BERITA UTAMA RABU, 9 JUNI 2010
Jawa Pos News Network
5
Rapim DPR Tolak Dana Rp15 M JAKARTA - Usul Partai Golkar terkait dengan dana pembangunan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPR bakal sulit lolos. Di internal DPR, usul itu menghadapi gelombang penolakan. Bukan hanya dari seluruh fraksi (minus Golkar), pimpinan DPR secara kelembagaan juga sudah mengambil sikap untuk tidak melanjutkan pembahasan proposal Golkar tersebut. Sikap itu diputuskan dalam rapat pimpinan (rapim) DPR Senin malam (7/6). Saat itu hadir Menkeu Agus Martowardojo, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Wakil Menkeu Anny Ratnawati, dan pimpinan Badan Anggaran DPR. ’’Akhirnya, menurut kami (pimpinan dewan, Red) bahwa pengucuran dana ini berpotensi disalahgunakan anggota dewan,” ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (8/6). Menurutnya, penyalahgunaan tersebut bisa dilakukan secara politis maupun dilandasi interes pribadi. ’’Saya meyakini usul dana itu tidak mungkin digolkan. Suara
pimpinan saya yakin akan sama semua,” tambah mantan Sekjen DPP PDIP tersebut. Usul Golkar itu ditolak karena penyaluran dana APBN tersebut melibatkan anggota DPR. Setiap wakil rakyat mendapat jatah maksimal Rp15 miliar untuk disalurkan ke konstituen di dapil masing-masing. Dalam konsep Golkar, anggota DPR hanya mengusulkan proyek pembangunan. Sedangkan pelaksanaan tetap daerah. Namun, muncul hujan kritik karena khawatir hal itu akan menyuburkan korupsi dan uang komisi untuk anggota DPR. Ketua DPR Marzuki Alie menilai usul dana Rp15 miliar per anggota/tahun itu tidak tepat. ’’Kami nggak setuju dana. Kalau mau dana, rampok uang negara,” katanya saat ditemui wartawan di gedung DPR kemarin. Menurut Marzuki, meski punya hak mengusulkan program pembangunan, posisi DPR seharusnya hanya sebatas membicarakan. Bukan meminta dana untuk pembangunan dari APBN. ’’Karena itu, usul menyalurkan uang seperti ini harus dipikirkan agar tidak melang-
gar Undang-Undang Keuangan Negara,” tuturnya. Meski demikian, Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso membantah adanya keputusan resmi bahwa pimpinan dewan menolak usul dana tersebut. Menurut dia, pembicaraan antar-pimpinan dengan mengundang sejumlah pihak itu masih bersifat informal. ’’Belum pada wilayah menerima atau menolak secara legal formal,” terangnya. Karena itu, partainya akan tetap mengajukan usul tersebut sesuai dengan jalur formal. ’’Kalaupun nanti ditolak, kami secara legawa akan menerima karena bagaimanapun ini berniat baik,” imbuh ketua DPP Partai Golkar itu. Kesiapan menerima penolakan juga disampaikan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham. Menurutnya, sebagai satu-satunya fraksi yang masih ngotot mengusulkan, pihaknya tidak merasa ditinggal fraksi-fraksi lainnya. ’’Kalaupun tidak disetujui sekarang, ya tahun depan diajukan lagi. Ini karena mereka belum benar-benar memahami saja,” katanya. (jpnn/spt)
Ibas Hampir Pasti Sekjen Demokrat Sandiaga S. Uno Kandidat Bendum JAKARTA - Kepengurusan Partai Demokrat 2010–2015 bakal diisi tokoh-tokoh muda di posisi kunci. Ketua Umum Anas Urbaningrum kemungkinan besar didampingi Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) di posisi Sekjen (sekretaris jenderal). Selain itu, yang terbaru nama pengusaha muda Sandiaga S. Uno masuk bursa untuk pos bendahara umum (bendum). Fungsionaris DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menganggap sosok Sandiaga sebagai tokoh muda yang cakap. ’’Paling tidak, dia pandai mengelola keuangan,’’ kata menteri koperasi dan UKM tersebut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (8/6). Meski demikian, dia mengelak kalau dirinya yang mendorong pemilik nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno itu untuk menjadi bendum Demokrat. ’’Saya tidak dalam kapasitas meng-endorse. Saya bukan formatur. Hanya, saya kenal dia dan dia kenal saya,’’ komentar Syarif Hassan, orang kepercayaan SBY. Selain Sandiaga, orang di luar Partai Demokrat yang disebut-sebut bakal masuk kepengurusan 2010–2015 adalah mantan Direktur Eksekutif Impparsial Rahlan Siddiq. ’’Saya tidak tahu ya apa alasannya. Tapi yang pasti, partai kami memang membebaskan siapa pun bisa masuk kepengurusan asal kompeten,” tandas mantan ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut. Sandiaga Uno kini menjabat ketua Komite Tetap Bidang UKM Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Pria kelahiran Rumbai, Riau, itu tercatat sebagai orang terkaya ke-63 di Indonesia versi Globe Asia pada 2009 lalu. Kekayaannya mencapai sekitar USD245 juta. Ditanya soal posisi Andi Mallarangeng dan Marzuki Alie, Syarif mengungkapkan, Marzuki akan berada di kepengurusan dewan pembina. Sedangkan Andi belum tahu akan ditempatkan di mana. ’’Yang jelas, Ibas (Edi Baskoro) calon kuat sekretaris jenderal Partai Demokrat,” imbuhnya. Posisi Sekjen semakin mengerucut kepada sosok Ibas, putra kedua SBY itu. Menurut Ahmad Mubarok, mantan ketua tim sukses Anas Urbaningrum, SBY sendiri tampaknya tidak keberatan bila putranya menempati posisi strategis itu. Mubarok menuturkan, Jumat lalu (4/6) Ketua Umum Anas Urbaningrum dipanggil menghadap SBY selaku ketua Dewan Pembina. ’’Saat itu Pak SBY mempersilakan Anas menyusun kepengurusan,’’ ujar Mubarok tadi malam. SBY, lanjut Mubarok, juga berpesan agar Anas mengakomodasi semua potensi yang ada. Dengan demikian, berbagai kubu yang muncul saat kongres di Bandung akhir Mei, kembali menyatu. (jpnn/spt)