BERITA UTAMA
4
MINGGU, 19 MEI 2013
Jawa Pos News Network
Kenaikan Makin Dekat Proposal Sudah Masuk ke DPR JAKARTA - Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah semakin dekat. Draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) sudah diserahkan pe merintah ke DPR. Parlemen juga sudah bersiap memulai membahas draf yang diduga memuat proposal kenaikan harga BBM itu. Draf RAPBNP itu diserahkan pada Jumat (17/5) malam. ”Kami akan mulai siapkan pembahasannya,” ujar Wakil Ketua DPR Shohibul Imam di Jakarta kemarin. Sesuai prosedur, pembahasan akan dimulai di tingkat pimpinan dewan. Pimpinan akan memeriksa surat yang masuk untuk kemudian menyiapkan pemberitahuan draf rancangan ke Badan Musyawarah (Banmus) DPR. Selanjutnya, apabila rapat banmus menyetujui, draf itu kemudian akan dibawa ke rapat paripurna. Jika disetujui, pembahasan kemudian dibawa ke tingkat komisi dan Badan Anggaran DPR. ”Soal cepat atau tidaknya, kita ikuti prosedurnya,” kata Shohibul. Pada pidato pembukaan masa sidang IV DPR RI beberapa hari lalu, Ketua DPR Marzuki Alie telah menyampaikan bahwa rapat paripurna pembicaraan pendahuluan RAPBNP 2014 akan dilaksanakan pada 20 Mei. Di pihak pemerintah, Presiden SBY telah menyampaikan harapannya agar pembahasan RAPBNP 2014 bisa berlangsung cepat. Hal itu disampaikan usai mengadakan sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, 8 Mei 2013. Presiden berharap DPR dapat menyepakati poin-poin perubahan anggaran yang diajukan pemerintah. Segala bentuk perubahan dari sisi situasi dan kondisi perekonomian secara global maupun nasional sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah.
Selain pengurangan subsidi BBM, menurut SBY, pemerintah juga fokus terhadap pengurangan defisit dalam APBNP 2013. Melihat peta politik terkini, harapan presiden itu diperkirakan banyak pihak tidak akan seketika terlaksana. Dinamika politik fraksifraksi di parlemen diprediksi akan tetap muncul. Hal itu terlihat dari sikap Fraksi PKS yang notabene termasuk anggota koalisi. Fraksi terbesar keempat di parlemen itu hingga kini termasuk yang masih rajin mengkritisi beberapa hal terkait rencana kenaikan harga BBM. Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS Rofi’ Munawar, misalnya. Dia menilai kalau pemerintah terus-menerus mengeluarkan wacana yang meresahkan masyarakat seputar BBM. ”Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki perencanaan matang dalam rangka pengurangan subsidi BBM. Ironinya, pemerintah mengeluarkan kebijakan hari ini dan besok tidak sama,” kritik Rofi’. Dia memaparkan, selain akan menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah juga ternyata tetap membatasi konsumsi BBM bagi masyarakat. Mulai Juli 2013, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dan Pertamina dipastikan sudah akan menerapkan alat kendali BBM. Pada tahap awal, pemasangan alat kendali itu akan dilakukan di Jakarta untuk kendaraan dinas. Rencana kebijakan itu sudah ada payung hukumnya, yakni Peraturan Menteri ESDM No. 12/2012 dan Peraturan Menteri ESDM No. 1/2013. Rofi’ menilai, jika benar kenaikan harga BBM disertai dengan pembatasan sesuai mekanisme penjatahan diterapkan, pemerintah telah kehilangan sensitivitas dalam menerapkan kebijakan publik. Kebijakan itu akan memukul aktivitas dan mobilitas masyarakat. ”Sebaiknya pembatasan tidak dilakukan dengan menerapkan penjatahan, namun memindahkan pola konsumsi masyarakat ke BBM nonsubsidi dan edukasi yang intensif. Bisa dibayangkan akan terhambatnya aktivitas logistik maupun mobilitas masyarakat yang secara rutin antarkota dan jarak jauh,” kritiknya lagi. (jpnn/p6/c2/fik)
Besok, KPK Periksa Wali Kota Bandung
FOTO JPNN
PAKAI DETEKTOR JANTUNG: Evakuasi 23 pekerja PT Freeport Indonesia (FI) yang terjebak reruntuhan di area pelatihan Big Gossan sejak 15 Mei 2013 terus dilakukan. Bahkan, PT FI kini menggunakan detektor jantung guna memastikan keselamatan para pekerja.
Freeport Pakai Detektor Jantung CARI 23 PEKERJA YANG MASIH TERPERANGKAP JAKARTA – PT Freeport Indonesia (FI) terus melakukan berbagai upaya untuk mengevakuasi 23 pekerjanya yang diperkirakan masih terjebak di reruntuhan area pelatihan Big Gossan pada 15 Mei lalu. Alat berteknologi tinggi dikerahkan untuk mendeteksi tanda-tanda kehidupan. ’’Kami sudah mengerahkan sejumlah ahli beserta perlengkapan berkelas dunia agar dapat menyelesaikan penyelamatan ini secepat mungkin,’’ ujar Kepala Tehnik Tambang PT FI Nurhadi Sabirin yang mengepalai tim penyelamat dalam keterangan tertulisnya kemarin (18/5). Ia mengatakan bahwa insiden runtuhnya bebatuan ini berasal dari bagian atas terowongan yang hingga saat ini masih terus berjatuhan. Hal itu mengakibatkan semakin lambatnya proses penyelamatan para pekerja Freeport. Padahal mereka sudah terperangkap sejak 15 Mei lalu. ’’Runtuhnya bebatuan itu semakin menyulitkan untuk mencapai para pekerja yang terperangkap,’’ katanya. Nurhadi menambahkan bahwa salah satu alat yang digunakan dalam langkah penyelamatan dan pemulihan ini adalah sebuah perangkat yang dapat mendeteksi getaran mikro yang disebut dengan Lifepak 3. ’’Perangkat ini telah mendeteksi getaran-getaran yang seirama dengan detak jantung manusia, namun hal
ini belum dapat dipastikan karena ada kemungkinan disebabkan oleh getarangetaran lainnya,’’ tukasnya. Ia mengaku, alat itu belum dapat mendeteksi tanda-tanda getaran lainnya selama 72 jam dipergunakan. ’’Kami terus berupaya 24 jam tanpa henti dengan cepat dan aman hingga dapat menyelamatkan jiwa mereka. Namun semakin banyak waktu yang dibutuhkan, dapat memperkecil kemungkinan adanya pekerja yang selamat. Kami minta dukungan semua pihak dan doanya untuk rekan-rekan kerja kita beserta keluarganya,’’ urai Nurhadi. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto menegaskan bahwa ketika upaya penyelamatan dan pemulihan telah selesai, PTFI akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab dari tragedi Big Gossan ini. ’’Kita akan menyiapkan bantuan tenaga ahli internasional dan melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan investigasi,’’ sebutnya. Hingga saat ini pihaknya belum dapat menyimpulkan penyebab terjadinya longsor di tambang emas terbesar ini. ’’Kami tidak akan berhenti hingga kami menemukan penyebab dari tragedi ini, dan kami akan menempuh segala langkah yang memungkinkan untuk memastikan hal seperti ini tidak akan terulang kembali. Ke-
selamatan merupakan prioritas utama kami dan pekerja adalah aset terpenting bagi kami,’’ sambungnya. Saat mengunjungi keluarga dari 23 pekerja yang masih terperangkap, Rozik menjelaskan kepada para keluarga korban tentang upaya para anggota tim penyelamat. Ia pun menginstruksikan para pekerjanya untuk mengantar makanan dan kebutuhan pokok lainnya bagi para keluarga tersebut. ’’Lima orang pekerja yang selamat telah diterbangkan ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan medis,’’ ungkap dia. Berdasar laporan yang diterima, kelima pekerja itu dalam kondisi stabil dan semakin membaik. Dari kelima pekerja yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit, tiga dari mereka telah dinyatakan pulih hingga dapat dipulangkan besok (hari ini). ’’Sementara satu orang dari mereka harus tetap menjalani perawatan lebih lanjut,’’ jelasnya. Hingga 18 Mei, Freeport melaporkan tidak ada perubahan status pekerja yang terperangkap sejak 15 Mei lalu itu. Diperkirakan ada 38 pekerja yang tertimbun tanah pada waktu kejadian, dari jumlah itu sebanyak 10 orang berhasil diselamatkan, dan lima orang ditemukan telah meninggal dunia. Freeport meyakini masih ada 23 pekerja yang masih belum diketahui kondisinya di reruntuhan. (jpnn/p6/c3/fik)
JAKARTA – Penelusuran kasus suap terhadap hakim PN Bandung, Setyobudi Tejocahyono, akhirnya menyeret Wali Kota Bandung Dada Rosada. Setelah rumahnya digeledah penyidik, rencananya besok orang nomor satu di Kota Kembang itu akan diperiksa KPK. Dia akan menjadi saksi untuk empat tersangka sekaligus. Keempat tersangka itu adalah hakim Setyabudi, kurir Asep Triana, Toto Hutagalung, dan Plt. Kadispenda Heri Nurhayat. Jubir KPK Johan Budi S.P. mengatakan kalau surat panggilan sudah dilayangkan kepada Dada Rosada. ’’Dada Rosada diperiksa sebagai saksi, dijadwalkan Senin (20/5),’’ katanya. Sebenarnya, Dada Rosada sempat mendatangi KPK beberapa waktu lalu sambil membawa surat panggilan penyidik. Namun, setelah dicek, ternyata surat itu palsu. Jadinya, dia gagal memberi keterangan soal suap yang disebut-sebut terkait dengan dana bantuan sosial Pemkot Bandung tersebut. Dia menyebut Dada akhirnya dipanggil karena penyidik merasa sudah waktunya meminta keterangan kepada dirinya. Sebab, kapan seseorang perlu dipanggil atau tidak bergantung pada kebijakan penyidik. Sedangkan penggeledahan dilakukan karena KPK menemukan jejak tersangka di kediaman Dada Rosada. ’’Ada jejak tersangka di situ. Bukti-bukti yang bisa mengaitkan kepada tersangka,’’ tegasnya. Penggeledahan sendiri sudah dilakukan penyidik di dua hunian Dada. Yakni di rumah dinas wali kota Bandung, Jalan Daem Kaum, dan rumah pribadi di kawasan Jalan Tirtasari, Bandung. Namun, Johan belum bisa memastikan apa saja temuan para penyidik dari penggeledahan itu. Saat disinggung apakah status wali kota Bandung itu bisa meningkat jadi tersangka, Johan menjawab normatif. Dia menyebut kalau penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup, bisa saja menjadi tersangka. Tapi, hingga kini para penyidik belum ke arah sana dan fokus dalam pemeriksaan Dada sebagai saksi. Nama Dada ikut diseret dalam kasus itu karena keterlibatan beberapa pihak. Sebut saja Plt. Kadispenda yang diduga memberikan uang dalam suap itu. Selain itu, KPK juga menangkap Toto Hutagalung. Sosok itu disebut-sebut sebagai orang dekat Dada Rosada. Seperti diberitakan, kasus itu terkuak saat KPK melakukan tangkap tangan kepada hakim Setyabudi. Saat penangkapan, ada Asep yang menyetorkan uang Rp150 juta. Suap itu diduga diberikan karena vonis ringan yang diberikan Setyabudi kepada para tersangka korupsi dana bantuan sosial Pemkot Bandung. Dalam kasus yang merugikan negara Rp66,6 miliar itu, hakim Setyabudi menghukum tujuh terdakwa dengan kurungan 1 tahun dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan. Ketujuh terdakwa itu ialah ajudan Sekretaris Daerah Luthfan Barkah, ajudan Wali Kota Bandung Yanos Septadi, eks Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Rochman, Kabag TU Uus Ruslan, Staf Keuangan Pemkot Bandung Firman Himawan, kuasa Bendahara Umum Havid Kurnia, dan Ahmad Mulyana. (jpnn/p6/c2/fik)
Mengadu ke Kompolnas, Labora Malah Ditangkap Polisi JAKARTA – Nyali Aiptu Labora Sitorus cukup besar. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, bintara itu justru mendatangi kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Keluar dari Kompolnas, Labora langsung ditangkap. ’’Benar, kami amankan di Bareskrim,” ujar Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Arief Soelistyanto ketika dikonfirmasi Jawa Pos (grup Radar Lampung) semalam. Labora diperiksa oleh penyidik gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Direktorat Ekonomi Khusus, dan tim dari Polda Papua.
Arief menjelaskan, pemeriksaan itu masih berjalan. Hingga pukul 20.30 WIB, Labora masih berada di Bareskrim. ’’Status yang bersangkutan memang sudah tersangka dan mangkir dalam panggilan pertama,” katanya. Sebelum mendatangi Kompolnas, Labora sempat menggelar jumpa pers di kantor LSM Pembela Kesatuan Tanah Air (baca wawancara Labora, Red). Labora berangkat dari kantor Pekat sekitar pukul 15.30 WIB dan sampai di kantor Kompolnas pukul 17.15 WIB. Dua jam kemudian, enam penyidik dari Bareskrim datang dan menjemput Labora dengan
tiga mobil. Kabiro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar menjelaskan, Labora belum tentu ditahan. ’’Yang jelas, akan diperiksa dahulu oleh tim,” kata Boy. Langkah itu dilakukan bukan karena Labora mengadu ke Kompolnas. ’’Silakan saja melakukan pembelaan. Tapi, penyidik berhak juga melakukan pemeriksaan karena statusnya memang sudah tersangka,” kata mantan Kapolres Pasuruan, Jawa Timur, itu. Labora dijerat dengan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan; UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; UU No. 8/2001; serta
UU No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Komisioner Kompolnas Edi Saputra Hasibuan kaget dengan penangkapan Labora di kantor Kompolnas. ’’Seharusnya tidak perlu sampai begitu. Kompolnas itu lembaga pengawasan polisi,” kata Edi. Polri, kata Edi, bisa melakukan pemanggilan secara prosedural dan tidak perlu melakukan penangkapan. ’’Ini kasus yang jadi pertaruhan reputasi polisi harus diusut secara fair dan transparan,” katanya. Pengacara Labora, Azet Hutabarat, menegaskan, kasus yang
menjerat kliennya bukanlah tentang rekening gendut seperti yang diberitakan akhir-akhir ini. Rekening gendut seperti yang didefinisikan Azet adalah seseorang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang dapat memengaruhi kerjanya sehingga dia dapat mengumpulkan uang untuk tujuan yang bersifat negatif. ’’Seorang Aiptu apalah itu, tidak bisa,” ujarnya kepada Jawa Pos. Azet menambahkan, penyidik yang memeriksa kasus kliennya seharusnya tidak terburu-buru menetapkan kliennya sebagai tersangka. Dia menjelaskan bahwa perusahaan milik keluarga Labora
merupakan badan hukum yang memiliki struktur direksi dan komisaris. ’’Perusahannya kan punya direksi dan komisaris. Ini kan badan hukum. Secara hukum, saya katakan bahwa perusahaan ini adalah legal ada izinnya,” ucapnya Pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Kombes (Pur.) Dr. Bambang Widodo Umar menilai, pengusutan Labora lebih baik diserahkan ke KPK. ’’Untuk menghindari conflict of interest, polisi bisa saja melimpahkan ke KPK,” katanya. Pelibatan KPK, lanjut mantan reserse senior itu, juga menjamin
kasus ini dirunut hingga akarnya. ’’Polri tidak perlu khawatir atau risih. Ini justru membersihkan Polri dari oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang,” katanya. Soal ide pelimpahan itu, Boy tetap menolak. ’’Ini tim kami sedang bekerja. Sementara, kami tangani dahulu,” katanya. Boy juga enggan berandaiandai bahwa Labora tak bekerja sendirian. ’’Untuk menyebut nama-nama lain itu harus berdasar bukti pemeriksaan. Itu nanti BAP (berita acara pemeriksaan) yang jadi acuan,” ungkapnya. (jpnn/ p6/c2/fik)