BERITA UTAMA
6
SELASA, 8 FEBRUARI 2011
Jawa Pos News Network
Bus Masuk Jurang, Enam Tewas TEMANGGUNG – Kecelakaan bus terjadi tadi malam (7/2). Bus Tri Sakti jurusan Semarang–Jogja masuk ke jurang sedalam kira-kira 20 meter di Desa Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Hingga berita ini diturunkan sekitar pukul 23.00 WIB, evakuasi terhadap puluhan korban yang terjepit masih berlangsung. Meski belum ada penjelasan resmi, sudah ditemukan enam
nyawa penumpang. Data sementara korban, 32 orang dirawat di empat rumah sakit. Apakah mereka terluka parah, luka ringan, atau bahkan meninggal dunia, hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi secara resmi. Informasi yang dihimpun di sekitar tempat kejadian menyebutkan, kecelakaan itu bermula ketika bus melaju cukup kencang dari arah Semarang menuju Jogja. Ketika melintas di turunan dan
tikungan tajam di perbatasan Semarang–Temanggung, sopir bus tidak mampu mengendalikan laju kendaraan hingga oleng dan menabrak pembatas jalan di sisi sebelah kiri jalan. ’’Saya lihat busnya oleng, lalu menabrak pohon perindang jalan dan jatuh ke jurang,’’ cerita Sodikin (39), saksi mata yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. Pohon mahoni berdiameter satu meter yang ditabrak bus itu
tumbang dan menindih bodi bus hingga ringsek. Pantauan Radar Semarang (grup Radar Lampung) di lokasi kejadian, sedikitnya enam pohon besar tumbang dan sebagian menindih bodi bus. Tiga pohon berukuran cukup besar menyulitkan proses evakuasi korban dari dalam bus. Hingga pukul 23.00 tadi malam, tercatat 9 korban dilarikan ke RSUD Tidar, Kota Magelang, 7 korban dilarikan ke RSUD
Djojonegoro, Temanggung, 12 korban di RST Magelang, dan 4 korban di RSJ Magelang. ’’Yang tidak sadar ada lebih dari 10 orang. Mungkin meninggal. Tapi, tidak tahu persis karena langsung dibawa ambulans,’’ kata Rohmadi (30), warga yang membantu evakuasi korban. Di lokasi kejadian, beberapa orang masih sadarkan diri dengan kondisi badan terjepit. Mereka merintih meminta pertolongan.
Sementara yang lain tidak sadarkan diri. ’’Kami belum tahu mereka meninggal atau tidak Yang jelas, sudah tidak sadar dan kami kesulitan menariknya,’’ imbuh Rohmadi. Untuk mengevakuasi korban yang terjepit di dalam bus, petugas kepolisian dibantu warga sekitar menggunakan gergaji mesin untuk memotong batang pohon yang menindih bus. Kemudian, bodi bus ditarik menggunakan dua
mobil derek. ’’Kalau langsung diderek, korban yang di dalam bisa terjepit. Kami mendongkraknya dulu,’’ tambahnya. Sementara itu, pihak kepolisian belum dapat memberikan keterangan mengenai penyebab kejadian ini. Polisi masih fokus pada evakuasi para korban. ’’Kami masih mendalami. Nanti saja setelah semuanya selesai,’’ ujar seorang petugas di lokasi kejadian. (jpnn/c2/niz)
KPK Minta Nunun Kooperatif
FOTO DWI PAMBUDO/JPNN
KOIN RAKSASA: Sejumlah massa dari Aliansi Koin untuk Pembohong membawa koin raksasa saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, kemarin (7/2).
Menakertrans Menolak Bantuan Pemulangan TKI JAKARTA – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menolak menerima bantuan dana dari program seribu rupiah untuk pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) di kolong jembatan Kandara, Arab Saudi. Padahal dari pengumpulan dana yang berlangsung sejak 12 Januari–7 Februari 2011 telah terkumpul uang Rp113.400.430,22. Antara lain, Rp15.576.900 dalam bentuk tunai dan sisanya Rp97.823.530,22 dalam rekening bank. ’’Kami secara simbolik menyampaikan untuk men-support pemulangan itu, tapi Menakertrans tidak menerima dana ini,’’ kata Direktur LSM Migrant Care Anis Hidayah kemarin (7/2).
Anis mengatakan, dana pemulangan TKI di kolong jembatan dikumpulkan dari 63 individu dan organisasi. Sebab, mereka melihat sejak November sampai sekarang TKI di kolong jembatan masih juga telantar. Anis menyatakan, Muhaimin tidak menerima dana itu dan menganggap sebaiknya bantuan disampaikan ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebagai pemimpin dalam proses pemulangan TKI di Arab Saudi. ’’Tetap kami akan menyampaikan ini. Karena ini adalah amanat dari masyarakat, selanjutnya kami akan sampaikan ke Kemenlu,’’ kata Anis. Di tempat yang sama, Muhaimin mengatakan, pemerintah
Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi telah melakukan pertemuan bilateral untuk membahas proses pemulangan TKI. Dalam pembicaraan yang telah berlangsung dua hari lalu, disepakati mempermudah pengurusan exit permit yang melibatkan majikan dan TKI. ’’Jadi kesulitannya adalah exit permit. Bukan masalah dana. Maka penyerahan uang itu salah alamat kalau ke sini,’’ kelit Muhaimin. Muhaimin mengatakan, sebenarnya tak ada permasalahan mengenai dana pemulangan TKI dari Arab Saudi. Pemerintah memiliki dana lintas kementerian yang melibatkan empat Kementerian yang dikoordinasi oleh Kemenko Pulhukam dan Kemenko Kesra.
’’Pemerintah sudah memiliki anggaran khusus pemulangan TKI. Di Jeddah itu hampir setiap hari pemulangan dilakukan. Pokoknya begitu exit permit didapat langsung akan dipulangkan,’’ tegas Muhaimin. Kepala Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI (BNP2TKI) M. Jumhur Hidayat mengatakan, TKI yang ditampung di KJRI Jeddah tidak kurang dari 160–200 orang. Sedangkan di Riyadh ada lebih dari 200 orang. Hampir setiap hari ada pemulangan dari Arab Saudi. Namun, hak-haknya harus dipenuhi sebelum dipulangkan. ’’Selama ini setiap tahun ada pemulangan 20 ribu orang dari Jeddah saja itu membuktikan bahwa proses ini
terus berjalan,’’ kata Jumhur. Jumhur mengatakan, pemerintah melakukan tiga cara pemulangan TKI dari Arab Saudi. Yakni melalui pemulangan rutin pemerintah Indonesia melalui pemerintah Arab Saudi dengan sistem deportasi secara terusmenerus bagi TKI bermasalah dan pemulangan melalui kerja sama perusahaan asuransi dan PPTKIS. Setelah permasalahan exit permit diselesaikan, pemerintah Indonesia pun mempercepat proses pemberian SPLP (surat perjalanan laksana paspor) agar bisa memulangkan sebanyak mungkin WNI overstayer dalam waktu secepatnya. ’’Kami targetkan tuntas pada Maret,’’ pungkasnya. (jpnn/c2/niz)
Cegah Arisan Tender, Mendagri Bentuk LPSE JAKARTA – Mendagri Gamawan Fauzi membentuk layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Pembentukan LPSE ini guna meminimalisasi adanya ’permainan’ dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemendagri. Gamawan menjelaskan, pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah merupakan salah satu titik krusial yang ditengarai menjadi salah satu sumber praktik KKN. ’’Upaya memenangkan tender untuk mendapatkan pekerjaan sering kali dilakukan dengan cara-cara yang kurang wajar. Misalnya, bekerja sama dengan panitia pengadaan atau pengaturan pelaksanaan tender yang dikenal dengan istilah arisan tender,’’ ujar Gamawan di kantornya kemarin (7/2). Dijelaskan Gamawan, dalam rangka mewujudkan good governance di lingkungan Kemendagri itulah, maka dibentuk LPSE. Pembentukan LPSE menurut Perpres No. 54/2010, paling lambat 2012. ’’Kemendagri berusaha membentuk LPSE satu tahun lebih cepat dari ketentuan,’’ ujar mantan gubernur Sumbar itu. Pembentukan LPSE ini dipayungi Kepmendagri No. 027.0591/2011 tertanggal 4 Februari 2011. Tugas LPSE ini, antara lain, memfasilitasi rencana umum pengadaan dan memfasilitasi panitia pengadaan barang/jasa menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan. Kapuspen/Jubir Kemendagri Reydonnyzar Moenek menje-
laskan, pembentukan LPSE ini merupakan komitmen Mendagri dengan pimpinan KPK. Dia menjelaskan, LPSE ini penting lantaran DIPA 2011 Kemendagri mencapai Rp14,754 triliun. Untuk kali pertamanya, LPSE nantinya mengurusi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (eKTP) yang nilai proyeknya sekitar Rp6 triliun. Di tempat yang sama, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kemendagri Budiantoro menjelaskan, dengan LPSE yang menggunakan e-Procurement ini, maka akan didapat keuntungan, antara lain, mencegah adanya kontak face to face antara panitia pengadaan, pejabat pembuat komitmen, dan penyedia barang/ jasa. Dengan diurus LPSE, lanjutnya, penyedia barang/jasa tidak mengetahui siapa saja perusahaan kompetitornya. ’’Mereka tidak mengetahui nama, pekerjaan, dan alamat masing-masing anggota panitia pengadaan, serta tidak tahu nama, pekerjaan, dan alamat pejabat pembuat komitmen,’’ bebernya. Selain itu, juga untuk penghematan dan efisiensi. ’’Biasanya untuk berkas-berkas saja dalam proses pengadaan barang/jasa, untuk kertas, fotokopi, penjilidan, dan sebagainya, bisa habis Rp1 juta per paket,’’ terangnya. Berdasarkan pengalaman di kementrian/lembaga yang sudah menerapkan LPSE ini, juga terbukti mengurangi secara drastis jumlah sanggah banding. (jpnn/c2/niz)
FOTO MUHAMAD ALI/JPNN
BERI KETERANGAN: Adang Daradjatun memberikan keterangan terkait perkembangan kasus deputi gubernur senior Bank Indonesia yang melibatkan istrinya, Nunun, yang belum ditetapkan menjadi tersangka yang memenjarakan 19 anggota DPR RI di KPK.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji segera menindaklanjuti informasi baru terkait saksi Nunun Nurbaetie Daradjatun berdasar keterangan yang disampaikan mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris. Fahmi menyatakan bahwa Nunun dalam kondisi sehat. Lembaga antikorupsi itu pun meminta istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun untuk kooperatif dalam menjalani proses hukum di KPK. Sebab, selama ini Nunun tidak pernah memenuhi panggilan sebagai saksi, baik ketika penyidikan maupun panggilan pengadilan. ’’Kita mengharapkan mereka (kubu Nunun) juga kooperatif. Agar kasus ini cepat selesai supaya kita bisa move pada kasus yang lain yang lebih besar,’’ papar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar di gedung KPK kemarin (7/2). Haryono menyatakan, hingga kini KPK belum pernah berhubungan langsung dengan Nunun. Sebab, setiap kali KPK mengirimkan surat panggilan ke kediaman Nunun, KPK selalu menerima surat balasan yang menyatakan bahwa Nunun sakit tanpa menjelaskan keberadaan Nunun. Begitu juga dengan suami Nunun, Adang Daradjatun, yang selalu menyatakan Nunun sakit jika ditanya keberadaan istrinya. Apakah KPK akan melakukan pemanggilan paksa terhadap Nunun? Haryono menyatakan, hal itu belum bisa dilakukan. Karena dalam kasus suap cek perjalanan itu, Nunun masih berstatus sebagai saksi, bukan tersangka. Namun, Haryono menyangkal jika Nunun disebut sebagai saksi kunci. Menurut dia, semua saksi memiliki kedudukan yang sama. ’’Bagi KPK, semua saksi itu sama posisinya. Di KPK yang ada saksi, tersangka, terdakwa, dan terpidana. Hanya itu. Tidak ada yang lain,’’ ujarnya. Terkait informasi kondisi dan keberadaan Nunun yang disampaikan Fahmi Idris, Haryono mengakui bahwa informasi itu sangat dibutuhkan KPK. Sebab, selama ini KPK belum mengetahui persis keberadaan Nunun yang disebutsebut menjadi fasilitator pemberian sejumlah cek perjalanan kepada para mantan anggota komisi IX periode 1999–2004. ’’Itu informasi-informasi penting. Nanti kita akan dalami dan tentunya akan menjadi perhatian,’’ tegas Haryono. Haryono pun menyatakan belum ada rencana KPK untuk memeriksa Fahmi sebagai saksi terkait informasi tentang Nunun. ’’Nanti kita diskusikan dengan penyidik dahulu,’’ imbuhnya. Sementara kuasa hukum Nunun, Ina Rachman, yang berulang kali menegaskan kepada publik bahwa kliennya sakit, menyatakan keberatan dengan pernyataan Fahmi terkait kondisi Nunun. Menurut dia, keterangan Fahmi tidak memiliki bukti yang kuat bahwa kliennya tidak sakit. Meski begitu, Ina merasa terbantu dengan pernyataan Fahmi yang menegaskan bahwa Nunun berada di luar negeri. ’’Saya atas nama kuasa hukum malah bersyukur keterangan Pak Fahmi toh memang benar-benar membuktikan kalau Ibu (Nunun)
berada di luar negeri. Nggak di sini,’’ tegas Ina ketika dihubungi wartawan kemarin. Dalam keterangannya itu, Ina juga menambahkan bahwa kliennya tidak pernah dirawat di RS Mount Elizabeth. Nunun hanya ditangani seorang profesor bernama Nei I Ping yang kebetulan memiliki tempat kerja di RS itu. ’’Selain sama Prof. Nei I Ping, Ibu juga dirawat Prof. Geraldine,’’ tambahnya. Ina juga memastikan kliennya bepergian ke luar negeri sebelum menerima surat cegah dari Imigrasi. Menurut keterangan dia, Nunun pergi ke luar negeri pada 19 Maret 2010. Sementara surat cegah atas nama Nunun ke luar pada 24 Maret 2010. ’’Jadi sebelum dicegah. Waktu keluar itu kapasitasnya sebagai saksi dan tidak dalam proses pencegahan,’’ tambahnya. Sedikit berbeda dengan data dari Ditjen Imigrasi. Menurut Kabag Humas Ditjen Imigrasi Maroloan J. Baringbing, Nunun pergi ke luar negeri pada Februari 2010. ’’Itu menurut catatan Imigrasi. Kalau ke mana, itu bukan kewenangan kami,’’ ujarnya ketika dihubungi kemarin. Sebelumnya, politikus Parati Golkar Fahmi Idris mengadakan konferensi pers terkait Nunun di kediamannya, kawasan Mampang Prapatan, Jaksel. Dalam kesempatan itu, Fahmi menyatakan bahwa berdasar keterangan rekan-rekannya, Nunun dalam keadaan sehat walafiat dan tengah berada di Bangkok. Nunun juga tidak sedang menjalani perawatan di rumah sakit karena dia tinggal di sebuah rumah atau apartemen di sana. Selain berdasar keterangan rekannya, Fahmi juga memiliki bukti berupa foto paspor Nunun yang disimpan di ponselnya. Terkait penyidikan kasus cek perjalanan dalam pemilihan Miranda Goeltom sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia pada 2004, KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Rusman Lumbantoruan dan terpidana Endin Soefihara. Pada bagian lain, Adang menegaskan, kondisi istrinya itu kini masih dalam perawatan dokter pribadi. ’’Ibu kini masih sakit,’’ kata Adang kepada wartawan di gedung parlemen, Jakarta, kemarin. Menurut Adang, dirinya tidak ingin terlibat dalam polemik yang muncul di media. Status hukum yang ada kini jelas bahwa istrinya tidak diwajibkan dalam pemeriksaan. Sudah jelas terungkap bahwa pihak pemberi suap itu adalah Ari Malangjudo. ’’Kalau sudah ada bukti, apakah Ibu harus hadir, ini berbeda sekali,’’ sebutnya. Disebutkan bahwa Nunun adalah pihak yang diduga menyuruh Ari memberikan suap. Menurut Adang, tidak bisa disebutkan dalam kata-kata. Siapa pun pihak yang menuding harus membuktikan pernyataannya itu. ’’Kita kan berbicara hukum, itu yang paling mendasar,’’ tegas mantan Wakapolri itu. Adang balik mempertanyakan polemik atas posisi Nunun. Dia kecewa bahwa Nunun selalu disebut sebagai kunci atas kasus suap pemilihan DGS BI. ’’Dalam proses kan Ari Malangjudo yang sudah diproses. Kalau (memang) Ari bilang dari Ibu, ya buktikan,’’ lanjutnya. (jpnn/c2/niz)
Merasa Diperas, Jero Wacik Tuntut Yayasan New 7th Wonder JAKARTA – Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik mengancam akan menuntut Yayasan New 7th Wonder. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata merasa diperas karena diharuskan membayar hingga Rp400 miliar supaya Pulau Komodo tidak dicoret sebagai tujuh keajaiban dunia baru. ’’Kalau di-delete, saya akan tuntut karena sudah banyak voters. Bagaimana hak mereka (voters)? Indonesia tidak mau jadi tuan rumah, kok komodonya di-delete?’’ kata Jero Wacik saat menggelar konferensi pers di kantornya kemarin. Wacik memaparkan, Yayasan New 7th Wonder pernah menawari Kemenbudpar untuk menjadi tuan rumah dalam final pemilihan tujuh keajaiban dunia baru pada 11 November 2011.
Jero kemudian menyatakan minatnya asal sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan. ’’Saya surati kalau Indonesia berminat sepanjang persyaratan dapat dipenuhi,’’ imbuhnya. Berdasar surat itu, yayasan memberikan surat jawaban jika Indonesia harus membayar license fee sebesar USD10 juta. Indonesia juga diharuskan mempersiapkan biaya venue dan produksi yang diperkirakan mencapai USD35 juta. Sehingga Indonesia harus membayar USD45 juta. ’’Saya pikir, kalau Rp420-an miliar untuk menjadi tuan rumah yang belum tentu menang, Indonesia akan mendapat apa? Apa nggak eman-eman (sayang) itu uang dipake untuk itu?’’ kata dia. Ia melanjutkan, setiap rupiah uang negara harus dihitung. Jika
Indonesia memenuhi permintaan itu, Pulau Komodo juga belum tentu menang. Jika pun menang, kata dia, tidak sampai jutaan orang akan datang ke Pulau Komodo. ’’Kalau satu juta saja datang, nggak bisa. Pelabuhan dan bandara di sana kecil. Terus, kapan pulang uang itu? Bagaimana pertanggungjawaban saya? Maka akhirnya, kita nggak bersedia jadi tuan rumah,’’ imbuh Wacik. Dilanjutkan, jika Indonesia tidak bersedia menjadi tuan rumah, semestinya masih ada 27 negara lainnya yang bisa dikonfirmasi terkait kebersediaan menjadi tuan rumah. ’’Di mana pun (penyelenggaraannya), saya akan datang sambil vote komodo. Itu pikiran saya. Tahu-tahu kok ancamannya di-delete dan tidak masuk akal,’’ tegasnya. Sikap yayasan ini membuat
Wacik tersinggung. Ia merasa kebangsaannya terusik. ’’Kita negara besar, saya nggak mau digituin LSM dan saya curiga ini LSM apa?’’ ujarnya. Ia menceritakan, pada 2007, Yayasan New 7th Wonder mengumumkan kepada Kemenbudpar di seluruh dunia untuk mengirimkan tiga objek wisata yang extraordinary, indah, memiliki nilai kesejarahan, benuansa hebat, dan tidak ada duanya. Setelah rapat evaluasi objek wisata yang pantas untuk dipilih, Kemenbudpar menetapkan tiga tempat, yakni Danau Toba, Gunung Krakatau, dan Pulau Komodo. Masing-masing objek wisata ini didaftarkan oleh Kemenbudpar sebesar USD199. Setelah registrasi, yayasan mengevaluasi dengan mengirim tim ke Indonesia. Dari pengamatan yang paling
pantas untuk menjadi nominator adalah Pulau Komodo, di mana tempat ini menjadi satu-satunya habitat komodo di dunia. Dijelaskan, ada 200-an objek sedunia yang di-vote, termasuk Pulau Komodo. Setelah dipromosikan ke dunia melalui website, gambar di gedung kementerian dan semakin ramai yang memilih, pada Juli 2009 diberitahu bahwa terdapat 28 objek yang masuk final, termasuk Pulau Komodo. ’’Makin gairah saya vote komodo. Saya ajak Wapres, Menhut, serta menteri kelautan dan perikanan sampai artis ke sana,’’ ujarnya. Wacik juga menyesalkan sikap yayasan yang tertutup terkait posisi Pulau Komodo pada 28 besar. ’’Saya tanya, dari 28 itu, Pulau Komodo nomor berapa? Tapi, tidak pernah dapat jawaban jelas,’’ kata Wacik. (dna/c2/niz)