24
KAMIS, 28 MARET 2013
Waykanan-Metro-Lamtim
Lukman juga ’’Caplok” Aset Daerah untuk Rusunawa
FOTO NURMAN AGUNG /RNN
KECEWA: Sejumlah tenaga honorer K2 yang melihat papan pengumuman di halaman BKD dan Diklat Lampung Timur kemarin kecewa lantaran tidak lolos verifikasi. Tenaga teknis dan kesehatan yang dinyatakan lolos oleh BKN berjumlah 120 orang.
Lakalantas, Erwin Cuma Saksi SUKADANA – Penyidik Polres Lampung Timur menetapkan Bupati Erwin Arifin sebagai saksi kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Desa Batubadak, Kecamatan Margasekampung, Lamtim, Rabu (13/3) pukul 13.05 WIB. Menurut Kasatlantas Polres Lamtim AKP Rita Suwandi, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terkait kecelakaan itu, termasuk terhadap bupati. ”Kita proses, lengkapi. Nanti kalau sudah lengkap, kita kirim ke kejaksaan,” katanya kemarin.
Menurutnya, untuk memeriksa bupati harus meminta izin presiden sesuai UU No. 32/2003. Namun, itu jika bupati sebagai tersangka. ”Setelah presiden jawab, baru kita periksa. Namun, dalam waktu 60 hari setelah diterima surat itu tidak ada jawaban. Nah, kita bisa memanggil langsung dan diperiksa langsung. Namun, dalam hal ini bupati diperiksa sebagai saksi. Karena sebagai saksi, kita tidak perlu minta izin presiden dan ada tahapannya. Terpenting, kita sesuai prosedur,”
ujarnya. Untuk proses penyidikan, sambung Rita, ada administrasi penyidikan dan ini semua masih dalam proses. Penyidik, kata dia, tetap mengacu pasal 310 ayat 2 tentang kelalaian berkendara terhadap kasus kecelakaan bupati Lamtim. ”Kita tetap mengacu pada pasal kelalaian. Meskipun, ada pernyataan dari advokasi bahwa kecelakaan bupati itu disebabkan masalah jalan yang rusak. Silakan kalau kuasa hukum bupati mau begitu,” ungkapnya. (ung/p7/c2/adi)
Direktur RSUD Sukadana Gerah SUKADANA – Mencuatnya empat item kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukadana, Lampung Timur, yang diduga bermasalah membuat dr. Jhon Lukman gerah. Orang nomor satu di rumah sakit pelat merah itu siap buka-bukaan terkait empat item kegiatan yang tanpa lelang hingga mangkrak karena tak terselesaikan. Jhon berjanji menyampaikan klarifikasi empat item kegiatan itu kepada wartawan harian ini. ”Pukul 10.00 WIB temu saya di ruang kerja,” ketik Jhon via SMS kemarin.
Terpisah, anggota DPRD Lamtim mengklaim tak melihat ada permasalahan pada kegiatan di RSUD itu. ”Mungkin kesalahan administrasi. Sebab, ketika kami sidak ke RSUD Sukadana, empat item itu akan dikerjakan pada 2013. Kalau pendapat saya, mungkin keterlambatan karena sarana-prasarana belum terlaksana dengan baik di rumah sakit itu,” ujar Ketua Komisi C DPRD Lamtim Ismail. Terpisah, Ketua LSM Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (Litepeka) Lamtim Agus Tabari menyatakan, semestinya empat item kegiatan ini
dikerjakan oleh RSUD pada 2012. ”Perencanaannya sudah matang, anggaran ada, empat item kegiatan tertera di nomor register lelang tender DAP RSUD Sukadana. Nah, kok tidak dilaksanakan? Ini kan jelas ada masalah,” katanya. Bila mengacu pada Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, RSUD Sukadana melanggar aturan itu. ”Kita minta penjelasan kenapa sampai tidak dikerjakan. Sebab, semua langkahlangkah sudah disempurnakan karena ini menyangkut uang negara,” ungkap Agus. (ung/p7/c2/adi)
METRO – Kalangan anggota DPRD Kota Metro mendukung bergulirnya wacana pembentukan panitia khusus (pansus) aset daerah. Bahkan pembentukan pansus perlu secepatnya direalisasikan, karena penghapusan aset daerah itu ternyata bukan hanya Masjid Taqwa. Wali Kota Metro Lukman Hakim juga dinilai telah ’’mencaplok” aset daerah lainnya untuk lahan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). ’’Dengan pansus diharapkan penyelesaian persoalan bisa lebih jelas dan tuntas. Sebab, pansus lebih memiliki kekuatan hukum untuk mengundang pihak terkait. Sehingga pansus berhak melakukan pemanggilan paksa bila pihak terkait sampai tiga kali tidak bersedia memenuhi undangan,” kata Hendrajaya dari Komisi III DPRD kemarin. Selain itu, hasil kerja pansus akan dilaporkan melalui rapat paripurna. Selanjutnya, hasil dari rapat paripurna berupa rekomendasi dewan kepada eksekutif. Menurutnya, bila dalam rencana kegiatan hanya berupa renovasi namun dalam pelaksanaannya bangunan induk diruntuhkan semua. itu sama saja dengan pembangunan gedung baru. Karena itu, kegiatan tersebut tidak sesuai yang direncanakan melalui APBD. ’’Bila memang dari hasil kerja pansus ditemukan adanya penyimpangan, dewan dapat memberikan rekomendasi agar persoalan itu ditindaklanjuti aparat penegak hukum,” tegasnya. Hendrajaya mengatakan, perlunya pembentukan pansus bukan hanya untuk aset gedung Masjid Taqwa yang telah dihapuskan tanpa persetujuan dewan. Namun, juga untuk menelusuri sejumlah aset lain yang telah dihapuskan tanpa persetujuan dewan. Antara lain, eks rumah dinas guru di Kecamatan Metro Timur yang kini rata dengan tanah. Rencananya, di lokasi itu dibangun rusunawa. ’’Kami juga belum memberikan persetujuan pembangunan rusunawa karena belum ada kajian teknisnya,” ungkap Hendrajaya. Hingga kemarin, Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kota Metro Imam belum dapat dikonfirmasi terkait status aset Masjid Taqwa yang telah diruntuhkan. (wid/p7/c2/adi)