BERITA UTAMA
6
Jawa Pos News Network
SIDANG BUSWAY
26 Guru TK JIS Dideportasi
Periksa Dua Saksi
FOTO JPNN
JAKARTA – Sebanyak 26 guru Taman Kanak-Kanak (TK) Jakarta International School (JIS) terancam dideportasi dalam waktu dekat. Mereka akan dipulangkan secara paksa lantaran terindikasi memalsukan izin tinggal di Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin kemarin. Ia mengatakan, pelanggaran mereka ialah berupa ketidaksesuaian antara keterangan pekerjaan di dokumen izin tinggal dengan yang sebenarnya. Di dokumen, mereka tertera sebagai guru SD padahal mengajar TK. Atas ancaman Kemenkumham tersebut, pihak Kemendikbud menyatakan dukungannya. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim menyatakan, masalah ini harus disikapi tegas karena menyangkut harga diri bangsa. ’’Kalau seumpama memang menyalahi imigrasi, Kemendikbud mendukung (untuk dideportasi),’’ ujar Musliar saat ditemui di Jakarta kemarin. Menurutnya, guru asing yang ingin bekerja di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Tak hanya kompeten saja yang menjadi syarat utama, namun juga taat aturan perundang-undangan yang ada. ’’Persoalan keimigrasian harus clear, izin bekerja dari Kemenakertrans, kemudian Kemendikbud, dan juga Kemenlu,’’ jelasnya. Ke-26 guru TKI JIS ini diketahui telah melakukan pelanggaran saat diperiksa oleh pihak imigrasi beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, pihak imigrasi masih terus melakukan penyelidikan karena ada indikasi para pengajar dan staf TK JIS lain juga melakukan pelanggaran, termasuk di dalamnya sang kepala sekolah TK JIS Timoty Carr. Namun isu tersebut langsung ditepis oleh pihak JIS. Juru bicara JIS, Daniarto Wusono memastikan bahwa Carr memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap (KITAS) yang sah dan tidak masuk dalam daftar deportasi. (jpnn/p6/c3/ary)
RAKORNAS: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri Rakornas di Sentul International Convention Center (SICC) kemarin.
13
INI INSTRUKSI SBY
BOGOR – Menjelang pelaksanaan kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus menyuarakan unekunek yang berkaitan dengan sejumlah penyimpangan yang dilakukan pihakpihak tertentu, termasuk pemerintah dan media massa. Kemarin (3/6), dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Sentul International Convention Center (SICC), SBY memberikan 13 instruksi segenap jajaran pemerintah, penyelenggara pemilu, pasangan caprescawapres, serta masyarakat luas untuk menyukseskan penyelenggaraan pilpres yang akan dilaksanakan pada 9 Juli 2014. ”Instruksi dan arahan saya untuk diindahkan serta dijalankan, baik itu oleh jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun jajaran TNI/ Polri,” ujar SBY. Dari 13 instruksi tersebut, presiden RI keenam itu menguraikan unek-unek yang menyangkut posisinya sebagai presiden. Dia mengungkapkan, sering kali dirinya menjadi pihak yang dipersalahkan jika terjadi penyimpangan dalam pemilu. Karena itu, pihaknya meminta agar sosialisasi pemilu terus dilakukan pada masyarakat. ”Saya berharap, meski ketika pileg sudah dilakukan, saya berharap tetap ada sosialisasi tentang siapa yang bertanggung jawab tentang apa. Siapa bertugas apa. Ini agar tidak salah alamat kalau ada aduan. Banyak saudara kita beranggapan pemilu ini semua berada di bawah kendali presiden. Ternyata tidak dan bukan. Berikan penjelasan
gamblang, siapa bertanggung jawab tentang apa,” tegasnya. SBY melanjutkan, tidak jarang dirinya sebagai presiden mendapat tudingan melakukan kecurangan dalam pemilu. Dia menekankan, secara logika, pihaknya tidak mungkin curang. Karena jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah, tidak didominasi satu partai politik saja. ”Kabinet, gubernur, bupati, dan wali kota mewakili banyak partai politik. Bagaimana pemerintah mau curang?” katanya. Namun, orang nomor satu di Indonesia itu sempat menyatakan lega karena pada pileg tahun ini, tuduhan bahwa presiden curang cenderung menurun. Terkait hal itu, SBY pun sempat melontarkan candaan. ”Dalam pileg lalu, tuduhan presiden curang jauh menurun. Alhamdulillah, mungkin karena partainya presiden kalah. Kalau menang, disebut curang, tidak apa-apa. Itulah gunanya demokrasi,” ujar SBY disambut tawa para peserta rakornas. Selain itu, SBY juga menyoroti laporan Mendagri Gamawan Fauzi terkait banyaknya kepala daerah yang bakal mengajukan cuti pada kampanye pilpres nanti. Dia mengatakan, cuti kampanye itu adalah hak yang bersangkutan. Namun, SBY mengingatkan kepada para kepala daerah yang akan cuti untuk tetap mengutamakan tugas kedinasan. Sementara bagi para menteri kabinet yang terlibat dalam tim sukses pasangan caprescawapres, dia memberikan peringatan agak keras. Presiden 64 tahun itu menegaskan, pada sidang kabinet paripurna yang rencananya digelar hari ini, pihaknya
menyampaikan koreksi bagi sejumlah menteri yang dinilai mulai tidak fokus dengan tugas-tugas kedinasannya. ”Saya adakan paripurna untuk memastikan para menteri tidak mengabaikan tugastugasnya. Kami sudah memberikan penilaian, ada sejumlah menteri yang harus saya berikan koreksi. Agar kerja baik dan mengurusi kementerian, bukan yang lain. Kalau tidak mungkin urusi kementerian, saya persilakan untuk mundur,” tegasnya. Sementara bagi media massa, SBY juga memberikan sejumlah catatan berisi sindiran. Catatan-catatan itu secara khusus ditujukan pada kedua stasiun televisi yang telah menunjukkan keberpihakannya kepada pasangan caprescawapres terkait. ”2014 ini, pers kita sudah terbelah. Coba simak, paling mudah simak Metro TV dan TV One. Ada di depan saya (jurnalis kedua stasiun televisi, Red). Beliau tersenyum dan ketawa. Divided (terbelah). Dalam pileg kemarin pun dikapling. Saya tidak akan berhenti bersuara, meski saya tidak lagi menjadi presiden. Ini agar pers kita berimbang, adil, dan konstruktif. Ini aggar tidak lagi tendensius,” tegasnya. Secara khusus, SBY juga meminta semua pihak, utamanya TS masing-masing capres-cawapres, untuk mencegah terjadinya kekerasan dan benturan di antara pendukung. Dia mengingatkan, Pilpres 2014 ini hanya menghadirkan dua pasangan head to head. Sehingga diperkirakan hanya ada satu putaran atau hanya ada babak final. Sementara di media sosial, pendukung kedua pasangan sudah mulai saling ”berperang”. (jpnn/p6/c2/ary)
KPK Korek Mantan Pejabat, Telusuri Peran Eks Menag SDA JAKARTA KPK terus melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pihak-pihak yang dianggap tahu soal pelaksanaan haji 2012-2013. Setelah memeriksa Sekretaris Kementerian Agama Abdul Wadud Kasyful Anwar selama delapan jam, kemarin giliran tiga mantan pejabat yang dimintai keterangan. Ketiga orang itu adalah mantan Direktur Pembinaan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Ahmad Kartono, mantan Kasubdit Akomodasi Ditjen PHU Subhan Cholid, serta mantan Kabag Perencanaan dan Keuangan Ditjen PHU Ariyanto. Meski
RABU, 4 JUNI 2014
semuanya berasal dari Ditjen PHU yang sempat dipimpin Anggito Abimanyu, KPK memeriksa mereka untuk Suryadharma Ali (SDA). ’’Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SDA,’’ ujar Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha. Saat ini, lembaga pimpinan Abraham Samad itu masih fokus pada penyelesaian berkas SDA. Saksi yang diperiksa memang beragam, termasuk dari kompartemen yang dipimpin oleh Anggito Abimanyu. Menurut Jubir KPK Johan Budi S.P., setiap saksi yang dimintai keterangan memiliki porsi tersendiri.
Seperti saat memeriksa Abdul Wadud, pihaknya fokus untuk menggali informasi mengenai SDA. Kalau dalam pemeriksaan tersebut ada informasi baru, penyidik pasti memasukkan informasi itu untuk pengembangan. ’’Sampai hari ini tersangkanya baru satu, yakni SDA. Pemeriksaan untuk melengkapi berkasnya SDA,’’ beber Johan. Soal materi pertanyaan, selaku juru bicara dia mengaku tidak memiliki pengetahuan. Setiap saksi memiliki porsi sendiri karena setiap orang yang dimintai keterangan dianggap KPK pernah mengetahui, men-
dengar, melihat, atau menjadi ahli dalam suatu kasus. Pertanyaan yang diajukan juga sesuai kapasitas atau latar belakang saksi itu. ’’Kalau dia diperiksa sebagai saksi untuk SDA, tentu fokusnya ke kasus SDA,’’ ungkapnya. Meski demikian, Johan tidak menampik kalau saksi bisa saja memberikan informasi selain SDA kepada penyidik saat atau setelah pemeriksaan berlangsung. Bukan tidak mungkin, nama Anggito yang selama ini ramai dibicarakan disampaikan oleh saksi. KPK, sepertinya memang mau menuntaskan peran SDA terlebih dahulu. Saat ditanya
soal laporan hasil analisa (LHA) PPATK yang diberikan kepada KPK, dia menyebut tidak ada punya pejabat lain termasuk Anggito. Dia menegaskan LHA yang diminta kepada PPATK hanya milik tersangka. Seperti diberitakan sebelumnya, KPK sedang menyelesaikan berkas SDA. Dia menjadi tersangka dengan tuduhan telah menyalahi wewenangnya sebagai Menag dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dia diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 KUHP. (jpnn/p6/c3/ary)
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) terus mengusut dugaan tindak korupsi pengadaan bus Transjakarta. Kemarin (3/6), dua orang dipanggil sebagai saksi. Yakni Chen Chong Kyeong selaku Dirut PT Korindo Motors dan Indra Krisna (Dirut PT San Abadi). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony T. Spontana mengatakan, keduanya kemarin diperiksa penyidik Kejagung. Pemeriksaan dimulai pukul 10.00 WIB. Kedua bos tersebut diperiksa secara berbeda oleh jaksa. Chen Chong Kyeong dicecar pertanyaan seputar kronologis keberadaan perusahaan miliknya dalam mengikuti lelang. Selain itu, korps Adhyaksa itu juga memburu jawaban Chen terkait keikutsertaan dalam lelang pengadaan rapid bus tersebut. ’’Perusahaan milik Chen ikut lelang dari 15 paket kegiatan sampai menjadi pemenang pada paket satu berupa articulated bus atau bus tempel,’’ jelas Tony. Berbeda dengan Chen, Tony mengatakan, Indra dimintai keterangan terkait latar belakang keberadaan perusahaan miliknya sebagai salah satu agen pemenang merek (APM) pabrikan bus ANKAI. Diketahui bahwa bus tersebut bisa didatangkan dalam dua bentuk. Yakni dalam bentuk utuh (completely build up/CBU) dan dalam bentuk rakitan atau (completely knock down/CKD). Dalam perkembangannya PT San Abadi melakukan kerja sama operasi (KSO) dengan perusahaan-perusahaan yang melaksanakan tender. (jpnn/p6/c3/ary)
PAJAK BARANG MEWAH
Ponsel Masih Wacana PEMERINTAH masih menggodok rencana pengenaan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk telepon seluler (ponsel). Namun, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, pengenaan PPnBM ponsel baru wacana. Karena itu, dia meminta agar wacana tersebut tidak dibahas lagi karena justru memicu lonjakan impor ponsel karena para importir ingin menumpuk stok sebelum PPnBM diberlakukan. ’’Itu kan cuma wacana, kenapa diangkat-angkat seolah jadi kebijakan?’’ ujarnya di Gedung DPR kemarin (3/6). Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), impor ponsel dan komputer tablet pada April 2014 melonjak 58,9 persen dari USD209 juta menjadi USD332 juta. Lonjakan impor itulah yang menjadi salah satu pemicu defisit neraca perdagangan pada April 2014 yang mencapai USD1,98 miliar. Menurut Guru Besar FE Universitas Indonesia (UI) itu, kebijakan fiskal seperti pengenaan PPnBM maupun pajak lainnya yang masih sebatas wacana mestinya tidak disampaikan ke publik. Sebab, hal itu bisa memicu keresahan di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat. ’’Akibatnya, isunya terus menyebar,’’ katanya. Namun, pernyataan Bambang ini berbeda 180 derajat dengan Menko Perekonomian Chairul Tanjung (CT). Dalam beberapa kesempatan, CT secara terang-terangan menyatakan niatnya mengenakan PPnBM pada ponsel impor. Itu merupakan reaksi atas keputusan Samsung yang lebih memilih membangun pabrik di Vietnam ketimbang Indonesia. (jpnn/p6/c2/ary)
ANGGARAN PU
Belum Ada Titik Temu KEMENTRERIAN Pekerjaan Umum (PU) sampai kini belum sepakat dengan nominal rencana pemotongan anggaran yang diusulkan oleh Kemenkeu yang nilainya mencapai Rp22,75 triliun. Kementerian PU menyatakan pihaknya hanya bisa menyanggupi memotong 50 persen dari total usulan anggaran yang disunat tersebut. Kepastian itu disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Kementerian PU Djoko Mursito kemarin (3/6). Menurut Djoko, kini pihaknya masih menghitung apa saja yang harus dikurangi untuk memenuhi pengurangan anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2014. Amanat ini mengatur tentang penghematan APBN 2014. ’’Masih kami hitunghitung lagi,’’ jelasnya. Ia mengaku, kesulitan dengan angka pemangkasan yang dipatok Kemenkeu. Pasalnya, selain jumlahnya sangat besar, kemungkinan mengakibatkan banyak proyek. Seperti pembangunan jalan, jembatan, dan tanggul yang terbengkelai. Namun, dia berjanji, pengurangan itu tidak sampai menyentuh pembangunan yang strategis. Salah satu solusi untuk memenuhi angka yang fantastis itu dengan cara menginventarisasi sumber dana. Salah satunya pekerjaan yang belum dilelang. Ia menjelaskan, kini ada 13.700 paket pekerjaan yang akan dilelang. Dari jumlah itu, 1.891 paket ditunda tahun ini. Setelah dihitung, ternyata jumlahnya belum cukup karena hanya menghemat Rp4.52 triliun. (jpnn/p6/c3/ary)