METROPOLIS
SELASA, 9 OKTOBER 2012
23
Bukan Sekadar Berita!
Pemprov Optimistis Capai Target DPRD APBD 2013 Rp4 Triliun
FOTO HAYATULLAH
EKSPOSE: Kasatreskrim Polresta Bandarlampung Kompol Musa H.P. Tampubolon membeberkan kronologis penangkapan pelaku curanmor yang berujung kematian Iwan (22), di Mapolresta Bandarlampung kemarin.
Giliran Lampura Keluhkan MPLIK KOTABUMI – Indikasi menghilangnya mobil pusat layanan internet kecamatan (MPLIK) terus menguat. Setelah Tulangbawang dan Lampung Selatan yang mengaku tidak mendapat MPLIK sesuai data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), kini Lampung Utara (Lampura). Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Lampura, kabupaten ini hanya mendapat jatah 3 unit MPLIK. Padahal data yang dirilis Kemenkominfo, Lampura mendapat alokasi 5 MPLIK. Dari jumlah itu pun, hanya satu yang jelas keberadaannya.
’’Dari 3 unit MPLIK, yang jelas hanya 1 yakni B 9425 PCC yang diterima Hi. Sulam, warga Desa Tatakarya, Kecamatan Abungsurakarta. Sedangkan 2 unit yakni B 9459 PCC dan B 9376 PCC yang diterima Toni, Warga Dusun Wonorejo RT 05/RW 06, Kecamatan Sungkai Utara, belum berhasil kita hubungi alias samar,’’ ujar Kabid Kominfo Dishubkominfo Lampura Miki, S.H. kemarin (8/10). Miki menjelaskan, bantuan itu bersumber dari Kemenkominfo. Ia pun mengungkapkan, pernah diundang dalam acara yang digelar Diskominfo Lampung guna membahas keberadaan MPLIK ini.
’’Saya juga heran kenapa data dari provinsi jumlah kendaraan itu 3 unit. Sementara dari pusat jumlahnya 5 unit,’’ ungkapnya. Ia menambahkan, bantuan tiga mobil itu jatuh ke perseorangan, bukan pemerintah terkait. Bahkan ada yang satu kecamatan mendapat 2 unit mobil seperti yang tercantum pada data dua MPLIK, yakni B 9459 PCC dan B 9376 PCC yang diterima Toni Warga Dusun Wonorejo RT 05/RW 06, Kecamatan Sungkai Utara. Miki mengaku, pihaknya tidak mengetahui secara detail proses turunnya bantuan tersebut. Kondisi ini terjadi lantaran Dis-
hubkominfo Lampura baru terbentuk pada 2012 ditambah para penerima bantuan juga tidak pernah berkoordinasi. ’’Bahkan saat pengajuan juga tidak melibatkan pemprov maupun Pemkab Lampura,’’ jelasnya. Terpisah, Hi. Sulam ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya membenarkan bahwa dirinya menerima bantuan MPLIK dari Kemenkominfo. Sulam menambahkan, hingga kini mobil yang dilengkapi dengan lima unit komputer plus satu server itu masih ada di garasi rumahnya. ’’Belum bisa dioperasikan karena sinyalnya lemah,’’ jelas dia. (rnn/c3/fik)
BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung optimistis mencapai target yang ditetapkan DPRD setempat terkait pendapatan daerah sebesar Rp3,5 triliun–Rp4 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni 2013. Optimisme ini berdasar kemungkinan pemasukan dari pelepasan aset pemprov berupa lahan seluas 88 hektare (ha) di Waydadi. Dari sini saja, pemprov mengestimasi mendapat pemasukan hingga Rp400 miliar. Belum lagi ditambah dari pos pemasukan lainnya. ’’Lha, Lampung Selatan yang defisit Rp50 miliaran saja optimistis dan saat ini sudah tercapai, apalagi Provinsi Lampung. Jadi dalam membangun, harus berani berspekulasi,’’ ujar Gubernur Drs. Sjachroedin Z.P., S.H. di DPRD Lampung pada rapat paripurna penyerahan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) kemarin (8/10). Dijelaskan, komposisi belanja tidak langsung dengan belanja langsung pada RAPBDP adalah 51,34 persen berbanding 48,36 persen. Dibandingkan dengan APBD murni, ratio belanja langsung dan tidak langsung mengalami perubahan cukup signifikan. Pada APBD murni, belanja tidak langsung Rp36,82 persen dan belanja langsung 63,81 persen. Perubahan ini terjadi akibat penambahan belanja hibah untuk
Sjachroedin Z.P.
bantuan operasional sekolah tahun 2012. Sementara pada pos pendapatan asli daerah (PAD) Lampung pada RAPBDP terjadi penambahan peningkatan pajak daerah Rp65,2 miliar. Sedangkan dari sektor retribusi daerah bertambah Rp899,084 juta, kemudian dari target lain-lain PAD sah terjadi penambahan sebesar Rp148,75 miliar. Dia menyebutkan, untuk APBDP 2012 ada beberapa pos yang sebelumnya tidak dianggarkan muncul ketika pembahasan seperti pembangunan Institut Teknologi Sumatera (Itera). ’’Tadi kan jelas, kita ini mengejar hal-hal yang belum kita selesaikan, apalagi sekarang kita tidak tahu Itera akan dibangun. Nah ini bagaimana? Jika tidak dipersiapkan sejak saat ini infrastrukturnya,
akan kita anggarkan melalui APBDP 2012. Sebab, tahun depan perkuliahannya sudah dimulai,’’ ungkap orang nomor satu di Lampung ini. Ditambahkan, pemprov juga akan mempersiapkan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan terkait dengan jumlah mahasiswa Itera yang diperkirakan mencapai 80 ribu mahasiswa yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. ’’Ini dimaksudkan bagaimana pendataan KTP, tanda lapornya. Hal ini harus siap semua. Yakni dari aspek pemerintahan, pembangunan, dan administrasi,’’ tegas orang nomor satu di Lampung itu. Untuk itu, Oedin –sapaan akrab gubernur– mengaku, pihaknya berencana membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) guna menampung para mahasiswa Itera nantinya. Dengan adanya rusunawa, pendataan bakal lebih mudah dilaksanakan. Dia menyebutkan, sama halnya Itera, saat ini pembangunan Kota Baru sedang berjalan. Selama ini banyak pihak mempertanyakan pembangunannya. Namun, proyek itu harus dilakukan jika tidak ingin nasib Bandarlampung sama DKI Jakarta yang terlambat menangani masalah kemacetan. Berkaca pada kondisi Jakarta, di mana terjadi penambahan kendaraan yang cukup signifikan tanpa diimbangi dengan ketersediaan fasilitas jalan. ’’Dari pengalaman itu, kita persiapkan infrastrukturnya di Lampung. Terlebih Kota Baru juga nantinya berdekatan dengan Itera,’’ tegasnya. (rnn/c3/fik)