14
JUMAT, 1 MARET 2013
KPU Perluas Akses Penyandang Disabilitas BANDARLAMPUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat bertekad meningkatkan akses penyandang cacat atau disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sebab, penyandang disabilitas memiliki hak konstitusional yang sama dalam pemilu. Partisipasi mereka akan memengaruhi tingkat partisipasi pemilih secara nasional. ’’Dalam tahap penyusunan regulasi, penyandang disabilitas sudah kami libatkan untuk memberikan masukan terhadap berbagai rancangan peraturan yang sedang kita susun. Terutama peraturan yang di dalamnya berkaitan dengan hak-hak mereka,’’ terang Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam siaran persnya, Rabu (27/2). Masukan dari para penyandang disabilitas, menurut Ferry, diperlukan agar KPU memahami kebutuhan dan menyiapkan kebijakan dalam meningkatkan akses mereka pada setiap tahapan pemilu. ’’Setiap jenis disabilitas tentu membutuhkan respons yang berbeda. Kami membutuhkan masukan yang komprehensif. Sehingga, partisipasi mereka dapat diakomodasi secara maksimal dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu,’’ ujar Ferry. Dalam pemutakhiran data pemilih, lanjut Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik, panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) harus memberikan perhatian serius terhadap penyandang disabilitas. ’’Jangan sampai mereka tidak terdata. Pantarlih harus menyisir semua pemilih yang ada di wilayah kerjanya. Kalau ada penyandang cacat yang tidak didatangi pantarlih ke rumahnya dapat melapor ke KPU,’’ tegasnya. Daftar pemilih yang akan disusun juga harus memuat jenis disabilitas warga negara yang memiliki hak pilih, selain nama, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, alamat, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga dan status kawin. Hal ini untuk memudahkan penyelenggara menyediakan alat bantu sesuai kebutuhan mereka di setiap
tempat pemungutan suara (TPS). Begitu juga saat panitia pemungutan suara (PPS) mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) harus di tempat yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas. Sehingga mereka dapat memastikan apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Untuk sosialisasi pemilu, KPU juga akan memperhatikan jenis disabilitas pemilih. Misalnya untuk mereka yang tunanetra akan lebih efektif menggunakan radio sebagai media sosialisasi. Sementara bagi penyandang tunarungu (gangguan pendengaran/bicara) akan lebih efektif sosialisasi dilakukan melalui media visual. Untuk pemungutan suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) diminta mendesain TPS yang dapat diakses pemilih sesuai jenis disabilitasnya. Untuk pemilih yang tunanetra misalnya wajib disediakan template Braille. Sementara tunadaksa akan diberikan kemudahan akses ke bilik suara dan memasukkan surat suara ke kotak suara. Pasal 157 ayat 1 menyebutkan pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Kemudian ayat 2 menyebutkan orang lain yang membantu pemilih penyandang disabilitas dalam memberikan suara itu, wajib merahasiakan pilihan pemilih. ’’Kami berharap nantinya tidak ada lagi keluhan dari penyandang disabilitas bahwa akses kursi roda sulit ke TPS, kotak suara terlalu tinggi di TPS kurang. Para petugas di KPPS juga akan dilatih untuk menjadi pendamping yang baik bagi para penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan,’’ ujar Ferry. Saat ini, KPU sedang membahas dan mematangkan kerja sama dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat untuk meningkatkan akses dan standarisasi layanan terhadap penyandang cacat dalam penyelenggaraan pemilu. (dna/p7/c3/adi)
FOTO WAHYU SYAIFULLAH
SOSIALISASIKAN: PDIP memasang bendera di jalan Kota Bandarlampung, salah satunya Jl. Z.A. Pagar Alam, untuk menyosialisasikan nomor urut partai.
PDIP RUMUSKAN Pemenangan Pilkada KOTABUMI – Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Sjachroedin Z.P. dijadwalkan membuka rapat koordinasi (rakor) di Lampung Utara hari ini (1/3). Rakor itu untuk membahas dan merumuskan strategi pemenangan PDIP dalam Pilkada Lampura 2013 dan pemilu legislatif (pileg) serta Pilpres 2014. Menurut Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Lampung Tulus Purnomo, selain ketua DPD, rakor akan dihadiri seluruh pengurus berlambang banteng moncong
putih itu dari tiga kabupaten lainnya. Yakni, DPC PDIP Waykanan, Lampung Barat, dan Lampung Tengah. Di mana, Lampura sebagai tuan rumah. Terkait pembahasan dalam rakor tersebut Tulus menjelaskan banyak agenda yang akan dibahas. Seperti persiapan dalam menyambut Pilkada Lampura dan penjaringan bakal calon legislatif. ’’Saat ini persiapan rakor di Lampura telah matang,’’ ucap Tulus. Sementara Hi. Atmaja, B.Sc.
selaku ketua bidang politik dan pemenangan pemilu DPC PDIP Lampura, mengatakan, tiga bupati dari PDIP yakni Bupati Lampura Zainal Abidin, Bupati Lampung Barat Muchlis Basri, dan Bupati Waykanan Bustami Zainudin akan hadir pada rakor itu. Dia menjelaskan, kegiatan ini akan dihadiri seluruh pengurus DPC PDIP 4 kabupaten beserta pengurus inti PAC dari empat kabupaten yakni ketua, sekretaris, dan bendahara. ’’Jadi diperkirakan sekitar 300 orang
pengurus PAC berkumpul di Lampura,’’ jelasnya. Atmaja mengatakan, untuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan balonbup dan balonwabup Lampura yang akan diusung PDIP dalam Pilkada Lampura, September, berkasnya masih di DPD. ’’Jadi kita masih tunggu jadwal khusus dari DPD untuk membicarakan balonkada yang akan diusung dalam pilkada nanti. Mudah-mudahan akhir Maret 2013, kita telah menerima reko-
mendasi balonbup dan balonwabup dari DPP untuk diusung dalam pilkada,’’ katanya. Diketahui balonbkada yang telah mendaftar di PDIP antara lain dua balonbup yakni Zainal Abidin (ketua DPC PDIP Lampura) serta Rahmat Hartono (kader PDIP). Sedangkan untuk balonwabup yakni Anshori Djausal (akademisi dan budayawan), Diza Noviandi (akademisi), Kadarsyah (birokrat), dan Tulus Martin (ketua Apdesi Lampura). (rid/rnn/p7/c3/adi)
Mukhlis Akui Kerap Sowan ke DPP BANDARLAMPUNG – Prediksi siapa yang akan diusung PDI Perjuangan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013 terus bergulir. Ketua DPC PDIP Lampung Barat Mukhlis Basri disebutsebut mulai merapat ke DPP PDIP agar mendapat restu sebagai calon gubernur (cagub). Berlian TihangRycko Menoza S.Z.P. juga disebut akan berpasangan dari PDIP. Kepada Radar Lampung, Mukhlis menyatakan memang kerap sowan ke jajaran DPP PDIP. Belum lama ini, setidaknya ia bertemu dengan kader PDIP yang juga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Serta fungsionaris DPP PDIP yang menjadi calon gubernur Jawa Barat Rieke Diah Pitaloka. ’’Saya belum ada komunikasi
(terkait pilgub) dengan dpd maupun dpp. Baru silaturahmi, itu memang kerjaan saya, silaturahmi dengan siapa pun,’’ ucap Mukhlis kepada Radar Lampung melalui telepon genggamnya kemarin. Meski demikian, saat ini ia masih dalam sikap menunggu. Pasalnya, hingga saat ini belum ada keputusan secara resmi dari Pemerintah Pusat terkait waktu pelaksanaan Pilgub Lampung. Kalaupun pilgub digelar 2013, kata dia, PDIP masih akan menunggu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai landasan hukum pilgub. Terpisah, Berlian Tihang berharap diberi kemudahan mendapatkan perahu untuk mengusungnya dalam pilgub, termasuk PDIP.
’’Kita manusia ini hanya mampu berusaha. Mudah-mudahan Sang Pencipta memberikan kemudahan,’’ jelas sekretaris Provinsi Lampung ini. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Lampung Sjachroedin Z.P. sempat menanggapi adanya beberapa kader PDIP yang berniat maju dalam pilgub yang mulai kasakkusuk meminta dukungan ke petinggi DPP PDIP seperti Taufik Kiemas dan Megawati Soekarnoputri. Mereka berharap akan mendapatkan restu dan dukungan sebagai cagub. ’’Kan baru merapat. Kalau saya, saya dorong supaya dia rapat betul. Rapat-rapat belum tentu keluar nama dia. Tapi, kalau merapat, boleh saja,’’ kata Ketua DPD PDIP
Lampung Sjachroedin Z.P. kepada wartawan usai memimpin rapat terkait pencalegan di kantor DPD PDIP Lampung, belum lama ini. Menurut dia, saat ini PDIP belum secara resmi mempersiapkan diri untuk pilgub. Hal ini karena masih akan menunggu keputusan waktu pelaksanaan pilgub dari Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, gubernur Lampung ini yakin PDIP tidak akan mempersiapkan cagub dan kemenangan pilgub secara mendadak. ’’(PDIP) Cepat, begitu ada keputusan dari pusat, langsung (menyiapkan diri). Sudahlah, nggak usah takut kalau itu. pdip nggak pernah takut kalau calon,’’ jelasnya. (dna/p7/c3/adi)
Polres Ajak Ciptakan Suasana Kondusif KOTABUMI – Menjelang tiga agenda besar yakni Pilbup dan Pilgub 2013 lalu Pemilu 2014, Polres Lampung Utara mengajak seluruh komponen masyarakat turut serta menciptakan dan menjaga suasana kondusif. ’’Kami berharap elemen masyarakat seperti Pemuda Pancasila (PP) dapat membantu pihak kepolisian dalam menciptakan suasana kondusif di Lampura,’’ ujar Waka Polres Lampura Kompol Muchtarom dalam audiensi dengan MPC PP setempat kemarin (28/2). Muchtarom mengatakan, dalam upaya penciptaan situasi yang kondusif sudah dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah. Di antaranya pelaksanaan rembuk anek, rembuk desa, atau rembuk
pekon. ’’Dalam rembuk ini melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, TNI/Polri di masing-masing tingkatan dan komponen masyarakat termasuk di sini organisasi kepemudaan,’’ katanya. Dia juga mengatakan dengan pertemuan itu diharapkan tercipta human capital. Yakni peran masyarakat dengan modal Sumber Daya manusia yang optimal dan bersinergi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. ’’Kita berupaya untuk menciptakan masyarakat yang samapta yakni berdaya cerdas dan berdaya tangkal terhadap gangguan kamtibmas. Sehingga, dalam berusaha dan bekerja dapat tercipta rasa nyaman dan aman. Karena
masyarakatnya sudah taat hukum,’’ urai dia. Muchtarom menambahkan, polres secara terjadwal akan mengagendakan pertemuan dengan ormas dan OKP lainnya sebagai upaya menciptakan hubungan baik. Sehingga, terwujud suasana Lampura yang kondusif. ’’Dengan begini kita bisa sharing, dan secepatnya kita jadwalkan pertemuan dengan ormas-ormas lainnya,’’ pungkas Muchtarom. Ketua MPC PP Lampura Syahilun H.F. merespons positif pertemuan tersebut. Menurut dia, masalah keamanan merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. ’’Karena itu, kita sebagai ormas kepemudaan akan senantiasa
membantu aparat kepolisian dalam upaya menciptakan situasi kondusif di Lampura,’’ ungkapnya. Terlebih, lanjut dia, Lampura akan menghadapi pesta demokrasi yang akan melibatkan seluruh komponen masyarakat. ’’Kita sama-sama akan menyukseskan pelaksanaan Pilkada Lampura dengan aman, nyaman, dan kondusif. Karena, Lampura ini miliki kita semua. Jadi sewajarnya PP sebagai ormas kepemudaan ikut ambil bagian,’’ pungkasnya. Sekretaris MPC PP Lampura Robby Setiawan menambahkan, pihaknya saat ini sedang menginventarisasi anggota PP di Lampura untuk membantu pemerintah dalam menyukseskan berbagai agenda pemilu yang akan dilaksanakan di Lampura. (rid/rnn/p7/c3/adi)
Lampung Tak Lagi Rekrut Badan Adhoc BANDARLAMPUNG – KPU Pusat tak akan merekrut ulang badan adhoc penyelenggara pemilu di sejumlah provinsi yang menggelar Pilkada 2013. Badan adhoc yang sudah dibentuk untuk kebutuhan pilkada akan di-SKkan menjadi badan adhoc penyelenggara Pemilu 2014 ’’Ada 15 provinsi yang menggelar pilkada tahun ini. Untuk efisiensi waktu dan anggaran, kami tidak akan merekrut ulang badan adhoc di daerah tersebut. Yang sudah ada langsung kita SK-kan saja,’’ ujar Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Sebanyak 15 provinsi yang
menggelar pilkada pada 2013. Yakni, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Selatan (Sulsel), Maluku, Maluku Utara (Malut), dan Papua. Dengan demikian, KPU kabupaten/kota tidak perlu lagi melakukan serangkaian tes untuk merekrut 22.860 petugas PPK, 159.627 petugas PPS dan 2.881.333 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di 15 provinsi tersebut. ’’Selain efisien dari segi waktu
dan anggaran, kami juga mendapat petugas yang sudah berpengalaman,’’ urai Ferry. Meski demikian, menurutnya, KPU tetap harus melakukan evaluasi terhadap semua petugas badan adhoc tersebut. ’’Kalau selama penyelenggaraan pilkada ada bukti kuat mereka melakukan pelanggaran atau kinerjanya kurang bagus, perlu kita evaluasi dan kita cari penggantinya yang lebih baik,’’ ucap dia. Mantan Ketua KPU Jawa Barat ini menjelaskan banyak manfaat jika KPU tetap menggunakan petugas badan adhoc lama untuk
penyelenggaraan Pemilu 2014. Para petugas tersebut sudah memiliki pengalaman sehingga tidak diperlukan lagi bimbingan teknis yang mendalam terkait dengan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara. Tim kerja juga akan lebih solid karena sudah pernah bekerja sama mengelola kegiatan pemilu. ’’Mereka juga dapat memberikan masukan dan sumbang saran kepada KPU terkait hal-hal yang menurut mereka menjadi kelemahan dalam penyelenggaraan pilkada sehingga tidak terulang lagi pada pemilihan umum tahun 2014,’’ ungkapnya. (dna/p7/c3/adi)