RABU, 4 APRIL 2012
KORUPSI APBD
3
KEADILAN Adi Toegarisman: Iya digeledah dalam rangka penyitaan.
Polri-Kejagung Obok-obok Indosat Dua Kasus Pencurian Pulsa dan Korupsi Pita Frekuensi Rp 3,8 T Perusahaan operator telepon seluler Indosat diobokobok. Perusahaan penyedia jasa operator seluler terkemuka ini tengah dibidik aparat penegak hukum dalam dua kasus sekaligus. Yakni kasus pencurian pulsa dan korupsi penyalahgunaan pita frekuensi 2,1 Ghz yang merugikan negara Rp 3,8 triliun. Untuk menggali bukti menjerat tersangka baru, pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung yang menangani dua kasus berbeda itu menggeledah kantor Indosat, Selasa (3/4). JAKARTA, (BM) – Di pihak polisi, tengah gencar mengembangkan kasus pencurian pulsa oleh provider telepon seluler dan Content Provider (CP). Kali ini pejabat PT Indosat Multi Media Mobile (IM3) diperiksa sebagai saksi. “Ya sudah diperiksa saksi dari IM3,” ujar Kepala Biro Pene-
rangan Masyarakat Polri, Brigjen M Taufik, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/3). IM3 merupakan operator keempat yang diperiksa oleh penyidik Direktorat II Bareskrim Polri. Sebelumnya PT Indosat, PT XL Axiata dan PT Telkomsel telah diperiksa sebagai saksi dan tersang-
ka. Kabareskrim Polri Komjen Sutarman sebelumnya mengatakan kasus pencurian pulsa ini dilakukan oleh semua operator telepon seluler. Seperti diketahui, dalam kasus pencurian pulsa, sebelumnya Polri telah menetapkan Vice President PT Telkomsel Khrisnawan Pribadi sebagai tersangka. Selain itu, dua tersangka juga ditetapkan dari pihak content provider, yakni Direktur Utama PT Colibri Network berinisial NHB dan Direktur PT Multi Play berinisial WHM. Adapun dalam kasus lain, korupsi pengadaan pita frekuensi 2,1 Ghz ditangani Kejaksan Agung. Penyidik melakukan penggeledahan di Kantor pusat PT In-
dosat guna menemukan bukti tambahan dalam skandal korupsi Indosat dan anak usahanya IM2. Penyidik menyita berkas-berkas yang dianggap bisa dijadikan bukti. “Iya digeledah dalam rangka penyitaan,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M. Adi Toegarisman, Selasa (3/4). Adi juga membantah jika penggeladahan itu dilakukan karena pihak Indosat menolak menyerahkan barang bukti. “Tidak, justru kita mencari tahu buktibukti,” kilahnya. Sebelumnya disebutkan sampai sekarang kerugian kasus tersebut untuk sementara Rp 3,8 triliun. Dalam kasus tersebut, Kejagung sudah menetapkan satu tersangka
mantan pejabat tinggi IM2, Indar Atmanto. Kejaksaan Agung juga telah menetapkan satu tersangka baru kasus ini. Tersangka baru yang tidak mau disebutkan namanya ini buron ke luar negeri. Kasus tersebut terkait dengan posisi IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi dinilai telah menyalahgunakan jaringan bergerak seluler frekuensi 3G, tanpa izin pemerintah. IM2 tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan bergerak seluler IM2-2000 pada pita frekuensi 2,1 GHz, namun IM2 tetap menyelenggarakan jaringan itu melalui kerja sama yang dibuat antara PT IM2 dan Indosat Tbk.(arw/grn/inc)
Kontraktor Proyek KTP Diganjar 5 Tahun Bui SURABAYA, (BM) – Terdakwa kasus korupsi dana pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)di Kabupaten Tuban sebesar Rp 650 Juta, Hermanto Harso diganjar hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 650 juta subsider enam bulan kurungan. Vonis ini dijatuhkan majelis hakim dalam sidang in absentia di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (3/4). Selain hukuman pidana, terdakwa juga diminta membayar ganti rugi Rp 650 juta. Menurut Hakim Ketua, Swedya, putusan ini dibuat karena terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Junto Pasal 18 UU 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1. Usai sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus Budiarto menjelaskan bahwa putusan sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa karena status terdakwa In Absensia dan karena terdakwa tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya. Selain itu, selama ini terdakwa Hermanto juga tidak pernah hadir dalam sidang putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim. “Ya sudah sesuai, karena terdakwa memang bersalah dalam kasus ini,” ucap Agus Bidiarto pada Berita Metro, Selasa (3/4). Terdakwa merupakan kontraktor yang menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam proyek jasa cetak KTP tahun 2009 hingga 2010 lalu. Saat itu, CV Bina Karya milik terdakwa berhasil memenangkan tender proyek pengadaan Jasa cetak KTP dan KK oleh Dinas Sosial, tenaga kerja dan Kependudukan Tuban senilai Rp 2,5 miliar. Berdasarkan aturan tender proyek pembuatan KTP dan KK dilakukan dengan sistem Online dengan anggaran dana sekitar Rp 600 juta. Dalam pelaksanaannya terdakwa justru melakukan secara Ofline. Karena perbuatan inilah terdakwa dinyatakan bersalah oleh JPU dalam sidang. (cw1/arw)
FOTO:BM/DOK
Murdoko
Diperiksa KPK, Ketua DPRD Jateng Mangkir JAKARTA, (BM) - Ketua DPRD Jawa Tengah Murdoko yang jadi tersangka penerima suap pengesahan APBD Kendal tahun 2012 mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (3/4). Pemeriksaan terhadap politisi PDI Perjuangan itu bakal digendakan lagi pekan depan. Kepastian mangkirnya Murdoko disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, di kantornya, Jl Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, kemarin sore. “Tersangka tidak hadir karena ada kegiatan di dewan. Tadi pengacaranya hadir (ke KPK) untuk memberitahukan hal itu. Tapi kami akan mengendakan lagi pekan depan,” ucap Priharsa. Murdoko ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kendal 2003-2005, Senin 26 Maret 2012 lalu. Ia terbukti bersama mantan Bupati Kendal, Hendy Boedoro, yang telah divonis bersalah dan dihukum 7 tahun penjara dalam kasus yang sama. Yakni dengan menyalahgunakan wewenang dalam kaitan penggunaan dana tak terduga, dana alokasi umum (DAU) dan dana pinjaman. Murdoko yang kini tengah menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa tengah selama dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014, terlibat dalam kasus tersebut saat menjadi anggota DPRD Kota Semarang tahun 2003.(arw/inc)
TERPIDANA KORUPSI
FOTO:BM/DOK
Agusrin M Najamuddin
FOTO: BM/MAD
DIKAWAL: Yung Ho saat dikawal petugas Kejaksaan Negeri Surabaya beberapa waktu lalu.
Sidang Penipuan Batubara Yung Ho
Gagal Hadirkan Pejabat Pertambangan Bangka SURABAYA, (BM) – Upaya Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuktikan perbuatan terdakwa Budiono Limantoro alias Yung Ho dalam penipuan bisnis batubara senilai Rp 33 miliar, sedikit terkendala. Dalam sidang Senin (2/4), di hadapan majelis hakim dipimpin Ferri Fadiaman, SH, MH, JPU gagal menghadirkan dua saksi dari Dinas Pertambangan Bangka. “Salah satu saksi memberitahu mengalami sakit stroke. Sedang satunya lagi belum ada keterangan. Tapi, kami menganggap proses pembuktian terdakwa tidak mengalami kendala,” ungkap Sjamsuki, saat ditemui di PN Surabaya, kemarin (3/4). Lanjut Sjamsuki didampingi Wahyu Marhaeni, SH, MH, dengan ketidakhadiran kedua saksi, maka JPU mengajukan saksi lain, termasuk saksi ahli. Apalagi, terdakwa Yung Ho ditahan sehingga diburu dengan waktu. “Kami tetap optimis untuk membuktikan perbuatan terdakwa,” paparnya. Seperti yang sudah berkali kali diberitakan, sidang penipuan Batubara senilai Rp 33 miliar dengan terdakwa Yung Ho melalui PT Cipta Buana Seraya (CBS) kerjasama dengan Ong Andi Wiryanto untuk
membeli saham perusahaan PT CBS yang bergerak dalam usaha eksplorasi pertambangan batubara di kawasan Bangka. Untuk menghadapi sidang ini Yung Ho, demikian sering dia dipanggil menggunakan jasa tim advokat dari Jakarta dan Surabaya, yaitu Jhon Thomson, SH dan Nyoto Prawiro,SH serta Suwito,SH. Dari keterangan Budi Moelyono Hadiwibowo, dirinya bergabung dengan PT CBS karena sering diminta tolong Ong Andi Wiryanto untuk mengecek adanya tambang batubara PT CBS. Akhirnya pada 2009 dibergabung dengan CBS. Setelah dicek dan investigasi ternyata PT CBS tidak layak sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan. Disamping itu, terungkap dalam persidangan bahwa PT CBS tidak punya alat alat berat yang memadahi sebagai perusahaan besar yang bergerak dalam bidang pertambangan. Di lokasi hanya ada traktor dan bego atau ekskalator. Terungkap juga bahwa terdakwa atau Yung Ho sejak pertengahan Juni 2009 sudah tidak aktif di CBS. Kembali pada sidang yang gagal pada senin (2/4) itu tim penasehat hukum Yung
Ho dari Jakarta lewat surat No. 00l / JTP – UM / IV / 2012 dengan ditandatangani empat orang PH pimpinan Jhon Thomson,SH meminta majelis hakim agar menghadirkan saksi korban Ong Andi Wiryanto untuk dikroscek ulang. Tim PH itu tidak saja mengirim surat pada maje;is hakim, akan tetapi juga pada tim JPU. Jaksa Wahyu Marhaeni dan Syamsuki saat ditemui di ruang jaksa sambil menunggui terdakwa Yung Ho untuk dimasukan dalam sel tahanan PN Surabaya mengatakan memang benar dia pihak PH berkirim surat. “Khan semua tergantung majelis, kalau disetujui ya kami panggil,” tandasnya. Sementara Ferri ditemui diruang kerjanya membenarkan pihaknya menerima permintaan untuk menghadirkan saksi Ong Andi Wiryanto. “Kami masih berembuk dengan anggota majelis,” paparnya. Sebaliknya, PH Ong Andi Wiryanto, Ahmad Riyadh, SH, MSi saat dimintai komentarnya tentang permintaan tim PH terdakwa untuk menghadirkan saksi korban, dianggap terlalu berlebihan. “Saya rasa tidak perlu dihadirkan,” kata Achmad Riyadh, di PN Surabaya, kemarin. (mng/mat)
Gubernur Minta Penangguhan Eksekusi JAKARTA, (BM) – Gubernur nonaktif Bengkulu Agusrin M Najamuddin meminta penangguhan eksekusi 10 hari. Terpidana korupsi yang divonis hukuman empat tahun penjara oleh Mahkamah Agung ini juga meminta agar dirinya dijebloskan di Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta. Kuasa hukum Agusrin, Marthen Pongrekun menyatakan eksekusi kliennya di Jakarta ini untuk menghindari pendukung gubernur yang belum dipecat itu bertindak beringan melawan eksekusi. “Jadi, kalau di Bengkulu itu pendukungnya (Agusrin) kan banyak. Pendukungnya tidak bisa dikendalikan,” kata Marthen, Selasa (3/4). Menurutnya saat ini Agusrin telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) dan sedang diproses. Ia pun berharap dalam waktu dekat putusan PK dapat segera turun. “Jadi harapan kami, PKnya diterima. Kalau orang sudah terlanjut masuk (penjara), tahu-tahu putusannya lain kan kasihan. Tapi kalau harus dihukum, kan tetap empat tahun, tidak rugi kok.” Sebelumnya MA mengabulkan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) atas kasus Gubernur Bengkulu nonaktif periode 2005-2010 ini. Dengan demikian, majelis hakim kasasi menyatakan Agusrin bukan bebas murni dan hakim pun menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsider tiga bulan kurungan.(arw/rpk)
Komnas HAM Selidiki Pelanggaran HAM Aparat
Kekerasan Menimpa Demonstran, Jurnalis Korban Cairan Kimia Lapor Mabes Polri Dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan aksi demonstrasi massa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, Kamis (29/3) lalu mencuat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menindaklanjuti laporan Tim Advokasi Konami terkait penggeledahan Kantor YLBHI yang dijadikan tempat istirahat para aktivis Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Konami) yang disinyalir mendapat perlakuan keras dari aparat kepolisian. JAKARTA, (BM) – Tindakan aparat yang dinilai melanggar HAM demonstran Konami terjadi di Salemba, Jakarta pada Kamis pekan lalu. “Laporan bukti-bukti tindakan kekerasan yang diduga oleh aparat polisi, terhadap aktivis Konami di Kantor LBH Jakarta, kamis lalu, akan menjadi masukan untuk investigasi yang akan dilakukan Komnas HAM,” kata Anggota Komnas HAM Rida Saleh usai meneri-
ma pengaduan Tim Advokasi Konami di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (3/4). Menurut Rida, sejak Insiden Salemba 29 Maret, Komnas HAM menilai ada kejanggalan khususnya sweeping yang dilakukan aparat kepolisian di Kantor LBH Jakarta, termasuk tindak pembakaran mobil dinas Polri. “Karenanya, perlu dilakukan investigasi. Komnas HAM sudah memiliki data peristiwa aksi demo di DPR, Salemba dan
FOTO:BM/ANTARA
MAHASISWA SALEMBA MENGADU: Komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh (kanan) menunjukan luka yang dialami oleh aktivis Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (KONAMI) Reza saat mengadu ke Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (3/4).
Gambir. Masukan ini sebagai bahan untuk menindaklanjuti kebenaran yang terjadi dalam kasus tersebut,” paparnya. Sementara Kepolisian Dae-
rah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) telah menangguhkan penahanan 50 mahasiswa demonstran yang ditangkap di kantor YLBHI pada Kamis (29/
3) malam lalu. Dua orang lainnya masih ditahan di Polda Metro Jaya lantaran masih harus didalami peranannya masing-masing. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, Senin (2/4) lalu. “Hasil pertemuan dengan beberapa elemen dengan Kapolda, kami dapat rumuskan bahwa ada 50 mahasiswa yang bisa ditangguhkan penahanannya,” kata Rikwanto. Adapun, penangguhan terhadap 50 mahasiswa ini dilakukan setelah ada pihak yang menjamin bahwa mahasiswa itu akan tetap bisa menjalani proses hukum yang ada. Kendati penahanannya bisa ditangguhkan, tetapi proses hukum tetap akan dilakukan di waktu mendatang. Status 50 mahasiswa itu pun hingga kini masih dijadikan tersangka. “Mereka dikenakan wajib
lapor,” ujar Rikwanto. Pada kasus lain terkait demonstrasi anti kenaikan harga BBM pekan lalu, tiga wartawan media internasional internasional dari Aljazeera TV, BBC dan Reuters melapor ke Mabes Polri karena menjadi korban penyiraham cairan kimia berbahaya saat meliput aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR. “Kita melapor untuk mengetahui siapa pelakunya,” ujar Bobby Gunawan, kamerawan Aljazeera TV di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/3). Bobby yang datang bersama dengan Alice Budi Satridjo dan fotografer kantor berita Reuters Loise Benyamin didampingi oleh Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Jakarta, Umar Idris membawa sejumlah bukti. Antara lain helm, tangga dan kamera yang terdapat sisa cairan tersebut dijadikan barang bukti. Dari tiga korban tersebut Benyamin
merupakan korban terparah. Hampir seluruh tangan kanannya melepuh. “Rasanya panas sekali beberapa saat setelah terkena cairan itu. Jadi tidak langsung bereaksi,” ujarnya. Namun Loise Benyamin menampik spekulasi bahwa penyiraman air keras itu berasal dari para demonstran. “Tidak mungkin dari mahasiswa. Karena mereka sudah keluar terlalu jauh dari gerbang. Aku sama Bobby sama-sama mundur,” ujar pria yang akrab di dipanggil Benny itu di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/4). Ia menyebut cairan berbahaya tersebut tidak disemprotkan dari arah water cannon. “Saya pakai sweater, merasa basah tangan saya seperti berlendir, saya gosok di sini ya (menunjuk celana) nah ini pengaruhnya kena di sini. Dia tidak gatal, panas banget, di sini gosong infeksi kemarin,” ujarnya.(arw/grn)