tribun bangka
BANGKA POS
Sepintu Sedulang - Sejiran Setason - Selawang Segantang - Junjung Besaoh
SABTU 24 OKTOBER 2009
15
Bimtek ke Bandung Dikeluhkan
Ujung-ujung Minta Dukungan Pilkada RESPI LEBA
MASIH SEPI - Pelabuhan Sadai, Bangka Selatan hingga Kamis (22/10) masih sepi dari singgahan kapal roro. Hanya KM Gorare rute Sadai-Tanjungpandan yang sering bersandar seminggu sekali.
“Sejak mulai jalan saya sudah berpikir, kita perangkat desa ini semacam dibodohi dengan program keluar daerah, dan ternyata benar...,” RS, Peserta Bimtek
■ Dijanjikan ke Batam dan Singapura TOBOALI, BANGKA POS -- Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi aparat desa se Kabupaten Basel ke Bandung dikeluhkan, karena dianggap tidak memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada para perangkat desa. Pasalnya, materi yang diajarkan sama dengan materi yang sudah pernah diberikan ketika masih di Basel. Hal ini diungkapkan seorang anggota BPD yang minta namanya diinisialkan, RS kepada Bangka Pos Group, Jumat (23/10) di Kantor Biro Bangka Pos Toboali. “Sejak mulai jalan saya sudah berpikir, kita perangkat desa ini semacam dibodohi dengan program keluar daerah, dan ternyata benar. Materi yang diberikan sama tentang otonomi daerah, otonomi desa, sumber penghasilan desa itu sudah pernah kita peroleh. Maka yang jelas tidak ada tambahan pengetahuan, hanya pindah tempat dan menghabiskan uang,” keluh RS. RS mengisahkan bahwa proses bimtek pun tidak diawali dengan seremoni pembukaan tetapi berjalan begitu saja, sehingga terkesan asal jadi. “Pada hari pertama ketika diberikan materi, semua pemateri diistirahatkan dan peserta diminta untuk tenang di dalam ruangan. Panitia lalu mengarahkan bahwa ada berita di Bangka Pos yang melansir, acara bimtek diselingi dengan bicara pilkada. Kami ditegaskan bahwa itu tidak benar, bahwa kami datang ke Bandung untuk bimtek. Setelah diarahkan, narasumber kembali memberikan bahan, tetapi ujung-ujungnya sama sebelum pulang kita juga bicara tentang pilkada serta imbauan dukungan untuk Pilkada Basel tahun 2010,” jelas RS. Selain materi yang sama dan diselipi pembicaraan tentang pilkada, para perangkat desa pun dijanjikan untuk kegiatan yang sama ke Batam serta Singapura pada kesempatan mendatang. Salah satu hal yang juga membuat kesal para perangkat desa, menurut RS diduga terjadi pungli. Karena dari SPPD yang sudah dianggarkan, masing-masing orang menyetor Rp 5.100.000 pada saat awal berangkat. Ini sudah termasuk segala biaya transportasi dan akomodasi, sehingga sisanya bisa digunakan sebagai uang saku. “Kita bukan pikirkan soal uang, tetapi harus dijelaskan secara transparan, karena uang
yang kita serahkan awal Rp 5.100.000 digunakan untuk apa? Karena ketika mau pulang masing-masing orang dipungut lagi biaya Rp 514.000 untuk biaya transportasi Bandung-Pangkalpinang. Dari Pangkalpinang ke rumah masing-masing termasuk ke Lepar Pongok harus menyewa mobil sendiri lagi. Sekali lagi kita persoalan uang tetapi caranya jangan sampai kami hanya dijadikan alat dengan program keluar daerah,” jelas RS. RS mengharapkan agar ke depan, program dan kegiatan tidak menjadi kesempatan untuk melakukan pungutan liar sehingga para perangkat desa menjadi alat segala program dan kegiatan. “Jujur, waktu ada di Bandung, saya maunya cepat pulang dan cepat ketemu dengan wartawan untuk bicarakan apa yang kami alami. Hal ini kita maksudkan agar terjadi perubahan dalam manajemen pemerintahan dan birokrasi di Bangka Selatan. Sebab jika kebiasaan program tanpa arah yang jelas terkesan menghabis-habiskan uang, dan keuangan desa yang dirugikan. Kita harapkan agar koordinasi antara pemerintah, dinas-dinas terkait dengan perangkat desa ke depan semakin berjalan bagus,” tegas RS. Terpisah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Andri Agustian ketika dikonfirmasi harian ini, Jumat (23/10)
di Kantor DPRD Basel menjelaskan kegiatan bimtek berjalan lancar dan aman. “Kita harapkan agar materi bimtek dapat diterapkan di desa guna menunjang otonomi desa dalam hal pengelolaan keuangan desa serta pemerintahan desa,” ujarnya. Andri menjelaskan materi yang diberikan mungkin terkesan sama tetapi ada hal yang baru, yakni tempat, suasana dan narasumber, sehingga bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Soal alokasi anggaran transportasi dan akomodasi yang dikeluhkan peserta, Andri tidak memberikan penjelasan rinci. “Nanti saya cek lagi ke panitia yang mengurus tiket dan bus, baru dijelaskan karena saya sendiri tidak terlibat dalam proses pengurusan tiket dan bus,” jelas Andri. Terkait adanya materi meminta dukungan dalam pilkada mendatang, Andri membantahnya. Menurutnya tidak ada materi pilkada hanya ada selingan arahan dari Bupati Basel Justiar Noer, tentang sistem pemerintahan Basel dan program pengembangan di desa. “Tidak ada materi tentang pilkada, hanya satu-dua arahan dari bapak bupati. Kita akan terus melakukan pembenahan manajemen pemerintahan desa sehingga upaya otonomi desa betul-betul berjalan,” harap Andri. (J2)
Gelar Bimtek Barang/Jasa PENGADAAN barang dan jasa dari setiap kuasa pengguna anggaran sering banyak yang bermasalah, karena itu perlu proses penertiban dalam hal audit dan investigasi. Hal ini dikatakan Bupati Bangka Selatan, Justiar Noer pada saat membuka Bimtek Audit dan Investigasi Barang dan Jasa, Kamis (22/ 10) di Gedung Nasional. Justiar menjelaskan hasil temuan BPK tahun 2007, terdapat ketidakpahaman proses administrasi pengadaan barang dan jasa dari dinas BANGKA POS/DOK kesehatan, sedangkan pada tahun 2008 ada Justiar Noer temuan BPK dalam hal yang sama untuk sekretaris dewan,dDiknas, PU, BKD, dinas pendapatan, serta BP3MD. Akan tetapi temuan yang ada masih bisa diperbaiki dalam batas watu yang diberikan. Karena itu, sangat dibutuhkan kemampuan aparatur yang lebih memadai dalam hal pengadaan barang dan jasa. “Kita harapkan ke depan masing-masing kuasa pengguna anggaran lebih teliti dan selektif dalam hal pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam soal mengaudit dan menginvestigasi lebih dini, sehingga tidak menimbulkan ekses yang lebih jauh berkaitan dengan soal hukum,” jelas Justiar. Kepala Badan Inspektorat Daerah, Dr Togi Parulian Purba menjelaskan bimtek diikuti semua kuasa pengguna anggaran di lingkungan pemerintahan Bangka Selatan. Togi menambahkan bahwa pihaknya melibatkan unsur kejaksaan dan BPKP wilayah Sumatera Selatan, sehingga para kuasa pengguna anggaran lebih memahami konsekuensi langsung dari penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa. (J2)
LINTAS BANGKA
UU Minerba Tunggu PP SUNGAILIAT, BANGKA POS -- Sebanyak sembilan anggota DPRD Kabupaten Bangka dipimpin Rendra Basri melakukan konsultasi terkait dengan hadirnya UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 yang banyak memunculkan kontroversi. Pasalnya UU Minerba ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat di Kabupaten Bangka yang sebagian besar bergantung hidup dari hasil menambang timah. “Konsultasi kemarin ada tiga rombongan di bawah koordinasi saya, ada sembilan anggota dewan yang pergi ke departemen perdagangan di bidang ekspor. Sadar anggota baru banyak hal yang perlu diketahui. Kita juga ingin tahu perusahaan yang punya izin ekspor di Babel,” ungkap Rendra. Rendra menilai pemberlakukan UU Minerba jika diterapkan di daerah terdapat hambatan, tetapi hal ini masih menunggu keluarnya peraturan pemerintah dalam penjabaran UU tersebut sehingga perda yang dikeluarkan Pemkab Bangka bisa disesuikan. “Kita tidak ingin ada hak-hak daerah yang dipersempit, walau belum turun UU sudah berlaku,” paparnya. Untuk itu, Rendra berjanji DPRD Kabupaten Bangka akan memberikan masukan kepada pemerintah pusat apa yang jadi persoalan di daerah, sehingga bisa menyerap aspirasi daerah. (chy)
Tim Tinjau Batas Desa SUNGAILIAT, BANGKAPOS -- Untuk mengantisipasi konflik gara-gara perbatasan wilayah antara Dusun Cungfo Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dan Desa Cit Kecamatan Riausilip diterjunkan tim terpadu, Rabu (21/10). Selain unsur pemuka desa, peninjauan batas wilayah juga dihadiri pihak kecamatan dan polsek setempat. Kapolres Bangka AKBP H Norman Widjajadi Sik kepada Bangka Pos Group, Rabu (21/10) memastikan, pihaknya hanya mendampingi kedua pihak agar permasalahan batas desa menjadi jelas. “Makanya kita terjunkan tim dari Polsek Riausilip dan Polsek Bakam untuk
mendampingi tim terpadu saat peninjauan batas wilayah tersebut. Kita berharap masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin,” imbau Kapolres. (fly)
Camat Ajak Gotong-royong SUNGAILIAT, BANGKA POS -- Camat Sungailiat, Harrie Patriadie mengajak seluruh masyarakat pada tanggal 12 hingga 27 Oktober mengadakan gotong royong di lingkungan masing-masing. “Di antara tanggal tersebut juga ada tanggal gotongroyong massal, yakni Minggu (25/10) pukul 07.00 WIB. Untuk itu, kita imbau agar lurah, RT, dan kepala lingkungan menggerakkan masyarakat untuk mengadakan gotong-royong di tempatnya masing-masing,” harap Harrie kepada Grup Bangka Pos beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, perlu juga adanya siaga kebersihan di setiap lingkungan, di mana lingkungan yang belum bersih bisa dirawat dan gotong-royong bersama bisa dilakukan kembali. “Hal ini merupakan upaya penggerakan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kebersihan lingkungannya masingmasing,” kata Harrie. Apalagi menurutnya, kegiatan itu sangat penting dan sejalan dengan program Kantor Camat Sungailiat yang saat ini sedang mengadakan lomba kebersihan antar lingkungan yang dimulai tanggal 12 hingga 27 Oktober 2009. Sementara untuk penilaian lomba kebersihan se Kecamatan Sungailiat akan dilakukan tanggal 26-31 Oktober 2009. “Momennya sengaja kita ambil berdekatan dengan rencana penilaian tahap pertama Adipura tahun 2009/2010. Kita berharap melalui lomba ini bisa merangsang masyarakat untuk lebih menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungannya masing-masing,” pungkas Harrie. Ia menambahkan melalui kegiatan gotong-royong ada semacam stimulan bagi masyarakat agar bisa membuat konsensus atau komitmen di lingkungan masingmasing secara berkala. “Masyarakat di lingkungan bisa membuat pola tertentu dengan gaya dan strateginya masing-masing bahwa mereka bisa mempertahankan wilayahnya sebagai daerah yang paling bersih,” harapnya. (sas)