BERITA UTAMA
4
KAMIS, 7 APRIL 2011
Jawa Pos News Network
Polisi Incar Jenderal AU Bintang Tiga JAKARTA - Mabes Polri terus menyelidiki aliran dana nasabah yang digelapkan Malinda Dee alias Inong Malinda. Dari analisa transaksi, ada duit yang mengalir ke PT Sarwahita Group, Malinda adalah salah satu direksinya. Penyidik akan memanggil jajaran komisaris perusahaan yang bergerak di bidang energi alternatif itu. ’’Semua pihak yang terkait akan diperiksa, bisa saja dalam kapasitas sebagai saksi,’’ ujar Kabareskrim Komjen Ito Sumardi kemarin (6/4). Penyidik sudah memeriksa Rita Amalia, salah seorang komisaris perusahaan itu. Sebab, ada dana nasabah Malinda yang masuk ke rekening Sarwahita melalui Malinda Dee. Sarwahita Group yang berkantor di Lantai 16 Gedung Menara Anugerah, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Presiden Komisarisnya adalah Marsekal Madya Rio Mendung Thalieb, Jenderal bintang tiga TNI AU yang sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Apakah Rio akan diperiksa juga? Menurut Ito Sumardi, siapa pun yang diduga mengetahui dan terkait perkara Malinda tentu akan dimintai keterangan oleh penyidik. ’’Nanti dilihat perannya apa, kita akan klarifikasi, sifatnya klarifikasi,’’ kata mantan Kapolda Sumatera Selatan ini. Sebelum menjadi wakil gubernur Lemhanas, Marsdya Rio Mendung pernah menjabat seba-
gai Gubernur Akademi Angkatan Udara di Jogjakarta dan Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI. Kemarin, Jawa Pos (grup Radar Lampung) mencoba mengonfirmasi Rio Mendung Thalieb dengan mendatangi kediamannya di dalam kompleks Pangkalan TNI AU. Namun, oleh tiga petugas provos yang berjaga, langkah koran ini dihentikan. ’’Harus ada izin dari pimpinan,’’ kata prajurit satu itu. Menurutnya, untuk masuk ke kediaman perwira di Lanud Halim harus seizing yang bersangkutan. Atau, jika berstatus wartawan, harus menunjukkan surat izin resmi yang ditandatangani Komandan Lanud Halim Perdanakusumah dengan tembusan Dinas Penerangan Mabes TNI AU. Di Istana, Gubernur Lemhanas Budi Susilo Supandji berjanji akan bertanya langsung kepada Rio Mendung soal statusnya di Sarwahita. ’’Saya belum tahu, sekarang Pak Rio sedang dinas di luar kota. Nanti akan saya cek,’’ kata Budi pada wartawan di kompleks Istana. Kakak angkatan Rio dan juga mantan Panglima TNI Djoko Suyanto saat dikonfirmasi soal status perusahaan Rio, mengaku tidak tahu menahu. ’’Kenal ya, dia adik angkatan saya. Sama-sama Angkatan Udara, tapi soal itu (Sarwahita) saya benar-benar tidak tahu. Tanya ke beliau ya,’’ katanya di Istana. Saat didatangi kemarin, kantor Sarwahita di Menara Anugerah
tutup. Seorang sekuriti gedung menjelaskan, sejak Malinda ditahan, tidak ada kegiatan operasional di kantor Sarwahita. ’’Sebelumnya memang sering nampak di sini. Suka pakai kerudung,’’ kata satpam itu. Di Mabes Polri, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Anton Bahrul Alam menjelaskan, penyidikan aliran dana Malinda berjalan secara bertahap. ’’Harus runtut dan juga kita sedang menunggu data rekening dari Bank Indonesia,’’ katanya. Penyidik Mabes Polri mengagendakan pemeriksaan dua kepala teller Citibank tempat tersangka kasus pembobolan dana nasabah Malinda Dee bertugas. ’’Jadi yang diperiksa hari ini head teller N dan W,’’ ujarnya. Anton belum dapat memastikan apakah dua saksi yang diperiksa hari ini dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. ’’Belum tunggu pemeriksaan,’’ ujarnya Jenderal bintang dua ini juga membantah pemberitaan Koran Tempo yang menyebut Kepala Divisi Profesi Pengamanan Mabes Polri Irjen Budi Gunawan ikut jadi korban. ’’Saya sudah tanyakan langsung ke beliau, tidak punya rekening di Citibank dan tidak kenal,’’ kata Anton. Kapolri Jenderal Timur Pradopo juga membantah Irjen Budi Gunawan menjadi nasabah Malinda. ’’Beliau tidak pernah diwawancarai,’’ katanya. Untuk hal ini, Polri mengirim surat permintaan hak jawab dan protes. (jpnn/c3/ary)
BI Kaji Setop Debt Collector
CITIBANK
FOTO NICK HANOATUBUN/JPNN
Presiden Direktur (CCO) Citibank Shariq Mukhtar (kanan) dan Vice President Customer Care Hotman Simbolon (kiri) saat mengikuti rapat dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/4). Rapat ini merupakan lanjutan soal kasus Citibank yang sedang berlangsung.
Dituding Salah, Citibank Masih Berkelit JAKARTA - Citibank belum secara tegas mengakui kesalahan atas dua kasus pidana yang melibatkan oknum pegawai maupun pihak outsourcing. Vice President Customer Care Center Citibank Hotman Simbolon menyatakan, pihaknya tetap masih menunggu hasil penyelidikan aparat kepolisian. ’’Kita tunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian,’’ jawabnya usai dicecar pertanyaan oleh anggota komisi XI dalam rapat dengar pendapat yang digelar di ruang rapat komisi itu, Rabu (6/4). Hotman menjelaskan, kontrol terhadap kinerja pegawai jelas akan runtuh manakala terjadi kolusi di dalam internal perusahaan. Oleh karena itu, ia menegaskan, pihaknya kemudian melaporkan kasus yang terjadi itu kepada pihak kepolisian meski konsekuensi yang harus ditanggung akan berat. ’’Kami tak mau orang yang sudah melanggar hukum tidak segera dilaporkan, meski kami tahu pada akhirnya risiko yang kami hadapi seperti sekarang,’’ katanya. Ia juga membantah jika pihaknya telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap Irzen Okta ketika mengunjungi Citibank untuk ditagih debt collector. ’’Berdasarkan hasil audit internal, tidak
ada tindak kekerasan fisik pada Irzen Okta. Dalam sistem penagihan oleh pihak ketiga, kami juga tidak sembarangan. Kami sudah menjalani proses penagihan dengan standar perbankan,’’ tegasnya. Pernyataan dari Hotman itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari sejumlah anggota komisi XI terkait kasus Irzen Octa yang meninggal dunia saat diinterogasi debt collector Citibank. Anggota Komisi XI Nusron Wahid bahkan meminta agar pihak Citibank untuk mengakui kesalahan atas perbuatan yang menyebabkan meninggalnya nasabah tersebut, saat itu juga. Nusron juga mengatakan, kasus terbunuhnya nasabah oleh debt collector yang disewa oleh Citibank, pihak kepolisian semestinya tidak membawa kasus tersebut mengarah pada pelaku individu. Menurutnya, apa yang terjadi di Citibank tak terlepas dari aturan hukum perbankan sehingga segala sesuatu aturan hukum selain itu harus bisa tunduk. ’’Dalam aturan hukum perbankan, bank sentral sudah memuat ketentuan di mana setiap terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi, yang harus dilibatkan adalah korporasi. Bukan individu,’’ tegasnya. Rapat dengar pendapat ke-
marin menghadirkan City Country Officer (CCO) Citibank Indonesia Shariq Mukhtar, Vice President Customer Care Citibank Hotman Simbolon, Kepala Kepolisian Jakarta Selatan Komisaris Besar Gatot Edi Pramono, serta Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan dan Ajun Komisaris Besar Budi Irawan, Dalam kesempatan itu, Halim Alamsyah mengatakan, ada prosedur yang tak dilakukan Citibank seperti tidak adanya supervisi yang dilakukan atasan terhadap MD selain blangko kosong yang semestinya tak boleh ditandatangani nasabah. ’’Penyetoran dana semestinya juga harus dilakukan nasabah langsung kepada teller bukan melalui perorangan,’’ katanya. Deteksi, kata Halim, sudah dilakukan bank sentral. Namun pendeteksian terakhir tergantung dari masing-masing bank. Sehingga, jika Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak dilaksanakan, maka hal tersebut akan mudah diketahui. Halim menegaskan, BI akan melakukan pengawasan lebih dalam terhadap kegiatan dengan mengedepankan prinsip pengawasan. ’’Termasuk hal yang menyentuh nasabah terutama soal perlindungannya,’’ kata dia. (wmc/c3/ary)
BANK Indonesia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan meninjau kembali aturan mengenai penggunaan jasa penagihan (debt collector) oleh perbankan. Hal itu dilakukan pasca meninggalnya Sekjen Partai Pemersatu Bangsa (PBB) Irzen Okta di kantor Citibank. ’’Kita akan lakukan review lagi peraturan mana yang bisa diperketat atau mungkin (perbankan) tidak boleh lagi gunakan debt collector, mungkin saja tidak bank tidak usah gunakan lagi jasa pihak ketiga,’’ ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Rochadi dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI dan Citibank di gedung DPR kemarin. BI memang memperbolehkan bank menggunakan jasa ketiga untuk penagihan kredit. Hal itu tercantum dalam Surat Edaran BI No. 11/10/DADP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Pada halaman 38 surat edaran itu disebutkan penerbit kartu yang menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan penagihan transaksi kartu kredit dapat dilakukan. Syaratnya, pertama, jika kualitas tagihan kartu kredit telah termasuk kolektibilitas diragukan atau macet. Kedua, penagihan pihak lain dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum. Ketiga, di dalamnya juga memuat klausul tentang tanggung jawab penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerja sama dengan pihak lain. Menurut Budi, penagihan oleh pihak jasa ketiga pada dasarnya tidak boleh melanggar hukum. Dengan adanya kasus kematian nasabah kartu kredit di Citibank, ia mengaku, BI akan meninjau kembali klausul-klausul perjanjian kerja sama antara perbankan dengan pihak debt collector. ’’Kita akan review aturan yang ada, termasuk soal perjanjian bank dengan pihak ketiga,’’ tegasnya. Anggota Komisi XI Maisyak Johan mengatakan, pengawasan BI terhadap aturan yang telah dibuat sama sekali tidak ada. Akibatnya aturan mengenai penggunaan debt collector oleh perbankan hanya memenuhi perpustakaan. (jpnn/c3/ary)