LAMPUNG RAYA
26
SELASA, 31 JULI 2012
Lamsel-Tanggamus-Pringsewu-Pesawaran
Bangun Fasilitas Pelabuhan Bakauheni KALIANDA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan fokus membenahi dan melengkapi fasilitas Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Tahun ini, pemerintah pusat membangun gangway (jalan jembatan khusus penumpang) dan seat ream (jembatan khusus kendaraan kecil) menuju masuk ke kapal. Pembangunan fasilitas dermaga itu untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa pe nye be rangan Bakauheni– Merak, Banten, yang diketahui sebagai jalur penyeberangan terpadat di Indonesia. Pembangunan gangway dan seat ream di Dermaga V yang sedang berlang sung sekarang ini akan menghubungkan Dermaga III yang jaraknya sekitar 300 meter. Bahkan rencananya, pemerintah pusat melalui dana APBN juga membangun Dermaga VI yang letaknya di antara Dermaga III dan IV. Namun, fasilitas yang baru dimulai pembangunannya itu belum bisa dipakai pada angkutan Lebaran tahun ini. ’’Pembangunan gangway dan seat ream di Dermaga V kini baru dimulai. Pembangunan itu dilaku-
kan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan menggunakan dana APBN. Pembangunan fasilitas pelabuhan ini untuk meningkatkan pelayanan penyeberangan di Selat Sunda,” kata General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni Yanus Lentanga kemarin. Yanus melanjutkan, pembangunan Dermaga VI akan dimulai tahun depan. Sementara melengkapi fasilitas Dermaga IV yang kini kurang baik, lanjut Yanus, masih dalam proses. ’’Butuh sekitar dua tahun untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas seat ream di Dermaga V serta pembangunan gangway yang menghubungkan Dermaga V dan III,” ujarnya. Pembangunan seat ream dan gangway yang baru dimulai, ujar Yanus, agar penumpang dan kendaraan yang akan menuju Dermaga V menjadi lancar. Bahkan, pusat akan membangun seat ream di masing-masing dermaga di Pelabuhan Bakauheni. ’’Kini baru Dermaga I dan III yang memiliki seat ream khusus kendaraan pribadi. Jadi nanti penumpang yang menggunakan
kendaraan pribadi tidak berebut di Dermaga I dan III,” ungkap Yanus. Disinggung soal pembangunan seat ream di Dermaga II yang kini masih berhenti, Yanus menyatakan akan dilanjutkan. Namun, dia belum mengetahui kapan waktunya. ’’Semua proyek pembangunan fasilitas pelabuhan dilakukan pemerintah pusat. Kami pihak ASDP hanya menerima setelah pembangunan selesai dan siap dioperasikan,” tuturnya. Terkait persiapan menyambut angkutan Lebaran tahun ini, pihak ASDP menyatakan sudah memperbaiki sejumlah fasilitas pelabuhan. ’’Perbaikan fisik pelabuhan sudah selesai 90 persen dan tinggal finishing. Fasilitas yang diperbaiki, di antara delapan vender yang rusak dan pemasangan paving block untuk parkir. Dua minggu sebelum angkutan Lebaran sudah siap,” ungkapnya. Pada waktu angkutan Lebaran nanti, tambah Yanus, Dermaga Plensengan tetap dioperasikan dengan maksimal. Hal ini agar pelayanan penyeberangan Bakauheni–Merak berjalan lancar tanpa kendala. (rnn/c2/ais)
FOTO ISTIMEWA
MOU CSR: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampung Selatan Ali Rahman, M.M. menyerahkan MoU CSR kepada salah satu pimpinan perusahaan SPJK beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu, ia meminta perusahaan tersebut melaksanakan CSR dengan memperbaiki jalan Desa Transtanjungan menuju Desa Neglasari, Kecamatan Katibung.
Disdukcapil Sulit Pantau E-KTP KALIANDA – Minimnya saranaprasarana menjadi kendala pelaksanaan E-KTP di Lampung Selatan. Bahkan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kesulitan memantau perekaman E-KTP di masing-masing kecamatan. Hal ini disebabkan tidak adanya server pemantau. ’’Apalagi data perekaman dari setiap kecamatan langsung dikirim ke pusat melalui sistem online. Jadi, kami meminta data laporannya dari
kecamatan melalui SMS,” kata Kabid Kependudukan Disdukcapil Lamsel Indramirsyah, S.E. kemarin. Tidak hanya itu. Dalam pelaksanaan program E-KTP, masing-masing kecamatan hanya mendapat bantuan alat perekaman sebanyak dua unit dari pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya pesimistis pada September 2012 pelaksanaan E-KTP sudah terealisasi. ’’Bayangkan saja. Seperti Kecamatan Natar, jumlah wajib KTP sebanyak
118.640 jiwa. Sedangkan kapasitas satu alat perekam dalam satu hari hanya mampu merekam sebanyak 125 jiwa. Dari dua unit alat perekam itu, sehari hanya mampu merekam sebanyak 250 jiwa. Sementara target hingga September 2012. Kami pesimistis pembuatan E-KTP bagi 722.252 jiwa dari 17 kecamatan rampung sesuai waktu yang ditargetkan,” ujar Indramirsyah. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah pusat menambah alat
perekaman E-KTP. Seperti alat sidik jari dan photo scanner. Alat-alat itu menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan perekaman itu. Di sisi lain, Indramirsyah mengimbau kepada masyarakat agar segera mendatangi kantor kecamatan masing-masing untuk melakukan perekaman. ’’Kami belum mengetahui ke depannya. Apakah usai September 2012 subsidi dari pemerintah masih berlanjut atau tidak. Yang jelas, pada Juli ini sampai September 2012 pere-
kaman E-KTP tidak dipungut biaya,” ungkapnya. Sejauh ini, lanjut Indramirsyah, realisasi perekaman E-KTP telah mencapai 25 persen dari jumlah wajib KTP sebanyak 722.252 jiwa. ’’Untuk mengatasi kendala ini, memang sebaiknya dibentuk tim pemantau secara online. Jika melihat sosialisasi yang kami lakukan beberapa waktu lalu, masyarakat sangat antusias dengan adanya E-KTP,” ungkapnya. (dur/c2/ais)
PRINGSEWU – Ancaman kekeringan sawah di Kabupaten Pringsewu meluas. Sebanyak 652 hektare lahan kekurangan air. Yakni di Kecamatan Pringsewu seluas 425 hektare, Adiluwih (101 hektare), Sukoharjo (71 hektare), dan Pagelaran (55 hektare). Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Pringsewu Jatiwan mengatakan, ancaman kekeringan itu terkait kondisi cuaca sekarang ini. Kondisi ini membuat pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Sebab, sumber air yang ada memang mengering. ’’Untuk kekeringan berat totalnya 100 hektare. Yakni di Kecamatan Pringsewu seluas 80 hektare, Adiluwih (2 hektare), dan Sukoharjo (18 hektare),” kata Jatiwan. Terkait kekeringan lahan ini, anggota Komisi B DPRD Pringsewu Ir. Joni Sapuan menyatakan, penanganan krisis air itu harus dimasukkan ke dalam rencana program jangka menengah daerah (RPJMD). ’’Ada dua langkah yang mesti
dilakukan Pemkab Pringsewu melalui dinas terkait, yakni PTPH, BP4K, Dinas Perikanan, dan Dinas Pertanian,” ungkap Joni. Pertama, dipetakan titik-titik kritis lahan pertanian dan manajemen pengelolaan sumber daya air ke dalam RPJMD. ’’Bila sudah masuk di RPJMD, setiap tahunnya akan bisa memiliki perencanaan terintegrasi dalam menanggulangi krisis air. Persoalannya, hingga sekarang belum ada masterplan tentang tata kelola air,” ucapnya Langkah selanjutnya, Dinas Pertanian segera mengeluarkan kebijakan pola tanam untuk dua musim tanam (gadu dan rendeng). ’’Dengan begitu, ketika musim kemarau (gadu), dinas terkait bisa mengeluarkan rekomendasi daerah-daerah mana saja yang harus ditanami padi sawah dan daerah-daerah mana saja yang harus ditanami palawija, termasuk jenis komoditasnya,” urainya. Joni mengatakan, langkah yang tidak kalah penting adalah keterpaduan lintas sektoral terkait masalah tata kelola air dan saluran irigasi. ’’Jangan seperti ini, PU bangun embung sendiri dan Dinas Pertanian juga buat embung sendiri. Ini tidak terintegrasi,” ungkapnya. (rnn/sag/c2/ais)
Jalinbar untuk Kebut-kebutan JALAN lintas barat (jalinbar) Pekon Wates– Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, menjadi lokasi balapan liar. Aksi kebut-kebutan pada malam hari ini menimbulkan keresahan. ’’Peserta balapan liar menggunakan knalpot racing. Suaranya mengganggu. Warga yang melintas harus hati-hati. Kami minta aparat kepolisian segera melakukan operasi,” pinta Ahmad, warga Pekon Bulokarto. Balapan liar biasanya dilakukan menjelang salat tarawih dan tengah malam. Pada Sabtu malam, semakin ramai remaja yang kebut-kebutan. Kepala Pekon Bulokarto Musiman mengatakan, pihaknya menyerahkan aksi balapan liar ini kepada aparat kepolisian. ’’Kalau warga Pekon Bulokarto tak ada yang melakukan balapan liar. Semua warga luar pekon,” ucapnya. Terpisah, Kapolsek Gadingrejo AKP Heri Sugito menjelaskan, pihaknya sudah berulang kali membubarkan balapan liar itu. (rnn/c2/ais)
RAPERDA
Buat Perencanaan Tata Kelola Air Kekeringan Meluas, Ancam 652 Ha Sawah di Pringsewu
BALAPAN LIAR
Bahas Aset dan Tapal Batas SAHABAT ANAK: Anggota Polantas Polres Lampung Selatan membantu salah seorang murid SD menyeberangi jalan raya. FOTO IWAN J. S./RNN
PEMBAHASAN raperda pemekaran 13 pekon terus dilakukan Badan Legislasi (Banleg) DPRD Pringsewu. Kini pembahasan terkait aset dan tapal batas pekon yang akan dimekarkan. Ketua Banleg DPRD Pringsewu Taufiqurahim mengatakan, masing-masing kelompok kerja yang dibentuk telah turun ke lokasi pekon pemekaran. ’’Hari ini (kemarin), laporan masing-masing pokja yang turun ke lokasi pemekaran. Hasilnya, masih ada tapal batas dan aset beberapa pekon yang mesti diluruskan,” kata Taufiqurahim kemarin. Dilanjutkan, pembahasan raperda itu belum final. ’’Masih ada pembahasan lain. Rencananya, raperda pemekaran pekon ini diparipurnakan pada 6 Agustus 2012,” ujarnya. Sementara Kasubbag Tapem Pemkab Pringsewu Budi Utomo mengatakan, tapal batas pekon yang akan dimekarkan ini sudah jelas. (rnn/c2/ais)
Prioritas Pembenahan Infrastruktur Sekolah KOTAAGUNG – Pembenahan infrastruktur sekolah menjadi prioritas Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Tanggamus tahun ini. Hal itu disebabkan masih ada gedung sekolah atau ruang yang rusak. Kadisdikpora Tanggamus Drs. Anas Anshori, M.Si. mengatakan, pihaknya sudah menugaskan UPT-UPT pendidikan meninjau langsung kondisi sekolah yang rusak di kecamatannya. Ini ditempuh
guna mengetahui secara pasti tingkat kerusakan infrastruktur. ’’Dari hasil tinjauan itu diharapkan dapat diketahui secara pasti tingkat kerusakan. Mana saja sarana infrastruktur sekolah yang mesti dibenahi segera,” kata Anas beberapa waktu lalu. Lebih jauh ia mengatakan, jika dari hasil peninjauan lapangan gedung sekolah harus segera diperbaiki, dinas akan mengalokasikan anggaran pembenahan
melalui DAK 2012 dan APBD. Terkait pembenahan infrastruktur itu, Disdikpora juga meminta masukan dari Komisi D DPRD dan Dewan Pendidikan Tanggamus. ’’Kami juga meminta Kabid Sarana dan Prasarana mengecek jumlah sekolah yang mengalami kerusakan. Yakni dengan memberikan dua kriteria pembenahan, perbaikan segera prioritas dan perbaikan nonprioritas,” ungkapnya. Diketahui, sejumlah sarana belajar
mengajar di Tanggamus masih bermasalah. Seperti di SDN 1 Sukanegara, Kecamatan Bulok, dengan ruang belajar sangat minim. Bahkan fasilitas yang ada kondisinya juga rusak dan butuh perbaikan. Hal itu menyebabkan kegiatan belajar mengajar di SDN 1 Sukanegara menjadi tidak maksimal. Bahkan ketika hujan turun, kegiatan belajar terpaksa dihentikan. Dari tujuh ruang belajar, tiga di antaranya rusak dan terbengkalai. (ehl/c2/ais)