7 BERITA UTAMA BKN: Honorer K1 Banten Banyak yang TMK BANTEN POS JUMAT 27 SEPTEMBER 2013
HARI INI Sambungan dari Halaman 1
kata salah seorang sumber dari BKN yang enggan disebutkan namanya, pada BANTEN POS, Kamis (26/9). Dia menjelaskan, koordinasi penyerahan hasil honorer K1 yang telah di ATT telah dilakukan dengan BKD Provinsi Banten. “Kami sudah meminta kepada BKD Banten untuk datang besok (hari ini, red) dan setelah kami serahkan hasil ATT, biar pihak Pem-
prov Banten yang mengumumkan ke masyarakat. Tugas kami sudah selesai,” ujarnya. Namun pihak BKN tidak memungkiri banyaknya honorer K1 Provinsi Banten yang masuk kategori TMK. “Berdasarkan hasil ATT, yang MK banyak yang TMK juga ada. Nanti saja biar Pemprov Banten yang menyampaikan ke publik,” ungkapnya. Kepala BKD Provinsi Banten, Anwar Mas’ud, saat dikonfirmasi mengaku belum ada kejelasan dan perkembangan mengenai honorer
K1 yang telah di ATT. “Belum ada perkembangan, kita masih menunggu. Harapan kami secepatnya, dan dapat diumumkan kepada honorer yang saat ini masuk K1,” terangnya. Jika telah menerima hasil ATT honorer K1 berapa yang MK dan TMK, Anwar berjanji akan segera mengumumkankan, sehingga tidak ada keresahan dan kecurigaan sejumlah pihak. “Kita tidak ada yang ditutup-tutupi, semua keputusan ada di KemenPAN-RB. Kami hanya melaksankaan, dan jika ada hasil-
nya maka kami segera sampaikan,” ungkapnya. Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Taufiqurrahman berharap hasil honorer K1 seluruhnya masuk dalam kategori MK. Alasanya seluruh honorer yang ada telah menjalani proses adiministrasi KemenPAN-RB dan BPKP. “Kami sangat beraharap masuk semuanya, tidak ada honorer K1 dinyatakan TMK,” imbuhnya. Taufiqurrahman mengaku telah mendesak Kelompok Kerja (Pokja) yang menangani honorer di Ke-
menPAN-RB, untuk memperhatikan nasib honorer yang telah di ATT. “Kalau memang honorer K1 ini dinyatakan TMK, kami masih sangat berharap agar mereka diperhatikan, dan hal ini telah kami sampaikan kepada pihak Pokja agar dimasukan dalam honorer Kartegori II (K2),” ungkapnya. Informasi yang diterima oleh oleh Anggota Komisi I DPRD Banten, Agus Puji Raharjo saat melakukan kunjungan di KemenPAN-RB satu bulan lalu, menyebutkan, dari 789 honorer K1 yang telah menjalani
ATT, sebanyak 40 persen dinyatakan TMK atau tidak memenuhi syarat. Mereka dinyatakan TMK, karena surat keputusan (SK) pengangkatan honorer tersebut oleh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sementara persyaratan yang diminta, adalah SK dari kepala daerah atau gubernur. “Waktu kami melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, memang banyak honorer yang SK pengangkatan dari Kepala SKPD. Harusnya SK itu langsung dari Gubernur Banten,” terangnya.(RUS/IGO)
orang yang diusulkan,” kata Abdul Malik Harmain di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/9). Dikatakannya, hal itu perlu jadi pertimbangan FPD mengingat figur yang diusulkan FPD punya tanggungjawab besar menjaga kinerja Komisi III. Namun dia berharap FPD tak berfikiran bahwa untuk menentukan figur ketua komisi hukum itu suatu proses yang sulit. “Jangan terkesan menentukan ketua komisi kok susah, kok ribetnya seperti ini. Karena itu, langkah politik yang arif adalah mengevaluasi Bang Ruhut, apa dengan cara dipaksakan memilih Ruhut atau seperti apa,” ujarnya. Ditambahkan Abdul Malik, dorongan PKB agar FPD mengevalusasi penugasan Ruhut dilatar belakangi penolakan tidak hanya dari anggota komisi, tapi juga oleh fraksi-fraksi
di komisi III. Hal itu jelas tidak bagus untuk komisi hukum karena seharusnya figur ketua mendapat dukungan. “Karena itu kita serahkan pada teman-teman Demokrat. Menurut PKB, (FPD) harus mengevaluasi lagi, kan banyak kader demokrat yang lain,” tegasnya. Sebaliknya bila FPD tetap memaksakan penugasan Ruhut, maka ada konsekwensi yang mesti dilakukan FPD, yakni melakukan lobi-lobi politik yang intens. Tapi bila itu tidak dilakukan, maka fraksi PKB akan resisten terhadap FPD. “Kalau iya (tetap Ruhut), berarti harus-lobi-lobi yang intens. Kalau tidak mungkin, fraksi akan resisten ya ke Demokrat. Itu hak Demokrat, terserah. PKB menyarankan, kalau posisi seperti ini sebaiknya ditinjau ulang,” tandasnya.(FAT/IGO/JPNN)
PAN dan PKB Minta Demokrat Berpikir Ulang LANGKAH Sambungan dari Halaman 1
bermasalah secara hukum. “Saya memohon kepada anggota Komisi III untuk tetap bertahan dengan pendapatnya kemarin (menolak Ruhut). Karena apa? Saya punya kasus pribadi yang sekarang ini masih ditangani di Mabes Polri,” kata Ana di Gedung DPR RI usai mengadu ke Komisi III DPR, Kamis (26/9). Ana yang datang bersama seorang anak didampingi pengacara Hotman Paris Hutapea, mengeluhkan penanganan kasusnya di kepolisian yang lamban. Ana menduga polisi enggan menuntaskan kasusnya lantaran Ruhut anggota DPR. “Kasus itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan.
Karena laporan saya dari tgl 11 Juli 2011 sampai sekarang masih ada di sana (Bareskrim Polri, red). Saya berpendapat bahwa pihak Mabes ewuh pekewuh (enggan) dengan posisi (Ruhut) dari anggota oknum Komisi III,” ucapnya. Ana pun mementahkan klaim Ruhut yang menyebut kasusnya di kepolisian sudah selesai, seperti yang pernah disampaikan Ruhut saat menjawab penolakan dari sesama anggota DPR, Desmon J Mahesa dalam rapat Pleno komisi III dua hari lalu. “Jadi kalau jawaban yang bersangkutan (Ruhut, red) kemarin mengatakan perkaranya sudah selesai, itu bohong besar. Jadi belum ada penyelesaian kekeluargaan, adat atau hukum,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Amanat
Nasional (PAN) Komisi III, Taslim Chaniago meminta Fraksi Partai Demokrat mengirim nama lain selain Ruhut Sitompul untuk menggantikan I Gede Pasek Suardika. Namun demikian, Kapoksi PAN masih memberi kesempatan kepada FPD untuk melakukan lobi-lobi untuk meyakinkan bahwa Ruhut memang pantas memimpin Komisi III. Tapi itu belum dilakaukan FPD. “Sampai sekarang Fraksi Partai Demokrat belum melakukan apa-apa (memperjuangkan Ruhut), kita tetap minta untuk dilakukan lobi dan berikan keyakinan kepada kita, Ruhut bisa pimpin komisi,” kata Taslim di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/9). Ditanya soal penilaian Kapoksi PAN, apakah perlu nama baru digodok FPD untuk memimpin komisi III atau tetap Ruhut, Taslim
menjawab diplomatis. Menurutnya pekerjaan di komisi III banyak dan perlu situasi yang kondusif untuk menyelesaikannya. “Kita perlu situasi kondusif, Demokrat harus memahami ini. Demokrat harus meyakini susasana di komisi III supaya bulat. Ya kita ingin nama lain, jangan sampai komisi III terpecah,” pungkasnya. Selain Taslim, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi III, Abdul Malik Haramain juga meminta Fraksi Partai Demokrat memanfaatkan waktu sepekan yang diberikan untuk mempertimbangkan kembali penunjukan Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi bidang Hukum DPR. “Demokrat harus berfikir ulang kalau ada resistensi dari fraksi. Mestinya Demokrat tinjau kembali
Dirugikan, FPD Akan Tempuh Jalur Hukum IMAM Sambungan dari Halaman 1
percobaan suap tersebut. Bila tidak diungkap maka akan menjadi fitnah. “Saya pribadi mendorong yang bersangkutan, kalau ada datanya lebih baik dibuka. Toh DPR sebagai lembaga politik juga ingin melakukan, katakanlah melakukan bersihbersih kalau memang ada. Tetapi kalau tidak ada akan menjadi fitnah,” kara Pram ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (26/9). Sebaliknya, Pram menyayangkan jika Imam tidak memiliki data sama sekali namun berani melontarkan tudingan terhadap oknum DPR. Karena tanpa data yang cukup, apa yang dikatakan Imam hanya akan jadi polemik dan fitnah. Sebagai pribadi di DPR, kata Pram, dia tidak melarang bila ada pihak-pihak yang mengkritisi lembaga politik itu karena di era demokrasi, DPR wajib dikritisi. “Tetapi jangan kemudian mengkritisi menuduh dan menyebutkan yang tidak ada dasarnya. Sebab jika tidak ada data, fakta, dan sebagainya ini akan membahayakan ini. Saya pribadi jika ada orang per orang salah dan dapat dibuktikan, maka BK berinisiatif untuk mengambil tindakan. Tetapi jika tidak ada datanya kasian yang dituduh dan ini mendelegitimasi lembaganya (DPR),” tegasnya. Polemik percobaan suap saat seleksi CHA sebagaimana diungkap Imam Anshori pun makin melebar. Politikus Partai Demokrat, I Gede Pasek Suardika menuding Imam sengaja mengalihkan isu transaksi PKB di toilet DPR. Saat seleksi CHA 2013 kemarin, anggota Komisi III dari Fraksi PKB, Bachrudin Nashori bertemu CHA Sudrajat Dimyati. “Transaksional” itu disinyalir upaya Bachrudin melakukan lobi-lobi dengan CHA. Namun baik Sudrajat maupun Bachrudin sudah membantah di antara mereka tidak terjadi transaksi apa-apa. “Setelah kita lacak, Pak Imam pernah jadi politisi juga kan. Bisa juga dia mengalihkan isu PKB di toilet kan. Kan dia Dulu dari PKB,
tidak terpilih, ngelamar di KY, di bantu teman-teman,” kata Pasek di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Nah, Pasek membaca ada upaya Imam Anshori mengungkap kasus percobaan suapnya tahun 2013 setelah transaksi kader PKB dengan Calon Hakim Agung di DPR. Apalagi Imam menyebut salah satu oknum coba menyuapnya berasal dari Fraksi PD. “Jadi, ada masalah melibatkan orang PKB, dia nembak Demokrat. Nah sekarang di panggil BK gak bisa menjelaskan, ya bertanggung jawab lah, jadi komisioner kok begitu,” timpalnnya. Ditanya soal pelacakan oleh Fraksi PD terhadap oknum yang diduga mencoba menyuap Imam tahun 2012 itu. Pasek mengklaim persoalan itu sudah jelas karena sudah diklarifikasi kepada kader PD inisial DD yang disebut komisioner KY terlibat. “Kan sudah clear. Sudah ditanyakan nama-nama yang disebutkan, gak bisa dibuktikan. Dia (Imam) menuduh saja tapi tidak bisa dibuktikan. Kejadiannya dulu kenapa bilang sekarang, ada muatan politiknya,” kata Pasek. Tuduhan komisioner KY tersebut menurut Pasek merugikan PD. Karena itu FPD berencana menempuh jalur hukum dan melaporkan fitnah dan pencemaran nama baik ini ke pihak berwajib. “Sekarang kita sedang pikirkan (tempuh jalur hukum). Apalagi mereka yang sebut-sebut. Nanti kita pelajari lah (delik hukumnya). Yang pasti Ketua Fraksi PD kami marah sekali, karena sesuatu yang tak bisa di buktikan dia lempar ke media, dan membangun citra negatif tentang Partai Demokrat,” pungkas Pasek. Imam Anshori sendiri sudah dimintai klarifikasi oleh BK DPR terkait pernyataannya tentang percobaan suap oleh oknum di DPR saat seleksi CHA tahun 2012, Rabu (25/ 9) lalu. Namun, pertemuan itu bukannya menyelesaikan masalah, tapi membuat masalah baru karena BK menilai Imam sudah mencemarkan nama baik lembaga DPR, karena dia tak punya bukti dan tak mau mengungkap siapa oknum DPR yang mencoba menyuapnya.(FAT/ENK/JPNN)
Ogah Instant Sambungan dari Halaman 1
Tinggal di negara dengan iklim berbeda, membuat kulit Gita bermasalah. Dia mengaku tidak terlalu cocok dengan produk kosmetik yang dijual di Negeri Ratu Elizabeth. Karenanya, setiap kali pulang ke Jakarta, dia selalu memborong pelembab wajah untuk stok selama di sana. “Di sana kering dan dingin. Nggak semua skin care (produk perawatan kulit) di sana cocok untuk kulit Asia. Aku justru butuh krim yang melindungi kulit, siang dan malam. ‘’Makanya, aku bawa stok dari sini,” kata gadis kelahiran Jakarta, 11 Agustus 1993 itu. Bertambah usia, Gita mengaku semakin peduli dengan perawatan kulit terutama wajahnya. Apalagi, sebagai pekerja seni dia memang dituntut selalu tampil menarik. “Aku semakin besar, aku semakin harus mencintai diri. Salah satu caranya,
dengan merawat diri. Perawatan itu penting, apalagi kulit. Saat umur 1617 tahun aku sudah mulai coba perawatan muka,” ungkapnya. Selain memakai produk kosmetik yang cocok, Gita selalu membersihkan wajah setelah beraktivitas, dan berusaha menghindari teriknya matahari di siang hari yang bisa merusak kulit. “Sebelumnya aku jerawatan, karena sering make up dan kegiatan kena sinar matahari,” kata pelantun Parasit itu. Meski ingin selalu tampil cantik dan menarik, Gita mengaku bukan tipe perempuan yang neko-neko dalam urusan kecantikan. Dia menghindari cara-cara instant semisal bleaching untuk mencerahkan kulit. “Buat aku yang paling penting sehat, itu yang pertama. Semua perempuan pasti ingin kulitnya nggak kusam. Jernih, putih merona, ada pinkiesnya gitu,” pungkasnya.(DEW)
EDO DWI/BANTEN POS
LOMBA ANAK DAN IBU HAMIL. Sejumlah anak tengah bermain di pendopo Gubernur Banten setelah mengikuti lomba anak dan ibu hamil, Program keluarga Harapan (PKH) untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Banten, Senin (23/9).
Kemungkinan Terjadi Pengurangan DPS Lagi LAGI Sambungan dari Halaman 1
Sementara untuk Kota Tangerang jumlah DPT sebanyak 1.249.343 pemilih, sebelumnya dalam DPS HP berjumlah 1.232.054 pemilih atau bertambah 17.289 pemilih. Kota Tangerang Selatan jumlah DPT 954.995 pemilih, dari sebelumnya dalam DPS HP 951.812, atau bertambah 4.183 pemilih. Di Kabupaten Lebak jumlah DPT menjadi 908.653 pemilih, dari sebelumnya dalam DPSHP 901.770 pemilih, atau bertambah 6.883 pe-
milih. Kabupaten Pandeglang jumlah DPT 904.738 pemilih, dari sebelumnya dalam DPSHP 934.248 atau berkurang 29.510 pemilih. Kabupaten Serang jumlah DPT menjadi 1.106.166 pemilih, dari sebelumnya dalam DPS HP berjumlah 1.108.962 atau berkurang sebanyak 2.796 pemilih. Dan Kabupaten Tangerang jumlah DPT 2.093.471 dari sebelumnya dalam DPSHP berjumlah 2.087.758 pemilih, atau bertambah sebanyak 5.713 pemilih. Ketua Kelompok Kerja (Poka) Panitia Pemutakhiran Data Pemilih
(Pantarlih) pada KPU Provinsi Banten, Didih M Sudih, Kamis (26/9) membenarkan terjadi pengurangan kembali data pemilih itu. “Ada pengurangan lagi, dan saat ini DCT yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota masih dalam pencermatan ulang di kabupaten/ kota, dan ada kemungkinan terjadi pengurangan pemilih,” katanya menjelaskan. Proses pencermatan data pemilih ditingkat kabupaten/kota akan berakhir sampai tanggal 13 Oktober, atau satu bulan setelah ditetapkan pleno pada tanggal 13 September
lalu. “Pengurangan yang terjadi dari DPS HP ke DPT pada tanggal 13 September lalu dikarenakan banyak pemilih ganda, meninggal dunia. Untuk Provinsi Banten, Pleno DPT Ulang akan dilakukan pada 20 Oktober mendatang,” ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, KPU Provinsi Banten menyebutkan jumlah DPS Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, sebanyak 7.964. 540 jiwa dan setelah dilakukan perbaikan dan ditetapkan dalam DPS HP menjadi 7.938. 864 atau berkurang 25.676 pemilih.(RUS/IGO)
Jatuh dan Terseret Kuda yang Berlari Sudah Lazim PASIEN Sambungan dari Halaman 1
sudah lama diadakan di desa tersebut secara turun-temurun. Hampir setiap tahun desa itu ramai dikunjungi orang luar dari berbagai penjuru kota untuk mengikuti lomba pacuan kuda tersebut atau sekadar menonton event tahunan itu. Di Sumbawa Besar, lomba balap kuda itu disebut main jaran. Tak heran bila desa tersebut memiliki kerato, lapangan pacuan kuda. Juga kuda-kuda tunggangan yang terlatih. Selain itu, jangan lupa, para joki cilik yang gagah berani dan siap bertarung memacu kudanya sekencang mungkin. Ajang tersebut pada awalnya bertujuan melihat seberapa jauh si pemilik kuda merawat piaraannya dengan baik. Namun, siang itu lomba belum digelar. Kuda-kuda beserta jokinya didatangkan di lapangan untuk sesi pengukuran dan penentuan kelas tanding. Sedangkan tanding resminya baru dilangsungkan akhir bulan ini dalam sebuah festival budaya. Tidak ada yang tahu secara pasti kapan tradisi main jaran dimulai. Yang jelas, festival budaya tersebut biasanya diadakan antara MeiOktober, saat musim kemarau. Yang menjadi ciri khas lomba balap kuda itu adalah tidak adanya joki dewasa yang boleh ikut bertanding. Semua jokinya masih anak-anak dengan usia sangat belia, 6-12 tahun!
Walaupun masih anak-anak, nyali mereka cukup besar. Mereka menunggang kuda hanya dengan pengaman helm di kepala, tanpa pelana atau perlengkapan standar berkuda lainnya. Jatuh dari kuda atau bahkan terseret kuda yang berlari kencang seolah sudah lazim. “Sudah biasa,” ujar Reza Ferdiansyah, 11, salah satu joki cilik, kepada Jawa Pos. Padahal, arena permainan seperti itu bukanlah tempat yang aman bagi anak-anak seusia Reza. Tapi, kenyataannya, sudah banyak anak dari Sumbawa Besar ataupun kabupaten lain di Pulau Sumbawa yang menguji nyalinya dengan mengikuti tradisi tersebut. Kalaupun sudah tradisi, masyarakat semestinya perlu memikirkan pengamanan yang lebih baik bagi para joki yang ratarata murid SD itu. Menurut Sanafiah, ayah Reza, beberapa tahun lalu lomba pacuan kuda dengan joki cilik itu sempat dilarang pihak keamanan di Sumbawa Besar. Namun, pelarangan itu tidak semata-mata disebabkan faktor joki cilik, melainkan karena ajang tersebut sering digunakan untuk berjudi. Maklum, meski yang menunggangi kuda anak-anak kecil, uang yang berputar di balik itu lumayan besar. Bisa sampai ratusan juta rupiah. Faktor uang itulah yang membuat orang-orang tua di Sumbawa pada umumnya tidak takut untuk melepas buah hatinya mengikuti pacuan ku-
da. Bahkan, tidak jarang yang menjadi joki kuda pacuan secara turuntemurun. Reza contohnya. Dia menjadi joki karena ayahnya saat masih kecil juga menjadi joki. Kini dua adik Reza juga disiapkan untuk mengikuti jejak kakaknya. ”Ketika masih kecil, saya juga menjadi joki kuda seperti ini. Jadi, tidak ada sedikit pun rasa khawatir kalau anak saya akan kenapa-kenapa di sini. Buktinya, sampai sekarang dia masih baik-baik saja,” kata Sanafiah. Reza menjadi joki cilik sejak masih duduk di bangku TK. Dia sudah berkali-kali mengikuti lomba balap kuda di Sumbawa. Sanafiah mengakui bahwa uang yang dihasilkan anaknya dari pacuan kuda itu cukup besar. Untuk satu kali main saja, Reza akan mendapatkan Rp3 juta. Belum lagi jika Reza menang di setiap balapan. “Kalau menang, bisa dapat Rp1 juta lagi. Kadang kalau hadiahnya motor, anak saya dapat uang dua kali lipat,” beber pria 30 tahun yang sehari-hari menjadi petani tersebut. Reza tinggal di Desa Utan yang berjarak 58 kilometer dari Moyo Utara sehingga tak perlu berjamjam untuk sampai di arena lomba. Sejumlah joki lain tinggal di kawasan yang cukup jauh. Antara lain, Bima, sekitar 250 kilometer dari Desa Moyo Utara, tempat lomba. Untuk menempuh jarak itu, diperlukan waktu sampai enam jam
perjalanan darat. Bisa dibayangkan jika mereka harus menempuh perjalanan setengah hari hanya untuk pulang dan pergi dari rumah ke tempat lomba. Karena itu, biasanya para joki dan kudanya yang datang dari tempat yang jauh menginap beberapa hari di Sumbawa Besar. Tak heran bila beberapa joki akhirnya putus sekolah karena sering bolos. Anak-anak itu akhirnya lebih senang menjadi joki daripada harus bersekolah. Meski begitu, Sanafiah mengaku tetap memperhatikan masa depan anaknya. “Saya akan berusaha mencegah anak saya putus sekolah,” klaimnya. Salah satu pemilik kuda dari Kabupaten Bima, Nyonya Rukmini Alimudin, mengatakan bahwa wewenangnya sebatas di lapangan. Dia tidak ikut mengurusi kehidupan si joki di luar kerato. ”Kalau mereka ada apa-apa di lintasan, seperti jatuh atau apa, kami akan tetap menanggung biaya perawatannya,” tutur perempuan yang berusia 43 tahun itu. Sedangkan untuk urusan sekolah joki, pemilik kuda tidak punya tanggung jawab. Itu menjadi tanggung jawab orang tua joki. “Semua disepakati sejak awal oleh orang tua joki dan pemilik kuda. Jadi, soal pendidikan dan lainlain, itu bukan tanggung jawab kami,” jelasnya.(*/C11/ARI)