BERITA UTAMA
12
JUMAT, 24 DESEMBER 2010
Jawa Pos News Netwook
Tuntut Ichlasul Amal Minta Maaf
FOTO ARUN/JPNN
EVALUASI: BP Migas menggelar presentasi hasil evaluasi kerja 2010 yang disampaikan oleh Ketua BP Migas R Priyono kemarin.
SLEMAN – Massa pendukung penetapan Sultan sebagai gubernur dalam RUUK Jogja kembali berunjuk rasa. Setelah mendatangi rumah Wapres Boediono di Sawitsari, Condongcatur, Depok, Sleman, mereka kemarin giliran menggeruduk kediaman mantan rektor UGM Prof. Ichlasul Amal. Puluhan orang berpakaian adat Jawa mendatangi rumah Ichlasul yang terhitung masih tetangga Boediono di Pandeansari I/5, Condongcatur, Depok, Sleman. Ichlasul sendiri tidak ada di rumah. Para pengunjuk rasa hanya ditemui perwakilan dari Universitas Gadjah Mada (UGM). M. Ariesman, juru bicara kelompok yang menamakan diri Kawulo Ngayogyokarto, itu mengaku sakit hati mendengar pernyataan Ichlasul di media massa beberapa waktu lalu yang menyebut aksi dukungan
terhadap keistimewaan Jogja dan penetapan gubernur DIJ seperti cara lama yang dilakukan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965. Sikap rakyat Jogja itu dinilai sebagai suatu pemaksaan. Pernyataan kontroversial oleh guru besar Fisipol UGM itulah yang memicu massa menggerudug rumah Ichlasul. ’’Perjuangan rakyat Jogja sudah santun ternodai dengan ucapan seorang guru besar yang juga pernah hidup di Jogjakarta,” ujar Ariesman usai membacakan surat simbol kekecewaan kepada politikus senior itu. Ariesman menuntut Ichlasul meminta maaf kepada masyarakat Jogja melalui media massa. ’’Itu jelas menyakitkan sekali. PKI kan bersikap anarkis dan merusak serta ingin mendirikan negara sendiri. Sementara dukungan terhadap keistimewaan kan masih
dalam bingkai NKRI,” katanya. Dia menyatakan aksi massa mendukung penetapan sebagai hak yang ada sejarahnya serta diatur undang-undang. “Jadi tidak ngawur. Pak Amal kok pikirannya seperti itu. Jangan-jangan yang omong itu juga PKI,” sesalnya. Ariesman mengancam jika tuntutan permintaan maaf tak diindahkan, akan kembali mengerahkan massa dengan lebih besar ke rumah Ichlasul. Aksi tersebut untuk mencari tahu maksud dan tujuan guru besar UGM itu mengeluarkan pernyataan yang justru menyakitkan warga Jogja. Jika tuntutan itu tetap tidak dipenuhi, Ariesman akan mendesak agar Ichlasul Amal angkat kaki dari Jogja. Heri Margono, perwakilan dari UGM, mengatakan, tak tahu keberadaan Ichlasul. Ketika itu, Heri dititipi surat dari Kawulo Ngayogyokarto untuk disampai-
kan kepada Ichlasul Amal. Sementara itu, kunjungan Sri Sultan H.B. X ke sejumlah kelompok pembudi daya ikan (Pokdakan) di Kulonprogo disambut pendukung keistimewaan dengan penetapan. Puluhan bendera keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dipasang sepanjang rute jalan yang ditempuh. Selain itu, juga dipasang sejumlah spanduk berisi dukungan warga kepada penetapan Sultan HB dan Paku Alam menjadi Gubernur DIJ sebagai dwitunggal. Terkait pertemuannya dengan presiden, Sultan enggan memberikan komentarnya. Dirinya hanya membenarkan adanya pertemuan dan pembicaraan. Hanya untuk materinya tak bisa disampaikan karena masih menunggu masa reses DPR. ’’Iya betul bertemu, tapi jangan tanya materinya. Karena DPR masih reses, jadi tidak ingin mendahului,” kata Sultan. (jpnn/c2/adi)
Banding Perwira Lampung Ditolak Terlibat Kasus Gayus Tambunan JAKARTA – Kompol M. Arafat Enanie dan Alif Kuncoro, dua terdakwa kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan, masih harus mendekam di penjara. Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak banding yang diajukan keduanya atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. ’’Sudah keluar putusan bandingnya untuk Arafat dan Alif Kuncoro,’’ tutur Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jaksel M. Yusuf kemarin (23/12). Kejari Jaksel bahkan sudah menerima putusan PT DKI Jakarta itu. Yusuf menjelaskan, PT menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Arafat dengan hukuman lima tahun penjara. Selain itu, juga menjatuhkan denda sebesar Rp150 juta subsider empat bulan kurungan. ’’Kalau untuk Arafat, hukumannya ditambah dua bulan,’’ kata mantan Kajari Klaten, Jateng, itu. Dengan putusan itu, hukuman bagi Alif menjadi satu tahun delapan bulan penjara. Sebelumnya, PN Jaksel menjatuhkan vonis satu
tahun enam bulan penjara bagi Alif. Selain itu, juga membayar denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan. Menanggapi putusan itu, kuasa hukum Arafat, Firmansyah Zaidan, menegaskan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Alasannya, majelis hakim PT tidak mempertimbangkan memori banding yang diajukannya. ’’Hakim dalam pertimbangannya hanya mengambil alih (putusan PN Jaksel) tanpa menyebutkan alasan-alasannya,’’ terang Firmansyah. Dia mencontohkan, hakim tidak memeriksa mobil Toyota Fortuner yang diduga dibeli dari uang hasil suap. Padahal, pihaknya memiliki bukti bahwa mobil itu dimiliki perwira asal Lampung tersebut sebelum suap diberikan. Dengan kondisi itu, lanjut dia, pihaknya akan mengajukan kasasi dengan alasan hakim telah salah dalam menerapkan hukum. Kasasi akan diajukan sebelum batas akhir 4 Januari 2011. ’’Belum diputuskan yang mengajukan kasasi Arafat atau penasihat hukum. Yang pasti, pihak Arafat akan mengajukan kasasi,’’ tegas Firmansyah. (jpnn/c2/niz)
Mahfud Sasaran Mafia Perkara JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. menyatakan, mafia perkara tidak hanya mengintervensi penegak hukum dengan duit. Mereka juga berupaya memengaruhi dengan tekanan politik. Salah satunya melalui putusan uji materi UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan terkait legalitas Jaksa Agung Hendarman Supandji. ’’Mereka ingin barter perkara. Jika MK menyatakan jabatan Hendarman legal, kasus korupsi hakim MK tidak akan diusut,’’ kata Mahfud di gedung MK kemarin (23/12). Bahkan, imbuh dia, barter kasus itu bernada ancaman. Jika tidak dituruti, kasus korupsi di MK akan dibongkar. Mahfud enggan mengatakan siapa pihak yang mengancam dirinya. Namun, oknum itu menegaskan jika MK menyatakan jabatan Hendarman ilegal, konsekuensinya akan sangat luas dan
buruk untuk Indonesia. Karena itu, orang tersebut meminta MK mengesahkan jabatan Hendarman sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melantik Jaksa Agung anyar. Ancaman itu, rupanya, tak membuat Mahfud keder. Buktinya, permohonan uji materi yang diajukan mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra itu malah mengabulkan sebagian tuntutan Yusril. Yakni menyatakan bahwa jabatan Hendarman sebagai Jaksa Agung ilegal sejak putusan diucapkan. Mahfud malah menantang oknum mafia perkara itu untuk menunjukkan bukti korupsi hakim konstitusi. Yakni adalah kuitansi pembayaran untuk hakim Akil Mochtar pada 2003 terkait UU Pemekaran Daerah di Kalimantan Barat. Ketika itu, Akil masih sebagai pimpinan Komisi III (Bidang Hukum) DPR. (jpnn/c2/niz)
Marzuki Akui Komunikasi DPR Buruk
FOTO IRAWAN/JPNN
RICUH: Ratusan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, yang melakukan aksi demo ketika Wakil Presiden Boediono memberikan kuliah umum di kampus UIN, akhirnya ricuh dengan aparat kepolisian. Delapan mahasiswa dilarikan ke rumah sakit akibat bentrok dengan aparat kepolisian. Nampak suasana ricuh mahasiswa dengan aparat kepolisian kemarin.
Anggaran, Ancaman Serius Pilkada DOB BANDARLAMPUNG – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tiga daerah otonomi baru (DOB) terancam gagal berlangsung secara serentak pada Agustus 2011. Kondisi ini lantaran lemahnya keuangan dan kemampuan perangkat daerah. Perlu komitmen kuat agar hajat demokrasi ini berlangsung sukses, baik dari KPU maupun pemerintah. Ketua KPU Lampung Edwin Hanibal menegaskan, ancaman itu bukan isapan jempol saja jika pemerintah daerah tidak responsif atas kondisi yang ada. ’’Kami minta dari sekarang, pemkab tiga DOB sudah dapat memikirkan agenda itu, khususnya dalam sesi pendanaan. Jangan sampai terjadi seperti Lampung Tengah dan daerah-daerah lain,” beber
Hanibal kemarin. KPU menyarankan, KPU Pringsewu, Mesuji, termasuk Tulangbawang Barat, belajar banyak buruknya kondisi yang terjadi pada pelaksanaan pilkada di beberapa daerah. ’’Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan studi banding ke daerahdaerah yang mengalami kondisi itu. Dengan ke depan tidak ada masalah, baik dalam sisi kesiapan anggaran, logistik, maupun distribusinya,” tukasnya. Masih menyoroti soal anggaran pelaksanaan pilkada, KPU di daerah jangan cepat percaya dengan adanya janji-janji kesiapan anggaran dari pemkab. Perlu bentuk konkret agar KPU tidak disalahkan jika terjadi hambatan yang menyebabkan pelaksanaan
pilkada buruk. ’’Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan MoU (memorandum of understanding) atau kesepakatan di atas kertas bermaterai. Baik dari nilai anggaran maupun pencairannya,” saran Hanibal. Disinggung tentang total anggaran ataupun perhitungan kebutuhan untuk pelaksanaan di masingmasing DOB, Hanibal mengatakan kewenangan penetapan itu berada di tangan pemkab. KPU DOB hanya menyusun dan menguraikan secara detail poin-poin kebutuhan. ’’Sampai sekarang, KPU belum menerima berapa kebutuhan di masing-masing daerah. Tapi, memang kami sudah menerima kisaran angka hasil analisis sementara,” katanya. Untuk Mesuji, kebutuhan
mencapai Rp13,5 miliar. Jumlah itu digunakan untuk dua putaran sekaligus. Sementara untuk Pringsewu Rp12 miliar, sementara untuk Tuba Barat berkisar Rp12, 5 miliar. ’’Kisaran nilai perkiraan itu belum termasuk anggaran untuk perangkat pelaksana, baik PPK maupun PPS,” ungkap Hanibal. Dijelaskan Edwin, kucuran anggaran pilkada itu dialokasikan dalam APBD provinsi sebesar Rp3 miliar, kabupaten induk Rp2 miliar, dan sisanya diserahkan kepada masing-masing DOB yang menyelenggarakan pilkada. Dikatakan dia, penyelenggaraan pilkada serentak di tiga DOB itu diproyeksikan akan dilaksanakan sekitar Juli-Agustus 2011. Namun, KPU provinsi akan menunggu aspirasi dari komisioner KPU di tiga DOB itu. (ful/c2/adi)
JAKARTA – Berbagai kritikan atas kinerja DPR RI menimpa lembaga legislatif itu sepanjang 2010. Pimpinan DPR mengakui, rendahnya kinerja DPR disebabkan pola komunikasi yang buruk. Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, berbagai rencana dan program kerja DPR selama 2010 tidak tersampaikan dalam momen yang tepat dan proporsi yang sebenarnya. ’’Akibatnya, hanya menjadi barang busuk, selesai,” kata Marzuki di gedung DPR kemarin. Padahal, sebenarnya banyak program kerja DPR yang bermanfaat untuk rakyat. Beberapa di antaranya adalah program rumah aspirasi dan dana aspirasi. ’’Konsepnya bagus, benar-benar bagus. Namun, komunikasinya yang kurang,” jelasnya. Sebagai contoh, keberadaan rumah aspirasi untuk menampung suara rakyat langsung dari daerah. Selama ini, setiap anggota dewan tidak mampu membawa secara langsung aspirasi rakyat kepada pemerintah. Hal ini menurut Marzuki, disebabkan tidak adanya forum untuk menyampaikan aspirasi itu. ’’Saat ini kan perjuangan sendiri-sendiri, ke konstituennya, bukan ke rakyat,” kata dia. Dengan adanya rumah aspirasi, suara rakyat yang masuk bukan merupakan konstituen partai tertentu. Masing-masing elemen rakyat diharapkan bisa memberikan suaranya melalui rumah aspirasi itu, tanpa batasan warna partai. ’’Ada pembahasan lintas fraksi di sana,” sebutnya. Demikian halnya dengan dana aspirasi. Menurut Marzuki, fungsi dana aspirasi adalah memperjuangkan pembangunan untuk rakyat melalui pemerintah. Dana aspirasi adalah forum bagi DPR untuk menyampaikan berbagai keluhan rakyat, atas sektor riil. ’’Belum-belum DPR dibilang makan duit rakyat,” ujarnya menerangkan. (jpnn/c2/adi)