BERITA UTAMA
RABU, 12 DESEMBER 2012
5
Jawa Pos News Network
Tender Elektronik Hemat Rp55 T
Dua TKI Arab Saudi Berhasil Dibebaskan JAKARTA – Pemerintah kembali berhasil membebaskan dua tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sudah lama mende kam di penjara Arab Saudi. Keduanya a da lah Karsih binti Oc him dan Salma binti Ujang. Secara bertahap mereka dipulangkan ke tanah air. Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri P.L.E. Priatna di Jakarta kemarin (11/12) mengatakan, TKI yang dipulangkan lebih dahulu adalah Karsih. Rencananya, dia dipulangkan kemarin dengan menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines. Priatna mengatakan, kedua TKI ini sebelumnya menghuni penjara Malaz-Riyadh, Arab Sadui, sejak 2009. ’’Meski masuk penjaranya hampir bersamaan dan di penjara yang sama, kasus dua TKI itu berbeda,’’ tutur Priatna. Dia menerangkan, kasus yang menimpa Karsih dimulai pada 2008. Dia sempat menjadi sorotan media lokal Arab Saudi dan Indonesia karena dikabarkan akan diancam hukuman pancung. Ancaman itu muncul karena Karsih dituduh meracuni anak majikannya hingga tewas. Tetapi setelah ditelusuri lebih jauh, TKI asal Karang itu tidak terbukti. Jadi, ancaman hukuman kepada TKI yang mengadu nasib di Arab Saudi sejak 1999 itu bukan lagi pancung. Tapi hanya hukuman penjara. Selain dibebaskan dari tahanan, jajaran KBRI Riyadh juga berhasil mengupayakan hak-hak Karsih selama bekerja di Arab Saudi. Terutama atas gaji selama 8 tahun yang ternyata masih dipegang majikannya. Lain lagi cerita hukuman untuk Salma. Dia dipenjara karena dituduh mencuri uang majikannya. Pembebasan untuk Salma ini tidak terlalu rumit karena memang kasus kejahatannya tergolong ringan. (jpnn/p5/c3/ary)
FOTO JPNN
BERTEMU PIMPINAN KPK: Dua mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini menjabat sebagai Irjen Kementerian Agama M. Jasin (kanan) dan Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Haryono Umar menjawab beberapa pertanyaan wartawan usai bertemu pimpinan KPK di Jakarta kemarin (11/12).
OKNUM SIPIR
Injak-Injak Tahanan KOTABUMI – Rudi Septi Barades (17), tahanan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kotabumi, Lampung Utara, diduga dianiaya BP, oknum sipir setempat. Menurut Romi Saputra (30), kakak korban, peristiwa itu Minggu (9/12) sekitar pukul 15.00 WIB. Tanpa ada sebab, Rudi terkunci di ruang tahanan tersebut. Sedangkan tahanan yang lain diperbolehkan keluar. ’’Adik Saya sendirian di ruangan tahanan. Sedangkan tahanan yang lain keluar,’’ ujar Romi saat berada di ruang tunggu Lapas Kotabumi kemarin (11/12).
Setelah lima menit di ruang tahanan, sambung Romi, adiknya disuruh BP ke lapangan di lingkungan lapas. Setiba di lapangan, adiknya mendapat pukulan dari BP. ’’Adik saya diinjak-injak dan dipukuli sama dia. Saya tidak tahu kenapa dia memperlakukan adik saya seperti itu,’’ tandasnya. Ia meminta kepada Kalapas Kotabumi agar memberikan sanksi terhadap pegawainya yang diduga telah menganiaya Rudi Septi Barades. ’’Saya minta Kalapas agar menindak tegas pegawainya itu. Bagaimana pun juga adik saya itu adalah masyarakat biasa dan tidak
bersalah,’’ urai Romi. Menanggapi hal tersebut, BP saat ditemui di lapas menyatakan bahwa peristiwa itu bermula ketika tahanan akan dimasukkan kembali ke ruangan pasca melakukan pembersihan di ruang lapas. ’’Rudi sempat menolak im_ bauan untuk masuk ruangan. Sebab, berkali-kali tidak mengindahkan panggilan sehingga membuat saya kesal. Saya kembali memanggil korban dan memukul dia. Namun, Rudi melawan dan mencakar dada saya. Pemukulan itu hanya semata-mata untuk pembinaan kepada Rudi,’’ kilahnya.
Sementara, Kalapas Kotabumi Suprapto mengatakan, pihaknya akan melakukan jalur damai atas permasalahan yang dilakukan pegawainya terhadap seorang tahanan agar kasus tersebut tidak berlanjut. ’’Kejadian ini karena kesalahpahaman antara BP dengan korban. Sehingga, yang awalnya pembinaan berujung dengan dugaan tindakan pemukulan. Saat itu mungkin sedang ada masalah. Jadi, ada konflik. Kami akan upayakan perdamaian antara kedua belah pihak,’’ jelas dia. (ung/rnn/ p5/c3/ary)
Kabur, Atok Sempat Rancang Serangan ke Polsek JAKARTA – Pelarian Roki Aprisdianto alias Atok terhenti di Madiun. Densus 88 membekuk Atok di Terminal Purbanya, Madiun, Senin malam (10/12). Dia dicokok ketika hendak turun untuk buang air kecil dari bus Mira S 7288 SU jurusan Surabaya, Solo. ’’Sekarang masih dibawa di lapangan untuk pengembangan,’’ ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri kemarin (11/12). Mantan anggota Satgas Bom itu menjelaskan, dari hasil pemeriksaan sementara Atok menga-
kui terlibat dalam rencana peledakan bom di Mapolsek Pasarkliwon, Solo, 20 November 2012. ’’Dia termasuk yang berinisiatif, perencananya,’’ urai Boy. Dua orang yang diduga membantu Atok selama pelariannya adalah Ihsan dan Tony. Keduanya berdomisili di RW 21 Cemani, Grogol, Sukoharjo. ’’Keduanya ikut diamankan, adapun statusnya masih menunggu kepastian pemeriksaan selama seminggu ke depan,’’ ungkap Boy. Bom di Polsek Pasarkliwon menggunakan casing (tempat bahan peledak) berupa tabung
elpiji tiga kilogram. Sebelum meledak bom itu berhasil dijinakkan tim Gegana. Atok kabur dengan menggunakan cadar dari Rutan Polda Metro Jaya pada 6 November. Saat itu, dia menyusup bersama 23 tamu yang mengunjungi tahanan. Polri sampai mengerahkan tim khusus untuk mengejar Atok. Menurut Boy, pengintaian Atok berjalan cukup lama. ’’Dia kami ketahui mempunyai istri muda,’’ beber mantan Kapolres Pasuruan itu. Polri, tampaknya, sengaja mengulur penangkapan untuk memetakan teman-teman Atok
yang membantu selama pelarian. Dari hasil pengembangan penyidikan, seorang bernama Sugimin juga sudah ditangkap. ’’Dia diduga sebagai penyandang dana selama pelarian, juga untuk rencana di Polsek Pasarkliwon,’’ tutur dia. Meski statusnya sebagai terpidana, Atok tampaknya akan dipidana lagi. ’’Tentu bisa dikenakan pasal baru,’’ jelas Boy. Termasuk, upaya melarikan diri dari penjara juga bisa dikenai pasal dalam KUHP. ’’Kami sekarang mengembangkan jaringan pelindungnya selama pelarian,’’
bilangnya. Secara terpisah, Peneliti Indonesia Crime Analyst Mustafa Nahrawardaya menilai, penangkapan Atok janggal. ’’Apalagi sampai dikabarkan dia bisa beristri lagi. Bagaimana ini? Kok seorang tahanan terorisme bebas menikah lagi?’’ terang Mustafa. Dia juga menyoroti dugaan keterlibatan Atok dalam serangan di Pasarkliwon. ’’Logikanya tidak masuk akal seorang yang sedang jadi DPO justru merencanakan menyerang pos polisi. Itu namanya cari perkara agar tertangkap,’’ ujar dia. (jpnn/p5/c3/ary)
JAKARTA – Nilai tender pengadaan barang dan jasa pemerintah setiap tahun sangat besar. Yakni mencapai Rp500 triliun. Jika tender itu dilakukan secara elektronik (e-procurement), negara bisa menghemat Rp55 triliun per tahun. ’’Asumsinya pengadaan barang dan jasa pemerintah itu Rp500 triliun per tahun. Kalau penghe matannya 11 persen, berarti Rp55 triliun per tahun. Ini angka yang besar,’’ ujar Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo di Jakarta kemarin. Sayangnya, belum banyak instansi pemerintah yang memanfaatkan teknologi elektronik itu. Hingga akhir November 2012, nilai transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik baru Rp142 triliun. ’’Yang sudah selesai (tender) Rp111 triliun,’’ lanjutnya. Tender elektronik tahun ini melejit hampir lipat tiga daripada tahun sebelumnya yang hanya Rp54 triliun. Meski begitu, di balik perkembangan yang menggembirakan itu, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. ’’Seperti data perusahaan yang ikut tender harus terverifikasi dengan baik,’’ tegasnya. Dia berharap dunia usaha
benar-benar mengikuti tender elektronik secara benar. ’’Saat ini memang ada indikasi mencurigakan. Setiap kali proses lelang yang mendaftar sekitar 50–60 perusahaan. Tapi yang memasukkan penawaran hanya tiga,’’ cetus dia. Pihaknya melihat masih banyak upaya mengakali sistem pengadaan secara elektronik. ’’Misalnya bandwith panitia tender yang dikecilkan dan banyaknya penawaran yang datang dari satu alamat (IP address). Kita terus melakukan inovasi dan penyempurnaan,’’ tegasnya. Dari data LKPP, jumlah badan usaha yang terverifikasi dalam pengadaan barang dan jasa elektronik hanya 187 ribu perusahaan. Padahal, ada sekitar tiga juta badan usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. ’’Kita berharap perusahaan lebih suka mengikuti tender secara elektronik,’’ tandas dia. Pihaknya bertekad mendorong 100 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah supaya dilakukan secara terbuka melalui media elektronik. Untuk itu, jumlah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terus ditambah. ’’Sekarang sudah ada 520 unit LPSE. Jadi hampir ada di setiap kabupaten/kota,’’ jelasnya. (jpnn/ p5/c3/ary)