MAAF, DILARANG BERCELANA PENDEK
muslimah bagi murid/siswa SD/MI, SLTP/ MTS dan SLTA/SMK/SMA di Kota Padang. Anehnya, peraturan ini merambah ke siswi beragama selain Islam juga. Seperti pengakuan seorang ibu yang siswinya harus mengenakan jilbab di sekolah berikut ini, ”Sebenarnya peraturan ini kabur karena seolah-olah Perda menghilangkan komunitas agama Kristen dan komunitas lain di dalam aturannya. Seharusnya dalam sekolah negeri, semua agama dapat masuk. Tapi kok di sekolah ini yang non-Muslim harus mewajibkan memakai pakaian Muslim, jilbab, dan sebagainya. Sebagai peraturan terpaksa diikuti tetapi kami sadar peraturan ini tidak begitu jelas tujuannya,” katanya yang saya kutip dari hasil wawancara Mohammad Guntur Romli (note Facebook Mohammad Guntur Romli, 2009). Jilbab ini sudah terlanjur menjadi sebuah simbol Islam. Padahal, menurut Fedwa El Guindi (2003), jilbab itu juga dipakai, atau pernah dipakai, oleh perempuan nonIslam. Jilbab bisa berfungsi sebagai bahasa penyampai pesan sosial budaya. Bagi penganut Kristen Protestan, jilbab merupakan simbol bermuatan ideologis. Di kalangan umat Katolik, jilbab menandai pandangan tentang kewanitaan dan kesalehan. Sedangkan pada masyarakat Islam, jilbab bisa menjadi alat resistensi. Di setiap negara, penggunaan jilbab pun bertujuan beda. Dalam kebudayaan Arab kontemporer, misalnya, lebih merupakan identitas serta kerahasiaan pribadi dari sisi ruang dan tubuh. Dalam latar sosial masyarakat Arab, para pemakai jilbab berhubungan secara eksklusif dalam tingkatan dan nuansa tertentu yang ada dalam lingkungankeluarga.Berjilbabjugamerupakan
simbolisasi kekuasaan dan otonomi, serta dapat dijadikan alat pertahanan diri. Di Mesir, berjilbab bukan praktik yang membatasi gerak manusia. Jilbab adalah fenomena urban yang lebih banyak diasosiasikan dengan kelas atas (282: 2003). Di Palestina, jilbab menjadi salah satu alat perlawanan terhadap penjajahan kontemporer. Sedangkan di Aljazair, jilbab merupakan simbol resistansi melawan hukum penjajah asing dan melawan rezim yang tidak disahkan oleh pemilu, tapi tetap menegaskan tradisi dan identitas Aljazair (274: 2003). Untuk kasus penjilbaban siswi di Padang, dan beberapa daerah lainnya, harusnya disesuaikan dengan kondisi kultur Indonesia. Kenyataan, setiap daerah di Indonesia berbeda dalam hal pakaian, khususnya pakaian adatnya. Jilbab yang diatur itu cenderung mengarah ke “pencomotan” budaya Arab, tanpa disesuaikan dengan keragaman kita di sini. Selain Perda yang tadi sudah disebutkan, masih banyak Perda yang sifatnya malah mengarah ke aturan agama tertentu, misalnya SK Bupati Kabupaten Pandeglang No.09 Tahun 2004 tentang seragam sekolah; Instruksi Bupati Sukabumi Nomor 4 Tahun 2004 tentang seragam pemakaian busana Muslim bagi siswa dan mahasiswa di Kabupaten Sukabumi, Surat Edaran Bupati Kabupaten Banjarmasin No. 065.2/00023/ORG tentang pemakaian jilbab bagi PNS Perempuan di Lingkungan PemerintahKabupatenBanjarmasinTertanggal 12 Januari 2004. Kembali ke Tangerang, mungkin masih ada yang ingat ihwal salah tangkap di sana. Kasus ini menimpa seorang perempuan bernama Lilis Lindawati. Saat pulang kerja malam, Lilis yang bekerja di rumah makan “diamankan”
17 | Bhinneka edisi 9 ~ NEGARA SEKULER