25
RABU, 9 JUNI 2010
Pendidikan Politik pada Perempuan Masih Rendah
FOTO DINA PUSPASARI
PENDIDIKAN POLITIK: Para aktivis perempuan ketika tampil sebagai pemateri dalam voter education di Gedung Gumay, Panjang, Bandarlampung, kemarin.
Warga Diakomodasi hingga H-1 BANDARLAMPUNG – Kabar gembira bagi warga Bandarlampung yang tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 30 Juni 2010. KPU Lampung menginstruksikan KPU Bandarlampung dan kabupaten/kota lainnya yang akan menggelar pilkada untuk mengakomodasi warga yang belum masuk DPT. Ketua KPU Lampung Edwin Hanibal mengatakan, lembaganya telah membuat surat edaran yang disebar hari ini (kemarin). Surat edaran tersebut mengandung poin yang berisi bahwa KPU kabupaten/kota dapat mengakomodasi para pemilih yang belum terdata dalam DPT. ’’Warga diberi kesempatan hingga H-1 (29 Juni 2010) untuk melaporkan secara tertulis kepada KPU melalui panitia pemi-
lihan kecamatan (PPK) atau panitia pemungutan suara (PPS) dengan melampirkan data-data,” kata Edwin kepada wartawan di kantornya kemarin. Dilanjutkan, warga yang dapat diakomodasi adalah warga yang sebelumnya terdaftar dalam daftar potensial penduduk pemilih pilkada (DP4), daftar pemilih sementara (DPS), atau DPS hasil perbaikan. Warga juga harus menunjukkan identitas berupa KTP, SIM, atau paspor. KPU Bandarlampung sendiri telah menetapkan DPT pada 1 April 2010 sejumlah 627.954 jiwa. Jumlah ini akan memilih calon wali kota dan wakilnya di 1.450 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 98 kelurahan.Ketika penetapan DPT lalu, Panwas Pilkada Bandarlampung sendiri membe-
rikan koreksi. Ketua KPU Bandarlampung As’ad Muzammil mengatakan bahwa lembaganya menghargai koreksi yang disampaikan panwas. ’’Kalau masalah NIK ganda, itu karena sistem kependudukan kita. Tapi, yang disampaikan panwas sudah kami atasi dengan meng-cross check kembali dan mencoret anak di bawah umur,” kata As’ad Koreksi yang disampaikan panwas merupakan temuan ratusan kesalahan dalam lima kecamatan. Kesalahan antara lain puluhan nomor induk kependudukan (NIK) ganda dan pemilih berusia di bawah 17 tahun. ’’Temuan ini dimaksudkan agar KPU dapat memperbaiki data sebelum menetapkan DPT,” kata anggota Panwas Pilkada Bandarlampung Riyuzen Praja Tuala. (dna/spt)
EDWIN HANIBAL
Calon tak Teken Kontrak, Warga Pesisir Ancam Golput
Sanksi DK Selangkah Lagi BANDARLAMPUNG – Rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) KPU Lampung dalam pemeriksaan kelebihan pencetakan 116.583 surat suara tinggal selangkah lagi. Awal pekan depan, DK akan mengeluarkan rekomendasi sanksi terhadap komisioner dan sekretariat KPU atas kelalaian atas kelebihan pencetakan surat suara ini. Ketua DK KPU Lampung Chairullah Gultom mengatakan bahwa kemarin pihaknya kembali memanggil Ketua KPU Bandarlampung As’ad Muzammil untuk mendalami persoalan yang masih belum klir. Pemanggilan untuk melakukan sinkronisasi jawaban tentang berita acara pleno penetapan jumlah surat suara yang akan dicetak. ’’Sekarang sudah ada gambaran dan tinggal masuk sidang tahapan rekomendasi. Kini sekretaris DK tengah menyusun materi dan pekan depan pada hari Senin sudah diputuskan,” ujar Gultom kepada wartawan usai pemeriksaan As’ad Muzammil di kantor KPU Lampung kemarin. Gultom mengatakan bahwa DK pasti merekomendasikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan As’ad sebagai ketua KPU. Sanksi mulai dari peringatan tertulis, diberhentikan sebagai ketua KPU, atau diberhentikan sebagai anggota KPU. Pelanggaran yang dilakukan sendiri merujuk pada Peraturan KPU No. 31/2008 tentang Penyelenggara Pemilhan Umum dan Peraturan KPU No. 38/2008 tentang Tata Kerja DK. ’’Dua peraturan ini bergandengan. Kami belum menentukan sanksinya karena matriks pelanggaran baru akan dituangkan dalam pasalpasal peraturan tersebut,” ujarnya. (dna/spt)
BANDARLAMPUNG – Sebanyak 26.330 warga pesisir mengancam tidak memilih alias golput pada Pilkada 30 Juni 2010. Ini merupakan pilihan sikap politik yang akan diikrarkan di Lapangan Gunung Kunyit hari ini (9/ 6) melalui kontrak politik dan dialog dengan calon wali kota. Ketua Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Nurhayati mengatakan, lembaganya bersama Persatuan Rakyat Pesisir (PRP) telah menargetkan akan menyumbangkan 35 ribu suara dalam pilkada. Kontrak politik hari ini merupakan proses tawar-menawar dan transaksi dalam Pilkada 2010. ’’Jika calon bersedia menandatangani kontrak, kami akan memberikan suara kami. Jika tidak mau, kami akan mendeklarasikan diri sebagai golput,” kata Nurhayati saat bersilaturahmi ke Graha Pena Lampung kemarin. Dia menjelaskan bahwa pilkada adalah peristiwa transaksi dan kontrak rasional antara pemilih dan para calon wali kota. Karena itu, JPrP dan PRP menawarkan suara yang siap bersatu pada pilkada. Suara-suara tersebut berasal dari Kelurahan Panjang Utara, FOTO DINA PUSPASARI Panjang Selatan, Karangmaritim, Bu- KONTRAK POLITIK: Sejumlah aktivis Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) dan Persatuan Rakyat Pesisir (PRP) ketika miwaras, Sukaraja, Kangkung, Garu- bersilaturahmi ke Graha Pena Lampung kemarin. ntang, dan Kotakarang. Langkah ini, kata dia, layaknya tombak bermata dua. Yakni pernyataan ke- tempat tinggal, dan lingkungan yang hilangan tempat tinggalnya karena kini Ketua Tim Kerja PRP Teddy Sispada para politisi yang mengelola kota buruk; serta kurangnya informasi. Ke- belum juga ada kepastian mengenai hak wanto menambahkan, menanggapi hal secara gegabah serta upaya rakyat pe- mudian karena tidak dilibatkan dalam tempat tinggal. itu JPrP bersama lembaganya mencoba sisir untuk menjadi warga negara yang proses pembuatan aturan dan terjadinya ’’Sedangkan memberikan kehidu- membangun kembali semangat warga terorganisasi, aktif, kritis, dan cerdas hubungan yang tidak adil antara rakyat pan yang layak kepada masyarakat pe- untuk bersama-sama memperjuangkan serta berani memperjuangkan hak-hak dengan pengusaha serta pemerintah. sisir adalah tanggung jawab pemkot. hak-hak dasar bersama. Warga pesisir, dasarnya. Menurut Nurhayati, dampak ke- Namun, perlakuan yang tidak adil kata dia, harus aktif dengan cara yang Dia melanjutkan, kemiskinan di se- miskinan yang terjadi di wilayah pesisir danterkesan mengenyampingkan ke- cerdas dan kritis untuk menghentikan panjang wilayah pesisir kota meliputi telah memprihatinkan. Bahkan, kata dia, pentingan masyarakat pesisir,” ujar serta mengubah kekuasaan yang berada rendahnya pendapatan; kondisi rumah, terdapat sebagian warga yang nyaris ke- Nurhayati. di tangan politisi busuk. (dna/spt)
Melihat Aktivitas Tim Sukses Menjelang Pemungutan Suara (5)
Terus Bangun Image, Nurdian Galang Dukungan Kerabat Pemungutan suara pasangan memilih wali kota-wakil wali kota Bandarlampung 2010–2015 tinggal hitungan hari. Seluruh pasangan calon beserta tim suksesnya terus merapatkan barisan. Bagaimana dengan yang dilakukan pasangan Nurdiono-Dian Kurnia Laratte (Nurdian)? PASANGAN calon wali kotawakil wali kota Nurdiono-Dian Kurnia Laratte (Nurdian) kini giat membangun image. Pasangan dari jalur perseorangan ini terus melakukan sosialisasi program dan visimisi kepada masyarakat. ’’Kami tengah membangun image dan giat sosialisasi sehingga masyarakat tahu program kami,” kata Nurdiono. Tim pemenangan pasangan no-
mor urut enam ini didukung sejumlah elemen juga telah menyatakan kesiapannya memenangkan Nurdian dalam pilkada. Di antaranya Komando Bela Lampung, Kongres Buruh Islam (Kosbi), dan perwakilan pendeta. Menurut perwakilan elemen ini, Nurdian adalah sosok pemimpin yang tepat dan dapat memulai karya nyata di masyarakat. Serta melestarikan adat budaya dan
memperjuangkan upah minimal kota (UMK) bagi buruh di Bandarlampung.
NURDIONO
Menanggapi aspirasi ini, Nurdiono berharap semua elemen dapat memenangkan Nurdian. Tidak hanya barisan pendukung, tim pemenangan juga melibatkan keluarga supaya memiliki tanggung jawab dan mendukung program Nurdian. ’’Kami tidak dapat bekerja sendiri. Harus bersma-sama. Saya juga tidak dapat membangun tanpa wakil sehingga saya berkomitmen bahwa kebijakan akan dibuat bersama dan tidak sendiri-sendiri,” kata Nurdiono. Dia juga menjanjikan transparansi dalam pembangunan jika kelak terpilih. Nurdian juga menekankan bahwa program utama pembangunan adalah pengembangan ekonomi kerakyatan. Apalagi, kata dia, Nurdian berasal dari
jalur perseorangan yang berasal dari rakyat. ’’Kami dipilih dan diawasi rakyat, sehingga nanti kami pasti dapat berjalan pada rel yang diinginkan masyarakat. Ini bekal kami memimpin Bandarlampung,” ujar pemilik Yayasan Panca Bakti ini. Pasangan ini juga memperkenalkan slogan Nurdian Bersinar. Yaitu kepanjangan dari bersih, amanah, kreatif, dan peduli. Nurdiono juga terus menggalang dukungan dengan kelompok kekerabatan Jawa Timur yang tinggal di Bandarlampung. Komisaris utama RS Medika Keluarga ini juga kerap mengadakan pertemuan dengan warga Bandarlampung yang berasal dari Jawa Timur.(dna/spt)
BANDARLAMPUNG – Pendidikan politik pada perempuan di Bandarlampung masih rendah. Ini terbukti dengan ketidaktahuan perempuan tentang tata cara menandai pilihannya pada surat suara untuk Pilkada 30 Juni 2010. ’’Dari survei kami, masih banyak perempuan yang akan memilih dengan menggunakan tanda conteng seperti Pemilu 2009,” kata Ketua Kaukus Perempuan Politik (KPP) Bandarlampung Syarifah di sela-sela voter education di Gedung Gumay, Panjang, kemarin. Dia juga menjelaskan bahwa kini masih banyak kendala yang dapat menghambat partisipasi dan perjuangan perempuan dalam lingkup politik. Ini karena terdapatnya konstruksi sosial yang membentuk perempuan berbeda dengan laki-laki dan telah membudaya. Padahal, kata dia, banyak yang dapat dilakukan perempuan dalam pilkada. Yakni dengan ikut terlibat dalam proses politik. Caranya dengan mengajukan calon dengan kualifikasi sensitif terhadap persoalan perempuan melalui partaipartai yang sejalan dengan visi perempuan. Kemudian terlibat dalam tim sukses calon yang memiliki komitmen terhadap perjuangan perempuan serta mendukung calon di luar kelompok perempuan dengan syarat mau melakukan kontrak politik yang menjadikan agenda perempuan sebagai prioritas dalam kebijakan. ’’Perempuan juga dapat melakukan pendidikan politik dengan mengampanyekan pentingnya partisipasi perempuan dalam proses pilkada,” ujar anggota DPRD Bandarlampung ini. Syarifah melanjutkan, perempuan pun dapat melakukan pengawasan dalam proses pemilihan, mengawasi penyimpangan, melaporkan, dan menginformasikan hasil temuannya kepada masyarakat luas. Juga melakukan kontrol dalam pelaksanaan pemerintahannya, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Sementara, anggota KPU Bandarlampung Erlina mengatakan bahwa mata pilih perempuan di Kecamatan Panjang dan Telukbetung Selatan sendiri berjumlah 54.513 mata pilih. Rinciannya, 32.729 mata pilih di Telukbetung Selatan dan 21.784 di Panjang. Aktivis perempuan dan anak Diah Dharma Yanti juga mengimbau perempuan untuk tidak buta politik di tengah peran utamanya mengurusi keluarga. Apalagi, kata dia, pemilih perempuan lebih banyak dari laki-laki dalam Pilkada Bandarlampung. ’’Di samping mendidik anak, perempuan juga harus tahu tentang pilkada. Jangan sampai buta politik,” ujar Diah yang juga menjadi pembicara. (dina/spt)