12
JELANG PILKADA 2010
KAMIS, 27 MEI 2010
Komisioner Diperiksa 1 Juni BANDARLAMPUNG – Seluruh komisioner KPU Bandarlampung akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan (DK) KPU Lampung pada Selasa (1/6). Pemeriksaan terkait kelebihan pencetakan 116.583 lembar surat suara juga dilakukan kepada semua pihak. Antara lain, pejabat penyusun anggaran (PPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK). Sekretaris DK KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan bahwa kemarin surat keputusan (SK) DK KPU Lampung telah dibuat. DK diketuai Ch. Gultom dengan Sekretaris Nanang Trenggono dan anggota Edwin Hanibal. ’’Mulai 1
Juni 2010, kami mulai pemeriksaan,” ujar Nanang di kantornya kemarin. Pekan ini, DK akan mengumpulkan dan mempelajari semua dokumen yang menyebabkan terjadinya kelebihan pencetakan surat suara. Setelah itu, lanjutnya, DK akan memanggil seluruh pihak yang terkait dengan permasalahan ini, termasuk CV Tawakal selaku perusahaan yang mencetak surat suara. ’’Termasuk dengan semua pihak yang mau membantu menyelesaikan permasalahan ini. Setelah pemeriksaan, kami akan merekomendasikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan komisioner,”
kata Nanang. Dijelaskan, pembentukan DK sendiri dilakukan karena sudah ada unsur kesalahan yang dilakukan KPU Bandarlampung. Antara lain, pelanggaran UU No. 32/2004 tentang Pemda karena telah mencetak surat suara melebihi daftar pemilih tetap (DPT) plus 2,5 persen sebagai cadangan. Terpisah, Inspektur Kota Bandarlampung Meifina B.F. yang ditemui Radar Lampung dalam acara pencanangan Gemma Tapis Berseri 2010 kemarin enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut. Saat ditanyakan kapan satuan kerjanya memeriksa KPU Bandarlampung,
sembari berlalu ia menjawab, ’’Untuk memeriksa, tunggu dahulu. Belum ada perintah untuk melakukannya.” Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Bandarlampung Barlian Mansyur mengatakan, komisinya telah membuat surat rekomendasi. Namun, hingga kini surat tersebut belum ditandatangani oleh pimpinan DPRD. ’’Sudah kami buat, tapi belum diteken pimpinan karena masih di luar kota. Meski tidak ada rekomendasi, inspektorat harus berani dan sigap seperti KPU Lampung yang telah membuat DK,” pungkas Barlian. (eka/dna/een)
FPG Bahas Pemenangan Khado
FOTO DESTRIANI
PARTISIPASI AKTIF PADA PILKADA: Para aktivis Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) saat berkunjung ke Graha Pena Lampung kemarin.
JPrP Tawarkan Enam Hal kepada Calon BANDARLAMPUNG – Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Bandarlampung akan ikut andil dalam proses pilkada. JPrP akan menawarkan enam hal kepada masingmasing pasangan calon wali kotawakil wali kota Bandarlampung. Bagi calon yang menyanggupi keenam hal ini, JPrP akan mendukung pasangan calon tersebut Pertama, mengadakan sertifikat hak tanah di sepanjang pesisir yang telah ditempati warga dan menyelesaikan sengketa tanah lainnya dengan mediasi serta pengadaan sertifikat hak yang terjangkau warga miskin. Kedua, merenovasi rumah dan kampung di sepanjang pesisir. Ketiga, mewujudkan Bandar-
lampung tanpa penggusuran dengan konsep dan cara-cara alternatif. Keempat, pendidikan gratis 12 tahun dan pelayanan kesehatan gratis. Kelima, melindungi lapangan kerja warga miskin, nelayan, PKL, buruh harian, anak jalanan, pemulung, pembecak dan lainnya, serta memberi lapangan kerja yang luas warga pesisir. Keenam, menata kota yang berwawasan lingkungan secara partisipatif. ’’Masing-masing pasangan calon kami tawarkan ini. Bagi pasangan calon yang berani meneken kontrak atas tawaran kami ini, pasangan tersebut yang akan kami dukung dalam pilkada nanti,” kata Ketua Umum JPrP Nurhayati saat berkunjung ke Graha Pena Lampung kemarin.
Para relawan JPrP kini sedang melobi masing-masing pasangan calon mengenai hal tersebut. Bila ada pasangan calon yang siap meneken kontrak politik atas tawaran tersebut, JPrP akan mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon itu pada Minggu (6/6) di Lapangan Baruna, Panjang. Sebaliknya, jika dari enam pasangan calon tak berani meneken kontrak politik atas hal-hal yang ditawarkan JPrP, para anggota JPrP tak akan menggunakan hak suaranya alias golput (golongan putih) pada Pilkada 30 Juni 2010. ’’Jadi pada Minggu (6/6), kami akan mendeklarasikan mendukung pasangan calon atau deklarasi untuk golput,” bebernya.(dab/een)
BANDARLAMPUNG – Lima anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) yang terancam pencabutan kartu tanda anggota (KTA) mengusulkan rapat pemenangan Kherlani-Heru Sambodo (Khado) di internal fraksi. Kelimanya adalah Khairul Bakti, Benny H.N. Mansyur, Romi Husin, Dolly Sandra, dan Suwondo. Khairul mengatakan bahwa rapat pemenangan ini diperlukan untuk memberdayakan anggota fraksi dalam pemenangan pilkada. Ini juga sesuai dengan arahan Sekjen DPP PG Idrus Marham dan sejumlah wakil ketua DPP PG. ’’Kami sudah mengusulkan rapat fraksi kepada ketua dan sekretaris fraksi, tapi belum ada respons,” ujar Khairul kepada Radar Lampung di ruang kerjanya. Dikatakan, rapat yang membahas agenda pemenangan ini karena berlarut-larutnya konflik pasca Musda DPD II PG Bandarlampung. Padahal lima anggota fraksi memiliki potensi dan modal suara yang besar ketika Pileg 2009 untuk memenangkan Khado dalam pilkada. Wakil ketua DPRD Bandarlampung ini mengatakan, lima anggota FPG siap mematangkan strategi untuk menyumbangkan suara signifikan bagi Khado. Menurutnya, ini juga merupakan arahan dari DPP PG. ’’Kami tidak perlu hadir pada acara seremoni. Yang penting, bagaimana memenangkan Khado dengan menyusun strategi secara matang,” pungkasnya.Terpisah, Ketua DPD II PG Bandarlampung Heru Sambodo mengatakan bahwa anggota FPG tidak perlu menggelar rapat khusus fraksi di kantor dewan membahas pemenangan Khado. Idealnya, anggota fraksi memang harus berkoordinasi setiap hari, baik dalam tugas sebagai anggota dewan maupun secara kepartaian. ’’Kalau memang anggota fraksi mau rapat pemenangan Khado, datang saja ke kantor PG. Fraksi tidak perlu merasa eksklusif dengan kader yang lain. Justru seharusnya ikut menjemput bola,” ujar Heru melalui telepon genggamnya. Dilanjutkan, anggota fraksi juga seharusnya proaktif menanyakan agenda pemenangan Khado. Lagi pula, kata Heru, kini rapat di kantor DPD II juga terus intensif dilakukan hingga malam hari.Dia menambahkan, fraksi juga tidak mungkin menggelar rapat karena kesibukan masing-masing anggota. Menurut Heru, rapat yang dilakukan di fraksi juga tidak etis dilakukan untuk membahas pilkada. (dna/een)