12
SABTU, 17 JULI 2010
Tiga Kasus Pilkada Dilimpahkan BANDARLAMPUNG - Tiga perkara dugaan pelanggaran pidana Pilkada Bandarlampung akhirnya dilimpahkan Sentra Penegakan Hu-
kum Terpadu (Gakkumdu) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung. Ini dilakukan setelah tiga dugaan pelanggaran tersebut dinya-
takan lengkap dan memenuhi syarat. Sementara dari 13 laporan pelanggaran lainnya yang masuk, hanya sembilan yang dinyatakan dapat
ditindaklanjuti. Ada empat laporan tidak dapat dibahas di Sentra Gakkumdu karena tak memenuhi unsur laporan, sebab tidak disertakannya pihak terlapor. Tiga dugaan pelanggaran pidana pilkada yang telah dilimpahkan ke kejari itu adalah dugaan money politics yang dilakukan oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kuripan, Telukbetung Barat, dengan membagikan amplop berisikan uang Rp10 ribu–Rp20 ribu menjelang pelaksanaan pencoblosan pilkada. Kemudian laporan berkaitan dugaan money politics pasangan nomor 4 Eddy Sutrisno-Hantoni Hasan (Esha) di Kecamatan Sukarame, yang melakukan pembagian sembako saat melakukan kampanye. Terakhir dugaan black campaign yang dilakukan kader PKS Tio de-
ngan menyebarkan kontrak politik palsu yang berisikan perjanjian dengan pihak gereja untuk mencemarkan nama baik pasangan nomor tiga Kherlani-Heru Sambodo (Khado). ’’Tiga laporan tersebut hari Jumat (16/7) telah sampaikan ke Kejari untuk ditindaklanjuti dalam sidang gelar perkara,” terang anggota Panwas Pilkada Bandarlampung Ahmad Hidayat kemarin. Ketua Panwas Pilkada Dadang Priyatna menambahkan, empat laporan yang masuk setelah pelaksanaan penghitungan suara sudah dikaji. Hasilnya, tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilu. Empat laporan itu, pertama, laporan pengaduan dugaan money politics pasangan nomor dua Herman H.N.-Tobroni Harun (Mantab) dengan memberikan uang Rp2,5 juta
untuk keperluan pembelian perlengkapan Musala At Taubah di Kelurahan Srengsem. ’’Hasil rapat koordinasi Gakkumdu, ditemukan bukan merupakan tindak pidana pemilu. Sebab, penyerahan dana dilakukan pada September 2009 lalu dan belum masuk tahapan pemilu,” ujarnya. Kedua, laporan pengaduan dugaan money politics pasangan Mantab senilai Rp4,5 juta kepada kerukunan kematian dan paguyuban kuda lumping. Laporan ini tak bisa ditindaklanjuti karena batas waktu pelaporan yang telah lewat dari peristiwa. Penyerahan uang tanggal 3 Juni dan baru dilaporkan 8 Juli. Sesuai peratuan, laporan dugaan pelanggaran pilkada maksimal tujuh hari setelah terjadinya peristiwa. Kemudian yang ketiga, laporan pengaduan tidak adanya form C1-
KWK di dalam kotak suara di lima tempat pemungutan suara (TPS) Tanjungkarang Pusat, sebagaimana laporan pasangan Khado. Perbuatan KPPS tersebut tidak memenuhi unsur pasal 118 ayat 3 UU Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan yang keempat, laporan pengaduan pembagian kain sarung via pos yang berisikan program kerja pasangan Mantab, tidak dapat menguatkan penyidikan karena identitas pengirim paket tidak diketahui. Hasil putusan itu dibahas bersama Sentra Gakkumdu pada Selasa (13/7) di ruang Kasatreskrim Poltabes Bandarlampung oleh penyidik tindak pidana pemilu Andrian Indra Nurinta, jaksa penuntut umum (JPU) Hartono, serta dari Panwas Dadang Priyatna, Ahmad Hidayah, dan Riyuzen P. Tuala. (ful/een)
Inilah Alasan Tim Monitoring Cabut Laporan BANDARLAMPUNG - Panwas Pilkada Bandarlampung kemarin memanggil Tim Monitoring
Pilwako. Pemanggilan ini terkait pencabutan laporan dugaan gratifikasi lima komisioner KPU me-
nerima pinjaman kendaraan Grand Max Luxio dari salah satu calon wali kota Bandarlampung. Tim Monitoring Pilwako yang diketuai Sam Rifai beserta dua anggotanya Imam Setiawan dan Sunawardi kemarin memenuhi panggilan panwas tersebut. Mereka datang pukul 16.15 WIB dan diterima Ketua Panwas Dadang Priyatna dan anggotanya Ahmad Hidayat. Dadang Priyatna mengatakan, alasan pencabutan laporan dugaan gratifikasi itu agar hal tersebut tidak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu sehingga situasi di Bandarlampung menjadi tak kondusif. ’’Alasannya untuk mendinginkan suhu politik, sehingga situasi tetap kondusif. Alasan lain, pencabutan laporan agar hal
itu tidak dipolitisasi,” terang Dadang. Sam Rifai mengungkapkan, setelah mengajukan pencabutan ke panwas, kemarin (16/7) pihaknya juga mencabut laporan ke KPU Provinsi Lampung dengan No.01/A.TMP/ VII/2010 tentang dugaan gratifikasi. ’’Pencabutan laporan itu tidak ada tendensi apa pun atau pihak yang menunggangi di balik pencabutan laporan tersebut. Apalagi dengan misi untuk membatalkan pembentukan DK KPU Provinsi Lampung yang akan memulai melakukan pemeriksaan terhadap dugaan gratifikasi ini,” terang Sam.Jika KPU Lampung akan melanjutkan pemeriksaan pelanggaran kode etik terhadap lima anggota komisioner, sambungnya, itu hak mereka.(ful/een)