edisi 318

CMY K

CMY K

11 - 18 JUNI 2012 | EDISI 318 | THN KE-VII

PERJALANAN DINAS PLT GUBSU Membuat Kas Biro Umum Tekor Medan, BN Biaya perjalanan dinas Plt Gubsu yang mencapai Rp.10 miliar mengakibatkan dana Kas Biro Umum Pemprovsu tekor berdasarkan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan[BPKP] atau dugaan korupsi di Biro tersebut atas permintaan Poldasu.

"Hasil audit belum diserahkan secara rersmi oleh BPKP. Kerugian Negara di atas Rp.10 miliar",kata Direktur Reserse Kriminal Khusus[Ditreskrimsus] Poldasu Kombes Pol Sadono Budi Nugroho kepada wartawan ,Senin[4/6] di Mapoldasu.

Menurut Sadono, temuan kerugian Negara di Biro Umum itu seperti ada peralihan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah[APBD] 2010 ditutupi

Hasnanda Putra Ketua KNPI Banda Aceh Terpilih Banda Aceh-BN Seperti telah diprediksi oleh banyak orang, Hasnanda Putra, ST, MM akhirnya terpilih menjadi Ketua KNPI Kota Banda Aceh periode 2012-2015 dalam Musyawarah Daerah (Musda)XI KNPI Kota Banda Aceh yang berlangsung 1-2 Juni 2012 bertempat di Asrama Haji Banda Aceh. Hasnanda secara meyakinkan unggul dari kandidat lainnya, Ismet Tanjung di putaran pertama dan putaran kedua. Dari 81 suara sah yang terdiri dari 69 OKP, 9 PK, 1 DPD-I, 1 DPD-II dan 1 suara dari MPI, putaran pertama Hasnanda unggul dengan 47 suara sementara Ismet 29 suara, 1 suara dinyatakan rusak serta 4 suara abstain.

Putaran kedua dilanjutkan setelah kedua calon menyampaikan visi misinya dihadapan forum MUSDA. Dalam putaran kedua Hasnanda kembali unggul bahkan terjadi penambah suara menjadi 51, Ismet 27 dan abstain 3. Sementara mide formatur terpilih dari OKP adalah Munzir (ketua GM Parmusi) dan T. Rinaldi (ketua AMPG) serta dari unsur pengurus kecamatan Irwansyah (ketua PK syiah kuala).

Ketua KNPI Kota Banda Aceh terpilih, Hasnanda Putra menyampaikan ucapan terima

kasih atas dukungan dari banyak pihak, khususnya OKP dan PK sehingga dirinya terpilih sebagai ketua dengan suara mayoritas.

“Dukungan ini menandakan harapan besar dari pemuda kota dalam rangka mengisi perdamaian dan mengawal pembangunan kota” kata Hasnanda yang juga staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh.

Menurut Hasnanda komitmen pemerintah kota untuk mendukung penuh KNPI kedepan yang disampaikan pj walikota pada saat pembukaan MUSDA harus mampu disambut oleh KNPI dengan menyampaikan usulan program kegiatan kepemudaan, termasuk membicarakan kembali rencana pembangunan gedung pemuda kota Banda Aceh karena gedung pemuda sebelumnya telah digunakan sebagai kantor salah satu SKPD pemerintah Kota Banda Aceh.

Sementara ketua panitia Zahrol Fajri menyebutkan jumlah peserta dan peninjau dalam MUSDA kali ini mencapai 200 orang lebih dari OKP, PK, pengurus KNPI Kota Banda Aceh dan undangan lainnya yang kegiatanyan dipusatkan di asrama haji. Zahrol yang juga Kabag Keistimewaan Setda Kota Banda Aceh mengatakan kesuksesan acara yang berlangsung dua hari tidak terlepas dari peran peserta sendiri yang sama-sama menjaga ketertiban forum sehingga tidak ada satu insiden pun yang mengganggu kelancaran persidangan. (Afr)

Pengobatan Gratis Dedi - Affan, Ekonomi Masyarakat Terbantu Padangsidimpuan, BN Pemeriksaan dan pengobatan gratis pada hari ke-2 tepatnya, belum lama ini di 4 desa di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Kecamatan Psp Angkola Julu, Kota Psp dihadiri 360 masyarakatdan manfaatnya sangat membantu perekonomian masyarakat.

Seorang warga Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Psp Angkola Julu Rosma merasakan, pemeriksaan dan pengobatan gratis dari tim medis Dedi-Affan sangat membantu dirinya dan masyarakat yang lain.

Katanya, masyarakat juga sudah sering mendapatkan pengobatan gratis dari berbagai pihak termasuk pemerintah. Namun, semakin banyaknya pihak yang menggelar kegiatan sosial tersebut, secara langsung ekonomi masyarakat sangat terbantu.

“Dengan adanya kegiatan seperti ini, Masyarakat tidak mengeluarkan biaya lagi untuk berobat,” ujarnya usai berobat gratis. Hal sama juga diutarakan Boru Regar dan Boru Harahap, setiap pengobatan gratis yang digelar di tengah-tengah masyarakat selalu disambut antusias warga, walaupun kegiatan tidak lama digelar. Namun bagi masyarakat yang mengalami sakit, yang ingin mengetahui golongan darahnya dan lainnya tidak perlu mengeluarkan biaya ongkos untuk berobat ataupun untuk membeli obat.

“Kalau kita berobat sendiri, terkadang harus membayar. Tapi kegiatan seperti ini, masyarakat yang didatangi, tentu masyarakat sangat terbantu dibuatnya,” tuturnya. Nurhayati, warga Desa Joring Lombang, Kecamatan Psp Angkola Julu, mengaku langsung datang ke pemeriksaan dan pengobatan gratis tersebut dari sawahnya untuk memeriksakan keluhan sakit di perutnya. Dia

berharap, dengan ikut berobat tersebut sakit diperutnya bisa sembuh.

Ditanya apakah dirinya ikut dipemeriksaan dan pengobatan gratis tersebut dengan terpaksa, Nurhayati mengaku tidak. Dia menilai, kegiatan tersebut selalu ikhlas digelar orang. Begitu juga selesai berobat, tidak ada pesan lisan politis yang sampai ke dirinya.

“Kalaupun ini digelar kandidat calon walikota dan wakil walikota, tidak ada apa-apa yang disampaikan ke kami. Kami hanya diperiksa dan diberi obat. Tinggal bagaimana hati kita melihatnya,” pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan Amso, warga Desa Joring Natobang, Kecamatan Psp Angkola Julu, dirinya ikut dipengobatan gratis itu atas kemauan sendiri. “Meskipun kita sudah selesai berobat gratis, kita tidak ada diajak-ajak ataupun merasa terpaksa.

Itu kembali ke hati kita. Tentu dengan apa yang kita ikuti ini, hati kita jadi tergerak dibuatnya,” sebutnya.

Dokter Mukhlis selaku Ketua Tim Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis yang digelar Dedi-Affan tersebut mengatakan, kegiatan hari kedua Minggu (27/5), kegiatan sosial digelar di 4 desa yaitu di Desa Huta Padang, Kecamatan Psp Hutaimbaru, Desa Joring Lombang, Joring Natobang dan Desa Pintu Langit Jae Kecamatan Psp Angkola Julu.

Kegiatan tersebut melibatkan 15 tim medis termasuk RSU Bunda Thamrin Medan.

Pemeriksaan kesehatan masyarakat yang terbuka secara umum tersebut yaitu pemeriksaan laboratorium yang mencakup pemeriksaan kadar gula darah dan golongan darah. Kemudian, pemeriksaan fisik, dan lainnya. Keluhan yang banyak diterima dari masyarakat yaitu keluhan rematik, asam urat, hipertensi, batuk dan lainnya..( KS-02 )

dengan dana APBD 2011.

"Dari gelar perkara tadi sore untuk penegluaran di 168 pos, yang sudah diperiksa sebanyak 3 pos. Untuk tersangka sudah mengarah kepada kuasa pengguna anaggaran[KPA], Aminudin, Kepala Biro Umum Ashari[Alm] dan penggantinya Rajab",papar Sadono.

Disebutkan Sadono hasil audit BPKP untuk mengklarifikasi kerugian Negara di Biro Umum akan diserahkan ke Poldasu, Rabu[6/6]. "Hasil audit BPKP digelar perkaranya untuk menetapkan tersangka",sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi di Biro Umum Pemprovsu ditangani Subdit III/ Tipikor Ditreskrimsus Poldasu terkait anggaran rutin pada APBD 2011 yang dipergunakan untuk

menutupi hanya papan bunga, uang kain, catering, tiket pesawat dan tunjangan tambahan penghasilan[TPP] pegawai Pemprovsu yang sudah lama tertunggak.

Akumulasi anggaran yang diduga diselewqengkan sebesar Rp.25 miliar yang juga termasuk dugaan penggelapan pajak yang tidak distorkan dari Biro Umum serta pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak dilakukan, walau uangnya sudah diambil.

Selain itu penyelewengan terhadap anggaran rutin yang diduga di mark up untuk belanja kebutuhan makanan dan anggaran perjalanan dinas. Informasi terahkir yang diterima,Rabu[6/6], Direktur Reserse Kriminal Khusus[Ditreskrimsus] Poldasu Kombes Pol Sadono kepada

wartawan bahwa dikuatirkan melarikan diri keluar negeri tersangka korupsi di Biro Umum Setdaprovsu, Poldasu mengkoodinasikan nama tersangka duagaan korupsi dengan pihak Interpol untuk diawasi.

Terkait rencana pengumuman nama tersangka dugaan korupsi itu,dijelaskan rencana diundurkan karena hasil audit dari BPKP belum diserahkan ke penyidik Subdit III/ Tipikor Ditreskrimsus Poldasu.

Soal siapa yang ditetapkan sebagai tersangka utaman dalam kasus itu, Sadono mengatakan setelah menerima hasil audit BPKP diterima dan nanti kita buka bukaan dan dipanggil salah satunya dan dilakukan penahanan. Kalau kita sebut sekarang nanti bias kabur pula tersangkanya.

(HZA)

Polisi Tantang Wartawan, Dilapor ke Polda Medan, BN Puluhan wartawan dari Solidaritas Wartawan Anti Kekerasan didampingi Direktur dan Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum[LBH] Medan, Nuriono dan Muslim Muis mendatangi Mapoldasu Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 Medan, Rabu[6/6] untuk mengadukan polisi Aiptu K Lubis yang menantang wartawan berantam di Pengadilan Negeri Medan,Selasa[5/6] Menurut Wadir LBH Medan Muslim Muis ,dalam laporan korban, Aiptu K Lubis sebagai terlapor dijerat pasal 338 junto 53 KUHP mengenai percobaan pembunuhan dan pasal 335 junto 336 KUHP perihal pengancaman dan pasal 18 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers,karena menghalangi tugas wartawan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Laporan pengaduan itu disampaikan menyusul sikap Arogan Aiptu K Lubis terhadap waratwan, usai siding kasus narkoba dengan terdakwa AKBP Apriyanto Basuki Rahmat yang

merupakan mantan Wadir Narkoba Poldasu.

Selaian menghalang halangi tugas waratwan, K Lubis mengancam dan mengajak berantam/ berkelahi, bahkan melakukan percobaan pembunuhan saat akan pergi menegndarai mobil Feroza BK 1468 EO sehingga nyaris menabrak wartawan dari MNC TV yang sedang mengambil gambarnya.

Menyikapi aspirasi dari para wartawan tersebut, Kepala Sentra Pelayanan Terpadu Poldasu Kompol RA Sitinjak amenyatakan pihaknya menerima laporan korban yang merupakan waratwan bahkan menggaransi akan memperosesnya meskipun terlapornya polisi.

Muslim berharap penyidik kepolisian segera menindak lanjuti laporan korban."Kalau dalam satu minggu tidak ada tindak lanjut laporan kita, kita anggap kasus ini berhenti dan kita akan menggugatnya",tandas Muslim Direktur LBH Nuriono sangat menyayangkan keengganan Kapoldasu melakukan dialog dengan wartawan yang berorasi di

Mapoldasu dan menilai Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Raden Heru Prakoso gagal menjembatani pertemuan wartawan dengan Kapoldasu Sedangkan Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Raden Heru Prakoso, dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa Kapoldasu sedang ada tamu,sehingga belum

bias menerima wartawan. "Saya minta rekan rekan wartawan bersabar.Saya belum bias menjumpai Kpoldasu karena sedang menrima tamu, jadi saya mohon pengertiannya untuk bersabar",kata Heru, membuat massa Saolidaritas Wartawan Anti Kekerasan bubar dan memendam kecewa. (HZA)

Pemotongan Hewan di RPH Berstandar Internasional Medan,BN Setelah sekian lama nyaris beroperasi Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) kembali dapat mengambil langkah strategis dengan me-launching pengoperasian pemotongan hewan dengan standard internasional.

Demikian disampaikan Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap,MM didampingi Wakil Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin,MSi saat me-launching pemotongan hewan berstandad internasional, di kantor RPH Kota Medan Mabar, kemarin.

Walikota mengatakan, menyambut baik launching karena merupakan salah satu bentuk cara kerja yang sungguh-sungguh mendorong tumbuh dan berkembangnya perusahaan daerah di kota Medan.

Dia menjelaskan daging segar, sehat, dan halal merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Ironisnya penyediaan daging dan pasokannya masih sering kurang terkoordinasi.

"Ini menyebabkan kualitas daging yang dihasilkan bahkan dijumpai masih di bawah satandard yang ditetapkan.

Makanya saya perlu ingatkan ketika pemerintah Australia mencabut kembali larangan ekspor daging ke Indonesia, tentu kebijakan tersebut harus disikapi PD Rumah Potong Hewan," katanya.

Pencabutan larangan ekspor daging tersebut

diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi PD RPH Kota Medan, untuk dapat memenuhi kebutuhan daging segar yang sehat, halal dan terjangkau.

"Hal ini juga memberikan peluang bisnis dengan pangsa pasar yang sangat menjanjikan terutama dalam memenuhi kebutuhan daging bagi segenap warga kota Medan dan Sumatera Utara," imbuhnya.

Dirut PD RPH Kota Medan, Ir Putrama dalam

laporannya, mengatakan saat ini PD RPH mulai bangkit kembali, setelah pemerintah Australia mencabut larangannya ekport daging ke Indonesia.

Dia melaporkan ada 22 pedagang hewan sudah bekerjasama dengan RPH untuk melakukan pemotongan. Selain itu, juga Dirut PD RPH menerima hibah dari PT Lembu Andalas Langkat dan PT Eldira, yang diserahkan Ir Bebi Arbiana dimana pemotongan juga di laksanakan di RPH. (r/ndo)

Wakil Ketua DPRD Sumut Temui Petani Palas

Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga didampingi Kapolsek Medan Baru Dony Alexander CMY K

Medan,BN Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara H Chaidir Ritonga menemui petani yang menggelar aksi mogok makan dan aksi diam, di depan pagar gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), jalan Imam Bonjol Medan, Kamis ( 7/6).

Chaidir bahkan duduk di tenda plastik yang di dirikan petani yang tergabung di Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM).

Petani yang bernaung di KTTJM berasal dari Desa Tobing Tinggi, Desa Haungdung Pintu Padang, Desa Hadungdung Aek Rampah, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

KTTJM terlibat sengeketa tanah dengan PT Sumatera Riang Lestari (PT SRL) dan PT Sumatera Silva Lestari (PT SSL). KTTJM juga

mendesak agar PT SRL dan PT SSL menghentikan penyerobotan tanah petani. Buntut dari sengketa itu, salah seorang petani dari KTTJM yakni Sinur Situmorang di tahan aparat Kepolisian. KTTJM mendesak agar DPRD Provinsi Sumatera Utara segera membantu pembebasan Sinur Situmorang.

Chaidir mengadakan dialog dengan para petani. Intinya, Chaidir yang berasal dari daerah pemilihan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) menyarankan agar petani yang menggelar aksi mogok makan dan aksi diam segera menghentikan aksinya. "Makanlah dulu, jangan mogok makan. Nanti kalian sakit,"ujar Chaidir, saat menemui para petani di tenda plastik.

Salah seorang petani yang menggelar aksi mogok makan, sebut saja Boru Simanjuntak

mengatakan kepada Chadir bahwa rumahnya dan ladang padinya dibakar. "Dimana lagi kami tinggal.Hartaku sudah habis.Padiku begitu banyak, sudah dibakar.Jika tidak ada jaminan DPRD Provinsi Sumatera Utara, kami tidak mau masuk kesana.

Kami minta jaminan DPRD Provinsi Sumatera Utara,"tegas Boru Simanjuntak sembari menangis terisak-isak, menyampaikan kesedihannya kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara.

"Sembari menunggu proses Sinur Situmorang dan ada jaminan Kepolisian, makanlah dulu kalian,"ujar Chaidir, menyarankan kepada petani agar segera menghentikan aksi mogok makannya.

Usai dialog dengan para petani kepada wartawan Chaidir

mengatakan PT SRL dan PT SSL harus segera menghentikan aktivitasnya di lahan yang disengketakan.

"PT SRL dan PT SSL harus stanvas dulu, hentikan kegiatannya. Begitu juga dengan petani. Ke depan, PT SRL dan PT SSL , berilah perhatian kepada rakyat,"saran Chaidir.

Selanjutnya,Chaidir menilai, PT SRL dan PT SSL tidak menggubris pemerintah setempat." Baik itu eksekutif maupun legislatifnya, PT SRL dan PT SSL tidak mengubrisnya,"ujarnya.Chaidir menegaskan DPRD Provinsi Sumatera Utara nantinya segera memanggil PT SRL dan PT SSL. Jika PT SRL dan PT SSL tidak berkenan atas panggilan DPRD Provinsi Sumatera Utara, kita akan panggil paksa,"tandasnya. (ndo) CMY K