LAMPUNG RAYA
RABU, 28 NOVEMBER 2012
GAKKUM
Amankan Perampas Truk JAJARAN Polsek Labuhanmaringgai, Lampung Timur, mengamankan 2 dari 7 pelaku perampasan mobil truk, Senin (26/11) pukul 17.30 WIB. Mereka adalah M. Nur alias Dalom (30), warga Desa Jabung, Kecamatan Jabung, dan Romil Hadi (37), warga Desa Tanjungaji, Kecamatan Melinting, Lampung Timur. Kapolres Lampung Timur AKBP Abrar Tuntalanai melalui Kapolsek Labuhanmaringgai AKP Hasbi menjelaskan, ke dua tersangka diamankan karena diduga terlibat dalam aksi perampasan 2 unit truk Cold Disel. Masing-masing, bernomor polisi BH 8783 MG milik Nurhadi (32), warga Jayamakmur, Banjarbaru, Tulangbawang, dan B 9110 AI milik Endi Suhendi (44), warga Mekarjaya, Tugumulyo, Ogan Komiring Ilir, Sumatra Selatan. Dijelaskan, aksi perampasan truk milik Nurhadi bermula ketika korban yang berniat mengangkut jengkol tujuan Tulangbawang–Jakarta. Namun, ketika melintas di jalan Dusun Campang Tiga, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhanmaringgai, pukul 01.00 WIB, Rabu (17/10). Truk tersebut dihentikan 7 pelaku yang mengendarai 2 unit mobil merek Avanza dan Xenia. Kepada korban, para pelaku mengaku sebagai petugas kepolisian yang sedang melakukan operasi pemberantasan narkoba. Setelah korban turun, salah satu pelaku langsung menodongkan senjata api jenis pistol. (wid/ p7/c3/wdi)
Kadis PU Lamtim DPO SUKADANA – Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Lampung Timur Desson Musni resmi masuk Daftar Pencarian orang (DPO) sejak kemarin (27/11). Kasatreskrim AKP Ketut Suryana mendampingi Kapolres Lampung Timur AKBP Abrar Tuntalanai menjelaskan, Desson Musni, tersangka kasus dugaan dana pemeliharaan rutin yang dianggarkan melalui APBD 2011, itu tiga kali mangkir panggilan penyidik. Ia menegaskan, sebelum DPO terbit, polres telah berkoordinasi dengan Pemkab Lamtim dan Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Hasilnya, Pemkab Lamtim lewat surat No. 800/1611/20/SK/2012 yang ditandatangani Asisten III Nursyamsu tertanggal 22 November 2012 menyatakan sejak 22 Oktober 2012 Desson tidak masuk kerja. Lalu keterangan Kelurahan Metro melalui surat bernomor n474/119/C.1.1/2012 yang ditandatangani Lurah Metro Musringatun tertanggal 13 November 2012 menyatakan sejak 26 Oktober 2012 Desson tidak berada di rumahnya. ’’Karenanya, Polres Lamtim kemudian menerbitkan surat DPO melalui surat No. DPO/76/XI/2012/reskrim. Dengan adanya penetapan DPO tersebut Polres Lamtim meminta bantuan masyarakat untuk menghubungi Polres Lamtim bila mengetahui keberadaan tersangka,’’ ucapnya kemarin. Selain itu polres juga mengirimkan surat DPO ke seluruh jajaran Polres dan polsek di wilayah Polda Lampung. ’’Foto tersangka juga akan kami pasang pada tempat-tempat yang strategis,’’ imbuh Ketut. Terpisah Osep Dody, S.H. selaku kuasa hukum Desson Musni saat dihubungi melalui telepon menyatakan, penetapan
METRO MEGA MALL
Pertanyakan Hasil Kajian DPRD Metro akhirnya mengirimkan surat secara resmi ke pemkot setempat yang ditujukan kepada Wali Kota Lukman Hakim. Ini terkait dengan legal opini (kajian hukum), pembangunan Metro Mega Mall (M3) yang telah rampung lewat kajian kejaksaan negeri setempat. ’’Surat sudah kami layangkan sekitar setengah bulan lalu. Tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan jawabannya,’’ ujar Ketua DPRD Sudarsono kepada Radar Lampung kemarin (27/11). Apa pun hasil kajian tersebut pemkot harus berani memaparkan ke publik minimal menjawab surat dari DPRD menyangkut isi dari kajian tersebut. ’’Kami berhak bertanya, terlebih kajian itu sudah selesai dilakukan oleh Kejari,’’ paparnya. Sementara, Pemkot Metro mengaku telah menerima kajian hukum permasalahan pembangunan M3 dari Kejari Metro. Menindaklanjutinya, tim dari pemkot akan membahas hasil kajian tersebut. ’’Saya sudah terima kajian hukum tersebut dua hari lalu,’’ beber Wali Kota Metro Lukman Hakim usai rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Metro atas RAPBD 2013, kemarin.(ful/p7/c3/whk)
kliennya sebagai DPO oleh Polres Lamtim merupakan kewenangan penyidik. Namun, Osep menilai, ada kejanggalan dalam penetapan kliennya jadi tersangka. Karena itu, Desson Musni melalui kuasa hukumnya masih melakukan upaya hukum ke Polda Lampung dan Mabes Polri. ’’Kami masih menunggu pemeriksaan Propam dan Irwasda atas laporan kami,’’ jelasnya. Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Lampung, dikatakan Osep Dody juga tidak dapat dijadikan untuk penetapan tersangka atas kliennya. ’’Yang berwenang melakukan audit adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan BPKP,’’ terang Osep Doddy. Terpisah Bupati Lampung Timur Erwin Arifin saat ditemui usai menghadiri peresmian Gedung SDN 1 Jadimulyo Kecamatan Sekampung mengaku belum mengetahui penetapan Desson Musni sebagai DPO oleh Polres Lamtim. Kendati demikian, Erwin menyatakan Pemerintah Kabupaten Lamtim tetap memegang azas praduga tak bersalah dan memberikan kesempatan kepada Desson untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. ’’Kami menyarankan kepada Desson untuk menyelesaikan permasalahannya,’’ kata Erwin Arifin. Diberitakan sebelumnya, kali pertama Desson Musni tidak bersedia memunuhi panggilan tim penyidik pada 16 Oktober 2012 lalu. Kemudian, pada 25 Oktober 2012 lalu dan ke tiga, Senin (12/11) lalu. Menurut AKP Ketut Suryana, pada panggilan pertama dan ke dua tersangka tidak hadir dengan alasan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Tanggerang Banten karena sakit. (wid/p7/c3/wdi)
Siapkan Kajian Relokasi PKL FOTO M. SYAIFUL AMRI
TERBENGKALAI: Sejumlah aset eks Pemkab Lamteng yang berada di Pemkot Metro terbengkalai. Seperti gedung Dharma Wanita di pusat kota yang kondisinya cukup memprihatinkan.
Dewan Lamteng Hanya Gertak Sambal? GUNUNGSUGIH – Kemelut aset eks Lampung Tengah (Lamteng) di Kota Metro terus bergulir. Sejumlah legislator di DPRD Lamteng mengeluarkan pernyataan ancaman untuk menarik kembali 34 aset eks Lamteng yang sudah terlanjur diserahkan ke Metro beberapa bulan yang lalu. Kendati demikian, ancaman penarikan kembali 34 aset itu seakan hanya gertak sambal. Terbukti, hingga kemarin belum ada langkah yang ditempuh DPRD Lamteng untuk penarikan aset eks Lamteng tersebut. Padahal, beberapa waktu lalu anggota komisi III DPRD Lamteng Riagus Ria secara lantang mengancam akan kembali menarik aset eks Lamteng
27
Lamteng-Metro-Lamtim
yang ada di Metro. Senada dikatakan Ketua DPRD Lamteng Agustian Ahmad Fadhillah. Dia mengancam akan mengambil opsi penarikan aset jika ternyata Metro tidak memiliki iktikad baik untuk menghibahkan sebagian aset yang sudah dituangkan dalam nota kesepakatan. ’’Kami yang memberi ke Metro, kami juga bisa menariknya, itu urusan mudah,’’ ujarnya beberapa waktu lalu. Begitu pula dengan anggota Komisi III DPRD Lamteng J. Natalis Sinaga yang juga menginginkan aset eks Lamteng di Metro kembali ditarik. ’’Kalau memang mereka (Metro) tidak mau menyerahkan, ya tarik saja. Mekanismenya melalui sidang paripurna,’’ ujar Natalis di DPRD
Lamteng kemarin siang. Ketua fraksi PDIP DPRD Lamteng itu mengaku menyerahkan sepenuhnya terkait mekanisme penarikan aset ke ketua DPRD Lamteng selaku pengambil kebijakan. Bagaimana tanggapan DPRD Kota Metro? Saat hubungi, Ketua DPRD Kota Metro Sudarsono menyikapi dingin ancaman DPRD Lamteng. ’’Nggak level bagi saya untuk menanggapi omongan mereka (DPRD Lamteng). Saya jadi heran, mereka itu memahami aturan atau tidak?’’ sindir dia. Menurutnya, aturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur pembatalan penyerahan aset yang telah dilakukan Pemkab Lamteng. ’’Kalau mau dibatalkan, dasarnya apa? Ini kan lucu. Sebenarnya,
”Nggak levell bagi saya menanggapii omongan mereka (DPRD Lamteng)”
Sudarsono KETUA DPRD METRO
apa yang mereka utarakan sudah mempermalukan diri mereka,’’ ucap dia. Dia menambahkan, dalam PP No. 47/2006 tentang Aset, penyerahan aset memang sudah menjadi kewajiban dari Pemkab Lamteng. ’’Ini kan kata undangundang, masak dilawan?’’ tukasnya. (jar/p7/c3/whk)
METRO – DPRD Metro bersedia memberikan masukan berupa kajian terkait relokasi pedagang kaki lima (PKL) ke Pasar Modern Tradisional Tejoagung yang saat ini tengah menuai polemik. Dengan syarat eksekutif menyampaikan permintaan secara resmi. ”Dewan tidak sekadar ngomong saja. Kalau mau minta kajian pun kami sanggup. Kenapa tidak? Toh, ini diperkenankan sepanjang eksekutif menghendaki. Kita bisa libatkan tim ahli, akademisi, dan unsur lainnya yang berkompeten,” ujar Ketua DPRD Metro Sudarsono usai paripurna dengan agenda pandangan fraksi terhadap penyampaian RAPBD 2013 kemarin. Dia menambahkan, aksi penolakan terhadap rencana relokasi oleh pedagang, merupakan dampak dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemkot yang dinilai tidak prorakyat. Terkait ada unsur politis dan dalang dalam penolakan ini? Politisi asal Partai Demokrat itu menegaskan, hal itu sah-sah saja. Menurutnya, opini yang berkembang memang seringkali dipolitisasi. Sehingga, niat baik akan berubah menjadi buruk. ”Ya, silakan saja orang mau ngomong apa. Yang pasti tidak ada unsur politis. Perlu Anda catat, jika pemkot benar-benar melakukan kajian secara matang, tidak
begini jadinya,” tegas dia. Diketahui, tim ahli berikut penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Metro terus bergerak mendalami kasus Pasar Tejoagung. Setelah dua orang ditetapkan sebagai tersangka, Korps Adiyaksa pun membidik tersangka baru. Setelah membuat menetapkan dua tersangka, tim ahli bersama tim penyidik yang terdiri delapan orang kemarin, kembali memeriksa struktur bangunan. Terlihat, Kasipidsus Kejari Metro Dadi Wahyudi dan jajarannya turut serta dalam pemeriksaan gedung tersebut. Terpisah, Kajari Metro R. Riyo Wilyarto menegaskan, tim ahli tengah mengumpulkan bukti-bukti lain termasuk memeriksa struktur bangunan, seperti atap dan rangka baja untuk disinkronkan, dengan kontrak, dan gambar kerja, pasar yang berada di wilayah Metro Timur itu. ”Benar, mereka sudah mengecek ke lokasi untuk mendalami bukti baru,” tegas Riyo. Dari hasil pemeriksaan, lanjut dia, terdapat beberapa temuan. Salah satunya, menyangkut tentang ketebalan rangka baja dan jumlah baja yang terpasang maupun hal-hal yang tidak memenuhi spesifikasi. ”Untuk hasilnya kita menunggu kesimpulan dari asisten ahli,” ungkapnya. (ful/p7/c3/whk)