CMY K
CMY K
14-21 JANUARI 2013 | EDISI 342 | THN KE-VIII
Bank Sumut Syari’ah Cabang S Parman dan Indo Mentari MoU Bangun KPR MEDAN, BN Indo Mentari dan Bank Sumut Syari’ah Cabang S Parman Medan telah menandatangani MoU (Memorandun of Understanding) atau kerjasama dibidang real estate melakukan investasi pembangunan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dibeberapa kabupaten/kota di Sumut. Penandatanganan kerjasama atau MoU tersebut dila-kukan Kepala cabang Bank Sumut Syariah S Parman Me-dan H Amin Lubis SE dan pihak Developer Direktris Indo Mentari Hj Zuraidah Ghina SE disaksikan Notaris H Ikhsan Lubis SH, baaru-baru ini di Kantor Bank Sumut Syari’ah Cabang S Parman Medan. Menurut Zuraidah, dari kerjasama yang dijalin dengan pihak Bank Sumut Syari’ah, akan memudahkan masyarakat yang belum memiliki rumah melalui kredit, karena pihak bank bersedia mengkafer semua yang dibutuhkan pihak perusahaan. Wanita kelahiranTanjungbalai itu mengatakan, investasi membangun perumahan yang dfilakukan Indo Mentari tidak hanya di Deliserdang, tapi juga direncanakan menginvestasi di Medan persisnya kawasan jalan Ngumban Surbakti MedanTuntungan dan di Tanjungbalai dalam rangka membangun kampong sendiri. Untuk investasi awal, kata Zuarida, akan dibangun peru-mahan Alfath Residence di Jalan Bustamam Pasa 10Tem-bung Kabupaten Deliserdang sebanyak 19 unit KPR dengan berbagai type mulai type 45, 54 dan ruko (rumah toko). "Masyarakat yang berminat juga dapat menggunakan kredit melalui bank, perusahaan akan membantu pengurusan proses kredit, terutama dengan pihak Bank Sumut Syari’ah Cabang S Parman sesuai MoU yang sudah ditandatangani bersama," ujar politisi PAN Sumut itu. Menutu Zuraidah yang juga memiliki bisnis/ usaha kontraktor, jasa, café Rencana pengembangan selanjutnya akan di Medan Tuntutangan persisnya di kawasan Jalan Ngumban Surbakti Medan dan direncanakan mengembangkan perumahan KPR di Tanjungbalai sebanyak 100 unit. AHS
MEDAN, BN Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda Kota Medan sudah menetapkan usulan kenaikan tariff angkutan kota (Angkot) di Kota Medan bagi penumpang umum untuk perestafetnya sebesar Rp5 ribu dan pelajar Rp3 ribu. Keputusan ini berdasarkan hasil rapat internal, belum lama ini. "Kita sudah menetapkan usulan kenaikan tarif angkot, berdasarkan hasil rapat internal. Hasilnya, tetap mengusulkan tarif teratas tanpa melihat persen kenaikan tarif angkot dalam pengusulan tarif," kata Ketua DPC Organda Kota Medan, Mont Gomery Munthe. Menurutnya, usulan tersebut tidak akan langsung ditanggapi Pemerintah Kota (Pemko) Medan. "Dipastikan, Wali Kota Medan, Rahudman Harahap tidak akan langsung mengesahkan usulan yang sudah kita usulkan ke Pemko Medan. Itu akan dilakukan pembahasan melalui rapat, hingga hasilnya pasti
akan mengalami penurunan dari usulan tersebut," jelasnya. Dikatakannya, kenaikkan tarif bukan dikarenakan dengan rencana kenaikkan harga BBM. "Memang saat ini BBM tidak naik, namun harga sembako dan kebutuhan hidup terus merangkak naik. Hal ini yang menjadi barometer kenaikkan tarif angkot, dengan perbandingan harga sembako dan suku cadangan kendaraan yang terus merangkak naik. Dengan begitu, bagaimana kita memikirkan kesejahteraan supir kita, kalau tidak dinaikan tarif angkot," cetusnya. Saat disinggung dengan waktu pengusulan kenaikkan tarif angkot kepada Wali Kota Medan, Gomery memastikan pihaknya akan menyampaikannya pekan depan. "Minggu depan akan disampaikan kepada Wali Kota Medan, lagipula surat pengusulan ini masih kita buat dan akan kita sampaikan kepada Wali Kota Med-
an," ungkapnya. Diharapkannya, pengusulan tarif angkot tersebut dapat memperhatikan nasib dan kesejahteraan hidup para supir. Di mana, tarif angkot tahun 2009 per estafetnya untuk pelajar Rp1.600 perestafet, sedangkan penumpang umum Rp2.600. "Diakui tarif saat ini, merupakan tarif lama pada tahun 2009. Lagipula sudah sekitar 3 tahun, tarif angkot tidak naik termasuk zaman kepemimpinan Rahudman di Kota Medan belum ada juga kenaikkan tarif angkot," katanya. Diakuinya, dengan kenaikan tarif angkot tersebut bisa meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar bisa merasa nyaman dan aman selama menggunakan fasilitas angkot. "Naik tarif angkot untuk meningkatkan pelayanan bagi penumpang," cetusnya. Kemudian, lanjutnya, omset penghasilan supir perharinya cukup memprihatinkan dengan kisaran
Warga Pekanbaru Resah Orang Gila Berkeliaran
Medan Banjir Durian MEDAN, BN Kala malam tiba, kawasan pinggir jalan Marelan Raya mulai dari Pasar 1 hingga Pasar 5 Marelan kerap ditemui bisnis durian apalagi saat ini di luar daerah memang lagi musim durian dan ternyata buah lezat berduri ini akrab nongkrong membanjiri pingir jalan dengan harga bervariasi mulai dari Rp10 ribu/buah hingga Rp30 ribu/buahnya. Kemarin malam, tampak sepanjang pinggir jalan berjejer bisnis penjualan buah durian yang berasal dari berbagai daerah bahkan durian asal Aceh, Dairi, Siantar turut meramaikan pasaran buah durian di Medan, selain itu ada juga buah durian asal kawasan Sidikalang dan Stabat. Banyak orang bilang buah durian yang lezat itu terkenal asal luar daerah yakni asal dari Siantar terkenal dengan buah durian jantung, ada juga yang bilang buah durian yang paling enak itu asal dari Aceh katanya daging buahnya tebal dan bijinya kecil. Namun lain halnya dengan pendapat pedagang buah durian yang sudah pangsa pasar ekspor sampai ke Amerika ini, dialah bang Iwan (38) wargaYP Hijau Kelurahan Labuhan Deli Marelan. bang Iwan yang sudah hampir 20 tahun mengeluti bisnis durian menegaskan bahwasannya buah durian yang paling enak di dunia itu taktergantungdaerahnyamelainkanasal"takmentah dan busuk". Kalau buah durian itu lezat dan gurih bisa ditandai denganaromanya,makanyabanyakorangmemilih buah durian dengan cara dicium tapi awas durinya jangan sampai ke hidung sebab bisa-bisa hidungnya berdarah, kata bang Iwan sembari menyodorkan buah durian untuk disantap pada malam ini. Tak sekedar pedagang buah durian biasa, bagi bang Iwan berbisnis buah durian belajar dari orangtuanya dan hingga kini meneruskan usaha orang tuanya untuk terus berbisnis buah durian hingga diperkirakan ribuan buah durian setiap harinya bertumpu pada grosir buah durian bang Iwan yang kerap mangkal di pinggir jalan Marelan Raya persisnya dekat lapangan bola kaki pasar 1 Marelan. "Buah Durian dari saya juga dikirim ke Jakarta bahkan sampai ke luar negeri terutama ke Amerika, tapi tanpa durinya,hingga orang luar negeri kagum pada buah durian asal Indonesia kwalitas nomor satu,"tutur bang Iwan. (DNA/NET)
PEKANBARU-BN Keberadaan orang gila dan terlantar merupakan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, seperti yang sudah tertera dalam UU dasar 1945. Namun saat ini keberadaan orang gila dan terlantar nyaris tidak ada perhatian dari Pemerintah. Akibatnya sering mengganggu kenyamanan masyarakat karena seringkali keberadaan mereka yang tanpa aturan tersebut sembarangan tidur didepan rumah warga dan tempat umum. Seperti yang dirasakan sejumlah masyarakat di Jalan HR Soebrantas Panam beberapa bulan terakhir, orang gila yang berkeliaran itu selalu meresahkan warga, selain tidur disembarang tempat rumah warga, orang gila ini juga sering tidur ditempat umum seperti mesjid, mushalla dan sekolah-sekolah yang tidak memiliki pagar. Reza (32) warga Jalan Soebrantas ini mengaku jika rumahnya yang berada dipinggir jalan tersebut sering menjadi tempat tidur kaum terlantar ini. Setiap paginya dia mendapati orang gila tersebut di teras rumahnya. "Setiap pagi seringkali jumpai mereka (orang gila) diteras rumah, memang tidak mengganggu tapi nggak nyaman juga lihat mereka tidur dikedai kami,"ujar Reza kepada BN Jumat (11/1).
Menurut Reza orang gila yang berkeliaran tersebut tidak hanya tidur di teras rumah sejumlah warga, namun seringkali juga tidur diteras mesjid dan mushalla yang berada di pinggir jalan. "Kadang dia dimesjid di sekolah-sekolah juga seringkali orang gila itu tidur,"ujarnya. Keberadaan orang gila ini sebenarnya sudah menjadi keluhan seorang penjaga mesjid di Jalan HR Soebrantas. Menurut penjaga mesjid tersebut setiap hari dirinya mengusir orang gila tersebut namun selalu kembali pada malam harinya. "Hampir setiap hari orang gilanya tidur diteras mesjid. Kadang mau masuk kedalam mesjid untung saja kalau malam pintunya dikunci. pagi diusir malamnya balik lagi,"ujar Usman penjaga mesjid di Jalan Soebrantas. Keberadaan orang gila ini tidak hanya berkeliaran di Jalan HR Soebrantas, namun di jalan Kapling Gobah keberadaan orang gila ini juga sering mengganggu kenyamanan warga setempat. Jika di Jalan HR Soebrantas, orang gila itu hanya tidur dirumah warga, berbeda dengan yang dirasakan warga Jalan Kapling. Orang gila yang selalu berdiri didepan Rumah Sakit PMC ini sering mengganggu kenyamanan pengendara
yang melintas. "Kadang orang gilanya berdiri dijalan jadi sering ganggu orang lewat. Kadang dia juga ngamuk sama orang yang lewat,"ujar Amri warga Jalan Kapling kepada BN Menanggapi permasalahan tersebut, Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Elifarsyah mengatakan, sejauh ini pihaknya selalu melakukan pemantauan dilapangan mengenai keberadaan orang gila terlantar dan gelandang pengemis tersebut. "Kita tetap melakukan pemantauan dilapangan. Bagi yang kita temui dilapangan langsung kita amankan. Bagi orang gila akan diserahkan ke pihak RSJ dan bagi Gepeng akan dibina dan dikembalikan ke kampung halamannya,"ujar Elifarsyah kepada BN. Elifarsyah menambahkan, selama tahun 2012 silam pihaknya sudah mengamankan sekitar kurang lebih 10 orang gila yang berkeliaran di jalanan Pekanbaru. Orang gila ini kemudian sudah diserahkan ke Pihak berwenang yakni RSJ. "Untuk itu, jika memang ada warga yang menemukan dilapangan dan dijalanan maka segera laporkan kepihak berwenang, maka kami akan langsung turun,"akhirnya (lingkon)
minat investor untuk menanamkan modalnya untuk itu diharapkan dengan sosialisasi ini nantinya akan berdampak positif terhadap percepatan pembangunan daerah dan dapat mendorong pertumbuhan serta penyerapan tenaga kerja guna mempercepat laju pertumbuhan perekonomian daerah yang merupakan bagian dari perekonomian nasioanl. Plt Gubsu mengharapkan agar IPPAT Sumatera Utara memiliki peran yang penting
dan strategis dalam upaya menyukseskan pembangunan terutama penyelesaian masalah tanah sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan PPAT yang tertuang dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37/1998. Peserta Sosialisasi diperkirakan sekitar 200 orang berasal dari Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan.(NDO)
Pemprovsu Gelar Sosialisasi TPA dan PPAT MEDAN, BN Teknis maupun administrasi pendaftaran pertanahan dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Calon PPAT sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERKABAN) Nomor 08/ 2012 yang ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2012 sebagai perubahan atas PERKABAN Nomor 3/1997 adalah merupakan suatu terobosan baru. Hal ini selama ini diperjuangkan oleh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) sehingga PPAT diberikan kewenangan membuat dan mempersiapkan aktanya sendiri terhitung tanggal 1 Januari 2013 yang selama ini PPAT memakai blangko akta dari Negara yang didistribusi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota. Hal tersebut dikatakan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST pada Acara Sosialisasi Teknis Pembuatan Akta (TPA) dan Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Se- Sumatera diwakili Kepala Biro Hukum Setdaprovsu Abd Djalil SH di Balai Raya Hotel Tiara Convention Centre Medan , Jumat (11/1). Menurut Gatot masalah tanah/ lahan masih menjadi urusan yang pelik baik lingkup nasional maupun daerah sehingga mengganggu
antara Rp25 ribu hingga Rp40 ribu per hari. "Supir angkot kita sangat kecil penghasilan perharinya, kemudian dikalikan sebulan, di bawah UMK kota Medan saat inilah Rp.1.650.000," ungkap Gomery. Sementara itu, anggota DPRD Kota Medan, Parlaungan Simangunsong menyarankan kepada pihak Organda Kota Medan jangan terlalu cepat mengusulkan kenaikan tarif angkot, tanpa melihat kebutuhan masyarakat. "Janganlah langsung dinaikkan dulu. Kita lihat dulu kebutuhan masyarakat yang terus mengalami kenaikan terhadap harga, kalau bisa ditunda dululah," ucap Parlaungan Dikatakannya, pemicu rendahnya penghasilan supir dikarenakan banyaknya armada angkot di Kota Medan. "Untuk itu, solusinya perlu melakukan revisi trayek dan peremajaan angkot yang sudah tidak layak beroperasi. Sementara penumpang tidak mengalami penambahan," jelasnya. (TDC)
DPRD Medan Minta Disperindag Awasi Barang Oplosan MEDAN,BN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan untuk lebih maksimal melakukan pengawasan peredaran barang, khususnya barangbarang kebutuhan pokok di Kota Medan guna menghindari terjadinya penjualan barang oplosan di pasaran. “Disperindag harus bisa memastikan kalau barang yang dijual di pasaran benar-benar baik, agar masyarakat selaku konsumen juga benar-benar mendapatkan barang kebutuhan pokok yang baik untuk dikonsumsi,” ujar Ketua Komisi C DPRD Kota Medan, A Hie SH, menyikapi ditemukannya gudang pengoplosan beras di wilayah Kayu Putih, Kecamatan Medan Deli. Politisi Partai Demokrat ini menilai, ditemukannya gudang pengoplosan beras itu menjadi bukti lemahnya kinerja pengawasan Disperindag terhadap peredaran barang. “Ini membuktikan kinerja Disperindag “tidur”, apalagi usaha tersebut sudah dilakukan selama 35 tahun. Jadi, apa yang dilakukan Disperindag selama ini, kenapa sampai begitu lama usaha itu beroperasi. Atau ada oknum di instansi tersebut yang melindungi pengusahanya,” ujar Bendahara Fraksi Partai Demokrat ini mempertanyakan. Menurut anggota DPRD dari Dapil V ini, bukan tidak banyak produk seperti itu yang dilakukan pengusaha, begitu juga barang ilegal tanpa label halal dan kadaluarsa banyak beredar di pasaran tanpa pengawasan. “Seharusnya, Disperindag selaku intansi pengawas harus melakukan pengawasan peredaran barang, khususnya barang-barang kebutuhan pokok secara kontiniu. Bisa dilakukan per tiga bulan ataupun per enam bulan, sehingga barang yang beredar di pasaran benar-benar barang yang baik,” ungkap A Hie menyarankan. Seharusnya, lanjut A Hie, temuan tepung terigu oplosan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1433 H lalu menjadi pengalaman sekaligus pelajaran bagi Disperindag untuk lebih memaksimalkan pengawasannya. “Apalagi ini barang kebutuhan pokok, seharusnya itu tidak boleh terjadi,” pungkasnya.(r/ndo)