13
RABU, 12 DESEMBER 2012
Geram, Sebut KPU Menepuk Air di Dulang
FOTO MUSTAFA RAMLI/JPNN
MAINAN ANAK: Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN A. Muhajir (kiri) dan Ketua Asosiasi Penggiat Mainan Anak Dadang Sasongko saat beraudiensi dengan para UKM serta perajin mainan anak-anak di ruang Fraksi PAN, Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin. Audiensi itu membahas soal maraknya mainan impor yang membahayakan anak dan ancaman bagi UKM pembuat mainan tradisional.
POLEMIK PELAKSANAAN PILGUB
KPU Se-Lampung Nglurug ke Jakarta Mendagri Tepis Tudingan sebagai Aktor di Balik Islah BANDARLAMPUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung ternyata tetap ngotot untuk melaksanakan pemilihan gubernur (pilgub) sesuai ketetapan mereka, yakni pada 2013. Sikap ini dibuktikan dari keberangkatan komisioner KPU se-Lampung ke Jakarta kemarin. Mereka yang terdiri atas lima komisioner KPU Lampung dan masing-masing tiga komisioner KPU dari 14 kabupaten/kota mendatangi KPU Pusat, Komisi II DPR RI, serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hari ini (12/12). ”Kami mau konsultasi masalah pelaksanaan pilgub,” kata Komisioner KPU Lampung Edwin Hanibal kepada Radar Lampung kemarin. Edwin mengatakan, dari hasil rapat internal KPU kemarin, seluruh komisioner KPU Lampung ditambah minimal tiga komisioner KPU kabupaten/kota diminta berangkat ke Jakarta. Dari hasil konsultasi, KPU mengupayakan akan ada pernyataan tertulis dari masing-masing lembaga yang
mereka datangi. ”Sekalian islah juga mau ditanya ke KPU. Ada informasi, tadi (kemarin) rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Mendagri, ketua komisi II marah ke Mendagri supaya pilgub (Lampung, Red) tetap dilaksanakan pada Oktober 2013 sesuai aturan,” ungkap Edwin. Sementara itu, Koalisi Pro Demokrasi (KPD) hari ini (12/12) juga akan menyampaikan aspirasi kepada KPU Lampung. Koalisi gabungan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan ini memberikan dukungan sekaligus mengingatkan KPU untuk konsisten dengan keputusan pleno dalam menentukan jadwal tahapan Pilgub Lampung pada 2 Oktober 2013. ”Kalau KPU tidak konsisten karena terpengaruh dengan hasil rapat di Hotel Sheraton, Bandarlampung, 3 Desember 2012, koalisi ini akan melapor ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” ujar Juru Bicara KPD Edi Agus Yanto kemarin. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menepis tudingan bahwa dirinyalah yang menjadi aktor di balik hasil kesepakatan rapat koordinasi yang
menyatakan Pilgub Lampung tidak digelar pada 2013. Dia menegaskan, sama sekali tidak ada niat Kemendagri yang dipimpinnya untuk ikut campur dalam penentuan jadwal Pilgub Lampung. Apalagi, kata Gamawan, kewenangan itu sepenuhnya ada di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Mantan gubernur Sumatera Barat itu menjelaskan, langkah Kemendagri mengirimkan Dirjen Otda Djohermansyah Djohan dan Dirjen Kesbangpol Tanribali Lamo untuk memediasi rapat koordinasi di Lampung itu menyusul kedatangan rombongan DPRD Lampung ke Kemendagri beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan itulah, sambungnya, DPRD Lampung meminta dirinya mengirimkan utusan untuk menengahi konflik antara Pemprov dan KPU Lampung. ”Kita (Kemendagri, Red) diminta datang ke Lampung. Bahkan, ketua Komisi I DPRD Lampung meminta saya mengirimkan Dirjen untuk men-
jadi mediator. Jadi, kami tidak punya niat apa pun,” kata Mendagri ketika menjawab pertanyaan anggota Komisi II DPR Dapil Lampung Yandri Susanto dalam rapat kerja di gedung DPR kemarin. Dalam rapat kerja komisi II dengan Kemendagri dan BNPB, Yandri mempertanyakan kesepakatan rakor koordinasi yang dimediasi dua Dirjen Kemendagri yang menyatakan Pilgub Lampung tidak digelar pada 2013. ”Kesepakatan itu, menurut saya, lucu kalau pilgub tidak boleh pada 2013. Artinya, diundur sesuai permintaan gubernur. Mengapa melalui dua Dirjen tiba-tiba menghasilkan kesepakatan itu? Apakah kesepakatan itu atas perintah Pak Mendagri atau bagaimana?” tanya Yandri kepada Mendagri. Gamawan mengakui kesepakatan di Lampung itu bukanlah suatu keputusan. Dia juga mengingatkan, dalam kesepakatan itu hanya menyatakan Pilgub Lampung tidak diselenggarakan pada 2013 dan tidak juga diputuskan Pilgub pada 2015. ”Ini hanya niat baik Kemendagri untuk mencarikan solusi polemik. Bila dibiarkan, situasinya akan
terus memanas. Ini langkah awal karena nanti akan ada step-step selanjutnya,” tuturnya. Gamawan melanjutkan, solusi polemik Pilgub Lampung ini ada dalam Rancangan Undang-Undang Pilkada hasil revisi UU No. 32/2004. Karena itu, dia berharap RUU Pilkada yang mengakomodasi pelaksanaan pilkada yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada 2014 dapat disahkan secepatnya. ’’Kalau tidak, jalan keluarnya minta fatwa Mahkamah Agung seperti kasus 2010,” ucapnya. Pimpinan rapat Agun Gunanjar Sudarsah langsung menyanggah jawaban Mendagri. Menurutnya, pasal 86 ayat 1 UU No. 32/2004 jo Peraturan KPU sudah jelas dan bisa dijadikan landasan penyelenggaraan Pilgub Lampung. Selain itu, pasal 233 UU No. 32/2004 bersifat mutatis-mutandis dengan pasal 86 tersebut. “Kalau masa jabatan gubernur berakhir Desember 2014, paling lambat November 2014 dilaksanakan pemilihan. Mengacu mutatis-mutandis pasal 233, kalau 2014 ditarik ke 2013, bukannya ke 2015. Kalau dimundurkan, jelas itu melanggar hukum,” paparnya. (dna/kyd/p4/c2/fik)
BANDARLAMPUNG – Pemprov dilakukannya Pilgub 2013, Lampung mulai geram dengan tentunya mereka nggak perlu sikap Komisi Pemilihan Umum tanda tangan,” ujarnya. (KPU) setempat. Bahkan, pemprov Mantan Kadis Pekerjaan Umum menuding KPU Lampung tidak (PU) Lampung Utara ini menduga, konsisten dengan kesimpulan KPU sudah dipengaruhi oleh para hasil rapat di Hotel Sheraton, calon yang sudah ingin menduduki Bandarlampung, bebetampuk kursi BE 1. Serapa waktu lalu. cara lugas, Berlian meSekretaris Provinsi ngimbau seluruh pihak Lampung Ir. Hi. Berlian yang ingin bertarung Tihang, M.M. menyadalam perebutan kursi takan inkonsistensi KPU gubernur agar bersabar. itu perlu dipertanyakan. ”Bersabarlah. Toh, kalau ’’Ya, menepuk air di duhak nggak lari ke mana,” lang terciprat muka tuturnya. Pemprov, lanjutnya, sendiri. Itu kan KPU Putetap konsisten dengan sat sudah tanda tangan. KPU provinsi juga sudah BERLIAN TIHANG hasil rakor di Hotel Shetanda tangan (ketika raton yakni pilgub tak rakor di Hotel Sheraton, Red),” bisa digelar pada 2013. Dengan katanya di kompleks Pemprov demikian, dana pilgub dapat Lampung kemarin. digunakan untuk kepentingan lain Ia menegaskan, jika memang seperti infrastruktur. ’’Pemprov, dua lembaga itu tidak sepakat DPRD, KPU Pusat, Bawaslu Pusat, dengan konklusi pilgub tak dapat dan Kemendagri juga sudah hadir. digelar pada 2013, kedua instansi Sebenarnya tak perlu dipermasalahtersebut tidak harus membubuh- kan lagi. Saya kira nggak pas KPU kan tanda tangannya. Kalau me- tetap berkeinginan pada 2013,” reka tidak setuju dengan tidak sesalnya. (wdi/p4/c2/fik)