METROPOLIS
SENIN, 25 MARET 2013
25
Bukan Sekedar Berita!
Minta PT Sidang Ulang Keluarga Bawa Kasus ke Jamwas dan DPR RI
UU No. 35/2009 tentang Narkotika Pasal 146 (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia. (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 147 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000. 000, bagi: a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; c. Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Pasal 148 Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
FOTO AJI SAKTIYANTO
PERIKSA KELENGKAPAN: Seorang anggota polisi lalu lintas tengah memeriksa kelengkapan surat pengendara sepeda motor yang melintas di Jl. Kotaraja, Tanjungkarang Pusat. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi peredaran motor curian atau kendaraan tanpa surat.
Kasus Pupuk Oplosan Masih Jalan di Tempat Polda Kesulitan Ungkap sang Pemilik BANDARLAMPUNG – Polda Lampung kesulitan mengungkap pemilik gudang pupuk oplosan yang berhasil dibongkar pekan lalu. Hingga kemarin (24/3), polda menyatakan masih menyelidiki sosok pemilik gudang. ’’Kami telah memeriksa 25 saksi. Kasus ini masih dikembangkan. Belum tahu siapa pemilik pupuk tersebut. Nanti pasti kami beritahu,’’ beber Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistya-
ningsih kemarin. Ditanya mengenai kemungkinan ada oknum aparat yang membekingi usaha pupuk oplosan itu, Sulis –sapaan akrabnya– dengan tegas membantah. ’’Tidak ada yang membekingi. Kita kan masih lakukan pemeriksaan ke orangorang itu. Belum dapat juga dipastikan apakah ada keterlibatan oknum. Namun, kami duga tidak ada,’’ tegasnya. Dalam perkara ini Polda Lampung terkesan sangat hati-hati membebernya. Sebelumnya, polda pun tak memastikan di mana truk-truk berisi pupuk itu ditemukan. Tujuan mobil tersebut juga
tidak diungkap. Diketahui, polda berhasil menggagalkan pendistribusian pupuk oplosan berkat laporan dari masyarakat. Sebanyak 1.660 sak yang diduga pupuk oplosan diamankan di Jalan SKB, Desa Wayhui, Kecamatan Gedongtataan, Pesawaran, Rabu (20/3) pukul 23.00 WIB. ’’Namun truk yang kami temukan itu tidak ada sopirnya, sudah melarikan diri. Kami juga belum tahu tujuan truk itu mau ke mana,’’ ucap Sulis saat diwawancarai mengenai kasus ini. Lebih lanjut Sulis mengatakan, pupuk itu berada di dalam 3 truk Colt Diesel. Masing-masing BE
9631 L, BE 9095 MA, dan BE 9103 BM. Dalam truk juga ditemukan mesin jahit karung, caruk kayu, dan sekop plastik. Termasuk juga 160 lembar karung kosong merek Kebo Mas Petrokimia Gresik dan Mahkota Fertilizer. Sulis menjelaskan, dugaan sementara modus penyalahgunaan pupuk ini adalah mengoplos pupuk urea bersubsidi dengan yang tidak. Kemudian dijual kembali kepada pihak yang menggunakan pupuk tidak bersubsidi. ’’Pupuk bersubsidi kan lebih murah. Jadi dimungkinkan agar mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih banyak,’’ urainya. (eka/p1/c3/fik)
BANDARLAMPUNG – Upaya terpidana perkara tindak pidana korupsi pendistribusian kedelai bersubsidi di Kabupaten Tanggamus 2008, Evi Meita, untuk mencari keadilan terus berlanjut. Pekan lalu, penasihat hukum Evi Meita telah memasukkan memori banding ke Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Dalam memori banding tersebut, mereka meminta majelis hakim di Pengadilan Tinggi (PT) melakukan sidang ulang. ’’Kami sangat kaget saat membaca salinan putusan klien kami. Sebab, ternyata agak berbeda dengan yang dibacakan saat persidangan 28 Februari lalu. Dalam salinan putusan tersebut sangat jelas bahwa hakim sama sekali tidak mengangkat fakta persidangan dalam pertimbangan putusan,’’ ujar Sukri Baihaki, salah satu penasihat hukum Evi Meita, kemarin (24/3). Ia menjelaskan, salinan putusan yang diterimanya hanya 10 lembar tanpa satu pun mengangkat fakta selama persidangan. ’’Putusan benar-benar tidak jelas, hanya meng-copy paste dakwaan jaksa. Masalah data perajin yang dikatakan JPU, dalam salinan putusan pun tetap tidak ada,’’ tegasnya. Sukri juga menyesalkan lamanya salinan putusan keluar. Dalam kasus ini salinan putusan baru terbit dua pekan sejak vonis. Padahal biasanya, salinan putusan sudah diterima hanya 2 hingga 3 hari saja. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh karena terbentur batas waktu untuk memasukkan memori banding. Oleh karena itu, Sukri mendesak PT untuk menggelar sidang ulang agar dapat diketahui kebenaran material yang sesungguhnya.
Sebab, jika hanya mengacu berkas, putusan PT pun tidak akan jauh berbeda dengan Pengadilan Tipikor. ’’Majelis hakim di PT harus mendengar sendiri keterangan saksi secara langsung,’’ tegasnya. Terpisah, suami Evi Meita, Reza, mengaku terus mengupayakan keadilan untuk istrinya. ’’Kami laporkan perkara ini ke jamwas (jaksa agung muda pengawasan). Lalu kami juga lapor ke DPR RI. Kami ingin penegakan hukum di Lampung benar-benar objektif tak tebang pilih. Kami akan berupaya sekuat tenaga untuk mencari keadilan tersebut,’’ ungkapnya. Menurut Reza, baik jamwas maupun DPR RI sangat respons dengan laporan ini. ’’Kami pun siap untuk memberikan keterangan apa pun. Seluruh bukti kami miliki,’’ lanjutnya. Diketahui, pada Februari lalu dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, majelis hakim yang diketuai M. Ali memvonis ibu tiga anak ini pidana penjara 1 tahun 8 bulan plus denda Rp50 juta subsider 1 bulan. Lalu membayar uang pengganti Rp116.850.000 subsider 10 bulan penjara. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Yakni pidana 3,5 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 6 bulan. Termasuk meminta terpidana untuk mengembalikan kerugian negara Rp116.850.000. Dari fakta persidangan terungkap bahwa Evi tidak menyalurkan kedelai bersubsidi ke perajin yang namanya telah terdaftar di Dinas Pertanian setempat. Berdasar audit BPKP Lampung, dari uang yang masuk ke rekening terdakwa di Bank Danamon Pringsewu sebesar Rp673 juta, hanya Rp557 juta yang sesuai pembelian perajin. Sementara sisanya Rp116 juta dinyatakan uang untuk memperkaya diri. (eka/p1/c3/fik)
Berkas Korupsi Randis Pesawaran Mandek BANDARLAMPUNG – Jadwal persidangan perdana perkara tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan dinas (randis) Bupati Pesawaran 2010 yang sebelumnya ditarget mulai pekan depan diperkirakan molor. Pasalnya, hingga kemarin (24/3) berkas dua tersangka kasus ini yaitu Kasubbag Belanja Bagian Keuangan Pemkab Pesawaran R. Dody Anugrah Putra dan karyawan
Auto 2000 Atari masih mandek di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda. Padahal, sebelumnya pihak Kejari menyatakan siap melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Kasi Penkum Kejati Lampung Heru Widjatmiko membenarkan masalah ini. ’’Ya memang sebelumnya pihak Kejari mengatakan sudah siap melimpahkan berkas
kedua tersangka itu. Namun, sepertinya masih ada sedikit kendala,’’ ujar Heru Widjatmiko kemarin. Menurutnya, keterlambatan ini terjadi karena ada permasalahan teknis penyusunan dakwaan. ’’Kejari kan harus berhati-hati dalam menyusun dakwaan agar tersangka tidak lepas dan tuntutan tidak lemah,’’ urainya. Diketahui, perkara pengadaan
randis Toyota Prado tahun anggaran 2010 sebesar Rp1,135 miliar membuat negara rugi Rp120,5 juta. Kejari telah memeriksa sedikitnya 18 saksi. Pada perkara ini, Kejari menduga adanya markup harga kendaraan. Selain itu, pelaku juga melakukan pemalsuan sejumlah dokumen. Termasuk dokumen pelelangan atas pembelian mobil mewah. (eka/p1/c3/fik)
FOTO ALAM ISLAM
TERUS CARI KEADILAN: Evi Meita usai menjalani vonis Februari lalu.