PENGADILAN & IMAM KAYAFAS
Akhirnya RUU KUB, yang saat itu diusulkan oleh Departemen Agama, dibatalkan, bahkan disangkal sendiri oleh Departemen Agama. Seolah-olah RUU KUB itu tidak pernah ada. Namun kemarin sudah mencuat lagi dan substansinya nyaris tidak ada bedanya dengan tahun 2002. Banyak kejanggalan, seperti di dalam naskah akademis maka disebutkan ada agama dan kepercayaan, namun ketika masuk ke dalam perumusan draft RUU KUB, yang tinggal hanya agama, sedangkan kepercayaan sudah “menguap”, tidak dibahas lagi, hilang entah kemana! Selain itu ada definisi agama yang rancu, antara agama langit dan agama bumi. Terminologi agama yang digunakan juga terlalu mengambil perspektif agama samawi, terlalu sempit. Bahkan pasal penodaan agama tak lebih merupakan copy paste dari UU PNPS 1965.
penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu“. Kata kemerdekaan lebih ditekankan. RUU KUB ini bisa menjadi bumerang bagi kebhinekaan Indonesia, karena RUU KUB ini bertentangan dengan UUD 1945.
RUU KUB ini akan menjadi masalah di kemudian hari, karena nantinya akan mengatur apa itu kerukunan, dan akhirnya kerukunan hanya menjadi perspektif dari salah satu kelompok saja. Bila ada agama atau aliran dalam satu agama yang dianggap meresahkan, maka merekalah yang dianggap membuat tidak rukun dan perlu ditindak. Biasanya yang akan menjadi korban adalah agama-agama yang belum dianggap resmi, agama-agama lokal, termasuk juga kaum yang tidak beragama. Padahal yang semestinya dijamin adalah kebebasan setiap orang dalam menjalankan agamanya. Dibandingkan kata kerukunan, maka kata kebebasan dan kemerdekaan lebih ditekankan di UUD 1945. Pasal 28, dari UUD 1945 memiliki logika kebebasan. Sedangkan Pasal 29 UUD 1945 menyatakan dengan jelas, ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
Imam Kayafas tidak merepresentasikan Yahudi secara keseluruhan. Dia ibarat FPY: Fasis Pura-Pura Yahudi. Mengapa? Karena belum tentu semua orang-orang Yahudi yang lain sama, sejalan dan seturut dengan kehendaknya. Bisa saja di jaman itu, memang ada orang Yahudi yang tidak sepaham dengan Yesus sebagai Mesias, namun juga tidak sepaham dengan penyaliban yang dilakukan kepada Yesus.
Apabila perspektif kerukunan ini diterjemahkan oleh kelompok-kelompok “Imam Kayafas”, maka akan sangat berbahaya. Mereka seolah memiliki otoritas untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Iman Kayafas, di jaman Yesus hidup, adalah seorang imam besar. Namun dalam kasus penyalibkan Yesus, dengan menyatakan Yesus sesat, dia sudah diskriminatif. Dia berada dibelakang penyaliban Yesus, karena memiliki kekuasaan keagamaan yang luar biasa besar. Sehingga dia bisa mengajukan fatwa atau konsili apapun agar otoritas kekuasaannya tidak terganggu.
Begitu juga di Indonesia. Pemerintah tidak bisa dianggap sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia. Sampai bulan Februari 2012, RUU KUB ternyata tidak masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas), untuk disahkan 3 tahun ke depan, meski sebelumnya sudah ada desas-desus seperti itu. Namun RUU KUB atau aturan yang non sekuler (condong agamis) semacam ini, ibarat siluman, bisa muncul kapan saja!
23 | Bhinneka edisi 9 ~ NEGARA SEKULER