13
SENIN, 11 MARET 2013
Pilgub Berpeluang Mundur Bisa Dilaksanakan pada Desember BANDARLAMPUNG – Pemungutan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung bisa mundur hingga Desember 2013 dari jadwal yang ditentukan 2 Oktober 2013. Bahkan, jika terjadi dua putaran,
pemungutan suaranya dapat dijadwal pada Februari 2014. Hal ini akan sangat bergantung dengan isi peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu) maupun UndangUndang Pilkada yang tengah dibahas. ”Bisa diubah, nggak ada masalah. 2 Oktober itu waktu yang ideal menurut KPU karena tidak ada benturan pileg (pemilu legislatif) dan bisa lebih
hemat karena banyak tahapannya yang bersamaan dengan pileg,” kata Komisioner KPU Lampung Firman Seponada kepada wartawan koran ini usai mengisi materi dalam Rapat Koordinasi DPC PDIP se-Lampung di Hotel Emersia, Bandarlampung, Sabtu (9/3). Firman mengatakan, tidak ada larangan menggelar pilgub pada
Pemilu 2014. Mendagri hanya mengimbau agar pilkada tidak digelar pada 2014 karena pertimbangan kerepotan KPU. Jadi, kata dia, pemungutan suara pilgub pada Desember 2013 tidak ada masalah karena tidak dilarang. ”Lihat dahulu perppu-nya. Kalau harus mundur, kami akan pleno lagi untuk mencabut tahapan yang sudah kami susun sebelumnya,”
urainya. KPU Lampung kini tengah menyusun regulasi yang akan digunakan untuk menjalankan tahapan pilgub. Waktu penyusunan ditarget selesai pada akhir Maret 2013. Sedangkan regulasinya akan dijalankan menunggu payung hukum yang jelas atas pelaksanaan pilgub. Baik itu berdasarkan perp-
pu maupun UU Pilkada. Firman juga mengatakan, jika tetap menggelar pilgub pada 2 Oktober 2013, bisa berbarengan dengan Pilkada Lampung Utara pada September 2013. Hal ini berdasarkan UU No. 32/2004 dan perubahannya UU No. 12/2008 tentang Pemda yang mengatur jika terdapat lebih dari satu daerah yang selisih masa jabatan
kepala daerahnya berakhir dalam rentang 60 hari, bisa diselenggarakan pilkada serentak. ”Kalau perppu-nya jelas, Lampura yang akan menyesuaikan. Mereka yang mundur. Karena kan kami tidak bisa mempercepat tahapan, tapi mereka bisa menunggu atau menyesuaikan provinsi,” ungkap Firman. (dna/p4/c2/fik)