METROPOLIS
SABTU, 12 MEI 2012
23
Bukan Sekadar Berita!
Kunker Dewan Sedot Ratusan Juta Rupiah BANDARLAMPUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung memulai agenda kunjungan kerja (kunker) pertama di tahun 2012. Tercatat sudah ada tiga komisi yang pergi ke luar daerah. Yakni komisi II, III, dan IV. Ketiga komisi itu memulai kunker terhitung sejak 8 hingga 13 Mei mendatang. Dalam kurun enam hari, 45 anggota DPRD Lampung akan berada di sejumlah kota di luar provinsi ini. Untuk komisi I dan V dalam waktu tak lama lagi juga berangkat ke luar daerah menyusul komisi yang lain. Kunker dewan tersebut diperkirakan menyedot dana hingga ratusan juta rupiah. Sekretaris DPRD Lampung Sudarno Eddi menjelaskan, patokan untuk ongkos keberangkatan para anggota dewan adalah Surat Edaran (SE) Gubernur No.
FOTO IST
PROGRAM PEDULI: Pengurus Ikatan Istri Pemimpin (IIP) BUMN Provinsi Lampung menyerahkan bantuan kepada Yayasan Panti Asuhan Sholawatul Falah di Jl. Martadinata, Desa Sukajaya, Padangcermin, Pesawaran, kemarin.
Pemprov Yakin Segera Rampung Raperda Percepatan Pembangunan Kota Baru BANDARLAMPUNG - Kendati masih harus memenuhi sejumlah persyaratan yang dipatok DPRD Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis raperda tentang percepatan pembangunan kota baru segera rampung. Sekprov Lampung Berlian Tihang menegaskan, persyaratan seperti masterplan sudah dipegang pemprov. Hanya, kata dia, untuk mengetahui secara pasti ukuran masterplan ataupun peta bidang kota baru diperlukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
’’Dari Biro Aset dan Perlengkapan Setprov Lampung sudah ada masterplannya. Hanya untuk lebih valid kami minta ke BPN agar tak menyalahi hasil ukur,” kata mantan Kadis Bina Marga Lampung Utara itu usai salat Jumat di Pemprov Lampung kemarin (11/5). Menurut Berlian, tak menutup kemungkinan ada perbedaan hasil ukur BPN dengan pemprov. Dia pun menyatakan secepatnya pemprov memenuhi persyaratan agar raperda kota baru bisa dirampungkan. Terkait adanya sewa lahan di kota baru, Berlian menyatakan itu adalah langkah antisipasi pemprov agar lahan tak diduduki.
Dengan menyewa, berarti ada pengakuan atas hak kepemilikan pemprov. ’’Tetapi kalau tanpa sewa, ada kemungkina untuk kembali diduduki,” jelasnya. Berlian melanjutkan, yang berhak meyewa lahan tersebut adalah petani penggarap yang dahulu menggarap di lahan tersebut. Lahan itu, menurutnya, tertutup bagi para pengusaha atau orang yang bukan penggarap. ’’Dengan cara sewa, mudahmudahan masyarakat bisa menikmati lahan itu sehingga punya hasil bagi warga sekitar,” tuturnya. Seperti diketahui, nasib payung hukum kota baru saat ini masih belum jelas. Padahal, payung
hukum itu diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan megaproyek kota baru. Panitia khusus perda kota baru menyatakan, ada sejumlah persyaratan mutlak yang sampai saat ini belum dipenuhi oleh pihak eksekutif. Ini seperti dikatakan Ketua Pansus Farouk Danial. Menurutnya, pihak esekutif masih belum bisa memberikan peta bidang dan masterplan kota baru. Persoalan kian rumit ketika pansus menyatakan ada sejumlah perambah yang saat ini telah masuk ke lahan kota baru. Para perambah itu, jelas Farouk, bukan para petani yang dahulu menggarap lahan tersebut. (wdi/c1/wan)
AGENDA KUNKER DEWAN Komisi II III IV
Provinsi Tujuan Sumut dan Sumsel Riau dan Sulawesi Utara Bali dan Sumatera Utara
910/1010/09/2010. SE itu mengatur alokasi anggaran perjalanan dinas bagi para anggota DPRD Lampung. ’’Ya tergantung dari SE itu. Patokannya belum berubah,” kata Sudarno kemarin (11/5). Menurutnya, seluruh anggota komisi ikut berangkat menuju daerah tujuan masing-masing. Jika dihitung berdasarkan alokasi itu, maka untuk tiga komisi tersebut dana yang diperlukan mencapai Rp43.875.000 per hari. Dengan asumsi alokasi itu sudah mencakup penginapan, uang transportasi, uang saku, dan uang representasi. Nah jika kunker
dilakukan selama enam hari, maka dana yang dibutuhkan menyentuh angka Rp263.250.000 per hari. ’’Hasil dari kunker ini nantinya dilaporkan kepada ketua DPRD Lampung, lalu dibahas bersama,” terangnya. Menurut Darno –sapan akrabnya, kunker ke sejumlah daerah itu diperlukan untuk mengetahui dan mencari pebandingan. Sehingga, menurutnya, anggota DPRD Lampung memiliki referensi dalam menyusun peraturan legislasi. ’’Saat ini DPRD Lampung juga tengah membahas sejumlah raperda dan memerlukan masukan,” ucapnya. Sebelumnya, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menyatakan, dewan sudah menyusun agenda kunker perdana di tahun 2012. Kunker tersebut akan dilakukan ke sejumlah kota dan secara bertahap. (wdi/c1/wan)