LINGGA
Kades Kuala Raya Dilaporkan ke Polisi LINGGA (BP) - Kepala Desa Kuala Raya, Suryadi Hamzah dilaporkan warganya ke Polsek Singkep Barat karena diduga menggelapkan uang hasil penjualan lahan. Laporan polisi No pol STPL 103/K/IV/2013, diterima Kepala SPK Polsek Singkep Barat, Briptu Ilham Saputra tanggal 30 April 2013 lalu. Pelapor atas nama Rahman. Lokasi tanah yang dijual berada di Dusun III Bukit Belah. Penjualan lahan sudah lama, yakni tanggal 26 Desember 2011. Pemilik tanah, Nasuji meminta tolong kepada Suryadi untuk menawarkan tanahnya seluas tiga hektare. Suryadi awalnya menawarkan agar lahan itu ditawarkan Rp 25 juta kepada perusahaan tambang. Pemilik lahan tak setuju dan meminta nilainya Rp 45 juta. Mereka sepakat lahan ditawarkan
34
Batam Pos, Jumat 10 Mei 2013
Benahi Fasilitas
Rp 45 juta. Namun, setelah terjual, pemilik tanah mengetahui tanah dijual Suryadi ke perusahaan Rp 45 juta. Pemilik tanah melihat bukti kuitansi pembelian lahan. Atas dasar ini, Nasuji menghubungi Kades Kuala Raya untuk mempertanyakan penjualan tanah ini. “Dia tak mengakunya. Kami menempuh penyelesaian kekeluargaan. Namun dia bandel. Kami terpaksa lapor polisi,” kata Rahman. Kanit Reskrim Polsek Singkep Barat, Aiptu Asien Wirga membenarkan adanya lapor warga terkait Kades Kuala Raya, Suryadi Hamzah. “Sabtu besok kita jadwalkan untuk dipanggil,” ujar Asien. Sementara Kades Kuala Raya, Suryadi Hamzah, tidak dapat dihubungi untuk dimintai konfirmasi. Telepon selulernya, bernada tak aktif ketika dihubungi. (dea)
F.DEDI ARMAN/BATAMPOS
PEMKAB Lingga diminta membenahi fasilitas Dermaga Jagoh, Singkep Barat dan Tanjung Buton, Lingga. Penumpang dan pengantar menilai fasilitas tersedia masih minim.
Masyarakat Hinterland Kecewa Pelayanan Disdukcapil DEDI ARMAN, Lingga
F.IST
RAPAT Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan Singkep di Gedung Sapta Pesona, Dabo.
Kades Harus Mengerti Gunakan Dana ADD LINGGA (BP) - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Lingga, Said Rudi Fallo, meminta seluruh Kepala Desa dan aparatur desa mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). “Peraturan Bupati (Perbup) tahun 2013 merupakan pegangan dalam pengelolaan keuangan desa. Perbup terus menerus mengalami perubahan setiap tahunnya dan di evaluasi menjadi lebih sempurna,” kata Rudi saat sosialisasi di Gedung Sapta Pesona, kemarin. Dengan pengunaan ADD yang tepat akan membawa dampak bagi perkembangan desa. Keberhasilan pengelolaan ADD, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang secara langsung berdampak pada keberhasilan program pemerintah daerah. “Besar kecilnya anggaran yang
akan dikucurkan ke desa tergantung dari kemampuan anggaran daerah,” ujarnya. BPMD sosialisasi pengunaan ADD agar sesuai tujuan dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku. “Pengelolaan ADD haruslah berhati- hati, karena ini merupakan uang negara dan harus dipertanggung jawabkan,” sebutnya. Mantan Kabag Pemerintahan Setdakab Lingga ini menyebutkan, Agar tak tersentuh hukum, penggunaan harus berpatokan dengan Perbup, jangan sampai ada tumbang tindih, antara bantuan satu dengan lainnya. Dalam pencairan ADD semua administrasi harus segera diselesaikan. “Mengingat waktu percairannya sudah dekat, dan desa segera ajukan berdasarkan skala prioritas,” paparnya. (dea)
MASYARAKAT Lingga hinterland Lingga mengeluhkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Lingga. Banyak pengurusan administrasi kependudukan masyarakat hinterland lambat proses penyelesaiannya.
Sementara, masyarakat untuk bepergian ke Dabo terkendala masalah biaya. Wakil Ketua II DPRD Lingga, Sui Hiok mengatakan, banyak keluhan masyarakat Kecamatan Lingga Utara dan Senayang dalam pengurusan administrasi kependudukan. “Perubahan data KTP atau KK, kan ada syaratnya. Data-data itu dikirim ke Disdukcapil Lingga. Dikembalikan karena alasan salah
F.DEDI ARMAN/BATAMPOS
Sui Hiok
Pajak Kedai Kopi 5-6 Persen
Didakwa Pasal Berlapis
TANJUNGPINANG (BP) - Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan Pemrintah Kota (Pemko) Tanjungpinang akan berkordinasi dengan DPRD Kota Tanjungpinang untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak restoran dan kedai kopi 10 persen. ”Kita mau perbaikan perda ini. Kita akan membedakan penetapan pajak untuk model yang kelasnya restoran dan warung biasa atau biasa disebut kedai kopi,” kata Lis, Rabu (8/5). Pemberian perda 10 persen terlalu tinggi untuk kedai kopi, sewajarnya cukup 5-6 persen saja. Bagaimana pun, Tanjungpinang itu harus bisa menghidupkan ekonomi kerakyatan. Pemberian besaran pajak 5-6 persen menurutnya wajar, karena tidak mungkin tidak disertai pajak. Selain akan revisi Perda Retribusi
TANJUNGPINANG (BP) - Rinto Rewandi Siregar,32 mantan anggota Satnarkoba Polres Tanjungpinang, didakwa pasal alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (8/5). Dalam dakwaan yang dibacakan JPU, Eckhart Phalafia dihadapan Majelis Hakim Tunggal, Sarudi menyebutkan, terjeratnya anggota polri yang ditugaskan di Ranai, Natuna tersebut berawal dari tertangkapnya Hendi (sudah divonis, red) sewaktu mengantarkan terdakwa ke Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang. Setiba di Bandara RHF, ter-
dakwa menyerahkan satu bungkus kota rokok warna merah. Dalam kotak rokok tersebut terdapat narkotika jenis sabu. Setelah menyerahkan barang tersebut, terdakwa langsung bergegas menuju ruang check in. Sementara Hendi sudah pulang meninggalkan bandara dengan mengendarai sepeda motor. Masih dalam dakwaan tersebut, pada perjalanannya terdakwa kembali menghubungi Hendi. Terdakwa meminta tolong mengambilkan Magazine Air Soft Gun yang dititipkan terdakwa di Counter Sky Avition. Namun ketika melewati Walk Trough Metal Detecktor, petugas penggeledahan terhadap Hendi dan menemukan 20 paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok. “Total keseluruhan dari 20 pa-
Kemenhan Bangun 480 Rumah Prajurit
F. JAILANI/BATAMPOS
ANGGOTA TNI mendengarkan pemaparan Komandan Lantamal IV, Laksma TNI Agus Heryana soal pembangunan 480 rumah prajurit/PNS TNI di Mako Lantamal IV Tanjungpinang, Rabu (8/5).
dibanding tinggal di rumah megah. Namun, rumah tersebut milik dinas,” ujarnya. Sementara itu, Johon Arifin selaku pengembang perumahan itu mengatakan, rumah yang dibangun tersebut nanti khusus untuk
prajurit/PNS TNI tipe 36/72 m2. “Bangunan itu nanti sudah dilengkapi sertifikat hak guna bangunan. Ada sekitar 480 unit yang akan dibangun dalam dua tahap,” ujar Johon. Tahap pertama akan dibangun
200 unit, sedangkan tahap kedua akan 280 unit. Rumah sejahtera ini dibangun menggunakan konsep green building. ”Uang muka 10 persen dari harga. Harga rumah tipe 36/72m2 adalah Rp95 juta,” jelasnya. (cr23)
Juni, Anggota KPU Kota Dilantik TANJUNGPINANG (BP) - Proses perekrutan Anggota KPU Kota Tanjungpinang berakhir hingga penghujung Mei 2013 ini. Kinerja Tim Seleksi (Timsel) KPU Kota, hanya merekrut 10 besar calon saja. Setelah 10 nama diperoleh, diserahkan ke KPU
Provinsi Kepri, untuk tes kelayakan dan kepatutan calon. ”Timsel hanya memilih 10 calon saja. Yang menetapkan lima calon terpilih, adalah KPU Provinsi Kepri,’’ kata Anggota Timsel, Nikolas Panama, Selasa (7/5) petang.
bagi masyarakat lain yang jauh di pulau, ongkos menjadi kendala utama,” ujarnya. Dijelaskannya, untuk warga yang datang dari jauh ke Dabo, harus ada semacam prioritas sehingga bisa diselesaikan secara cepat. “Kantor Disduk Capil Lingga ada di Dabo. Sementara dari Senayang dan Lingga Utara tak ada kapal langsung ke Dabo. Biaya yang dikeluarkan masyarakat sangat besar,”paparnya. ***
Mantan Polisi Ketangkap Bawa Sabu ket tersebut adalah 5,8 gram,” ujarnya Eckhart dalam dakwaanya. Berdasarkan keterangan Hendi, barang tersebut didapatkan dari terdakwa. Terdakwa ditangkap di Bandara Ranai, Natuna pada hari yang sama, Selasa (18/9). JPU, juga menegaskan perbuatan terdakwa melanggar UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yakni melanggar pasal 112 ayat 2, pasal 114 ayat 2, JO pasal 127 tentang penyalahgunaan narkotika. Atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak menampiknya. Bahkan ia mengaku sewaktu ditangkap di Badara Ranai, Natuna juga kedapatan membawa narkotika jenis shabu. Pengadilan Negeri Ranai memutuskan hukuman penjara selama 7 tahun. (cr23) IKLAN
TANJUNGPINANG (BP) - 480 rumah sejahtera Prajurit/PNS TNI tipe 36/72 m2 akan dibangunan di Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang. Tujuannya, meningkatkan kesejahteraan prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan TNI. Terobosan tersebut kerja sama antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Asosiasi Pembangunan Perumahan Prajurit (Aspera). Rancangan ini, dijabarkan di hadapan prajurit/PNS TNI di Aula Yos Sudarso Lantamal VI, Tanjungpinang, Rabu (8/5). Menurut Kolonel Zeni Aditiawarman dari Kemenhan, jumlah purnawirawan yang masih menempati rumah dinas TNI masih 27 ribu. Itu menandakan, kondisi masih belum sejahtera. Sehingga, perlu terobosan seperti pembangunan rumah sejahtera prajurit dan PNS TNI. “Masih kurang 272.908 rumah. Karena masih banyak purnawirawan yang tinggal di rumah dinas. Seharusnya, rumah tersebut ditempati prajurit yang masih aktif,” ujar Zeni. Memiliki rumah pribadi merupakan kebutuhan mutlak, khususnya bagi seorang prajurit yang tidak luput dari mutasi/ pindah tugas. ”Sebagai seorang prajurit/PNS TNI, akan lebih bangga bisa tinggal bersama keluarga di rumah sendiri. Meskipun sangat sederhana
atau lambat dibalikkan. Untuk pergi ke Dabo, butuh dana yang tak sedikit,” kata Sui Hiok, kemarin. Ia juga meminta para perangkat desa dan Mitra Capil dapat benarbenar mengerti kepengurusan adminduk ini. Pembinaan terusmenerus perlu dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat terus meningkat. “Memang untuk masyarakat di Dabo tidak jadi persoalan. Namun
Saat ini, proses seleksi calon memasuki tahap tes kesehatan. Setelah itu, tes psikologi. Nikolas memastikan, proses seleksi berjalan transparan, tidak ada intervensi pihak mana pun juga. ‘’Kita minta, jika ada temuan Timsel melakukan tindakan negatif,
kita bersedia dilaporkan pada pihak terkait. Kita tantang warga, untuk membuktikan kita transparan bekerja,’’ terang Nikolas. Nikolas berharap, proses perekrutan berjalan lancar dan selesai sesuai jadwal yang ditetapkan. (zek)
Kedai Kopi, ia juga akan revisi Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Jasa Umum Tarif Retribusi Persampahan dan Kebersihan Kota Tanjungpinang. Tarif baru retribusi kebersihan untuk toko dari Rp 25 ribu menjadi Rp 120 ribu. ”Memang tarif baru ini sudah saya minta untuk tidak dilaksanakan 2013 ini. Perda ini memang dibuat 2012 tapi baru akan digunakan di 2013. Sekarang masyarakat masih menggunakan perda lama,” kata Lis. Bersamaan itu akan diajukan tarif retribusi sampah ke DPRD. Melihat kondisi sekarang, masih banyak sarana dan prasarana di Dinas Kebersihan yang masih minim seperti truk pengangkut sampah. Disamping itu banyak juga tarif sampah yang dipungut pihak luar mengakibatkan retribusinya tidak masuk ke kas daerah. (asr)