Ketua DPRD Sumut Nilai Penambahan Nominal APBD Tidak Masalah MEDAN, BN Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun (foto) mengatakan, penambahan nominal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak menjadi masalah, selagi terus dilakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Saleh Bangun kepada wartawan, kemarin membenarkan nominal APBD Sumut bertambah menjadi Rp8.86 triliun. Padahal jumlah yang diketok
melalui sidang paripurna DPRD Sumut, 7 Desember 2012 menetapkan APBD Sumut, Rp8.7 triliun. Namun menurutnya terjadi penambahan karena ada beberapa poin yang dilakukan perbaikan pada sektor belanja daerah. "Sebelumnya hanya ditetapkan berdasarkan pendapatan daerah, kemudian hasilnya dibawa ke Jakarta dan ada revisi, sehingga terjadi penambahan," kata Saleh Bangun.
Dia menilai tidak ada yang dilanggar secara hukum dan Undang-Undang terkait persoalan tersebut, meski proses penambahan tidak lagi melalui sidang paripurna. Bahkan menurut Saleh Bangun, jika ada keresahan di lingkungan anggota DPRD Sumut maupun anggota Badan Anggaran (Banggar) terkait penambahan nominal APBD tanpa melalui proses paripurna, disebabkan karena ketidakfahaman oknum tersebut. "Jika memang
dia anggota Banggar anehlah kalau sampai tidak tahu, berarti tidak hadir ketika persoalan ini dibahas saat rapat Banggar," kata Saleh Bangun. Sedangkan mengenai buku APBD Sumut, kata Saleh Bangun saat ini telah dicetak, namun jumlahnya masih terbatas. "Sudah dicetak seminggu yang lalu, namun terbatas jumlahnya untuk menghemat anggaran. Hanya dibagi di tiap-tiap fraksi saja," kata politisi Partai Demokrat ini.(r/ndo)
Gerak Jalan Santai Dalam Rangka Sosialisasi Pemilukada
Pasca Kasus Korupsi Mantan Kadis PU Binjai Tak Terjamah Hukum
Abd Hafiz,SMHK: Kejaksaan Negri Dalam Menangani Kasus Korupsi Swakelola Tahun 2010 Berkolaborasi Atau Tak Mampu
Abd Hafiz,SMHK Praktisi Hukum mengikuti kasus Korupsi Swakelola PU Binjai Thn 2010 di Dinas PU Binjai yang di tangani pihak Kejaksaan
BINJAI,BN. Masyarakat Binjai dan juga sejumlah Elemen Masyarakat tetap menunggu kepastian dalam menjalankan penegakan Hukum oleh pihak Kejaksaan Negri Binjai pada penaganan kasus tindak pidana korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam pengunaan anggaran proyek Swakelola Cipta Karya dan Pengairan di Dinas PU Binjai bersumber APBD Tahun 2010 yang hingga kini tak kunjung terselesaikan. Mengapa tidak, sejak kasus korupsi tersebut di tangani pihak intel Kejaksaan Negri Binjai dari mulai lidik hingga penyidikan sampai menetapkan 3 Orang tersangkanya yakni Kepala Dinas PU Binjai Hj Masniari,ST bersama Bendahara penguna anggaran Zulfansyah dan Alfan Batubara sebelumnya mengundang pertanyakan besar, apalagi pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menyeret ke dua bendahara sebagai tumbal dalam kasus perkara. Sedangkan Otak pelaku penguna anggaran Hj,Masniari,ST sejak di tetapkan sebagai tersanka malah oleh penyidik Kejaksaan Negri Binjai tidak melakukan penahanan yang konon terlihat memberi kesempatan bagi tersangka untuk melarikan diri, dan sampai saat ini setatusnya tersangka Hj,Masniari,ST malah tak jelas yang kelihatan tidak ada upaya melakukan pencarian oleh pihak Kejaksaan Negri Binjai itu sendiri. Hal tersebut di ungkapkan oleh Abd Hafiz,SMHK selaku pengamat Hukum yang terus mengikuti perkara tindak pidana korupsi pengunaan anggaran proyek Swakelola Cipta Karya dan Pengairan di Dinas PU Binjai bersumber APBD Tahun 2010 ketika di temui BN Jumat (1/3) usai solat Jumat di Mesjid Agung Binjai dan mengatakan ,"Kita bingung bagi pihak Kejaksaan Negri Binjai dalam melaksanakan penegakan Hukum terhadap kasus terkait perkara tindak pidana korupsi pelaksanaan pengunaan anggaran proyek Swakelola Cipta Karya dan Pengairan di Dinas PU Binjai bersumber APBD Tahun 2010. Menurut Abd Hafiz , bahwa dalam perkara
tersebut pihak penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 Orang tersangkanya, yaknii Hj,Masniari,ST mantan Kepala Dinas dan Zulfansyah bersama Alfan Batubara selaku bendahara proyek, yang mana kedua bendahara tersebut sudah di seret ke pengadilan dan telah menjalani Hukuman. Yang sangat mengherankan, bahwa Hj,Masniari,ST sendiri hingga kini pihak Kejaksaan Negri Binjai belum bisa menagkap tersangka otak pelaku korupsi di instansi PU Binjai dalam pengunaan anggaran Swakelola Tahun 2010 lalu tersebut, padahal katanya Hj,Masniari,ST tersebut telah di tetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) mengapa hingga saat ini tidak ada upaya pecarian. Apakah daftar DPO bagi masniari tersebut juga sudah ada penyampaian atau pemberi tahuan kepada pihak Kepolisian, Kita pun tidak megetahui, artinya agar tersangka Hj,MAsniari,ST selaku DPO pihak Kepolisian di libatkan untuk melakukan pencarian terhadap pelaku yang jauh sebelumnya telah di tetapkan sebagai tersangka. Selain itu juga, kita melihat adanya indikasih penyelamtan bagi tersangka Hj,Masniari,ST untuk membeskan dari jerat Hukum, sebab semenjak di lakukan lidik hingga penyidikan sampai penetapan tersangka, Hj,Masniari,ST tidak di lakukan, dan ini kuat dugaan kita sebelumnya antara tersangka Hj,Masniari,ST bersama pihak penyidik telah berkolaborasi terhadap penyelewengan penegakan Hukum, atau memang Kejaksaan Negri Binjai itu sendiri tak mampu untuk benar-benar melakukan penegakan Hukum yang sebenarnya. Dan untuk membuka tabir tindakan korupsi di jajaran Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemko Binjai Kita juga melihat bahwa penyidik tidak membidik penyidikan dari segi Formil dan Matrial, dan terkesan adanya unsur kesengajaan untuk melakukan pilah-memilah dalam menetapkan tersengkanya, sehingga yang di korbankan 2 Orang bendahara pelaksana proyek yang menjadi kambing hitam yang bahkan telah menjadi terpidana yang diantaranya seorang nya telah selesai menjalankan Hukumanya sedangkan seorang lagi masih menjalani proses tingkat kasasi. Dilain sisi yang kita lihat, lanjut Abd Hafiz ,"bahwa dalam persoalan ini juga Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negri Binjai M.Iqbal,SH dalam hasil putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan No:30/Pid.Sus. K/2012/ PT-Mdn tertanggal 07 Agustus terlihat kurang menerima putusan Vonis Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Medan terhadap terdakwa Zulfansyah yang di tuntun 1 Tahun 3 bulan dengan denda 50 Juta rupiah, hingga melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatra Utara yang berkedudukan di Medan. Dari hasil putusan Pengadilan Tinggi
Sumatra Utara, itu juga kita lihat putusan terhadap Zulfansyah adanya perbuatan kecurangan tehadap penegakan Hukum yang bersifat Kontroferirsi yang merupakan tindakan kesewenang- wenagan dalam mengambil putusan dalam memanfaatkan fungsi jabatanya yang nyata dan telah merugikan sepihak dari terdakwa. Penyidikan terhadap Jaksa Penuntut Umum Kejaksaaan Negri Binjai Mh, Iqbal,SH yang mengajukan banding terhadap putusanPengadilan Negri Medan Register No: 03/PID-SUS.K/2012/PN.Mdn tanggal 15 Mei 2012 ke Pengadilan Tinggi Medan dengan pengajuan dokumen hasil lidik dan penyidikan nya sangat kental dan kuat dugaan telah direkayasa terkait perkara tindak pidana korupsi pelaksanaan pengunaan anggaran proyek Swakelola Cipta Karya dan Pengairan di Dinas PU Binjai bersumber APBD Tahun 2010. Dalam maslah kasus tersebut Kita meyoroti bahwa perkara tersebut juga menerangkan ,"dalam pengajuan banding terhadap putusan Pengadilan Negri Medan ke Pengadilan Tinggi Medan oleh JPU tersebut merupakan pengajuan banding sepihak yang dinilai mempunyai kepentingan untuk merugikan Hak azazsi salah satu terdakwa, yag mana 2 orang bendahara dalam perkara tindak pidana korupsi pelaksanaan pengunaan anggaran proyek Swakelola Cipta Karya dan Pengairan di Dinas PU Binjai bersumber APBD Tahun 2010 satu diantaranya Zulfansyah harus di lakukan proses banding. Sedangkan dalam kasus perkara tindak pidana korupsi terhadap terdakwa Alfan Batubara selaku bendahara dalam perkara yang sama terhadap putusan Pengadilan Negri Medan sesuai Register No: 02/PID-SUS.K/ 2012 tanggal 17 April 2012 pada terdakwa Zulfansyah sangat jelas adanya permainan dalam penegakan Hukum yang di peran kan oleh JPU M.Iqbal,SH dan telah melakukan upaya banding yang merupakan tindakan kesewenang-wenagan dalam fungsi jabatanya yang juga sangat merugikan sepihak pada terdakwa Zulfansyah. Kemudian dalam perkara yang sama terhadap Terdakwa Alfan Batubara sendiri sesuai dengan putusan pengadilan Negri Medan dengan Vonis Satu tahun 1 Bulan dengan denda sebesar 50 Juta yang di bawah tuntutan terdakwa Zulfansyah, M.Iqbal,SH tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatra Utara, di sini kita melihat adanya suatu kepincangan Hukum untuk dilaksanakan dengan semestinya, apakah M.Iqbal,SH selaku JPU Kejaksaan Negri Binjai telah terima suap sehingga berani melakukan banding kepada seorang terdakwa tersebut Kita masih penuh tanda Tanya,Papar nya Abd Hafiz bahkan memaparkan ,"Sesuai dari hasil putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan No:30/Pid.Sus. K/2012/PT-Mdn
tertanggal 07 Agustus 2012 Jo dan juga sesuai dengan No:03/Pid.Sus.K/2012/PT Mdn tertanggal 15 Agustus 2012 ini terlihat adanya kekeliruan dan kesalahan serta ketidak sempurnaanya (OnvoeldoendeGemotiveere) Judex Faitehingga merugikan Zulfansyah seorang yang sengaja ditumbalkan untuk dikambing hitamkan bagi penegak Hukum nakal dalam suatu kepentingan sepihak. Dari putusan Pengadilan tinggi Medan No:30/Pid.Sus.K/2012/PT-Mdn tertanggal 07 Mei 2012 telah menjatuhkan vonis terhadap Zulfansyah dengan pidana penjara selama 4 Tahun kurungan dan denda 200,000,000 juta rupah.Padahal cukup di ketahui tindak pidana Korupsi pelaksanaan pengunaan anggaran proyek Swakelola Cipta Karya dan Pengairan di Dinas PU Binjai bersumber APBD Tahun 2010 lalu terindikasi di lakukan secara bersama-sama, baik Kepala Dinas selaku PPA, KPA dan juga Dirtek bersama pengawas yang di libatkan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Perlu juga di pahami, bahwa sampai sekarang ini pihak Kejaksaan Negri Binjai dalam menagani kasus tindak pidana korupsi pelaksanaan pengunaan anggaran proyek Swakelola Cipta Karya dan Pengairan di Dinas PU Binjai bersumber APBD Tahun 2010 bahkan dinilai belum mampu menuntaskan perkara tersebut, dengan jelas tersangka utamanya Hj. Masniari, ST selaku mantan kadis PU Binjai hingga kini tak terjamah Hukum yang tampak tidak ada upaya pencarian. Dan kita pun tidak mengetahui, apakah Hj,Masniari ST ditetapkan sebagai DPO, dan ini masih ada tanda-tanda misteri dan penuh tanda tanya, seharusnya pihak Kejaksaan Negri Binjai kalau benar telah mengeluarkan setatus Hj. Masniari, ST sebagai DPO wajib meminta bantuan kepada pihak Kepolisian untuk serta merta melakukan pencarian terhadap keberadaan tersangka, namun hingga saat ini Hj,Masniari ST belum juga di lakukan penagkapan. Apakah memang keberadaan tersangka tersebut di biarkan selama ini untuk mengulur waktu agar perkara tersebut di lupakan? atau pihak Oknum-oknum penyidik Kejaksaan Negeri Binjai yang menangani perkara ini sebelumnya telah menerima suap, sehingga membiarkan perkara tersebut beralurut hingga di telan waktu. Dalam perkara ini kita juga melihat adanya kecurangan dalam penegakan Hukum oleh Oknum JPU Kejaksaan Negri Binjai dan juga dari pihak Pengadilan Tinggi Sumatra Utara, sebab putusan yang di tetapkan Vonis Pengadilan Tinggi Medan sangat Kontroversi terhadap putusan vonis yang Judex Faite dan bersifat Onvoeldoende Gemotiveere kepada Zulfansyah saja, hal ini yang membuat mosi tidak percaya penegakan Hukum di Kejaksaan Negri Binjai.Kata Abd Hafiz.(MR/M,Stp).
Illiza Berharap Masyarakat Memilih Kader Perempuan WAKIL Walikota Banda Aceh Hj Illiza Sa'aduddin Djamal SE berharap agar masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada kader perempuan dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 nanti karena keberadaan wakil perempuan di legislatif dipandang perlu karena akan mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang mengerti kebutuhan kaum perempuan. Hal tersebut dikemukakan Illiza di selasela acara pelatihan public speaking bagi kader perempuan PPP, Sabtu (2/3) di Kantor DPW PPP Aceh, Jalan Syiah Kuala, Lamdingin Banda Aceh. "Banyak juga wakil laki-laki yang berpihak kepada perempuan, tapi wakil perempuan tentunya lebih mengerti tentang kebutuhan kaum perempuan itu sendiri," kata Illiza. Sedangkan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota
Banda Aceh Hj Illiza Sa'duddin Djamal SE menargetkan akan mendapatkan satu wakil dari kader perempuan di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) pada pemilu legislatif 2014. "Target kita tidak muluk-muluk, satu dapil ada satu kader perempuan kita yang terpilih di pemilu nanti," ujar Illiza Kata Illiza, untuk mencapai target tersebut, PPP terus berjuang dan berusaha menggelar pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kapasitas kader perempuan partai berlambang Ka'bah tersebut agar bisa tampil dan bisa terpilih di pemilu 2014 nanti. "Seperti yang kita lakukan hari ini, pelatihan public speaking ini kita maksudkan untuk meningkatkan kapasitas mereka agar mampu membangun komunikasi secara baik dan juga mampu berkomunikasi dengan publik, ini sangat penting untuk mereka," kata Illiza.
Terkait denga kesiapan PPP menyediakan kouta 30 % untuk kader perempuan, Illiza mengatakan PPP selalu mampu menyediakan kouta tersebut. Bahkan lanjut Illiza, kader perempuan PPP pernah menjabat sebagai Wakil DPRA pada era tahun 70-an dan sejumlah anggota legislatif di seluruh Aceh. "Memang belakangan ini kader perempuan kita sedikit mengalami kemunduran karena kita berada pada masa transisi dan kader perempuan kita mengalami musibah tsunami politik," jelas Illiza. Pelatihan Public Speaking ini diikuti oleh 50 peserta dengan pemateri Hj Illiza Sa'duddin Djamal sendiri dan Chairani Zhet, S Ag. (Red)
DALAM rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur Sumatera (Gubsu) dan Wakil Gubernur Sumatera (Wagubsu) yang akan dilaksanakan pada (07/03) mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Pemerintah dan Muspida Kabupaten Simalungun melaksanakan sosialisai pelaksanaan Pemilukada Gubsu dan Wagubsu. Sosialisasi tersebut terlaksana melalui gerak jalan santai yang dilepas oleh Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM, dengan mengambil start dari lapangan SMK Efarina Pamatang Raya, Sabtu, 23/03/2013. Gerakjalan santai tersebut diikuti sekitar 6.000-an massa terdiri dari Muspida, KPU, PNS, masyarakat dan siswa/I SLTA. Gerakjalan yang menempu jarak sekitar 3 KM dan finish di balai pertemuan Pdt J Wismar Saragih Pamatang Raya. Selama dalam gerakjalan para peserta termasuk Bupati SImalungun, Kapolres dan Wakapolres mengikutinya dengan penuh semangat, seakan tak terlihat rasa keletihan dari wajah masingmasing peserta, bahkan para siswa/I SMK Efarina dan dari sekolah lainnya bernyanyi sambil berjalan. Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM dalam melihat peserta yang begitu semangat dalam mengikuti gerak jalan memberikan apresiasi yang tinggi. “Saya bangga dengan para peserta gerak jalan santai ini yang begitu semangat mengikutinya dan sangat antusias, mereka ini dari Daerah Pemilihan (Dapem) IV dan V”, ujarnya selesai gerakjalan. Menyinggung tentang sosialisasi Pemilikada Gubsu dan Wagubsu yang sebentar lagi akan dilaksanakan, Bupati mengatakan bahwa, kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar berpartisipasi melakukan pemilihan pimpinan yang terbaik menurut masyarakat di daerah Sumatera Utara. “Saya berharap masyarakat dapat megikutinya dengan baik, apalagi bagi pemili pemula saya harapkan meraka seluruhnya mendapat kartu pemilih, sehingga mereka turut serta dalam pemiluhan nantinya”, pungkasnya. Selanjutnya Bupati juga mengharapkan kepada penyelenggara Pemilu untuk tetap menjaga kekondusifan. “Saya minta kepada seluruh penyelenggara pemilihan nantinya untuk tetap menjaga kekondusifan selama pemilihan berlangsung. Saya tidak ingin ada calon maupun masyarakat yang dirugikan. Mari kita sama-sama kita ciptakan di daerah Simalungun ini pelaksanan pemilu yang terbaik”, tandasnya. Dikesempatan itu, Kepala Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga KPU Simalungun Ramadin Turnip SH mengambil waktu sesaat untuk mensosialisasikan tentang tatacara pemilihan. Dia menyampaikan bahwa dalam pemilihan nantinya ada lima pasang calon Gubsu dan Wagubsu, cara memilihnya adalah dengan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan hanya satu kali pencoblosan dari salah satu calon yang dipilih. Yang melakukan pemilihan adalah yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Disamping itu, Ramadin berharap kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan di wilayah masing-masing. “Gunakanlah hak pilih kita masing-masing dengan baik, karena yang kita pilih adalah putra-putra terbaik di Sumatera Utara”, harapnya. Gerak Jalan Santai Dalam Rangka Sosialisasi Pelaksanaan Pemilukada Gubsu dan Wagubsu diakhiri dengan penarikan undian lucky draw yang merebutkan hadiah berupa 1 unit sepeda motor sumbangan dari Bupati Simalungun dan 31 unit sepeda yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijajaran Pemkab SImalungun. Penarikan undian diawali dengan Kapolres Simalungun, namun beliau tidak manrik kupon undian hanya menyampaikan pertanyaan berkaitan tentang pelaksanaan Pemilukada Gubsu dan Wagubsu. Penarikan undian berlangsung seru diwarnai dengan tarian gamnan style. Untuk hadiah utama yaitu 1 unit sepeda motor merek Honda Revo, langsung dilakukan oleh Bupati Simalungun dengan menarik salah satu kupon lucky draw. Hadiah utama tersebut diperoleh Heva Novita Sari Saragih salah seorang siswa SMA Plus Pamatang Raya dan Bupati Juga berkenan memakaikan helm kepada Novita sebagai salah satu tertib berlalulintas. Selain itu, Bupati juga memberikan dorprice kepada peserta yang dapat menjawab tentang lagu yang disukainya sekaligus menyanyikannya sebesar Rp.1,5 juta. selanjutnya Bupati juga berkenan menyerahkan bantuan berupa peralatan (timbangan, kursi plastik dan ember) dagangan kepada 70 pedagang tradisional Sigundaba Pamatang Raya (anggota UMK/Usaha Micro Kecil) yang berasal dari Dinas Koperasi Kabupaten Simalungun. Tampak hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Danyon 122TS, para pejabat dijajaran Pemkab Simalungun termasuk para camat se-Kabupaten Simalungun, mewakil Panwas Kabupaten Simalungun, dan ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Raya.(PS.01)