PRAKIRAAN CUACA HARI INI
TELEPON PENTING SURABAYA: PMK Surabaya 031-3533843-44 Polda Jatim (031) 8280748 Polrestabes Sby (031) 3523927 Polres Tanjung Perak(031) 3293023
SIDOARJO
MALANG
CERAH BERAWAN
CERAH BERAWAN
SUHU : 24 - 32 °C KELEMBABAN : 58 - 90%
SUHU : 20 - 32 °C KELEMBABAN : 50- 92 %
GRESIK
MOJOKERTO
CERAH BERAWAN
BERAWAN
SUHU : 24- 33 °C KELEMBABAN :57 -88%
www.kabarmetro.com
SUHU : 18 - 30 °C KELEMBABAN : 62 - 91% Sumber: BMKG Indonesia
RABU, 27 JUNI 2012
396 Perusahaan Kemplang Dana
Jamsostek
BELUM BAYAR RP 7,8 M
Ribuan pekerja di Surabaya terancam klaim Jamsosteknya tidak terbayar di tahun 2012. Potongan gaji sebagai iuran wajib tiap bulannya, tidak berlanjut ke PT Jamsostek sebagai instansi yang bertanggung jawab mengelola hasil keringat pekerja. SURABAYA, (BM)- PT Jamsostek (Persero) wilayah VI yang meliputi Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara hingga Mei 2012 mencetak prestasi. Sebanyak 163.295 orang tenaga kerja dari 1.885 perusahaan, masuk sebagai peserta baru untuk program paket. Realisasi itu mencapai sekitar 50,3 persen dari target yang ditetapkan pada tahun ini sebanyak 326.380 tenaga kerja. Namun dibalik prestasi itu, ada ironi yang terselip. Yakni kisah tentang keenggganan perusahaan membayar dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai Undang Undang nomor 3 Tahun 1993 tentang Jamsostek. Di Surabaya, hingga jelang berakhirnya semester pertama tahun 2012, tercatat Rp 7,8 miliar tanggungan tidak dibayarkan. Hal itu terungkap melalui data yang disebut dalam catatan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Menurut Kasi Datun Kejari Surabaya, Jauharul Fushus, beberapa bulan lalu pihaknya memang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Jamsostek di Surabaya mengenai penagihan dana yang ngendon di sejumlah perusahaan. MoU itu juga ditandatangani tiga cabang kantor perusahaan asuransi milik negara di Surabaya, yakni Jamsostek Darmo, Karimun Jawa dan Rungkut.
FOTO:BM/MADJI
Djamaludin
FSPMI Nilai Tunggakan Jauh Lebih Besar POTENSI kerugian negara sebesar Rp 7,8 miliar yang belum dibayarkan perusahaan peserta Jamsostek di Surabaya, menurut Koordinator Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Djamaludin, sebenarnya bisa jauh lebih besar. Data yang dimiliki FSPMI, sekitar 396 hanya sebagian kecil dari data yang dimilikinya. Yang bikin miris, jumlah itu mencapai 5 persen dari total 30 juta buruh yang berhak mendapat Jamsostek. Karenanya, isu tunggakan dana sosial itu selalu didengungkan tiap melakukan aksi turun ke jalan. “Jamsostek merupakan BUMN yang memang mengurusi masalah jaminan sosial buruh. Namun, ketika total Rp 8 miliar tadi terungkap, masalah besar yang dihadapi bukanlan kerugian negara, melainkan puluhan juta buruh belum disejahterakan dengan penghasilannya yang dikemplang oleh perusahaan,” tegas Djamaludin kepada Berita Metro. Djamaludin juga menyentil instansi pemerintah yang dinilai tidak bisa bersikap tegas.
HALAMAN 15
HALAMAN 15
PENCEMARAN PG GEMPOLKREP
DPRD Revisi Perda PPA SURABAYA, (BM)– Pencemaran Kali Surabaya yang mengganggu ekosistem dan perekonomian nelayan, membuat DPRD Jatim berencana akan merevisi Peraturan Daerah (Perda) 2/2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Perda tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan kadaan saat ini. Anggota Komisi D Irwan Setiawan mengatakan, Perda itu tidak sesuai dengan UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu juga perlu disinkronkan dengan Peraturan Pemerintah No. 5/2012 tentang lingkungan hidup. “Perda perlu direvisi karena sudah ada UU 39/2009 lingkungan hidup. Sekarang yang ditindak lanjuti itu tentang pengelolaan sampah. Karenanya Komisi D akan melakukan kajian terhadap Perda 2/2008 tersebut,” katanya, Selasa (26/6). HALAMAN 15
KRIMINAL
Larangan Salat Jumat
Karyawan Toko Hasil Dikecewakan DPRD Surabaya SURABAYA, (BM)- Puluhan pekerja dari Serikat Buruh Kerakyatan (SBK), mendatangi ruangan Komisi D DPRD Surabaya, Selasa (26/6). Tujuannya untuk mengadukan nasib rekan-rekannya yang bekerja di Toko Hasil yang juga
pemilik PT Hasil Fastindo di Jalan Semarang, Surabaya. Hal itu terkait dengan kebijakan larangan Salat Jumat yang ditetapkan Ongko Digdojo, pemilik Toko Hasil. Juru bicara SBK, Mahfud Zakaria mengatakan, larangan itu su-
dah berlangsung bertahun-tahun. Pengaduan bahkan sudah berulang kali dibuat ke instansi terkait. HALAMAN 15 TUNTUT HAK: Pekerja Toko Hasil menggelar aksi damai menuntut hak untuk beribadah FOTO:BM/MADJI
Pilgub 2013 Jatim
Jamkesda
PKS Siapkan Rambu untuk Pakde
Anggaran Empat Daerah Habis
SURABAYA, (BM) - Dengan catatan tidak meninggalkan amanah, PKS memperkuat dukungan partai politik kepada Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo. “Artinya setelah terpilih, beliau wajib memegang komitmen untuk tetap menjadi gubernur hingga lima tahun, bukan setahun kemudian menjadi Wapres atau Menteri saat dipinang,” kata Ketua DPW PKS Jatim, Hamy Wahjunianto, Selasa (26/6). Tambahan syarat itu terlontar setelah beberapa waktu belakangan santer rumor Pakde Karwo digandeng Demokrat menuju kursi elit
FOTO:BM/DOK
Hamy Wahjunianto
di Jakarta. Hamy mengakui, Pilgub Jatim rentan terganggu konstelasi politik nasional. Apalagi peminat pada kemampuan Soekarwo bukan hanya datang dari PKS dan Demokrat saja. Ketua alumnus Kedokteran Hewan Unair itu bahkan menyebut perkembangan internal Demokrat bisa mengubah perjalanan karir mantan Sekdaprov Jatim tersebut. “Tentunya sulit bagi kami mengusung sebuah calon yang kami ketahui hanya duduk sebagai Gubernur selama satu tahun, dan kemudian maju ke pusat. Bagaimana pertanggungjawaban kami ke HALAMAN 15 konstituen,” tandasnya.
SURABAYA, (BM)- Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang pembiayaannya ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kota (Pemkot) di beberapa daerah di Jawa Timur kritis. Empat daerah diketahui sudah kehabisan anggaran, enam lainnya terancam habis. Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Budi Rahayu mengatakan, anggaran yang habis dari Jamkesda hanya yang berasal dari pemprov.
HALAMAN 15
Tolak Kampanye Kondom Gratis FOTO:BM/ MADJI
TERHENTI: Pelarian Annete berakhir di Rumah Kos anak angkatnya di daerah Tenggilis, Surabaya.
Buron Kejari Manado Diringkus di Surabaya SURABAYA, (BM)- Setelah diintai berharihari, seorang notaris yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado akhirnya tertangkap, Selasa (26/6). Okky Annete Kahimpong, terpidana kasus penggelapan dalam jabatan ini diringkus dî rumah kos anak angkatnya di Jalan Rungkut Mejayo Utara Blok A1 Nomor 4, Surabaya, sekitar pukul 17.30 WIB. Terpidana kasus penggelapan sertifikat tanah ini tertangkap di rumah kos Rama, mahasiswa Fakultas Hukum Ubaya. Begitu rumah itu digrebek, buronan kejari Manado ini langsung dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, dan rencananya akan diterbangkan hari ini juga ke Manado. HALAMAN 15
Pelajar HTI Jatim Sebut Ada Konspirasi Asing Gebrakan Menkes RI Nafsiah Mboi untuk menanggulangi baby booming akibat pergaulan bebas, mulai menyulut reaksi dari daerah. Di Surabaya, ratusan pelajar yang tergabung dalam HTI Jatim turun ke jalan memprotes kebijakan itu. SURABAYA, (BM) – Maksud baik Menteri Kesehatan RI yang baru dilantik, Nafsiah Mboi mengampanyekan penggunaan kondom pada kelompok berisiko tinggi terhadap penyakit HIV/
AIDS dan hubungan seks bebas di luar nikah pada generasi muda Indonesia, dinilai bukan langkah tepat. Tak heran, sekitar 350 pelajar dan mahasiswa dari berbagai sekolah dan kampus yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia menolak program kondomisasi yang digagas Kemenkes. “Rencana Kemenkes mengampanyekan kondomisasi itu merupakan solusi SekulerismeKapitalisme dalam mengatasi dampak buruk perilaku seks bebas. Solusi tersebut jelas bathil dan justru menjerumuskan bangsa Indonesia ke jurang kehancuran,” terang Toni salah satu mahasiswa IAIN Sunan Ampel Su-
FOTO:BM/ TOVAN BEKA
DEMO TOLAK KONDOMISASI: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sektor kampus di Surabaya menyerukan penolakan terhadap kebijakan Menteri Kesehatan soal kondomisasi ke remaja, Selasa (26/6). Aksi ini diikuti sekitar 300 orang terdiri dari mahasiswa, dosen dan intelektual berlangsung damai.
rabaya, Selasa (26/6). Ditegaskan Toni, kebijakan itu justru akan menyuburkan praktik seks bebas di masyarakat. Seharusnya sebagai negara yang agamis, Kemenkes RI memerangi budaya seks bebas dengan pendekatan agama, karena di agama manapun seks pranikah itu dilarang. “Seks bebas itulah yang harus diperangi, bukan malah menyerukan penggunaan kondom. Sebab itu sama saja melegalkan seks bebas asal memakai kondom. Rencana kebijakan Kemenkes wajib ditolak. Kami juga berharap seluruh elemen masyarakat ikut bersatu menolak rencana tersebut,” harapnya. HALAMAN 15