau persoalan yang berkaitan dengan Perda. Asumsi ini tidak berlebihan. Ada beberapa fakta yang menunjukkan pembuktian terkait persoalan Perda. Pertama, berdasarkan identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan Pemerintah Pusat ditemukan sejumlah Perda yang dianggap “bermasalah”. Perda bermasalah ini selain karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga bertentangan dengan kepentingan umum. Pada umumnya, perda bermasalah ini adalah perda-perda mengenai pungutan, baik pajak daerah maupun retribusi daerah. Diakui atau tidak, nampak bahwa pembentukan Perda ternyata “kurang” memperhatikan atau mempedomani semua ketentuan yang terkait dengan pembentukan Perda. Jangan lupa, sebagai produk hukum, pembentukan Perda juga harus memperhatikan asas-asas hukum. Dengan ditemukan adanya Perda yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, nyata bahwa pembentuk Perda mengabaikan asas lex superior derogat lex interior. Hukum yang lebih tinggi kedudukannya mengalahkan hukum yang derajatnya lebih rendah. Artinya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Faktor utamanya adalah karena pembentukan Perda belum dilakukan secara baik dan terencana. Mekanisme Penyusunan Naskah Aka-
demik sebagai dasar bagi penyusunan Rancangan Perda belum banyak dilakukan. Banyak fakta menunjukkan bahwa Perda yang ada adalah salinan (copy) dari Perda daerah lain, yang kemudian diubah seperlunya untuk selanjutnya diproses dan dibahas. Padahal semua tahu bahwa kondisi geografis dan budaya masyarakat masingmasing daerah berbeda-beda, dan Perda harus disesuaikan dengan kondisi dan kultur masyarakat daerah setempat. Jadi tidak bisa sekadar copy paste saja. Bukan merupakan kesalahan apalagi dosa besar apabila pe-
jabat yang bertanggungjawab mempersiapkan rancangan Perda, atau SKPD yang menjadi prakarsa pembentukan Perda melakukan studi banding dan meng- copy perda daerah lain sepanjang hal tersebut adalah dimaksudkan sebagai bahan pembandingan dalam maksud membuat Perda yang sama. Yang paling pokok, pembentukan Perda harus terlebih dahulu melalui pengkajian yang dalam dan komprehensif melalui suatu naskah akademik. Kedua, Perda belum mampu menjadi “tuan” di negeri sendiri. Era otonomi daerah yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dae-
rahnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat ternyata belum mendudukkan Perda sebagai instrumen hukum utama di tingkat daerah dalam mengatur dan mengendalikan perilaku kehidupan masyarakat daerah. Hal ini sangat berbeda dengan nasib Qanun (semacam Perda) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Ada apa dengan Perda? Apa yang salah dengan Perda? Penulis mengajak kita semua elemen masyarakat untuk mengkaji lebih lanjut dengan masalah ini. Pemikiran yang dipaparkan dalam opini ini diharapkan dapat menjadi bahan pembuka untuk pengkajian lebih lanjut secara mendalam dan komprehensif. (bersambung)