METROPOLIS
22 Kejahatan
Kecam Penyerangan AJI Palu
Sambungan dari Halaman 21
Jenis kejahatan selanjutnya adalah trans nasional yang meliputi penyalahgunaan narkoba dan terorisme. Untuk narkoba, Polda Lampung menangani 505 perkara. Meski tidak ada kasus terorisme yang ditangani, ada pelaku yang berasal dari Lampung. Seperti Heru Rianto asal Lampung Timur yang terkait kasus terorisme di Aceh. Kemudian Heri Kuswanto, warga Tanjungkarang Barat dan Hendri Susanto asal Tanjungsenang, yang terkait kasus perampokan Bank CIMB Medan. Lalu Wahono alias Bawor yang diduga terlibat kasus perampokan di Medan dan Anton Sujarwo yang diduga terlibat kasus sama. Kemudian kejahatan terhadap kekayaan negara yang meliputi tidak pidana korupsi, illegal logging, dan illegal fishing. Selanjutnya kejahatan berimplikasi kontijensi (SARA dan unjuk rasa). ’’Dari keempat jenis kejahatan itu, tahun 2010 banyak terjadi kejahatan konvensional. Yakni sebanyak 4.292 perkara,” beber Kapolda. Selain itu, dalam kurun waktu satu tahun, jajaran Polda Lampung menggelar 14 operasi. Meliputi Operasi Mantap Praja, Operasi Simpatik 1 Krakatau, Operasi Ketupat Krakatau, Operasi Simpatik 2 Krakatau, Operasi Citra Polantas Krakatau, Operasi Narkoba Krakatau, Operasi Pekat Krakatau, Operasi Pekat 1 Dan 2 Krakatau, Oeprasi Sikat 1 Dan 2, Operasi Patuh Krakatau, Operasi Antik Krakatu, dan Operasi Waspada Krakatau. ’’Terakhir Operasi Lilin Krakatau yang masih berjalan sampai 2 Januari 2011,” ungkap Sulistyo. Dilanjutkan, pihaknya juga memprediksi beberapa hal terkait perkembangan keamanan dan ketertiban pada 2011. Di antaranya kegiatan pilkada di tiga daerah otonomi baru (DOB). Yaitu Kabupaten Tulangbawang Barat, Mesuji, dan Pringsewu. Selain itu masalah distribusi BBM bersubsidi dan nonsubsidi bisa memicu keresahan masyarakat. ’’Kejahatan-kejahatan lainnya seperti kejahatan konvensional, trans nasional, kejahatan terhadap negara, dan kejahatan berimplikasi kontijensi akan ditekan perkembangannya. Kemungkinan masih terjadi tahun depan,” sebut dia. Untuk mengantisipasi hal ini, jajaran Polda Lampung melakukan optimalisasi sumber daya internal dan eksternal yang ada untuk melakukan deteksi dini menyentuh akar permasalahan. ’’Kami melakukan penegakan hukum dengan tegas dan humanis berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan,” terangnya. Ia juga sangat berharap masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemeliharaan kamtibmas. ’’Peran masyarakat sangat pent-
Masih
JUMAT, 31 DESEMBER 2010
Bukan Sekadar Berita!
ing untuk menciptakan situasi yang kondusif di wilayah masingmasing,” pungkasnya. Di bagian lain, ratusan penegak hukum di Lampung dari institusi pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan pengacara bertekad menjalankan penegakan hukum yang lebih baik pada 2011. Ini terungkap pada diskusi hukum dengan tajuk Refleksi Akhir Tahun Potret Penegakan Hukum Lampung 2010 yang digelar Pussbik dan Peradi Bandarlampung di Hotel Marcopolo kemarin (30/12). Dalam diskusi itu masih dibahas nasib keberlangsungan budaya hukum, mentalitas aparat, banyaknya perkara yang menggantung, peran pengacara pada kerangka pilar penegak hukum, serta adanya wacana di pengadilan tentang terbentuknya hakim komisioner untuk memilahmilah perkara yang layak untuk disidangkan dan yang tidak. Humas Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang Sahlan Efendi mengatakan, penerapan hukum di Indonesai masih jauh tertinggal. Sebab, aturan-aturan hukum yang diberlakukan terbilang sudah tua. Yakni sejak 1946 dan hingga saat ini masih berlaku. Selain itu dalam penegakan hukum hendaknya memperhatikan apa yang disebut criminal justice system. ’’Di sini semua penegak hukum menyamakan persepsi tentang penyelenggaraan hukum. Jika ini terjadi, maka di tahun mendatang penegakan hukum akan jauh lebih baik,” terang Sahlan. Sementara, Asisten Intelijen Kejati Lampung, Arif, S.H mengatakan, poin penting untuk penegakan hukum adalah adanya koordinasi yang baik antarpenegak hukum. ”Tak hanya itu, para penegak hukum harus mempunyai integritas dan moral yang baik untuk mengayomi masyarakat, dan tidak menjadi penegak hukum yang nakal,” ucap Arif. Sementara itu, Ketua KPU Lampung, Edwin Hannibal menganggap bahwa Lampung telah menunjukkan perilaku hukum yang baik. Ini terbukti pada tujuh pilkada yang dilakukan di provinsi ini, enam di antaranya melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. ”Dari banyaknya pihak yang menggugat hasil Pilkada itu menunjukkan bahwa di Lampung sudah banyak yang memperhatikan penegakan hukum. Selain itu, Lampung relatif lebih aman karena tidak terjadi kerusuhan seperti yang terjadi di berbagai daerah,” beber Edwin. Sedangkan Abi Hasan selaku Ketua Peradi Lampung mengucapkan bahwa semua pihak hendaknya melakukan terobosan hukum. Kemudian komunikasi intensif untuk menyelaraskan kesamaan pandangan antar penegak hukum. (yna/c1/ais)
Sambungan dari Halaman 21
Selanjutnya dugaan penyimpangan dana RIS-PNPM Mandiri tahun 2009 oleh Cipta Karya Lamteng dan penyimpangan dalam realisasi dana bantuan bagi aktivitas sosial masyarakat senilai Rp10,298 miliar oleh Biro Keuangan Pemprov Lampung berdasarkan rekomendasi/usulan
anggota DPRD Lampung pada APBD 2008 dan 2009. Kasus lain adalah dugaan penyimpangan dana insentif pegawai dari APBD Lampung 2010. ’’Penanganan kasus ini dinilai cukup berhasil. Sebagai penegak hukum, kami selalu berbuat maksimal,” kata Serry. (jar/c1/ais)
FO TO WAHYU
PAPARAN AKHIR TAHUN: Kapolda Lampung Brigjen Pol. Sulistyo Ishak saat menjelaskan tren kejahatan 2010 pada paparan akhir tahun kemarin.
Tolak Alih Fungsi Taman Hutan Kota BANDARLAMPUNG – Elemen masyarakat peduli taman hutan kota menolak alih fungsi lahan tersebut. Mereka menolak pemanfaatan atas tanah yang dimiliki oleh PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) karena bertentangan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Bandarlampung. Sejumlah lembaga yang masuk dalam elemen ini kemarin (30/12) menyatakan sikapnya di Tugu Adipura. Mereka terdiri Walhi Lampung, LBH Bandarlampung, Watala, Mitra Bentala, Komunitas Putih, SHI, Kawan Utama, dan Tunas Utama. ’’Kami juga meminta pejabat berwenang untuk membatalkan sertifikat HGB (hak guna bangunan) PT HKKB,” kata Direktur Eksekutif Walhi Lampung Hendrawan kepada Radar Lampung usai demonstrasi kemarin. Menurut dia, taman hutan kota yang terletak di Wayhalim merupakan ruang terbuka hijau (RTH) yang selama ini dimanfaatkan sebagian besar masyarakat. Di antaranya untuk kegiatan olahraga, seni, budaya, penghijauan, dan rekreasi. ’’Tidak hanya sebagai ruang publik, keberadaannya pun menjadi paru-paru
kota,” ujarnya. Namun, lanjut dia, saat ini ruang publik tersebut dimanfaatkan oleh PT HKKB untuk menjalankan bisnisnya dengan membangun rumah toko (ruko) dan hotel. Terlebih, mereka hanya bermodalkan surat izin yang dikeluarkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung. Surat tersebut bernomor 04/HGB/ BPN.18/2010 tentang pemberian HGB atas nama PT HKKB. Di samping itu, HGB yang dimilikinya tidak sesuai tata ruang wilayah Bandarlampung dan Perda 04/2004 tentang RTRW Bandarlampung 2010-2015. Kemudian berdasarkan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang pasal 61 bahwa dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang dimanfaatkan. Lalu mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang. Pada pasal 63 ayat 1, setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana penjara paling lama lima
tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Walhi Kelola Sampah Pesisir Pada bagian lain, Wali Kota Herman H.N. dan Sekretaris Kota Badri Tamam kemarin melakukan pertemuan dengan Walhi. Ini menyusul permintaan pemkot agar Walhi memberikan konsep pengelolaan sampah di sepanjang 27 km wilayah pesisir kota. Hendrawan mengatakan, Walhi kemarin memaparkan konsep pengelolaan sampah pesisir. Yakni dengan mengubah sistem mulai membersihkan sampah, memberdayakan masyarakat, hingga intervensi kebijakan wali kota. ’’Harus terpadu, tidak bisa sendirisendiri. Jika sampah dibersihkan, namun kesadaran masyarakat tidak diubah, sampah akan tetap ada,” ujarnya. Hendrawan mengatakan, Walhi menawarkan program ini selama satu tahun. Namun untuk caturwulan pertama, Walhi akan membersihkan sampah di sepanjang kawasan pesisir. ’’Pak Wali sepakat karena dia yang meminta konsep ini,” pungkasnya. (dna/c1/ais)
Ayo Herman pun berharap satuan kerja yang membidangi permasalahan ini dapat bekerja sesuai keinginannya. Di bidang infrastruktur, Herman telah mengeluarkan kebijakan spontan dengan menutup lubang-lubang jalan protokol hingga lingkungan. Serta perbaikan drainase. Pada 2011, dua kegiatan ini menjadi fokus utama di Dinas Pekerjaan Umum. Kondisi penyebaran sampah juga menjadi perhatiannya. Perebutan Piala Adipura tidak menjadi skala prioritas, namun tetap berorientasi pada pembangunan lingkungan dan masyarakat yang sehat dengan gerakan Jumat Ber-
BANDARLAMPUNG - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung mengecam penyerangan sekelompok orang terhadap sekretariat AJI Palu, Sulawesi. Selain melakukan perusakan terhadap barang-barang, sekelompok orang tersebut juga melakukan pemukulan terhadap beberapa anggota AJI. ’’Kami mengecam tindakan yang tidak manusiawi itu,” kata Ketua AJI Bandarlampung Wakos Reza Gautama dalam siaran persnya kepada Radar Lampung Kamis (30/12). Penyerangan oleh orang tak bertanggung jawab tersebut terjadi kemarin pagi sekitar pukul 09.30 WIB. Diduga, aksi anarkis dipicu karena sekelompok penyerang tidak terima atas pemberitaan yang disiarkan AJI Palu melalui media online-nya. Wakos meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus penyerangan sekelompok orang terhadap sekretariat AJI Palu yang terjadi kemarin pagi. ’’Polisi harus segera mengungkap kasus itu. Karena bukan saja barang-barang yang rusak akibat penyerangan. Tetapi juga telah melukai beberapa anggota AJI yang berprofesi sebagai wartawan,” katanya. Menurut Wakos, tindakan anarkis tersebut telah mencederai proses demokrasi dan keterbukaan informasi di Indonesia. Tindakan anarkis sekelompok orang terhadap sekretariat AJI Palu dinalai mengancam kebebasan pers di Indonesia. Aksi tersebut menunjukkan bahwa ancaman bisa berasal dari elemen masyarakat. ’’Sekarang ini, ancaman kebebasan pers tidak saja bisa berasal dari pemerintah. Tetapi juga dari masyarakat kita sendiri,” ujarnya. Wakos menjelaskan, pada masa orde baru, ancaman kebebasan pers justru didominasi oleh pemerintah melalui tindakan pembredelan perusahaan media. Fenomena yang terjadi di sekret AJI Palu justru menunjukkan adanya pihak masyarakat yang justru memberi ancaman. Ia mengimbau pada masyarakat terutama pihak-pihak yang berkeberatan dengan adanya pemberitaan media massa untuk menggunakan hak jawab dan tidak mengedepankan tindakan anarkis. “Dalam UU pers juga jelas disebutkan bahwa keberatan dalam hal pemberitaan harus disampaikan melalui mekanisme hak jawab,” katanya. Menurut Wakos, tindakan anarkis justru tidak menyelesaikan masalah dan menimbulkan masalah baru terhadap pihak-pihak yang nerasa dirugikan oleh suatu berita. “Pelaku pengrusakan dan tindakan anarkis juga harus diselesaikan dengan cara hukum. Karena tidak dibenarkan dalam undang undang,” imbuhnya. (dna/c1/ais)
Sambungan dari Halaman 21 sih yang ia gulirkan sejak dilantik. Peningkatan pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan juga merupakan faktor yang sangat penting untuk direalisasikan. Ini mengingat sektor pendidikan harus memenuhi ketentuan undang-undang bahwa biaya pendidikan harus memenuhi standar 20 persen dari APBN dan APBD. ’’Selama ini sudah dimulai konsep pengobatan gratis untuk rakyat miskin. Pemkot juga sudah bekerjasama dengan 12 RS untuk meggratiskan pasien di kelas tiga,” kata Herman. Sedangkan untuk kebijakan di bidang pendidikan, Herman akan meningkatkan akses pendidikan
dengan memberikan SPP gratis kepada siswa SD, SMP, SMA/SMK yang tidak mampu. Juga membagikan peralatan sekolah secara gratis mulai dari seragam, sepatu, hingga buku. Di bagian lain, Di bagian lain, Ketua Pusat Studi Kota dan Daerah Universitas Bandarlampung IB Ilham Malik mengatakan, setidaknya ada sembilan permasalahan kota yang harus ditangani. Ini pun harus dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Bandarlampung Masalah tersebut yaitu angkutan kota, perparkiran, pedagang kaki lima, drainase dan layanan
air bersih. Kemudian program water fornt city (WFC), pedestrian pusat kota dan zona street cafe, sampah kota serta taman kota “Program pembangunan kota ini perlu dilakukan lima tahun ke depan untuk mencapai visi kota,” ujar Ilham beberapa waktu lalu. Pada diskusi arah pembangunan Kota Bandarlampung beberapa waktu lalu, anggota tim konsultan RPJMD Bandarlampung Arizka Warganegara mengungkapkan, diperlukan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam penataan kota. Pembangunan tidak dapat digantungkan oleh pemerintah,
namun semua pihak memiliki domain untuk kebijakan publik. “Apalagi APBD terbatas, jadi seberapa kuat pemerintah bisa menopang pembangunan untuk mewujudkan Bandarlampung sebagai pusat jasa dan perdagangan,” kata dia. Dijelaskan bahwa sektor swasta di Bandarlampung masih mengalami kendala karena banyaknnya peraturan yang justru mempersulit investasi. Untuk itu, pemerintah dan swasta harus berada dalam posisi yang sama, karena keduanya memiliki sumber yang kuat. ’’Pemkot harus mengubah frame itu,” ujarnya. (dna/c1/ais)