LAMPUNG RAYA
28
RABU, 21 APRIL 2010
Tuba-Tuba Barat-Mesuji
KEMATIAN
Diduga Minum Putas
Biaya Pembuatan KTP Membengkak
POLSEK Tulangbawang Udik (TbU), Kabupaten Tulangbawang Barat, terus melakukan penyelidikan terkait misteri kematian Sunarti (25), istri muda Riduan (29), warga RK VI Kampung Gunungkatun Tanjungan, Kecamatan TbU, Senin (19/4) lalu. Hal ini dikatakan Kapolsek TbU AKP Iswan Syahri kemarin (20/4). Menurutnya, hasil penyelidikan sementara, korban meninggal karena bunuh diri dengan meminum putas. Hal ini sesuai hasil keterangan suami korban yang menyatakan sebelum meninggal, istrinya sempat mengatakan kalau ia minum putas. ’’Misteri kematian korban ini belum bisa terjawab karena kami masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala (RSUDM),” ujarnya. Meski demikian, lanjut Iswan, pihaknya terus melakukan penyelidikan terkait kematian korban. Apakah karena dibunuh, bunuh diri, atau penyakit. ’’Mungkin satu atau dua pekan ke depan hasil visum dapat kita ketahui. Dengan demikian, kita dapat mengetahui pasti penyebab kematian korban,” singkatnya. Diketahui sebelumnya, Sunarti (25) tewas di rumah Riduan sekitar pukul 13.00 WIB Senin (19/4). Kematian Sunarti juga disaksikan istri pertama Riduan, yakni Erna (27). (gus/een)
SENGKETA LAHAN FOTO YUSUF A.S.
Tim 9 Belum Bergerak PENYELESAIAN sengketa lahan antara Kampung Ekamulya dan Tanjungmenang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, dipastikan berlarut-larut. Pasalnya, Tim 9 yang dibentuk Pemkab Mesuji hingga kini belum melakukan rapat pembahasan persoalan sengketa kedua kampung tersebut. Anehnya lagi, Ketua Tim 9 Drs. M. Khottob bahkan tidak mengetahui sengketa lahan kedua kampung tersebut yang telah terjadi sejak tahun 2006 lalu. Tim 9 tidak pernah melakukan rapat pembahasan sengketa lahan yang dihadapi Kampung Ekamulya dan Tanjungmenang tersebut. ’’Untuk saat ini, Tim 9 belum pernah melakukan rapat apa pun untuk membahas sengketa lahan di dua kampung tersebut. Karena bila Tim 9 akan rapat, tentunya memberi tahu saya. Kami belum membahas sengketa lahan tersebut dalam rapat,” jelas M. Khottob yang juga Sekkab Mesuji ini kemarin. Ada pun yang dilakukan belum lama ini bukanlah rapat Tim 9. Sebab sebagai ketua tim, M. Khottob tak pernah diberi tahu. ’’Mungkin rapat pembahasan sengketa lahan dua kampung sebelumnya, bukan Tim 9. Tetapi, rapat tersebut hanya melibatkan kepala bagian tapem, camat, dan aparat kampung. Sebab untuk saat ini, Tim 9 belum pernah menggelar rapat apa pun,” pungkasnya. (san/een)
PEMBANGUNAN
Peletakan Batu Pertama Molor PELETAKAN batu pertama pembangunan kantor Pemkab Mesuji molor. Penjabat Bupati Drs. Ruswandi Hasan, M.M. sebelumnya menjadwalkan peletakan batu pertama dilakukan awal April. Sementara hingga kemarin belum dilakukan dengan alasan menunggu agenda gubernur Lampung kosong. ’’Kita belum tahu pasti kapan peletakan batu pertam pembangunan kantor Pemkab Mesuji dilakukan. Karena masih menunggu waktu luang Pak Gubernur. Sebab saat ini jadwal Pak Gubernur masih padat,” jelas Sekretaris Kabupaten Mesuji Drs. M. Khottob kemarin. Selain peletakan batu pertama kantor pemkab, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. juga diharapkan meresmikan beberapa fasilitas di Mesuji. Yakni kantor Polsek Rawajitu Utara, Gedung Lapangan Tenis, dan lainnya. ’’Kami berharap masyarakat dapat bersabar karena kita masih menunggu keputusan gubernur kapan beliau bisa menjadwalkan waktu untuk peletakan batu pertama tersebut,” tukasnya. Diberitakan sebelumnya, warga Mesuji kecewa atas tidak jelasnya waktu peletakan batu pertama pembangunan kantor Pemkab Mesuji. Padahal, warga telah menghibahkan lahan seluas 46 hektare untuk pembangunan kantor kabupaten pecahan Tulangbawang tersebut. (san/een)
LANTIK PEJABAT: Pj. Bupati Tulangbawang Barat Bachtiar Basri saat melantik 13 pejabat eselon II di lingkungan pemkab setempat kemarin.
Tuba Barat Butuh Pejabat
PANARAGANJAYA - Kabupaten Tulangbawang Barat memang membutuhkan pejabat yang cukup golongannya. Karena saat ini banyak pegawai negeri sipil di Tuba Barat yang telah lama mengabdi, namun belum cukup golongan.
Selain itu, pejabat yang dilantik kemarin merupakan sumber daya manusia yang pantas dan layak menduduki jabatan tersebut. Demikian disampaikan penjabat Bupati Tuba Barat Bachtiar Basri, S.H., M.H. setelah melantik 13 pejabat di lingkungan pemkab setempat kemarin. Menurut Bachtiar, sejumlah nama yang masuk ke Tuba Barat kemarin bukan merupakan pejabat yang sengaja diimpor dari daerah lainnya. Namun, semata-mata untuk mengisi kekosongan pejabat yang menduduki jabatan tersebut. Untuk menduduki jabatan itu dibutuhkan pejabat yang telah masuk golongan IV-b, sementara yang ada di Tuba Barat saat ini banyak yang belum cukup. Bachtiar tidak ingin ada pihak yang salah tafsir tentang pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Tuba Barat. Karenanya, mantan Sekkab Lampung Utara ini
meminta agar semua pihak terus memberikan ide cerdas dan cemerlang guna membangun daerah otonomi baru (DOB) hasil pemekaran Tulangbawang tersebut. ’’Saya yakin dan percaya dengan sumber daya manusia yang ada saat ini, Tuba Barat mampu bersaing dengan daerah lainnya. Sebagai daerah baru, kita harus banyak belajar agar semuanya dapat berjalan sesuai yang diharapkan,” katanya. Mutasi di pemerintahan, kata Bachtiar, merupakan hal biasa dan demi kelancaran pembangunan daerah. Ia berharap pejabat yang dilantik dalam jabatan dan tugas baru ini dapat bekerja secara sungguh-sungguh dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. ’’Masukan dan saran sangat kita butuhkan. Karenanya jangan sekali-kali enggan menerima masukan jika memang itu merupakan hal yang baik demi kemajuan daerah,” tuturnya. (fei/een)
Ketakutan, Kakam Setorkan Dana Raskin MESUJI – Inspektorat Kabupaten Mesuji bergerak cepat menindaklanjuti adanya pungutan liar (pungli) penebusan beras untuk keluarga miskin (raskin) senilai Rp400 per kilogram (kg) setiap rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) di Kampung Sinarlaga, Kecamatan Tanjungraya. Satuan kerja ini berencana memanggil Kepala Kampung (Kakam) Sinarlaga (bukan Wirajaya, Red) Samirun yang diduga telah melakukan pungli dari harga tebus yang telah ditetapkan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebesar Rp1.600 per kg kepada RTS-PM. ’’Temuan ini sedang kami pelajari. Rencananya, kami akan memanggil Kakam Sinarlaga untuk menjelaskan permasalahan tersebut,” kata Inspektur Pembantu Wilayah III Kodri mewakili Inspektur Kabupaten Mesuji Andrean Syarif kepada wartawan kemarin. Terpisah, anggota Satuan Kerja Raskin Gudang Menggala Yohansah mengaku bahwa Kakam Sinarlaga Samirun belum pernah menyetorkan dana pene-
busan raskin untuk alokasi 134 RTS-PM selama tiga bulan terakhir. ’’Uang tebus raskin Kampung Sinarlaga baru disetorkan sore ini (kemarin, Red),” ujarnya kepada Radar Lampung kemarin. Sebelumnya, lanjut Yohansah, pihaknya sudah menghubungi Kakam setempat untuk menebus raskin alokasi Januari hingga Maret 2010. ’’Penebusan raskin ini sudah sempat kami pertanyakan. Namun, dia (Kakam) mengaku telah menyetorkannya melalui rekening bank,” ungkapnya. Setoran raskin yang dibayarkan Samirun itu untuk alokasi 2.010 kg selama tiga bulan. Jumlah dana yang disetorkan kemarin sore mencapai Rp9.648.000. ’’Dananya dikalikan saja, Mas. Alokasi 2.010 kg dikali harga tebus Rp1.600 per kg dan dikali selama tiga bulan,” jelas Yohansah. Karena sudah menerima setoran itu, tambah Yohansah, pihaknya berencana menyalurkan raskin untuk warga Sinarlaga pada hari ini. ’’Mungkin besok (hari ini), raskin sudah bisa didistribusikan ke warga. Seharusnya, penyalurannya setiap
bulan,” tandasnya. Seperti diketahui, warga Kampung Sinarlaga mengeluhkan penyaluran raskin yang belum didistribusikan sejak Januari hingga akhir Maret 2010. Padahal, warga yang berjumlah 134 RTS-PM sudah menebus raskin sebesar Rp2.000 per kg atau lebih mahal Rp400 dari harga yang ditetapkan Bulog sebesar Rp1.600 per kg. Sebelumnya, Kakam Sinarlaga Samirun malah berkelit terkait pungli raskin hingga melebihi biaya yang sudah ditetapkan Bulog. ’’Biaya Rp2.000/kg tersebut sudah termasuk ongkos kirim ke tempat tinggal warga. Dana ini malah masih kurang. Sehingga saya harus nombok untuk menutupi tingginya biaya pengiriman raskin,” elaknya kepada harian ini. Samirun menyatakan bahwa raskin milik 134 RTS-PM akan disalurkan pada 25 April 2010. Ia beralasan, lambannya pendistribusian raskin karena biaya operasional untuk pengiriman masih kurang. ’’Penyalurannya sekaligus tiga bulan. Sehingga, lebih hemat biaya kirim dari gudang Bulog ke rumah warga,” kelitnya. (gan/een)
MESUJI – Biaya pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) di Mesuji terus melonjak. Bahkan, warga harus mengeluarkan kocek sebesar Rp130 ribu untuk mengurus identitas diri tersebut. Temuan ini terungkap ketika salah seorang warga Simpangpematang, Kecamatan Simpangpematang, hendak membuat KTP di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disdukcapilnakertrans) Mesuji, Senin (19/ 4) lalu. Warga yang tidak ingin identitasnya dikorankan tersebut menyatakan telah dimintai uang Rp130 ribu untuk mengurus pembuatan KTP Mesuji. Ia mengaku sudah menyetorkan dana itu kepada oknum Disdukcapilnakertrans. ’’Awalnya, saya sempat terkejut. Karena dananya cukup besar. Padahal, biaya pembuatan KTP Rp15 ribu. Biaya ini sudah saya tanyakan kepada staf Disdukcapilnakertrans Mesuji. Tetapi dia bilang dananya untuk dibagikan kepada Pj. bupati, Sekkab, dan Kadis,” bebernya kepada harian ini kemarin. Sayangnya, Kepala Disdukcapilnakertrans Mesuji M.A. Yulianto belum berhasil dihubungi wartawan koran ini. Yulianto sampai kemarin sore tidak ada di kantornya. Bahkan, ponselnya tidak aktif. Terpisah, Sekkab Mesuji M.
Khottob membantah pihaknya telah menerima insentif dari biaya pembuatan KTP dan KK. Ia sangat mengharamkan menerima dana pembuatan KTP dan KK dari warganya. ’’Tidak benar itu. Sejak duduk sebagai Sekkab, saya haram meminta insentif ke staf. Apalagi, dana pembuatan KTP dan KK,” tegasnya. Khottob mengaku terkejut telah dibawa-bawa oknum staf Disdukcapilnakertrans Mesuji sebagai penerima insentif KTP dan KK. ’’Ini akan kami tindak lanjuti. Sebab, perbuatan itu tidak benar. Dalam waktu dekat, masalah ini akan kami bahas dengan satuan kerja terkait,” janji mantan kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Pesawaran ini. Seperti diketahui, Disdukcapilnakertrans Mesuji bersikukuh tidak akan menurunkan biaya pembuatan KTP dan KK demi mencapai target penerimaan asli daerah (PAD). Besarnya biaya membuat KTP di Mesuji Rp15.000, sedangkan KK Rp17.500. Satker ini tega memeras warga untuk membayar upah tenaga kerja sukarela (TKS)-nya. ’’Kami tidak memiliki alokasi dana operasional pembuatan KTP dan KK dalam APBD tahun 20092010. Untuk itu, kami menetapkan biaya sebesar itu. Hasilnya, dari November 2009 hingga April 2010, kami sudah mengumpulkan PAD Rp23 juta dari target Rp50 juta,” kelit Yulianto belum lama ini. (gan/een)
FOTO SEGAN PETRUS S.
SEDOT ANGGARAN: Inilah kendaraan dinas yang dibeli Pemkab Mesuji tahun anggaran 2010. Pembelian randis sebanyak 41 unit ini dinilai telah menghambur-hamburkan keuangan daerah otonomi baru tersebut.
Harapkan Warga Tuba Barat Isi KPU PANARAGANJAYA - Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat menyerahkan kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) ke semua pihak. Pemkab tidak akan mengintervensi kapan pelaksanaan pilkada digelar dan siapa saja yang akan maju sebagai calon di daerah otonomi baru tersebut. Penjabat Bupati Tuba Barat Hi. Bachtiar Basri, S.H., M.H. pun menginginkan pelaksanaan pilkada dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuba Barat yang dibentuk pasca pelantikan DPRD setempat. Dalam pembentukan KPU tersebut, Bachtiar berharap yang duduk dalam komisioner adalah putra Tuba Barat yang mempunyai komitmen tinggi serta berwawasan luas ke depan. Karena pesta demokrasi di suatu daerah merupakan pesta rakyat yang
tidak boleh dicederai siapa pun. ’’Karenanya dibutuhkan sumber daya manusia yang memang benar-benar andal,” terangnya kemarin. Terkait siapa saja yang akan maju dalam Pilkada Tuba Barat, Bachtiar menginginkan putra daerah Tuba dan Tuba Barat. Sebab, menurutnya, SDM dari dua kabupaten ini cukup baik dan mampu membangun daerah yang baru lahir tersebut. Disinggung tentang bagaimana pengajuan sekretaris KPU Tuba Barat, Bachtiar mengatakan, pihaknya tidak ingin berpolemik. Karena, menurutnya, pengajuan nama-nama itu merupakan proses demokrasi yang harus dihargai. ’’Kami tidak ingin berpolemik. Itu namanya proses demokrasi. Kita ingin semua berjalan lancar dan daerah menjadi maju,” tutup Bachtiar kemarin. (fei/een)