13
SELASA, 30 OKTOBER 2012
Pokja Verifikasi Berdasar Wilayah BANDARLAMPUNG – KPU kabupaten/kota mulai mengambil sampel kartu tanda anggota (KTA) partai politik (parpol) yang lulus sebagai peserta Pemilu 2014. Ini merupakan bagian dari tahapan verifikasi faktual parpol yang dilakukan KPU kabupaten/kota. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan, setelah KPU Pusat mengumumkan 16 parpol yang lolos verifikasi administrasi, Minggu (28/10), KPU kabupaten/kota dan provinsi mulai memverifikasi faktual. KPU Lampung hanya memverifikasi kepengurusan dan kantor. Sementara itu, KPU kabupaten/ kota memverifikasi kepengurusan, kantor, plus keanggotaan parpol. Yaitu minimal seribu KTA atau seperseribu KTA dari jumlah penduduk setempat. ’’Nah, KPU kabupaten/kota mulai mengambil sampel KTA,” kata Nanang kepada wartawan sebelum rapat koordinasi KPU kabupaten/kota di aula KPU Lampung kemarin. Dalam rakor kemarin, KPU
Lampung mengumpulkan komisioner KPU 14 kabupaten/kota untuk pembekalan persiapan verifikasi faktual. Di masing-masing daerah akan dibentuk kelompok kerja (pokja) verifikasi yang dibagi lima kelompok. Pokja ini akan berdasarkan wilayah administratif yang menyebar di beberapa kecamatan. ’’Mereka sekaligus akan melakukan sampling keanggotaan berdasarkan KTA. KPU provinsi hanya mengawasi dan supervisi,” ujar Nanang. Sementara itu, dari 16 parpol yang lolos, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) belum menyerahkan KTA ke seluruh KPU kabupaten/kota di Lampung. Partai ini hanya memberikan daftar keanggotaan melalui softcopy. Nantinya, KPU akan mengecek
kembali persyaratan itu. Meski demikian, kata Nanang, belum tentu PDP tidak memenuhi syarat. ’’Kan ada masa perbaikan. Apakah nanti PDP masuk kategori perbaikan atau tidak, kami ikut regulasi dari KPU Pusat. Kalau PDP tetap diam, kemungkinan parpol peserta pemilu akan m e n y u s u t ,” ungkapnya. (dna/p4/ c2/gus)
NANANG TRENGGONO
TAHAPAN PENETAPAN PARPOL PESERTA PEMILU 2014 TAHAPAN
WAKTU
Verifikasi faktual
29 Oktober–20 November 2013
Pemberitahuan dan masa perbaikan hasil verifikasi
21–30 November 2013
Verifikasi hasil perbaikan
1–14 Desember 2013
Verifikasi faktual dan penyusunan berita acara di kabupaten/kota
15–17 Desember 2013
Penyampaian verifikasi ke KPU Lampung dan rekapitulasi ke KPU Pusat
18–20 Desember 2013
Penetapan parpol peserta pemilu oleh KPU Pusat
29 Desember 2013–8 Januari 2014
Pengumuman parpol peserta pemilu oleh KPU Pusat
9–11 Januari 2014
Penetapan nomor urut parpol peserta pemilu
12–14 Januari 2014
Penyelesaian sengketa tata usaha negara dari parpol
12 Januari–15 Maret 2014 SUMBER: REPORTASE RADAR LAMPUNG
FOTO DINA PUSPASARI
KONSULTASI: Para komisioner KPU Tulangbawang saat melakukan konsultasi kepada Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono di kantor KPU provinsi kemarin. Konsultasi terkait putusan DKPP yang memecat komisioner KPU Tuba berikut sekretaris KPU.
Sarankan Tunggu UU Jawab Surat Gubernur JAKARTA – Silang pendapat antara gubernur dan KPU Lampung terkait penetapan jadwal pilgub membuat Kemendagri kehabisan akal. Karena itu, setelah gubernur dan KPU menyatakan tak ada titik temu melalui surat bernomor 270/3274/02/2012, Kemendagri menyarankan menunggu UU Pemda dan Pilkada sebagai solusi terakhir penyelesaian polemik. Demikian ditegaskan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Raydonizar Moenek kepada Radar Lampung kemarin. Menurut Donny –sapaan Raydonizar Moenek–, bila antara KPU Lampung dan gubernur masih belum menemukan kesepakatan serta tetap pada argumentasi masing-masing, jawaban penye-
lesaian atas masalah itu diketahui setelah UU Pilkada dan Pemda disahkan di DPR RI. ”Intinya, jika akan seperti itu terus (polemik gubernur dan KPU, Red), ya silakan tunggu saja UU Pemda dan Pilkada disahkan di DPR. Itulah solusi terakhir jika hingga kini juga tidak mencapai kesepakatan antara kedua pihak itu,” kata Donny. Dikatakan Donny, UU Pemda dan Pilkada yang telah disahkan di DPR nantinya jadi justifikasi hukum pelaksanaan pilkada di seluruh tanah air, termasuk Pilgub Lampung. Sebelumnya, laporan gubernur ke Kemendagri tertuang dalam surat bernomor 270/3274/02/2012. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Sutoto mengatakan, surat itu telah diserahkan langsung ke Kemendagri pada pekan lalu.
Dalam surat itu, kata Sutoto, Oedin –sapaan Sjachroedin Z.P.– menyampaikan telah menindaklanjuti surat Mendagri yang meminta agar pemprov berkomunikasi dengan KPU soal jadwal pilgub. “Pemprov sudah mengadakan pertemuan dengan KPU pada 23 Oktober 2012 di ruang rapat utama Kantor Gubernur yang dihadiri tenaga ahli, unsur akademisi, perwakilan fraksifraksi di DPRD, dan unsur masyarakat. Tapi, pertemuan itu tak menemukan kesepakatan mengenai waktu pelaksanaan pilgub,” kata Sutoto dalam keterangan persnya. Mantan sekretaris DPRD Lampung ini menambahkan, tak adanya kesepakatan dikarenakan pemprov menilai belum ada dasar hukum yang kuat jika pilgub digelar pada 2013. ’’Ini sangat berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Mengingat masa
jabatan kepala daerah berakhir pada Juni 2014,” ujarnya. Dengan pertimbangan itu, lanjut dia, Pemprov Lampung juga belum akan menganggarkan biaya pilgub pada tahun anggaran 2013. ’’Gubernur juga meminta pelaksanaan Pilgub Lampung diselenggarakan serentak dengan tujuh pilkada pada 2015,” ucapnya. Tujuh pilkada itu, yakni Pilkada Lampung Selatan, Metro, Waykanan, Bandarlampung, Pesawaran, dan Lampung Timur. Hal ini, lanjut dia, sejalan dengan program pusat untuk penghematan anggaran. Terlebih kini Provinsi Lampung masih mempunyai kebutuhan mendesak, seperti infrastruktur jalan, pengairan, peningkatan pelayanan publik, sektor pendidikan, kesehatan, dan sejumlah program unggulan pemprov. (kyd/p4/c2/gus)
KPU Pusat Turun ke Lampung SEBAGAI upaya turut meninjau polemik waktu penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung, KPU Pusat akan turun tangan. Sebagai buktinya, dalam waktu dekat Koordinator Wilayah (Korwil) KPU Pusat untuk Lampung Ferry Kurnia Rizkiyansyah akan datang ke provinsi ini. ’’Korwil akan memaparkan segala sesuatu tentang pilgub kepada masyarakat. Nanti kita semua akan mendengar, kira-kira dua minggu lagi,” kata Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin. Nanang pun sudah melaporkan kepada KPU Pusat terkait audiensi KPU Lampung dengan jajaran
pemprov yang dipimpin Wakil Gubernur M.S. Joko Umar Said. Hal ini juga dilakukan gubernur Lampung yang telah melaporkan hasil audiensi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Terpisah, Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, tim dari kesekjenan KPU tidak hanya turun ke Lampung, melainkan ke seluruh Indonesia. ’’Hari ini sudah diturunkan. Tidak hanya ke Lampung, tapi seluruh tanah air,” kata Ferry kepada Radar Lampung melalui sambungan telepon tadi malam.
Menurutnya, tim itu bekerja turun langsung ke seluruh provinsi terkait dengan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2014. ’’Intinya, menyerahkan berkas verifikasi administrasi yang nantinya dilakukan verifikasi faktual di KPU provinsi dan kabupaten,” ujarnya. Karena itu, Ferry menepis anggapan jika tim yang diturunkan itu untuk melakukan mediasi dengan pihak-pihak guna penyelesaian polemik Pilgub Lampung. “Untuk penyelesaian Pilgub Lampung, belum ada rencana untuk turun ke Lampung,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah pusat juga akan melakukan investigasi dalam polemik penyelenggaraan Pilgub Lampung. Tim investigasi berisi perwakilan KPU Pusat, Kemendagri, dan Badan Pengawas Pemilu. Jika perlu melibatkan perwakilan dari Komisi II DPR RI dan DPD RI. Rencana investigasi dibahas dalam audiensi Koalisi Rakyat Lampung dengan pejabat Kemendagri, Rabu (17/10). Investigasi akan dilakukan jika komunikasi antara KPU dengan Pemprov Lampung tidak juga bisa berjalan baik. Tim investigasi ini dianggap berwenang melakukan mediasi untuk mencari solusi. (dna/p4/ c2/gus)