4
8 juli AYO
KAMIS 25 JUNI 2009
Petugas linmas ini direkrut dari masyarakat di desa dan kecamatan Kabupaten Bangka yang secara sukarela menjadi petugas linmas...” Arman Kepala Kesbanglinmas Bangka
1.250 Linmas Siap Amankan Pilpres SUNGAILIAT, BANGKA POS -Kesbanglinmas Kabupaten Bangka telah menyiapkan sebanyak 1.250 petugas linmas untuk mengamankan kelancaran pelaksanaan pilpres tanggal 8 Juli mendatang. Petugas linmas ini akan ditempatkan di 550 TPS yang ada di seluruh daerah pemilihan di delapan keca-
matan. “Kami akan menempatkan sebanyak 1.250 petugas linmas dalam pengamanan menjelang pelaksanaan pilpres ini yang akan berkoordinasi dengan pihak KPUD. Kesiapan petugas linmas itu ditempatkan di 550 TPS sesuai dengan mata pilih yang ada di delapan kecamatan di Kabu-
paten Bangka,” jelas Kepala Kesbanlinmas Bangka, Arman kepada harian ini, saat ditemui di KPUD Bangka. Menurutnya para petugas linmas ini pada H-7 sebelum pelaksanaan pilpres tepatnya tanggal 1 Juli hingga 4 Juli nanti akan diberikan pembekalan pengamanan pilpres .
BANGKA POS “Petugas linmas ini direkrut dari masyarakat di desa dan kecamatan Kabupaten Bangka yang secara sukarela menjadi petugas linmas sesuai TPS yang ada di wilayah setempat. Dalam pelaksanaan pemilu ini mereka berkoordinasi dalam menyukseskan dan pengamankan pemilu, sebelum tanggal 8 Juli mereka sudah berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan PPK serta PPS menjaga dan mengamankan pelaksanaan, pemilu sehingga lancar dan
tertib,” papar Arman. Sedangkan mengenai dananya, Arman mengaku tidak tahu pasti karena berasal dari APBN yang didrop langsung kepada KPUD Bangka. “Saya mengharapkan betul, kepada rekan-rekan linmas yang telah ditugaskan dan di SK-kan Bupati Bangka dapat bertugas kembali dalam pelaksanaan pilpres 8 Juli mendatang,” imbau Arman kepada seluruh petugas Linmas.(chy)
MK Menangkan KPUD Bangka ● Pengacara PDIP Kecewa PANGKALPINANG, BANGKA POS -- Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan KPUD Bangka atas gugatan PDIP terhadap hilangnya suara pada pemilihan legislatif lalu di Kabupaten Bangka. MK menilai, permohonan PDIP tentang adanya selisih suara di Kabupaten Bangka tidak cukup bukti dan kurang meyakinkan. Demikian diungkapkan anggota KPUD Provinsi Bangka Belitung Bidang Hukum dan Pengawasan, Syawaludin, kepada harian ini, Rabu (24/6). Menurut Syawal, setelah beberapa kali di gelar persidangan, ternyata dalil-dalil yang disampaikan PDIP tidak meyakinkan. Baik itu kebenaran maupun bukti yang ditunjukkan di depan MK dalam persidangan.
“Kita sudah menerima putusan MK. Sifatnya final di mana hasilnya sidang tidak di teruskan, karena kurang bukti. Sehingga hasil suara tetap dan tidak mempengaruhi penempatan kursi partai di daerah Kabupaten Bangka,” katanya. Keputusan MK itu, lanjut Syawal bukan hanya untuk gugatan PDIP saja, tetapi juga berlaku untuk PBB dalam kasus yang sama yakni perselisihan perhitungan suara di Manggar Kabupaten Beltim. “Keputusan MK tentang gugatan PBB juga sama, bahwa buktinya tidak kuat sehingga keputusan batal demi hukum,” ujar Syawal. Sementara itu, anggota Panwaslu Babel, Siti Lailtul Soleha saat dikonfirmasi mengenai keputusan final MK, mengaku belum mengetahui
KASUS TINDAK PIDANA PEMILU Nama Tersangka
Kasus
Effendi Harun
Status Masih PNS
Masli Sadeli
Gunakan Mobil Dinas (di dua tempat berbeda) Money Politic Money Politic
Thobrani Husin TomHaryono AhmadAsin Eddy Iskandar Azhar Romli Habil Bardo Syamsumar Anentius Redi Wijaya
Money Politic Money Politic Money Politic Mengikut sertakan pejabat pemerintah Money Politic Money Politic Money Politic Kampanye saat masa tenang
Vonis 6 bulan percobaan, denda 3 juta 1 tahun percobaan Bebas 6 bulan percobaan denda 5 juta Bebas Bebas SP3 3 bulan percobaan 6 bulan percobaan 6 bulan percobaan 3 bulan percobaan Banding
SUMBER PANWASLU BABEL (I2)
dengan pasti. “Saya belum tahu pasti, karena hasilnya ada di KPUD Provinsi Babel. Jadi nanti saja akan kita konfirmasi ulang hasilnya seperti apa,” ujarnya. Telan Pil Pahit Terpisah, Scarpiandi salah satu pengacara PDIP mengaku kecewa dengan keputusan MK tersebut. Padahal dari 617 suara diduga ada kecurangan. 228 suara dapat dibuktikan terjadinya selisih dalam perhitungan di Kecamatan Belinyu dan Riau Silip. “Dengan adanya perselisihan tersebut, sudah pasti mempengaruhi perhitungan kursi, hasil perhitungan ulang bersama-sama dengan hakim MK tersebut tidak dipandang sebelah mata sama sekali,” ujarnya, saat dihubungi via handphone, Rabu (24/6) siang. Selain harus menelan pil pahit, Scarpiadi juga mencurigai adanya permainan dalam putusan MK tersebut. Hal itu jelas terlihat dari pernyataan KPU yang menyatakan mereka akan menang, padahal putusan MK belum keluar sama sekali. “Kita sempat curiga, sebelum putusan MK, KPU sudah menyatakan menang. Padahal pembuktian adanya perselisihan itu jelas, di mana hakim MK juga ikut bersama-sama menghitung pada formulir model C1,” ungkap Scarpiandi sembari menyatakan pihaknya tidak dapat berbuat apa-apa lagi karena putusan MK sudah final dan terpaksa menelan pil pahit.(i2)
SRIWIJAYA POST/SYAHRUL HIDAYAT
BALEHO TIGA KANDIDAT - Seorang PNS mengendarai sepeda melintas di depan tiga baleho kandidat Pilpres 2009 di Simpang Lima Kampus, Palembang, Sumsel, Senin (22/6). Program dari tiga kandidat ini yang mementingkan kesejahteraan rakyat adalah harapan bagi warga negara berpenghasilan pas-pasan. Seperti yang dilakoni seorang PNS ini hingga kini masih menggunakan sepeda sebagai transportasinya.
Mega dan JK Berpeluang Geser SBY JAKARTA, BANGKA POS -- Pasangan Megawati-Prabowo sulit memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Namun, karena banyak kesalahan yang dilakukan tim kampanye maupun konsultan politik SBY-Boediono, membuat peluang Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto memenangi Pilpres membesar. “Kalau SBY tidak hati-hati bukan tidak mungkin yang bertarung diputaran kedua adalah pasangan Mega-Pro dan JK-Win. Keduanya diuntungkan dari kondisi tim kampanye maupun konsultan politik SBY-Boediono yang
tidak terjadinya kerap melakukan dominasi pada blunder dan tidak salah satu pasakreatif dalam menngan calon saja. golah isu,” ujar Dia menilai tim Anggota Dewan SBY selain karena Pembina Partai kinerja keteteran, Gerindra, Permadi, juga pasangan SBY Rabu (24/6). yakni Boediono Permadi mengaternyata tidak takan, melihat konWWW.DAYLIFE.COM memperkuat posidisi saat ini membuPermadi si tapi justru meka peluang bagi selemahkan. Popularitas SBY luruh pasangan capres untuk bertambah, tapi Boediono tumaju pada putaran kedua. Serun. Begitu juga dengan tiap pasangan capres memilipasangan Mega-Pro, dimana ki kelemahan yang membeMega popularitasnya terus ratkan untuk menang dalam turun tapi justru Prabowo satu putaran. Namun hal ini yang bertambah. justru membuka peluang
KPK Undang Capres-Cawapres JAKARTA, BANGKA POS -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat undangan kepada calon presiden dan calon wakil presiden untuk hadir ke Gedung KPK. Kehadiran ketiga pasang capres-cawapres untuk menyampaikan visi dan misi mereka dalam pemberantasan korupsi. Demikian disampaikan Pimpinan KPK bidang Pencegahan Haryono Umar kepada wartawan, Rabu (24/6). “Nantinya akan disampaikan sepasang-sepasang dan waktunya tidak bersamaan,” kata Haryono. Menurutnya, langkah ini ad-
alah salah satu upaya untuk melihat sejauh mana para capres dan cawapres peduli dengan pemberantasan korupsi. Selain itu, hal ini merupakan upaya agar Rancangan Undang-undang (RUU) Tipikor segera dapat diselesaikan. Jika tidak maka, proses penuntutan bisa jadi terpisah dari KPK. “Kalau hal ini sampai terjadi maka bisa jadi di mana perkaranya terjadi maka di pengadilan di daerah itu akan diusut proses hukumnya,” kata Pimpinan KPK Bidang Penindakan, Bibit Samat Riyanto. Menurutnya, jika antara KPK dengan penuntutan dipisahkan maka dimungkin-
Capres tak Miliki Program Daerah Lintas Politik SBY-Boediono Dua Kali Kampanye Elit PBNU Diminta tak Lawan PANGKALPINANG, BANGKA POS -Pasangan capres dan cawapres nomor urut dua, SBY-Boediono dipastikan melakukan kampanye akbar sebanyak dua kali di Bangka Belitung. Kampanye pertama pada tanggal 26 Juni di Belitung, sedangkan kedua pada tanggal 2 Juli di Pangkalpinang. Anggota KPUD Provinsi Babel, Syawaludin kepada harian ini, Rabu (24/6) mengakui dari tiga pasangan calon baru ada satu pasangan capres dan cawapres yang melaporkan akan mengunakan kesempatan kampanye akbar di Babel. “Tetapi apakah capres maupun cawapres yang datang, kita tidak tahu pasti. Tapi yang jelas untuk di Pangkalpinang bertempat di Lapangan SMAN 2, sedangkan Jurkamnya apakah dari lokal atau dari pusat kita belum jelas,” katanya. Sedangkan pasangan capres dan cawapres yang lainnya, tambah Syawal, pihaknya belum mendapat laporan maupun tembusan. Namun yang jelas masa kampanye terbuka akan berakhir pada tanggal 3 Juli mendatang. Terpisah Ketua Harian DPD Demokrat, HK Djunaidi saat dikonfirmasi harian ini via handphone mengaku sedang menghadiri rapat internal (i2) sehingga belum bisa diganggu.(i2)
JAKAR TA, BANGKA POS -- Pemimpin PBNU JAKART diminta tak melawan arus aspirasi umat. Elit PBNU diminta tidak berseberangan dengan aspirasi warga NU di lapisan bawah. “Pemimpin umat itu dipilih rakyat untuk memberikan pelayanan, bukan sebaliknya minta dilayani. Kalau itu yang terjadi maka justru akan cepat jatuh,” ujar Ketua umum Majelis Ulama Pengasuh Pondok Pesantren se Indonesia, KH Noer Iskandar di Jakarta, Rabu (24/6). Menurut Kiai Noer, pemimpin umat yang berseberangan dengan akar rumput, cepat atau lambat akan jatuh. Karena tugas dari pemimpin umat itu adalah melayani umatnya, bukan minta dilayani umat. Menyinggung soal elit PBNU yang mulai terjebak dukung mendukung capres, Kiai Noer yang juga Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Syariah DPP PPP, minta agar elit PBNU tak perlu berkomentar soal capre-cawapres, sebab akan menimbulkan interpretasi macam-macam. “Biar umat tidak bingung sebaiknya pemimpin ormas Islam itu tak mengeluarkan statemen macam-macam,” tegasnya. Mengenai kekhawatiran warga NU akan pecah menghadapi pemilu presiden 2009, Kiai Noer yang juga pemilik dan pengasuh Pondok Pesantren Asshidhiqiyah, menegaskan tak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. (js)
“Wiranto di JK pun seperti itu mengurangi nilai jual JK. Kondisi ini membuka peluang bahwa pada putaran kedua bisa saja SBY vs Mega, SBY vs JK dan juga Mega vs JK,” tegas Permadi. Melihat kondisi tersebut, Permadi berharap pemerintah dan KPU dapat menjaga kondisi pilpres yang kondusif, jangan sampai ada kecurangan yang terjadi. “Jika ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak incumbent terutama, maka saya yakin bahwa Iran kedua akan terjadi di Indonesia,” ujarnya. (persda network/js)
JAKARTA, BANGKA POS -- Pengamat politik dari LIPI Dr Siti Zuhro menilai, tiga pasangan capres dan cawapres belum ada yang membeberkan program konkret pembangunan daerah. “Mungkin ini bisa jadi pekerjaan bagi tim sukses untuk memberikan masukan kepada pasangan caprescawapresnya, terkait program-program konkret kedaerahan,” kata Siti Zuhro saat berbicara pada acara dialog kenegaraan bertajuk ‘Pertarungan Capres Merebut Simpati Daerah : Kemana Arah DPD’ di Gedung DPD RI, Rabu (24/6). Hadir selain Siti Zuhro, juga Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida yang juga tim sukses SBYBoediono, serta dua anggota DPD yakni Muspani (MegaPrabowo) dan Ichsan Loulembah (JK-Wiranto). Siti Zuhro mengaku belum bisa memberikan pilihan pada salah satu pasangan. Pasalnya masih akan melihat perkembangan dan penjelasan yang akan disampaikan masing-masing pasangan capres-cawapres tentang visi dan misi mereka terhadap permasalahan daerah, dalam
kampanyenya. Sementara La Ode Ida yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar untuk Partai Peserta Koalisi SBY-Boediono mengatakan kalau kepedulian calonnya terhadap pemasalahan daerah sudah jelas diungkapkannya dihadapan masyarakat, ketika berkampanye di Kendari, Sultra. “Janji akan memperhatikan daerah pada tahun 2009-2014. Ini diungkapkan SBY secara terbuka di hadapan masyarakat Kendari. Jadi bukan sekedar omongan,”katanya. Anggota Tim Sukses JKWiranto yang juga anggota DPD dari daerah propinsi Sulawesi Selatan Ichsan Loulembah mengatakan, komitmen pada pembangunan daerah dan desentralisasi hanya mungkin dibangun oleh pemimpin yang dibesarkan dalam lingkungan tidak sentralistik. “Capres yang memenuhi kriteria itu adalah pasangan JK-Wiranto. Latar belakang dan lingkungan dunia usaha membuat JK biasa berfikir desentralistik dan memberi otonomi sebagai bentuk dari distribusi wewenang,” kata Ichsan.(persda network/js)
kan juga bolak balik dalam penyelesaian berkas perkara. “Kalau di KPK selama ini Jaksa Penuntut Umum itu sudah involve (terlibat) sejak penyelidikan dan dalam RUU tipikor itu mau dipisahkan lagi, jadi fungsi penuntutan akan kembali ke Kejaksaan, KPK hanya akan melakukan penyidikan saja,” imbuh Bibit. Menurutnya, padahal praktik yang telah berjalan di KPK selama ini praktik terbaik. Hal inilah yang tidak didengar dan begitu rapinya proses penyelidikan hingga penyidikan dan penuntutan maka begitu ada vonis semua terdakwa dihukum. “Sebenarnya mudah yang
ada di UU No 30 tahun 1999 itu apa ya ada tinggal dipindah saja dan kalau kita diundang ke DPR, maka kita akan sampaikan, perkara didengar atau tidak, itu urusan mereka,” tegas Bibit. Pimpinan KPK Bidang Pencegahan, M Jasin menambahkan bahwa KPK hanyalah pelaksana undang-undang saja. “Sekedar ilustrasi saja, setelah adanya KPK dan Pengadilan Tipikor, ini efektif karena tidak ada antrian bila seluruh masyarakat mendukung Pengadilan Tipikor pun tidak akan musnah,” jelas Jasin. (Persda Network/cw6)
Bawaslu Lapor Sembilan Pejabat BUMN JAKARTA, BANGKA POS -- Polri serius menindaklanjuti laporan dugaan pidana Pemilu yang dilakukan sembilan komisaris BUMN lantaran mereka turut menjadi tim kampanye pasangan caprescawapres. Setelah memeriksa anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bambang Eka Cahya Widodo, Rabu (24/6), giliran anggota Bawasl Wahidah Suaib yang diminINILAH.NET ta keterangan Polri sebagai saksi pelapor. Wahidah Suaib Mengenakan baju serba ungu, Waidah mendatangi Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 14.30 WIB. Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar tiga setengah jam tersebut, Wahidah dicecar 13 pertanyaan oleh penyidik Mabes Polri. “Seputar kesaksian saya terhadap proses penyelusuran dan kepastian tentang dugaan tindak pidana pemilu yang Bawaslu laporkan mengenai keterlibatan pejabat BUMN dalam tim kampanye dan kesalahan dua tim kampanye yang melibatkan pejabat BUMN,” tutur Wahidah di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/6). Wahidah optimis laporan Bawaslu kali itu tidak akan bernasib sama dengan laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan capres SBY dan ketua tim kampanyenya yakni Hatta Radjasa. Ketika itu, laporan Bawaslu dihentikan penyidikannya oleh Polri lantaran tidak diketemukan unsur pidana dalam pidato SBY pada acara Silaturahmi Nasional 24 parpol pendukung SBY-Boediono. “Kami selalu yakin setiap kami melaporkan adanya dugaan tindak pidana pelanggaran Pemilu,” ujarnya. Wahidah mengugkapkan, untuk laporan kali ini, Bawaslu mempunyai bukti-bukti yang cukup. “Yang menjadi dasar kami melakukan kajian dan laporan ini adalah daftar resmi tim kampanye dari KPU dan Kementrian BUMN. Selain itu kami mengacu pada Pasal 41 ayat 2 UU Pilpres yang intinya melarang pelaksanaan kampenye mengikutsertakan pejabat BUMN, baik itu Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, dan setingkat di bawah direksi,” jelasnya.(persda network/cr1)