yang sama, para korban masih berharap akan pertanggungjawaban pelaku. Sehingga urung-urung menjerat pelaku dengan hukuman sepadan, yang terjadi pada beberapa kasus justru diselesaikan secara damai. Penyelesaian kasus KDRT sangatlah beragam. Beberapa dari mereka tidak saja meminta advokasi dari lembaga swadaya masyarakat, tetapi juga meminta pertimbangan dari pihak ahli agama (pastor/pendeta) dan penyelesaian menurut adat. Motivasi untuk berdamai dilakukan untuk mempertahankan keluarga juga karena larangan bercerai oleh salah satu agama. Selain itu, ada juga alasan penarikan kembali laporan kepolisian karena tujuan laporan semata-mata memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak jarang disertai dengan diadakannya perjanjian damai. Tabel...... Kasus KDRT di Timor Barat Menurut Lembaga Swadaya di tahun 2004-2007 N o
Lembaga
2 004
2 005
2 006
2 007
Juml ah
1
Kasus KDRT yang ditangani Rumah Perempuan Kota/Kab. Kupang
33
103
98
95
329
2
Kasus KDRT yang ditangani LSM FPPA Kab. Belu
-
65*
17
53
135
3
Kasus Trafficking yang ditangani LSM LAKMAS, Kab. TTU
-
-
6
6
33
168
121
154
4
JUMLAH
12 476
* Angka adalah gabungan antara tahun 2004 dan 2005 Sumber: Disarikan dari berbagai data 6.5Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Kendalanya Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sudah semakin membaik, terbukti dengan mulai terbukanya kesadaran masyarakat mengenai permasalahan ini. Istilah KDRT, misalnya sudah dikenal luas di tengah-tengah masyarakat juga di berbagai lembaga seperti perkumpulan desa dan juga lembaga agama (gereja). Meskipun pada tataran tertentu kesadaran tersebut belum disertai kesadaran dalam tindakan masyarakat. Pendampingan terhadap KTP juga sudah dilakukan beberapa pihak, seperti pihak kepolisian dan juga keberadaan lembaga swadaya masyarakat. Hanya saja, political will pemerintah dalam mengeliminir KTP masihlah rendah, terbukti dari tidak adanya fasilitas shelter terpadu kecuali (RPK) di setiap Polres/ta. Beberapa kendala yang dialami para pendamping KTP, antara lain:
71