SABTU, 5 JANUARI 2013
LAMPUNG RAYA
25
Lambar-Lampura-Waykanan
Dispenda Gandeng Bank Lampung KOTABUMI – Terobosan dilakukan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lampung Utara dalam rangka mengelola administrasi pajak dan retribusi. Tahun ini, satuan kerja itu menggandeng Bank Lampung Cabang Kotabumi. Bentuk kerja sama yang dilakukan adalah dalam pembayaran pajak yang langsung ke kas daerah. ”Program ini sudah kita susun dari 2012 dan aplikasinya pada tahun ini,” ujar Kadispenda Lampura Fahrizal Ismail kemarin. Dia menjelaskan, pada tahap awal, petugas Bank Lampung
SUDAH JADI: Inilah kantor sekretariat Pemkab Lampung Utara yang proses rehabnya sudah rampung. FOTO DOKUMEN
KANTOR PEMKAB LAMPURA
Pekan Depan Ditempati PARA pegawai di sekretariat Pemkab Lampung Utara dalam waktu dekat dipastikan akan menempati kantor mereka di Jl. Jenderal Sudirman. Sebab, proses rehab kantor itu sudah rampung dan siap untuk kembali ditempati. ”Kalau melihat kondisinya sekarang ini, semua sudah selesai dikerjakan. Hanya menunggu waktu pastinya kapan akan ditempati. Tapi, menurut informasi, pekan depan ditempatinya,” ujar Kasubbag Informasi, Dokumentasi, dan Komunikasi Bagian Humas dan Protokol Lampura Suarter kemarin. Suarter menerangkan, tidak terjadi perubahan signifikan dalam rehab kantor itu. Hanya melakukan perbaikan pada dinding, lantai, dan penambahan aksesori masing-masing ruangan. ”Juga ada ruangan tambahan, yakni ruang media center yang berada di antara ruang Bagian Sosial dan Protokol Wabup,” katanya. Diketahui, tujuh dari delapan bagian dan tiga asisten di Pemkab Lampura sementara hijrah menuju gedung Islamic Centre Kotabumi. Penyebabnya, kantor sekretariat pemkab sedang dalam proses rehab. ”Ya, untuk sementara pindah ke Islamic Centre Kotabumi karena kantor sekretariat sedang dalam perehaban,” ungkap Suarter, Selasa (25/9).(rid/rnn/p1/c2/whk)
HAMA
Musuh Besar Petani SALAH satu musuh terbesar petani di Kabupaten Lampung Utara selain hama wereng adalah tikus sawah. Dampak kerusakan yang disebabkan salah satu organisme pengganggu tanaman (OPT) itu cukup luas dan hampir terjadi setiap musim. Tikus sawah menyerang semua stadium tanaman padi, baik vegetatif maupun generatif, sehingga menyebabkan kerugian ekonomis yang berarti. Petani sering kali mengendalikan serangan tikus sawah dengan geropyokan, pengasapan tiram, dan memasang jebakan listrik. Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Lampura Murdoko mengatakan, pengendalian tikus dengan menggunakan jebakan listrik sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan korban jiwa. Menurutnya, kasus petani tewas disebabkan jebakan itu sering terjadi. ”Cara aman pengendalian tikus dengan model geropyokan. Meski merupakan cara lama, hal itu lebih aman dan bisa menjaga kebersamaan antarpetani. Risiko timbulnya korban jiwa juga bisa ditekan,” ujarnya.(ung/rnn/p1/c2/whk)
PERIKANAN
Budi Daya Ikan Air Tawar HINGGA kini belum satu pun potensi laut di pesisir Lampung Barat dapat dibudidayakan. Sebab, topografi daerah kabupaten itu sangat sulit untuk dilakukan budi daya. Karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lambar akan lebih meningkatkan budi daya ikan air tawar. Kepala DKP Lambar Ir. Natadjudin Amran mengatakan, Kabupaten Lambar memiliki potensi lahan dan kondisi alam yang mendukung untuk budi daya ikan air tawar. Karena itu, masyarakat mulai banyak yang membudidayakan ikan air tawar. ”Selain dengan topografinya yang tidak mendukung, kegiatan budi daya ikan laut juga dipengaruhi pasang-surutnya laut yang tidak menentu sehingga budi daya ikan air laut, rumput laut, dan lainnya susah dilakukan,” jelasnya. DKP setempat beberapa waktu lalu pernah melakukan budi daya yang ditempatkan di Kecamatan Bengkunat. Namun, biaya yang harus dikeluarkan cukup tinggi dan tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. (gyp/p1/c2/whk)
akan menerima dan membukukan setelah kas Dispenda ditutup pada pukul 14.00 WIB pada hari itu. ”Ke depannya diharapkan pembayaran pajak dan retribusi daerah akan bisa dilakukan secara online dan kantor Dispenda hanya sebagai point payment,” jelasnya. Mantan kepala BKD Lampura ini menerangkan, program ini merupakan salah satu bentuk standar operasional prosedur (SOP) Dispenda dengan tujuan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. ”Pelaksanaan SOP ini juga sesuai
standarisasi pekerjaan yang digariskan oleh Bagian Organisasi Pemkab Lampura,” katanya. Lebih jauh Fahrizal memaparkan, untuk penerimaan PAD Lampura mengalami overtarget, di mana dari target sebesar Rp13.673.023.870 yang terealisasi Rp23.519.917.016,97. ”Jadi PAD kita untuk 2012 overtarget dengan capaian 172,02 persen,” terangnya. Dia menambahkan, pada 2013 target PAD mengalami kenaikan Rp3,939 miliar dari target sebelumnya. ”Untuk nilai PAD 2013 ditargetkan Rp17.612.935.483.
Masih, Jalan Dikeluhkan KOTABUMI – Kondisi jalan di Kabupaten Lampung Utara kembali dikeluhkan. Sebelumnya, warga Desa Bandarsakti, Kecamatan Abungsurakarta, mengeluhkan kondisi jalan provinsi di desa mereka yang rusak parah. Kemarin, giliran warga Kecamatan Kotabumi juga mengeluhkan kerusakan jalan lintas Sumatera (jalinsum), terutama di sepanjang Jl. Soekarno–Hatta dan Jl. Alamsyah Ratu Perwira Negara. Pantauan Radar Kotabumi (grup Radar Lampung), jalan yang diketahui milik negara itu berlubang hampir setengah badan jalan. Karena itu, warga meletakkan ban bekas dan bebatuan untuk menutupi lubang tersebut serta memberi tanda agar bisa terlihat oleh pengemudi kendaraan bermotor ketika jalan tersebut digenangi air hujan. Ansori (40), warga Jl. Soekarno–Hatta, mengatakan, kegiatan itu dilakukan warga lantaran takut jika ada pengemudi yang tidak mengetahui jika jalan tersebut berlubang. ”Kami berharap pemerintah segera memperbaiki jalan ini dengan tidak hanya tambal sulam,” ungkapnya. Senada disampaikan Winda, pengendara motor yang sering melintas di jalan itu. Menurut dia, di jalan itu sering terjadi kemacetan karena banyak kendaraan yang harus mengambil jalan kendaraan dari arah berlawanan lantaran menghindari jalan berlubang. ”Ini kan jalinsum, kenapa kondisinya seperti ini? Setiap mau melintasi jalan berlubang itu, kami harus berhenti dahulu untuk bergantian dengan kendaraan lainnya,” katanya. Sementara warga Kecamatan Blambanganumpu, Waykanan, juga mengeluhkan kerusakan Jl. Jenderal Sudirman di kecamatan setempat mulai dari kantor Koramil di Km 1 hingga depan gapura kantor Pemkab Waykanan. Fadilaturahman Fikri, warga Waykanan, mengatakan, pihaknya berharap pemkab setempat segera memperbaiki jalan itu dan memberlakukan larangan melintas bagi seluruh truk perusahaan yang mengangkut sawit dan CPO. ”Pemkab harus melarang semua truk yang mengangkut sawit dan CPO yang jumlahnya mencapai ratusan setiap harinya karena diduga truk-truk itulah yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan ini,” tegasnya. (sah/rid/rnn/p1/c2/whk)
FOTO NURMAN AGUNG/RNN
HATI-HATI!: Ruas Jl. Alamsyah R.P.N., Kotabumi, Lampung Utara, tepatnya di depan kantor Ketahanan Pangan Lampura, dipasang ban lantaran berlubang agar pengemudi kendaraan bermotor berhati-hati saat melintas di jalan itu.
Tunggu Kebijakan Pusat Terkait Peningkatan Jaringan Listrik LIWA – Sejak satu tahun lalu, PLN Rayon Liwa sudah mengajukan penambahan jaringan listrik kepada PLN Cabang Lampung untuk memenuhi kebutuhan listrik di kabupaten setempat. Namun, hingga kemarin usulan itu belum direalisasikan. Kepala PLN Rayon Liwa Hendri Donald Silaen mengatakan, pihaknya sudah mendata kecamatan yang belum teraliri listrik. Data itu sudah diajukan kepada PLN pusat melalui PLN cabang, namun belum ada perkembangannya. ”Kami sifatnya hanya mengajukan. Untuk realisasinya bergantung
pemerintah pusat karena dananya bersumber dari sana,” ujarnya kemarin. Menurut dia, pelayanan PLN yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat dinilainya bukan karena pelayanan yang kurang. Tapi, tegangannya yang lemah. ”Seperti yang saya pernah bilang, solusinya adalah gardu induk Batubrak harus segera dipercepat pembangunannya untuk mengatasi masalah ini. Karena tegangan sudah terlalu lemah,” jelasnya. Dia menjelaskan, lima kecamatan yang diajukan untuk dialiri listrik adalah Suoh, Bandarnegeri Suoh, Bengkunatbelimbing, Lemong, dan Pagardewa. ”Kami terus berupaya agar pelayanan dapat maksimal, namun untuk penambahan jaringan itu di luar kewenangan kami,” ujarnya.
Diketahui, listrik selalu menjadi kendala di Kabupaten Lambar. Bahkan, Bupati Mukhlis Basri pernah mengatakan daerahnya belum merdeka karena belum semua warganya menikmati listrik. Karena itu, ia memprioritaskan penerangan listrik di lima kecamatan yang ada di Lambar. Mukhlis menjelaskan, dari 254 pekon di Lambar, baru sekitar 40 persen yang mendapatkan penerangan bersumber dari PLN. Selebihnya masih dalam keadaan gelap gulita. ”Padahal Lambar seharusnya mengalami surplus energi listrik, mengingat total kebutuhan listrik hanya belasan megawatt, sementara di wilayah itu terdapat lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Way Besay yang mampu menyuplai kebutuhan listrik 2 x 45 MW,” kata dia. (gyp/p1/c2/whk)