METROPOLIS
22
RABU, 12 DESEMBER 2012
Bukan Sekadar Berita!
Perizinan Kota Baru Ditarget Rampung 2013 Penyebab Gigi Berlubang PERTANYAAN SAYA mempunyai gigi berlubang. Tetapi, makin lama gigi yang berlubang itu berwarna kehitaman. Apakah jika dibiarkan itu akan berbahaya bagi kesehatan? Dan bagaimana mencegahnya? JAWABAN KARIES gigi merupakan penyakit jaringan keras gigi yang paling sering ditemui. Penyakit ini ditandai dengan adanya kerusakan pada jaringan keras gigi itu sendiri yang menimbulkan lubang pada gigi. Tindakan pencegahan di antaranya dengan pemeliharaan dengan teknik penyikatan gigi, mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gula dan oral hygiene yang tepat, serta melakukan check-up gigi yang teratur. Keberadaan bakteri dalam mulut merupakan suatu hal yang normal. Bakteri dapat mengubah semua makanan, terutama gula, menjadi asam. Bakteri, asam, sisa makanan, dan ludah akan membentuk lapisan lengket yang melekat pada permukaan gigi. Lapisan lengket inilah yang disebut plak. Zat asam dalam plak akan menyebabkan jaringan keras gigi larut dan terjadilah karies. Karies ditandai dengan adanya lubang pada jaringan keras gigi, dapat berwarna cokelat atau hitam. Gigi berlubang kadang tidak terasa sakit sampai lubang tersebut bertambah besar dan mengenai persyarafan dari gigi tersebut. Pada karies yang cukup dalam, biasanya keluhan yang sering dirasakan pasien adalah rasa ngilu bila gigi terkena rangsang panas, dingin, atau manis. Pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter gigi biasanya meliputi pemeriksaan klinis, disertai pemeriksaan radiografik bila dibutuhkan, tes sensitivitas pada gigi yang dicurigai sudah mengalami nekrosis, dan tes perkusi untuk melihat apakah infeksi sudah mencapai jaringan penyangga gigi. Umumnya, penyakit ini dapt dicegah dengan rajin sikat gigi dua kali sehari, pada pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Hindari makanan yang terlalu manis dan lengket, juga kurangi minum minuman yang manis seperti soda. Yang penting juga lakukan kunjungan rutin ke dokter gigi enam bulan sekali. (Sumber: Humas Dinas Kesehatan Lampung dr. Asih Hendrastuti). (sur/ p4/c1/wdi)
ATSI... Lalu jika dinyatakan tidak berizin pun menurutnya belum ada klarifikasi jelas dari BPMP. Padahal bisa saja perizinan provider tersebut masih dalam proses. ’’Kalau masih ada yang mengurus izin, jumlahnya kurang dari sepuluh persen. Nah itu pun bukan tidak berizin, namun tengah proses,” katanya. Maruli mengatakan, di Bandarlampung banyak menara bersama. Hal ini dilakukan mengacu peraturan bersama tiga menteri yang mendorong penggunaan tower bersama. ’’Sejak ada kebijakan itu, provider sangat mengerem pembangunan tower baru. Lihat saja, dalam satu bulan belum tentu dibangun tower baru oleh perusahaan telekomunikasi. Tidak seperti beberapa tahun lalu,” urainya. Terpisah, Kepala BPMP Nizom Ansori mengatakan, pada Senin pekan depan tim perizinan mulai mendatangi provider untuk
Dari Hal. 21 melakukan cross check perizinan yang ada. ’’Kalau masalah data kami dan data tim perizinan tidak selisih. Mengapa data tim perizinan lebih banyak, karena mereka juga memasukkan tower internet dan radio serta TV. Sementara data kami full hanya provider,” bantahnya. Sebelum mendatangi provider, minggu ini BPMP melakukan sinkronisasi data untuk izin yang telah dikeluarkan sejak September 2008 hingga 2012. ’’Sebab banyak juga yang mengurus izin sebelum 2008. Saat itu perizinan masih dikeluarkan oleh Distako. Semua perizinan pasti kami mintakan ke mereka,” ujarnya. Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. sebelumnya telah meminta tim pemkot untuk melakukan tindakan tegas. Yakni bisa berupa pemutusan aliran listrik bagi tower yang membandel tidak mengurus perizinan dan tak membayar retribusi. (eka/p4/c1/wdi)
BANDARLAMPUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung enggan masa jabatannya yang hingga 2014 menyisakan masalah. Salah satu persoalan yang dibidik lembaga legislatif itu harus tuntas pada 2013 adalah mengenai kota baru. DPRD berpendapat kota baru telah menelan banyak biaya. Karena itu harus segera dirampungkan persoalan izinnya. ’’Dalam rapat kita juga menekankan perlunya penuntasan izin kota baru.
Karena anggaran ke kota baru sampai saat ini sudah Rp200 miliar lebih,” kata Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan kemarin. Ia menekankan pada 2013 segala bentuk perizinan kota baru harus sudah tuntas. ’’Bukan hanya izin prinsipnya. Tetapi soal penggunaan lahannya juga harus sudah selesai,” tegasnya. Ia mengaku anggota DPRD Lampung tak ingin ada ganjalan saat mengakhiri masa jabatannya nanti. ’’Jadi ketika akhir masa
jabatan kami, semuanya sudah tuntas,” ucap dia. Tercatat, dalam APBD 2013, Pemprov Lampung kembali menganggarkan untuk pembangunan kota baru senilai Rp341 miliar. Sementara untuk 2012, dalam catatan Radar Lampung, kota baru menyedot dana APBD sebesar Rp48,5 miliar. Dana tersebut di luar biaya land clearing yang
juga harus disiapkan pemprov. Dana Rp48,5 miliar dialokasikan untuk sejumlah pembangunan fisik dan infrastruktur jalan. Rencananya tahun ini pemprov memang bakal memulai pengerjaan fisik. Yaitu meliputi pembangunan jalan tembus menuju kota baru serta pembangunan jalan hingga gedung perkantoran. Pemprov sendiri telah mengunci target pindah ke kota baru. Pemprov dan DPRD Lampung menarget pada 2014 sudah berkantor di
sana. Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang sebelumnya menyatakan, proses pembangunan kota baru terus dilakukan. Termasuk pengerjaan infrasruktur fisiknya. ’’Target kita 2014 bisa pindah ke kota baru,’’ jelas dia beberapa waktu lalu. Saat ini, lanjutnya, pembangunan yang akan dilakukan adalah kantor gubernur, kantor DPRD Lampung, dan sejumlah infrastruktur pendukung lainnya. (wdi/p4/c1/wdi)
Tingkatkan Kewaspadaan, Senkom Gelar Diksar
FOTO AJI SAKTIYANTO
KELUHKAN HARGA SEWA: Para pedagang kaki lima Pasar Tugu menyambangi Graha Pena Lampung kemarin. Mereka berharap pemerintah kota menurunkan harga sewa.
Berharap Harga Sewa Terjangkau BANDARLAMPUNG – Perwakilan pedagang kaki lima (PKL) Pasar Tugu berharap harga sewa kios di pasar setempat bisa terjangkau. Karena itu, mereka meminta Pemerintah Kota Bandarlampung memperhatikan aspirasinya. Hal tersebut diungkapkan perwakilan PKL Pasar Tugu saat menyambangi Graha Pena Lampung kemarin. Kunjungan mereka diterima Redaktur Radar Lampung Adi Pranoto beserta awak redaksi lainnya. Dalam kesempatan kemarin, perwakilan pedagang Yayan juga mengeluhkan tempat penampungan yang belum tersedia. ’’Kami
juga sangat mengharapkan harga kios tidak mahal. Kalau memang ingin ditata, sebaiknya aspirasi kami juga didengarkan,” ujarnya. Agus Pranata Siregar, ketua Persatuan Pedagang Kaki Lima Kota Bandarlampung, menambahkan, pembangunan kios di Pasar Tugu berpotensi mematikan usaha PKL. Dia khawatir jika penataan tersebut berimbas pada pedagang. ’’Bisa saja seperti di Pasar Bambu Kuning dan Pasar Panjang, banyak PKL yang gulung tikar,” imbuhnya. Harga sewa yang ditetapkan untuk kios sebesar Rp85 juta, lan-
jut dia belum tentu bisa dipenuhi seluruh pedagang. ’’Kami juga berharap dibuat hamparan saja kalau memang itu lebih murah buat PKL,” ujarnya. Ia menambahkan, pihaknya siap berdialog dengan pemkot terkait permasalahan harga tersebut. Diketahui, rencana renovasi Pasar Tugu oleh Pemkot Bandarlampung sejak awal memang tidak berjalan mulus. Aksi penolakan dilakukan oleh pedagang kaki lima setempat. Terutama tentang relokasi yang dilakukan serta harga kios baru yang akan dibangun yang sangat mahal. (cw7/p4/c1/wdi)
BANDARLAMPUNG - Konflik yang terjadi di Lampung membuat Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri Kota Bandarlampung berinisiatif menggelar pendidikan dasar (diksar) intelijen. Kegiatan yang digelar Sabtu (8/12) itu bertujuan meningkatkan keamanan dan kewaspadaan masyarakat. Wakil Ketua Senkom Mitra Polri Kota Bandarlampung Gunawan Kesuma Yuda mengatakan, Senkom Mitra Polri sebagai organisasi masyarakat yang ada di wilayah kota merupakan mitra Polri yang bertugas mengamankan wilayah. Dengan diksar intelijen ini diharapkan para anggota Senkom Mitra Polri secara cepat dan tanggap melihat isu maupun permasalahan yang mengundang konflik di masyarakat. ’’Dengan pelatihan intelijen ini setidaknya kita bisa lebih cepat tanggap tentang permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga tidak lagi terjadi konflik,’’ kata Gunawan. Ia melanjutkan, diksar juga dimaksudkan agar bisa lebih tanggap dalam mendeteksi sekaligus menginformasikan
Dispenda... Selain PAD dari PBB yang belum mencapai target, pajak restoran yang ditarget Rp20 miliar juga belum terpenuhi. ’’Tahun lalu terealisasi 75 persen dari target Rp18 miliar,” ungkap dia. Sementara sektor pajak lain seperti pajak penerangan jalan (PPJ), pajak hotel, bea perolehan
Dari Hal. 21 hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB) diklaim sudah hampir menyentuh target. Saat ini PPJ telah mencapai Rp44 miliar, pajak hotel Rp10 miliar, dan BPHTB Rp37,5 miliar. Sementara untuk target PAD secara total Rp290 miliar, saat ini terealisasi 82 persen. Terpisah, Asisten IV Pemkot
Bandarlampung Edy Santoso mengatakan, pihaknya akan membicarakan realisasi target PAD tersebut secara lebih fokus dengan Dispenda. ’’Untuk tunggakan-tunggakan pajak harus kami sisir, terutama untuk PBB,” ujarnya. Terkait PBB, ia mengakui ada persoalan jika mengacu pada pro-
sedur. ’’Pertama untuk WP yang menunggak, harus ada teguran selama 30 hari. Jika tidak selesai kemudian diberikan peringatan terakhir dengan masa waktu 21 hari. Lalu baru terakhir eksekusi,” urainya. Nah jika ini diterapkan, maka hingga akhir 2012 pun tunggakan PBB belum bisa diselesaikan.
Desak... ’’Kami juga menyarankan Kapolda dapat bekerja sama dengan semua elemen untuk pencegahan dan pemberantasan begal di Lampura dan Lamtim,” tuturnya. M. Kiki, peserta aksi lainnya,
keadaan suatu wilayah secepatnya. ’’Nantinya jika ada hal-hal yang berbau konflik bisa sesegera mungkin kita laporkan kepada aparat keamanan,” terangnya. Dengan pelatihan intelijen ini, nantinya diharapkan para peserta dan anggota dapat meningkatkan kewaspadaan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Sebagai bentuk deteksi dini sekaligus follow up kepada anggota Senkom Mitra Polri yang telah mengikuti pelatihan intelijen tersebut, para peserta diwajibkan memberikan sosialisasi kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun masyarakat sekitar, yang dibuktikan dengan mengisi buku kunjungan. ’’Sosialisasi tersebut minimal dilakukan sebulan sekali. Jika mereka tidak menjalankan tugasnya, akan kita beri peringatan,” tegasnya. Selain itu, lanjutnya, kegiatan diksar intelijen juga secara tidak langsung bisa meminimalisasi wilayah yang berpotensi pada kriminalitas dan konflik-konflik lainnya. (nur/p4/c1/wdi)
’’Saya minta UPT seluruhnya mendata WP golongan III, IV, dan V di wilayah masing-masing, lalu kami akan turun. Kami akan libatkan Satpol PP, kepolisian, dan kejaksaan untuk mendatangi wajib pajak yang menunggak. Mudah-mudahan mereka sadar dan mau bayar,” harapnya. (eka/p4/c1/wdi)
Dari Hal. 21 menyatakan bahwa pihaknya berada di belakang Polda Lampung dalam memberantas begal dan perusuh. ’’Kami mendukung Kapolda untuk menangkap pembegal
dan perusuh di provinsi ini. Terutama perusuh yang menduduki Mesuji, yang mendiami lahan register milik pemerintah,” sergahnya. Saat di mapolda, perwakilan
aksi diterima oleh perwakilan Polda Lampung. Di antaranya Wadir Binmas AKBP Dwi Irianto, S.I.K., Kasubdit Sosbud Intelkam AKBP Dono Sembodo, dan Kasubdit Penmas Kompol Syamsidar
yang mewakili Kapolda Brigjen Heru Winarko. Dalam audiensi tersebut, AKBP Dwi Irianto berjanji menyampaikan permintaan para peserta aksi kepada Kapolda. (cw7/p4/c1/wdi)