LAMPUNG RAYA
22
JUMAT, 17 MEI 2013
Tuba-Tuba Barat-Mesuji
PERTAMBANGAN
Ribuan PNS Rekam KPE TUBA BARAT - Sebanyak 1.500 pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Tulangbawang Barat melakukan perekaman data kartu pegawai elektronik (KPE). Program KPE itu diketahui merupakan program nasional dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kepala BKD Tuba Barat Bustam Effendi menjelaskan, perekaman data KPE tahun ini merupakan kelanjutan dari tahun lalu. Ia melanjutkan, sejak 2009 silam telah 1.900 pegawai yang melakukan perekaman data KPE. ’’Bagi mereka yang sudah melakukan perekaman, ada yang kartunya sudah jadi dan ada juga yang hingga kini belum menerima KPE tersebut,” ungkapnya kemarin. Dalam perekaman itu, BKD Tuba Barat sifatnya hanya memfasilitasi. Sedangkan petugasnya dari pusat, yaitu bekerja sama dengan Sucofindo. ’’Jadi, kami tidak memiliki kewenangan. Tetapi berhubung dilaksanakan bagi PNS di sini, maka BKD memfasilitasinya dengan menyediakan tempat. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh petugas yang memang sudah ditunjuk pusat,” terangnya. Perekaman data KPE, menurut Bustam, dijadwalkan selama tiga hari. Dan telah dimulai sejak Rabu (15/5). Perekaman dilangsungkan di kantor BKD Tuba Barat dan di Kecamatan Lambukibang. ’’Sengaja dibagi menjadi dua tempat. Mengingat di wilayah seberang juga masih banyak yang belum melakukan perekaman data. Dan tentunya terlalu jauh jika mereka harus ke sini (BKD),” katanya. Ia mengingatkan agar para pegawai yang belum melakukan perekaman data segera bergegas. Sebab, program perekaman kali ini merupakan gelombang terakhir. Jika masih ada yang belum melakukan perekaman, maka mereka harus membuat langsung ke BKN. ’’Yang jelas, KPE itu sebagai pengganti kartu pegawai (karpeg) yang dipegang para PNS saat ini. Bahkan rencananya, KPE nantinya dapat digunakan dalam pengambilan gaji. Seperti kartu ATM yang dikeluarkan bank,” ujarnya. (ded/rnn/p3/c1/wdi)
Harga Tak Seragam POTENSI pasir di Kecamatan Menggala, Tulangbawang, masih menjanjikan. Hal ini yang dirasakan Herman (45) dan rekan-rekannya yang bekerja sebagai penambang pasir di daerah Sungai Cendung, Kecamatan Menggala. Dikatakan, dirinya telah hampir lima bulan menambang pasir di Sungai Cendung. Herman mengaku sudah memiliki surat izin menambang pasir di sana. ’’Dalam menambang pasir, sehari kami mendapatkan minimal 4-5 rit dengan kedalaman sungai kurang lebih 7 meter,” ungkapnya. Namun, lanjutnya, patokan harga pasir masih belum seragam. ’’Jadi nggak sama. Untuk penjualan di daerah dekat-dekat sini sekitar Rp80.000/ rit. Tetapi kalau sudah operan di agen-agen, harganya Rp250.000 sampai Rp300.000/rit,” paparnya. Di tempat terpisah, Jumaidi (28), salah satu masyarakat setempat, menuturkan, dengan banyaknya penambang pasir, hal itu harus lebih diperhatikan pihak terkait. Pasalnya apabila banyak penambang yang menambang pasir tanpa memiliki surat izin, itu akan menyebabkan dampak negatif pada ekosistem sungai. (cw2/rnn/p3/c1/wdi)
FKUB
Tingkatkan Kerukunan FOTO HELMI JAYA
TERBENGKALAI: Bekas gedung DPRD Tulangbawang sampai sekarang dibiarkan terbengkalai. Padahal, salah satu aset pemkab ini masih bisa dimanfaatkan.
Kejari Usut Dana Panwaslu MENGGALA - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Mesuji tengah disorot Kejaksaan Negeri (Kejari) Menggala. Di mana, kejari saat ini sedang mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket) terkait dugaan penyimpangan dana anggaran panwaslu pada Pilkada Mesuji 2011. Berdasarkan data yang dihimpun Radar Lampung, pengusutan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke kejari. Laporan itu dibuat dalam satu bundel, dijilid rapi dengan kulit berwarna biru. Berkas tersebut diketik dengan komputer di atas kertas kuarto. Dalam laporan itu tercaat, pada 2011 lalu, Panwaslu Mesuji mendapatkan dana hibah dari Pemkab Mesuji sebesar Rp1,5 miliar.
Dana tersebut mestinya digunakan untuk keperluan pengawasan pilkada di daerah itu. Namun berdasarkan sumber Radar Lampung, terdapat ratusan juta rupiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karenanya, masyarakat meminta agar bisa ditindaklanjuti secara profesional dan proporsional. ’’Intinya, mereka meminta agar laporan ini diproses. Namun yakinlah, jika memang ada bukti permulaan yang cukup, pasti kami proses,” papar Kasi Intelijen Kejari Menggala Nursaitias, S.H. kemarin. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, dugaan adanya dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebenarnya telah ditemukan Inspektorat Mesuji.
Instansi itu dikabarkan sudah melakukan pemeriksaan terhadap panwaslu beberapa waktu lalu. Hasilnya, ada sekitar Rp333 juta dana yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Rinciannya dana operasional kantor sebesar Rp200 juta dan sisanya Rp130-an juta diduga bersumber dari surat perintah perjalanan dinas (SPPD). Data yang didapat koran ini, laporan hasil pemeriksaan (LHP) tim Inspektorat Mesuji bernomor 700/58/K.II/IV.01/MSJ/2013 tanggal 3 April. Dalam LHP itu juga disebutkan nilai dana yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni sekitar Rp300 juta. Kajari Menggala Zuhandi, S.H., M.H. melalui Kasi Intelijen Nursaitias kemarin membenarkan adanya
laporan tersebut. Menurutnya, laporan memang telah dilayangkan ke kejari beberapa waktu lalu. Karena itu, pihaknya kini tengah pulbaket. Dia pun meminta masyarakat tidak terburu-buru dalam mendesak petugas kejaksaan mengusut dugaan penyimpangan itu. Karena dalam penyelidikan dan penyidikan dibutuhkan alat bukti yang kuat agar tidak mentah di tengah jalan. ’’Yakinlah, kami akan menindaklanjutinya secara serius,” tegasnya kemarin. Terpisah, mantan Ketua Panwaslu Mesuji Faanzir lebih memilih bungkam menanggapi hal tersebut. Ia beranggapan dana itu telah dipertanggungjawabkan. ’’Saya no comment dululah,” kata dia saat dihubungi via ponsel. (fei/p3/c1/wdi)
Satker Sembunyikan DPA
FOTO IST
HINDARI KKN: Bupati Mesuji Khamami menyaksikan penandatanganan pakta integritas kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kemarin. Penandatanganan itu dimaksudkan untuk meminimalisasi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
MESUJI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mesuji berang. Pasalnya, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkesan menyembunyikan dokumen pelaksana anggaran (DPA) dan rencana kerja anggaran (RKA). Seharusnya, DPA dan RKA tersebut diserahkan pada Januari lalu. Mirisnya, hingga semester pertama tahun anggaran habis, dokumen dimaksud belum juga diserahkan. Sekretaris Komisi C DPRD Mesuji Derajat mengatakan, RKA dan DPA itu diperlukan dewan. Lewat dokumen itu, DPRD bisa melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kerja SKPD. ’’Bagaimana bisa mengawasi bila DPA dan RKA tidak ada? Hingga
menjelang akhir semester pertama belum diserahkan SKPD kepada DPRD,” keluhnya. Derajat sendiri berharap SKPD sadar dan segera menyerahkan dokumen dimaksud kepada DPRD. Sehingga proses pembangunan bisa diawasi secara maksimal. ’’Pelaksanaan pembangunan harus transparan. Artinya, masyarakat bisa mengetahui. Terlebih, kami yang ada di DPRD sebagai wakil rakyat,” ucapnya. Sebelumnya, Ketua DPRD Mesuji Haryati Chandra Lela, S.Sos. juga meminta agar SKPD benar-benar mempersiapkan program yang akan dilakukan. Jangan sampai keluar dari jalur kerja yang telah ditetapkan. ’’Kita ketahui bahwa program
pembangunan di setiap SKPD baru akan berjalan. Untuk itu harus benarbenar fokus serta sesuai bestek. Jangan sampai pembangunan yang telah direncanakan secara matang timbul persoalan sehingga berdampak luas. Oleh karena itu harus benarbenar matang,” jelasnya. Haryati juga menegaskan, DPRD tak akan lepas tangan terkait proses pembangunan di Mesuji. Dewan bakal terus mengawasi programprogram pembangunan yang dilakukan SKPD. ’’DPRD Mesuji tidak akan lepas tangan begitu saja. Ini dilakukan agar setiap pembangunan yang dicanangkan bersama-sama dapat bermanfaat bagi masyarakat Mesuji,” paparnya. (san/rnn/fei/p3/c1/wdi)
RAPAT koordinasi (rakor) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) digelar di Kampung Pulungkencana, Kecamatan Tulangbawang Tengah, kemarin. Dalam kesempatan itu, pemkab meminta FKUB terus meningkatkan kinerja dan fungsi pembinaan kerukunan umat beragama di Tuba Barat. ’’Di samping itu juga dapat dijadikan sebagai media yang baik buat terjalinnya silaturahmi antara pemerintah daerah (pemda),’’ kata Asisten III Pemkab Tuba Barat Perana Putera. Menurutnya, FKUB merupakan lembaga mediasi pemkab dengan organisasi keagamaan. Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tuba Barat Hidarsan mengatakan, rakor FKUB merupakan tindak lanjut dari terbentuknya dewan penasihat dan pengurus FKUB kabupaten dan kecamatan. ’’Tujuannya antara lain meningkatkan toleransi dan kerukunan serta wawasan kebangsaan dalam kehidupan, terbinanya kesepahaman dan pembangunan,” jelasnya. Selain asisten III, rakor tersebut juga dihadiri beberapa pejabat eselon II dan III dari sejumlah satker di lingkup Pemkab Tuba Barat. Serta diikuti sekitar 50 peserta yang berasal dari delapan kecamatan dan mewakili sesuai agama yang ada di kecamatannya masing-masing. (fei/ded/rnn/ p3/c1/wdi)
ELPIJI
Gelar OP UNTUK mengantisipasi kelangkaan elpiji 3 kilogram, PT Bumi Bangun Mulya (BBM) menggelar operasi pasar (OP) elpiji di Pasar Mulyaasri, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Rabu malam (15/5). Direktur PT ВВМ Nurkholik saat dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan bahwa pihaknya sengaja menggelar OP. Ia berharap OP bisa mengantisipasi lonjakan harga gas di Tuba Barat. ’’Setiap warga yang membeli gas elpiji 3 kg hanya kita batasi dua tabung dan itu pun harus dengan menunjukkan KTP Tuba Barat. Hal ini kami lakukan agar tidak ada pembeli dari luar daerah,” ungkapnya. Nurkholik melanjutkan, kelangkaan gas di Tuba Barat bukan disebabkan agen ataupun pangkalan. Melainkan adanya pembatasan pasokan oleh pihak Pertamina. ’’Dan dalam operasi pasar tersebut, harga elpiji 3 kg itu hanya kami ecer seharga Rp13.650. Namun karena tidak ada kembaliannya, maka mereka membayar Rp14.000/tabung,” imbuhnya. Karena banyaknya warga yang antre, 560 tabung yang disediakan PT BBM habis diserbu warga hanya dalam waktu tiga jam. Bahkan, banyak warga kecewa karena tidak kebagian gas yang dijual tersebut. (fei/ ded/rnn/p3/c1/wdi)