METROPOLIS
SABTU, 12 MARET 2011
23
Bukan Sekadar Berita!
Rp975 Juta untuk
REGISTER
Dewan Dukung Pemprov Langkah pemprov untuk mengambil tindakan tegas terkait adanya PNS yang membekingi tanah di Register 45 Mesuji dapat dukungan. Komisi I DPRD Provinsi Lampung meminta pemprov setempat jangan ragu memberikan sanksi apabila menemukan fakta dan bukti. Di sisi lain, Pemprov Lampung juga diharapkan transparan jika memang terbukti ada oknum PNS yang bermain dalam kasus itu. ’’Faktanya memang ada kan yang tengah diproses hukum. Karena itu, pemprov harus memberi informasi secara transparan. Persoalan ini juga akan kita bahas di dewan,” kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Ismet Roni kemarin (11/3). Ismet menyebut, pihaknya juga akan menindaklanjuti permasalahan register ini ke tingkat pusat. ’’Kami berencana menemui DPD RI untuk membahas permasalahan masyarakat di Register 45. Rencananya, kami ke Jakarta pada 14 Maret 2011,” terangnya. Sebelumnya, pemprov mengendus ada pengusaha dan oknum PNS yang ikut memiliki jatah tanah di Register 45. bahkan, pemprov sempat menyampaikan ancaman akan memberikan sanksi tegas kepada PNS apabila terbukti memiliki jatah tanah di areal hutan milik negara itu. Di sisi lain, pemprov segera membuka komunikasi lanjutan dengan DPD Lampung untuk merealisasikan program transmigrasi ke Kalimantan Timur. Apabila nantinya ada PNS terbukti menikmati tanah milik pemerintah itu, sanksi yang ditetapkan tak akan main-main. Yaitu sanksi sesuai UU Kehutanan. UU itu menyatakan ancaman sanksi pidana 10 tahun dan/atau Rp2 miliar bagi siapa saja yang terbukti menguasai lahan di kawasan hutan lindung. (wdi/c2/fik)
Reses BANDARLAMPUNG – Kalangan DPRD Provinsi Lampung mulai melaksanakan reses kemarin (11/3). Reses pertama pada 2011 ini akan dilaksanakan hingga 16 Maret 2011. Untuk kegiatan ini, setiap anggota DPRD Provinsi Lampung ’’dimodali” dana hingga Rp13 juta per orang. Jumlah itu, menurut pihak sekretariat dewan, merupakan jumlah plafon anggaran maksimal yang disediakan bagi anggota dewan. ’’Sifat plafon itu adalah batas maksimal. Karena juga mengedepankan efisiensi, maka harus diupayakan untuk tidak dihabiskan,” kata Sekretaris Dewan Sutoto saat dikonfirmasi Radar Lampung kemarin (11/3). Menurutnya, seluruh anggota dewan berhak atas fasilitas anggaran itu. Jika menggunakan plafon maksimal itu, total dana yang digelontorkan bagi 75 anggota dewan mencapai angka Rp975 juta untuk masa reses kali ini. Untuk tahun ini, dewan sendiri dijatah mendapat masa reses sebanyak tiga kali. ’’Untuk setiap kegiatannya itu merupakan wewenang anggota dewan,” kata
KORUPSI
Kepsek Dituntut 18 Bulan KEPALA SDN 1 Panjang Natalis Yati dituntut 18 bulan karena terbukti melakukan korupsi dana alokasi khusus (DAK) 2009. Jaksa penuntut umum (JPU) Aliansyah, S.H. menilai bahwa warga Pidada, Panjang, itu telah melakukan tindak pidana korupsi dana rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana sekolah. Selain dituntut pidana penjara, terdakwa juga diharuskan membayar denda Rp50 juta atau diganti pidana kurungan 3 bulan. Hal ini terungkap dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang kemarin (11/3). Jaksa penuntut umum (JPU) menilai terdakwa selaku ketua panitia pelaksana rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana SDN 1 Panjang telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga merugikan keuangan negara senilai lebih Rp27 juta. Dalam tuntutannya, JPU menjelaskan terdakwa terbukti bersalah dalam penggunaan anggaran rehabilitasi gedung berupa pekerjaan pembongkaran kusen, lantai, dan pintu sekolah. ’’Dana yang bersumber dari Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung sebesar Rp311 juta lebih itu tidak jelas peruntukannya,” kata Aliansyah. Menurutnya, selain tidak melibatkan unsur komite sekolah dalam pelaksanaan, sebagian pekerjaan juga tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB). Menanggapi tuntutan JPU, terdakwa menyatakan akan mengajukan pleidoi (pembelaan) secara tertulis pada pekan depan. (jar/c2/fik) FOTO M. SYAIFUL AMRI
BOM MOLOTOV
Bentuk Tim Penyelidikan HINGGA kemarin (11/3), Unit Reskrim Polsekta Persiapan Tanjungsenang, Bandarlampung, masih terus melakukan penyelidikan terkait aksi bom molotov yang terjadi di kediaman mantan Rektor Universitas Muhammadiyah M. Thoha pada Senin (1/3) pukul 00.30 WIB. Kapolsekta Tanjungsenang AKP Suprayitno mengatakan, pihaknya belum dapat mengidentifikasi pelaku. Namun, pihaknya mengaku akan terus berupaya mengungkap kasus itu. ’’Kami akan mengupayakan agar pelaku dapat segera tertangkap secepatnya. Karena itu, kami telah membentuk tim penyelidikan dalam perkara ini,” ujarnya. Kasus ini sendiri berawal dari terbakarnya pondokan bambu di halaman rumahnya di Gg. Damai, Tanjungsenang. Kebakaran itu diduga karena bom molotov yang dilempar oleh orang tak dikenal. Korban sempat melihat seorang pemuda yang mengendarai Yamaha Vega R berwarna merah. Kejadian dilaporkan ke Mapolsekta Tanjungsenang dan aparat berwajib langsung menurunkan personel untuk melakukan olah TKP. Dari sumber koran ini, polisi telah menemukan titik terang terkait terduga pelaku kejadian ini. ’’Pelakunya bukan orang jauh. Pemuda sekitar sini saja. Kami yakin akan segera menyelesaikan kasus ini,” kata sumber yang berkali-kali meminta namanya tidak disebutkan. (ful/c2/fik)
MANA SPIONNYA?: Anggota Polsekta Kedaton menegur siswa yang menggunakan kendaraan tanpa spion.
Kejati Segera Limpahkan Berkas BANDARLAMPUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyatakan komitmennya dalam penuntasan dugaan tindak pidana korupsi APBD Lampung Timur senilai Rp119 miliar dengan tersangka Bupati Lamtim Satono. Penegasan itu dilontarkan oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung Teguh, S.H. kemarin (11/3). Penegasan ini dilakukan guna menjawab keraguan berbagai pihak yang menuding korps Adhyaksa pimpinan Arminsyah ini main-main dalam upaya penegakan hukum pada perkara itu. ’’Kami sudah mendapat surat dakwaan hasil penelitian Kejagung RI. Kini kami sedang dalam proses administrasi sebelum melimpahkannya ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang,” tutur Teguh di ruang kerjanya kemarin (11/3). Ia mengatakan bahwa proses
administrasi dimaksud merupakan suatu keharusan yang harus dilalui jajarannya setiap kali akan melakukan pelimpahan berkas ke pengadilan. Seperti halnya membuat surat pengantar, memperbanyak berkas, dan lain sebagainya. Selain itu, Teguh menyatakan bahwa kemarin Kasi Pidana Khusus Kejari Bandarlampung telah mengambil berkas perkara Satono yang masih tersimpan di pengadilan. ’’Sebelumnya, kami melakukan koordinasi dengan pengadilan, apakah dalam pelimpahan nanti perlu menyertakan berkas atau hanya surat dakwaannya karena berkas yang terdahulu masih di pengadilan,” ujar Teguh. Hasilnya, berkas perkara harus ikut disertakan ketika pelimpahan surat dakwaan versi teranyar produk jaksa penuntut umum yang telah disempurnakan.
’’Setelah proses administrasi selesai, kami sesegera mungkin melimpahkan berkas perkara beserta surat dakwaan,” tandasnya. Hingga kemarin, ada dua versi yang menyebutkan waktu pelimpahan. Dua sumber Radar Lampung di kejaksaan menyebutkan hari yang berbeda. Kamis (10/3), sumber Radar Lampung menyebutkan kemungkinan pelimpahan berkas perkara akan digelar pada Selasa (15/3) atau Rabu (16/3). Namun, kemarin (11/3) sumber Radar Lampung di Kejari Bandarlampung mengatakan bahwa pelimpahan berkas Satono kemungkinan besar dilakukan pada Senin (14/3). Terpisah, penasihat hukum Satono, Sopian Sitepu, enggan berkomentar terkait rencana pelimpahan berkas Satono ini. ’’Nanti sajalah, kalau sudah benar-benar dilimpahkan,” ujar Sopian melalui sambungan ponselnya kemarin. (jar/c2/fik)
Sutoto. Menurutnya, setiap pengajuan penggunaan fasilitas anggaran itu memang berasal dari pihak anggota dewan. Masa reses ini langsung dimanfaatkan oleh para anggota dewan untuk turun menyapa para konstituennya di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Anggota dewan dari dapil I Kota Bandarlampung misalnya, tercatat kemarin langsung melakukan kunjungan reses ke SMKN 6 Bandarlampung. ’’Hasil resesnya, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung pada 2011 akan membantu untuk ruang perpustakaan. Juga masih terlihat adanya keterbatasan guru kejuruan,” kata Donny Irawan, anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung dapil I, kepada Radar Lampung. Donny juga menyebutkan, dari hasil reses itu terlihat jelas bantuan untuk siswa miskin masih minim sekali. ’’Padahal, SMK sangat berpotensi untuk siswa yang ingin langsung bekerja. Kini dirasakan SMAN lebih mendapat perhatian dibandingkan SMK,” cetusnya. (wdi/c2/fik)