JUMAT, 22 JUNI 2012
KUNJUNGAN
815 Taruna Kunjungi Marinir SURABAYA, (BM) - Sebanyak 815 orang Taruna Akademi TNI dan Kepolisian yang melakukan “Bhinneka Eka Bhakti”, mengunjungi Markas Marinir di Bhumi Marinir Karangpilang, Kamis (21/6). Kedatangan taruna yang terdiri dari 420 Taruna Akademi TNI dan 395 Taruna/Taruni Akademi Kepolisian itu, disambut oleh Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Tommy Basari Natanegara. Didampingi Kepala Staf Pasmar-1 Kolonel Marinir Dedi Suhendar, Komandan Pasmar-1 mengawali penyambutan dengan pengarahan dan akhirnya menyaksikan film profil Korps Marinir yang berisi tentang sejarah, organisasi, kegiatan latihan, penugasan, hingga proses perekrutan prajurit Korps Marinir. “Kegiatan Bhinneka Eka Bhakti itu sangat penting sekali bagi para Taruna, sebagai sarana untuk meningkatkan jiwa dan semangat integrasi,” kata Komandan Pasmar-1. Dalam waktu yang sama (21/6), personel Denmako Pasmar-1 juga melakukan simulasi latihan peran tempur di Ksatrian Moekijat Jalan A Yani, Gedangan, Sidoarjo. Setelah melaksanakan apel pagi, sirine perang tempur berbunyi terus menerus pertanda Ksatrian Moekijat dalam keadaan bahaya. Seluruh prajurit Denmako Pasmar-1 yang akan bekerja di staf masing-masing pun berlarian menggunakan PDLT bersenjata menuju sektor masing-masing guna mengamankan Ksatrian Moekijat dari serangan musuh. “Tugas pokok TNI, khususnya kita sebagai prajurit Marinir, adalah menegakkan Kedaulatan NKRI serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” kata Pasops Denma Pasmar-1 Mayor Marinir I Gede Edy S. (at/epe)
CAGAR BUDAYA
Balai Pemuda Segera Dibangun SURABAYA, (BM) - Salah satu bangunan cagar budaya berupa Balai Pemuda di Jalan Yos Sudarso Surabaya yang sempat terbakar setahun lalu akan segera dibangun tahun ini. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya Agus Sonhaji mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan proses lelang pembangunan Balai Pemuda dengan nilai pagu Rp 1,9 miliar. “Sekarang masih dalam tahap lelang. Kami targetkan tahun ini pembangunan Balai Pemuda itu selesai,” katanya, Kamis (21/6). Menurut dia, sampai sekarang sudah ada 17 peserta lelang yang mengajukan penawarannya dalam pengadaan jasa konstruksi ini. Sesuai yang ditampilkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), penetapan pemenang dilaksanakan 5-13 Juli mendatang, kemudian masa sanggah tanggal 16-20 Juli. Setelah itu, lanjut dia, dilakukan tanda tangan kontrak kerja pada 26 Juli-14 Agustus mendatang. Agus Sonhaji menyatakan, selama ini pembangunan memang terkendala karena kebakaran Balai Pemuda itu terjadi pada 20 September 2011. Saat itu pemkot tidak bisa langsung merevitalisasi karena anggaran sudah telanjur diketok di APBD. Sedangkan tahun 2011 juga tidak ada perubahan anggaran keuangan (PAK). Di sisi lain, lanjut dia, Balai Pemuda adalah bangunan cagar budaya. Untuk membangunnya kembali tidak bisa sembarangan sebab pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi asli. Atas hal tersebut, kata dia, Pemkot Surabaya telah bekerja sama dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan. “Sehingga baru bisa dianggarkan di tahun 2012 ini,” kata Agus Sonhaji. Balai Pemuda dalam sejarahnya dulu bernama De Simpangsche Societeit. Tempat ini merupakan tempat hiburan, dansa dan pertemuan kalangan warga Belanda. Sedangkan bangunan yang terbakar adalah gedung yang bisasanya sering dipakai untuk pentas band, pameran, pertunjukan tari, perkawinan dan lainnya. (at/epe)
FOTO: BM/MADJI
TERWUJUD: Balai Pemuda sebelum terbakar tahun lalu.
10
METRO SURABAYA
Simon: Ini adalah perintah negara. Jadi tol tengah kota masih tetap harus ada.
Pro Kontra Tol Tengah Kota
DPRD Surabaya Anggap Kewajiban Daerah Pemkot Surabaya mencoba bermain api dengan memaknai berbeda RTRWN pemerintah pusat. Termasuk menolak rencana pembangunan Tol Tengah Kota. SURABAYA, (BM) - Pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Hendro Gunawan yang menyatakan bahwa dalam percepatan pembangunan nasional, tidak ada dokumen yang mengatakan tentang tol tengah kota dibantah anggota DPRD Surabaya. Tak sekedar membantah, wakil rakyat bahkan menegaskan, pembangunan tol tengah kota merupakan kewajiban. “Ini adalah perintah negara. Jadi tol tengah kota masih tetap harus ada,” tegas Wakil ketua Komisi C, Simon Lekatompessy, Kamis (21/6). Komisi C menyatakan, inti dari hasil konsultasi yang dilakukan Komisi C ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Rabu (20/6) lalu, adalah pembangunan tol tengah di Surabaya hukumnya wajib. “Kementerian PU lebih menyetujui usulan
Gubernur Jatim agar tol tengah tetap ada. Tapi tidak harus melalui tengah kota melainkan lewat sungai Kalimas,” Simon. Menurut dia, pertemuan dengan pihak Kementerian PU membahas masalah kemacetan beberapa ruas jalan Nasional di Surabaya. Diharapkan dengan adanya pertemuan tersebut ada solusi untuk mengatasi persoalan kemacetan di Surabaya. Simon mengatakan, pihak Kementerian PU menyatakan, bila pembangunan tol tengah kota masuk dalam salah satu solusi yang direncanakan. Meski demikian, untuk teknis bentuk bangunanya sampai saat ini masih dikaji lebih jauh oleh Kementerian PU. “Apakah tetap memalui tengah kota, atau letaknya yang diubah menyesuaikan dengan kebutuhan. Masalahnya hanya pada letaknya saja,” ujar politisi Partai Damai Sejahtera (PDS) ini. Menurut Simon, dalam konsultasi yang dilakukan komisinya, terdapat beberapa alternatif lokasi yang direncanakan buat pembangunana tol tersebut. Mulai dari dibanguan di atas permukaan Kalimas seperti usulan Gubernur Jatim, atau hanya pintu masuk dan keluarnya saja yang diubah.
Bahkan terkait masalah alokasi anggarannya, tambah Simon, Kementerian PU siap membantu biayanya. Kendati demikian, sebagai penaggung jawab utamanya masih berada di tangan Pemerintah Kota Surabaya. “Kementerian PU siap membantu anggarannya, tinggal pemerintah kota mau apa tidak,” ujarnya. Sementara terkait solusi kemacetan yang terjadi di beberapa ruas jalan nasional seperti di jalan Ahmad Yani dan Kali Anak, anggota Komisi C lainya, Ernawati berharap agar Pemkot Surabaya dan juga PU Bina Marga Pemprov Jatim segera membuat “Detail Enginering Design” (DED) yang dibutuhkan. Sebab dengan segera dibuatnya DED tersebut, maka solusi mengurai kemacetan bakal segera didapat. “Pak Subekti (perwakilan Kementerian PU) minta agar DED-nya secepat mungkin dibuatkan,” ujarnya. Sementara Hendro Gunawan menegaskan, jika jalan bebas hambatan tidak harus tol tengah kota. Menurutnya, dengan dibangunya jalur lingkar luar timur dan barat sudah mampu mengurai kemacetan yang terjadi di Surabaya.
“Jika pembangunan jalur lingkar luar timur dan barat selesai masyarakat akan diuntungkan dari pada jika harus memakai tol. Sebab masyakat tidak perlu susah-susah membayar ongkos buat masuk, dan jalan tersebut juga bebas dilalui berbagai macam kendaraan,” ujarnya. Sementara terkait deskripsi jalan bebas hambatan yang dipersoalkan anggota legislatif sebelumnya, kembali dirinya menegaskan permasalahn tersebut sebenarnya tidak ada masalah. Sebab, dalam deskripsi yang dibuat pemerintah kota telah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah dan juga perundang undangan yang sudah ada. Makanya dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) sengaja tidak dicantumkan tol tengah kota yang selama ini menjadi polemik. Dia mengatakan dalam percepatan pembangunan nasional, tidak ada dokumen yang mengatakan tentang tol tengah kota. “Jadi sekali lagi, Jalan Ahmad Yani dan juga Kali Anak bukan akses satusatunya masuk Surabaya. Karena masih banyak akses keluar masuk Surabaya yang lainya,” katanya. (bmb/epe)
Tolak Pendekatan Militer
Ratusan Mahasiswa Papua Gelar Aksi Solidaritas
FOTO: BM/TOVAN BEKA
EKSEKUSI: Aksi Satpol PP saat membongkar RHU tidak berijin di Surabaya di Tambaksari beberapa waktu lalu. Memasuki musim libur sekolah, penegak perda Pemkot Surabaya sudah memberi ancaman pada RHU agar menolak anak sekolah.
Jelang Musim Liburan Sekolah
Satpol PP Warning RHU SURABAYA, (BM) - Peringatan keras diberikan Kepala Satpol PP, Irvan Widyanto terhadap pemilik rumah hiburan jika memperbolehkan kalangan remaja atau anak di bawah umur, masuk ke tempat yang khusus orang dewasa. "Kita akan menjaring setiap anak yang masuk ke RHU dewasa," kata Irvan, Kamis (21/6). Irvan Widyanto menjelaskan, diterapkanya kebijakan tersebut sebenarnya merupakan realisasi dari Perwali No 6 tahun 2011. Dimana dalam peraturan daerah tersebut secara jelas mengatur tentang perlindungan anak. Adapun ancaman hukuman bagi RHU yang melanggar bisa ditutup usahanya. Sedangkan anak yang kedapatan berada di sana, bakal langsung ditertibkan dan orang tuanya bakal dipanggil untuk diberi peringatan. "Menjelang masa libur sekolah tiba, operasi ini akan kami gencarkan," tegasnya.
Selain melakukan razia terhadap RHU, Irvan mengungkapkan juga berencana melakukan razia serupa terhadap hotel, losmen, maupun penginapan. Sebab, dalam perda itu juga disebutkan anak di bawah umur tak boleh berkunjung ke sana tanpa didampingi orang tua. Hal ini sebagai antisipasi perbuatan asusila di bawah umur. "Sebenarnya ini tidak hanya tanggung jawab pemkot, tapi orang tua serta guru juga turut bertanggung jawab," tukasnya. Sementara saat disinggung kenapa sweeping baru dilakukan saat ini padahal perda tersebut dibuat tahun 2011? Irvan berdalih, dalam setahun ini masih dalam tahap sosialisasi. Bahkan tahun ini menurutnya juga masih dalam masa sosialisasi.Meski demikian untuk saat ini pemerintah kota mulai melakukan penindakan secara konkrit terhadap anak serta tempat rekreasi
hiburan umum yang melanggar. Lebih jauh, alumnus sekolah perwira wajib militer yang pernah berdinas di Sampit itu mengemukakan, saat libur sekolah sudah berakhir pun operasi macam ini bakal terus berjalan. Namun memang, saat ini dinilai momentum yang tepat untuk memulai. Sementara itu, dalam operasi Rabu malam lalu, setidaknya ada 4 anak di bawah umur usia SMP dan SMA yang terjaring. Mereka dibawa ke kantor Satpol PP dan diminta memanggil orang tuanya. Mereka terjaring dalam operasi di komplek Darmo Park. Rata-rata semua orang tua tidak tahu kalau anak mereka mendatangi RHU dewasa. "Kami kuatir, anak-anak mabuk miras oplosan di sana. Lantas, melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Itu kan tidak baik untuk masa depan mereka maupun pembangunan kota," ungkap Irvan. (bmb/epe)
SURABAYA, (BM) - Mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Pembunuhan dan Kekerasan di Tanah Papua, menggelar demonstrasi di depan gedung Grahadi, Kamis (21/6), menuntut agar kasus kekerasan di Papua segera diinvestigasi. Mereka mendatangi gedung Negara Grahadi dengan membawa poster bertuliskan “negara harus bertangung jawab atas semua bentuk kekerasan di Papua”, “hentikan semua bentuk stigmatisasi dan pengkambinghitaman orang Papua” dan lainnya. Juru Bicara Aksi Ones Madai mengatakan, dalam dua bulan terakhir kekerasan di Papua meningkat tinggi. “Ini adalah cerminan kekerasan yang selalu terjadi di tanah Papua semenjak integrasi hingga sekarang. Tentunya ini selalu menewaskan rakyat sipil tak berdosa,” katanya. Menurut dia, sejumlah kasus mewarnai kekerasan di Papua seperti penembakan terhadap mahasiswa Papua Trojoli Weya, 1 Mei 2012 oleh orang tak dikenal, penembakan terhadap 5 warga sipil di Degeuwo oleh Brimob dan penembakan terhadap 3 warga sipil di Jayapura oleh polisi pada 4 Juni 2012. Bahkan TNI membakar rumah rakyat sipil di Wamena selanjutnya TNI menikam 13 warga dengan sangkur yang mengakibatkan 1 meninggal di tempat atas nama Elinus Yoman pada 6 Juni 2012. “Lebih buruk lagi, ketika tokoh muda rakyat Papua Barat, Mako Musa Tabuni dibunuh oleh polisi sebagai upaya mematikan suara rakyat untuk menyuarakan hak hidup mereka dan untuk menyuarakan kebenaran,” teriaknya. Untuk itu, kata dia, aksi kali ini menyatakan sikap mengutuk pernyataan Presiden RI, Kapolri, Komisi I DPR RI dan semua instansi yang justru membuka ruang dalam pemeliharaan konflik di Papua berupa mempercepat proses penahanan orang Papua berdasarkan pernyataan yang tidak berdasarkan kemanusiaan. “Negara harus bertanggung jawab atas semua bentuk kekerasan yang terjadi di tanah Papua,” ujarnya. Selain itu, lanjut dia, aksi ini juga meminta pemerintah menghentikan semua bentuk stigmatisasi dan mengkambinghitaman orang Papua. Negara harus membuka ruang bagi masuknya wartawan internasional dan pembela HAM yang hendak melakukan advokasi secara menyeluruh untuk membuktikan siapa sebenarnya pelaku kejahatan kemanusiaan di Papua. Meski diikuti ratusan massa, aksi itu berlangsung tertib. Bahkan personel keamanan dari Polrestabes yang diterjunkan di lokasi, lebih fokus mengendalikan arus lalu lintas di jalan utama kota Surabaya tersebut. (at/epe)
Raperda PD KBS
Pemkot Sudah Estimasi Keuntungan Pemkot Surabaya sebagai pengelola KBS, mulai berhitung keuntungan jika ikon Surabaya peninggalan masa kolonial itu jadi perusahaan plat merah. SURABAYA, (BM) - Kendati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) PD Kebun Binatang Surabaya (KBS) belum selesai dibahas di Komisi B DPRD Surabaya, pemerintah kota (Pemkot)Surabayasepertinyamulai menghitung berapa estimasi keuntungan yang bakal didapat jika kelak diserahi mengelola. Namun ada kekhawatiran, keuntungan itu juga didapat dengan menaikkan tiket masuk. Jika itu yang terjadi, pem-
kot sama saja dengan menyingkirkan keinginan warga tidak mampu untuk menyaksikan koleksi binatang di kotanya sendiri. Terkait hal itu, Dinas Pertanian membantah tarif masuk KBS naik menyusul adanya rencana membangun wahana wisata baru berupa “sea world” dan “night zoo”. Kepala Dinas Pertanian Samsul Arifin mengatakan, meskipun ada ‘sea world’ dan ‘night zoo’, pihaknya tidak berencana ingin menaikkan tarif masuk ke KBS. “Tarif itu akan dipasang tetap seperti tarif yang ada sekarang. Itu akan diatur tersendiri dalam perda,” katanya. Pernyataan tersebut menanggapi Ketua Harian Tim Pengelola Sementara (TPS)
FOTO: BM/TOVAN BEKA
ANDALAN: Atraksi hewan koleksi KBS jadi salah satu daya tarik pengunjung
KBS Toni Sumampau menilai pembangunan “sea world” dan “night zoo” akan menghabiskan anggaran sangat besar.
Bahkan Toni mengkhawatirkan karena investor dari China ingin modalnya segera balik, akhirnya membuat tarif masuk
ke KBS menjadi naik. “Tentunya hal itu akan berdampak dengan naiknya tarif masuk ke KBS. Bisa saja sampai Rp50 ribu sampai Rp 100 ribu per orang,” kata Toni. Samsul mengatakan pihaknya optimistis meyakini pengelolaan KBS akan menghasilkan pundi-pundi keuntungan. Meskipun membutuhkan biaya Rp 152 miliar untuk membangun wahana baru itu. Dengan konsep pembangunan KBS yang baru, lanjut dia, pihaknya yakin dalam 10 tahun setelah mengelola KBS, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola KBS akan meraup untung Rp59 miliar, tepatnya Rp 59.936.671.000. Dari “feasibility study” (studi
kelayakan) pengelolaan KBS oleh Pemkot Surabaya diketahui dari proyeksi arus kas selama 10 tahun, diperkirakan bahwa proyek mampu membagi laba sebesar Rp 59.936.671.000, dan membayar pajak penghasilan sebesar Rp 50.608.655.000. Tidak hanya itu, pemkot mengestimasikan kondisi keuangan sampai 10 tahun ke depan akan meningkatkan permodalan proyek sampai dengan jumlah sebesar Rp 176.260.349.000. Sesuai studi kelayakan itu, profit margin dari tahun pertama diperkirakan masih cukup profitable. Pada tahun kedua dan seterusnya diperkirakan profit margin semakin meningkat dan berangsur meningkat seiring dengan menurunnya
biaya bunga bank dan meningkatnya kenaikan profit. Ia menerangkan pendapatan KBS yang diprediksikan naik karena jumlah kunjungan wisatawan makin banyak. Hal ini didasarkan data pengunjung yang rata-rata mencapai 1,5 juta orang per tahun. Selain itu nantinya juga akan dilaksanakan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka rekreasi, pendidikan dan konservasi. Selain itu juga akan diteken kerja sama dengan lembaga pendidikan mulai SD sampai SMU, perguruan tinggi dan lembaga- lembaga penelitian/konservasi, serta membuat program orang tua asuh satwa oleh institusi atau perusahaan. (bmb/epe)