METROPOLIS
SELASA, 6 JULI 2010
Hanya Berharap Ada yang Melapor BANDARLAMPUNG – Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) Hattu Octavianus menyesalkan jika ada oknum petugas rumah tahanan (rutan) atau lembaga pemasyarakatan (lapas) yang terlibat pungutan liar (pungli). Namun, Hattu hanya bisa berharap agar masyarakat maupun narapidana (napi) yang mengalami perlakuan tak terpuji itu segera menyerahkan bukti dan melapor. Baik secara terbuka mau-
pun tertulis. ’’Akan kami rahasiakan identitasnya, jika hal itu perlu dilakukan. Jujur saja, saya merasa risi mendengar hal-hal seperti ini,” tegasnya. Bukti dan fakta yang dimiliki menjadi salah satu acuan agar masalah tersebut diselidiki lebih lanjut. Minimal bukti awal ini sebagai bahan tindak lanjut. ’’Kita bicara konkret saja. Karena sejauh ini saya belum mendapat laporan. Apalagi pengaduan dari masyarakat yang dirugikan,” timpalnya.
Jika benar terjadi pungli, dirinya berjanji memproses dan memberi sanksi terhadap oknum yang nakal itu. ’’Sanksi PP 30/1980 berlaku. Di situ ada sanksi berat, ringan, dan sedang yang akan diterapkan. Saya pun akan tegas menanggapi hal ini,” terangnya. Sementara berdasar pantauan Radar Lampung kemarin siang, tidak ada kegiatan yang menggambarkan adanya pemeriksaan dari kantor Kementerian Hukum dan HAM. (ful/hsb/kyd/ais)
jang empat meter tersebut,” kata Kepala Bidang Pengawasan Distako M. Yusuf. Peringatan sebanyak tiga kali, kata dia, telah dilayangkan kepada pemilik ruko. Pemilik berjanji membongkar sendiri saat surat teguran kedua dilayangkan 7 Juni lalu. Namun berdasarkan pantauan Distako, pembangunannya terus dilakukan. Oleh sebab itu, kata Yusuf, Distako memberikan waktu 3 x 24 jam kepada pemilik ruko untuk melakukan pembongkaran. Jika tidak dilaksanakan, Distako dan Satpol PP yang akan membongkarnya. ’’Ini contoh tidak baik
untuk yang lain,” katanya. Terkait rencana pembongkaran bangunan di Jalan Gajah Mada itu, Cik Raden mengatakan telah menyiapkan tim khusus. Sedangkan berdasar pantauan Radar Lampung kemarin, hingga pukul 14.00 WIB, bangunan tambahan pada ruko di Jalan Gajah Mada belum juga dibongkar. Papan bertuliskan ’’3 x 24 jam dibongkar’’ dengan pilox berwarna merah pun masih terpampang di bangunan selebar empat meter tersebut. Di sekitar lokasi pembangunan ruko tiga lantai itu tidak tampak aktivitas pekerja. Begitu juga dengan pemilik ruko. (eka/ais)
realisasinya juga bisa tambah lama. Tetapi yang pasti, tahun ini izinnya keluar dari Menneg BUMN maupun Menkeu, sambil cari investor untuk pembangunan selanjutnya,” kata dia. Rencana Pemprov Lampung membangun kota baru mulai diwujudkan Minggu (27/6), yang ditandai peletakan batu pertama oleh Gubernur Sjachroedin Z.P. di Desa Wayhuwi, Jatiagung, Lampung Selatan. Sjachroedin mengatakan, pembangunan kota baru merupakan awal pembangunan Lampung ke depan. Meskipun dirinya mengaku pembangunan tidak bisa
sekaligus, melainkan bertahap karena minim anggaran. Pemprov membangun tiga gerbang untuk jalan utama. Setelah itu pusat pemerintahan, pasar tradisional, pasar modern, dan terminal induk untuk bus baik dari dalam maupun luar provinsi. Kota baru akan dibangun di atas lahan 1.669 hektare (ha) dan bakal dikembangkan menjadi 6 ribu ha. Ditargetkan rampung dalam 15 tahun. Pembangunan gerbangnya akan menelan dana Rp500 juta, sementara infrastruktur dasar mulai pembukaan lahan hingga pembuatan jalan mencapai Rp18,9 miliar. (whk/ais)
Hari... yang diajukan untuk rekomendasi andalalin, trotoar tidak boleh dibongkar. Iskandar menambahkan, pihaknya telah melakukan teguran secara lisan. Setelah teguran tersebut, Dishub akan melakukan pantauan selama satu minggu ini. Jika tidak juga diindahkan, tim akan kembali turun. Bangunan lain yang juga didatangi tim ini adalah ruko di Jalan Gajah Mada, TkT, milik Ny. Eni yang melanggar IMB. ’’Setelah izin terbit, mereka menambah bangunan. Ini jelas melanggar. Jadi, mereka harus membongkar bangunan sepan-
Sambungan dari Hal. 36
Izin... Seperti diberitakan Radar Lampung pada Sabtu (3/7) lalu, meski Pemerintah Provinsi Lampung sudah memulai pembangunan kota baru, hingga kemarin izin pengalihan aset dari Kementerian Keuangan belum dikantongi. Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Pemprov Lampung Sutono didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Adeham mengatakan, pembangunan sudah dilakukan karena Bandarlampung semakin padat. ’’Seraya membangun, izinnya terus diurus. Kalau menunggu izin, nanti nggak mulai-mulai,
35
Bukan Sekadar Berita
Sambungan dari Hal. 36
Hadiah... ’’Bahkan wawasan saya secara umum bertambah,” kata warga Jl. Tupai No. 52, Kedaton, Bandarlampung, ini. Diketahui, hadiah kedua pada program Gebyar Radar Lampung 2010 ini sebenarnya berupa ibadah haji ke tanah suci. Namun karena pemenang kali ini nonmuslim, maka ada kebijakan bahwa hadiah tersebut dikonversikan dalam bentuk uang tunai senilai Rp25 juta. ’’Hadiah ini akan kami gunakan untuk membiayai bapak (Bungaran Sitompul, Red) berobat. Karena sudah beberapa tahun terakhir ini ia memang menderita sakit vertigo,” ujar Duamas, yang mendampingi Bungaran ke Graha Pena Lampung. Diakui Bungaran, setiap bulan ia membutuhkan sekitar Rp2 juta untuk biaya pengobatan penyakitnya. ’’Semula saya rutin opname. Untungnya sekarang hanya berobat jalan di rumah sakit,” tambah dia. Bungaran Sitompul yang lahir di Tarutung, Sumatera Utara, pada
Sambungan dari Hal. 36
FOTO OKTA
UNTUK BEROBAT: Bungaran Sitompul yang menjadi pemenang kedua Gebyar Radar Lampung.
11 Mei 1930 ini mulai menetap di Lampung sejak tahun 1963. ’’Saya sempat bertugas di Palembang dan kemudian di Lampung hingga pensiun,” tambahnya. Untuk mengikuti Gebyar Ra-
dar Lampung tersebut, ia rajin mengikuti potongan huruf yang ditempelkan pada kartu pos serta dibubuhkan kupon sebelum dikirim. ’’Setiap bulan saya mengi-
Kenapa... telah dilaporkan ke Dinas Tata Kota (Distako). ’’Kami kan hanya menyiapkan data. Sementara eksekusi tetap dilakukan Satpol PP,” katanya. Namun tindakan eksekusi seperti apa, akan dirapatkan terlebih dahulu dengan tim penertiban. Berdasarkan pantauan Radar Lampung, salah satu minimarket, yakni yang terletak di Jl. Indra Bangsawan, memang tetap beroperasi. Minimarket tersebut buka setiap hari dan tutup hingga pukul 22.00 WIB. Begitu juga minimarket yang ada di Jl. Kartini. Sementara itu, sejak wali kota Bandarlampung mengeluarkan Instruksi Nomor 04/2010 tentang Penghentian Penerbitan Izin Pendirian Minimarket pada 1 Juni lalu, BPMP menolak 20 pengajuan izin pendirian minimarket baru. ’’Cukup efektif instruksi ter-
rimkan dua kartu pos dan kupon. Dan itu saya lakukan selama enam bulan. Ternyata semua itu ada hikmahnya dengan menjadi pemenang kedua,” pungkas Bungaran. (tru/ais)
Sambungan dari Hal. 36 sebut. Tidak ada izin yang dikeluarkan,” katanya. Sebab dalam instruksi itu tertulis bahwa wali kota meminta BPMP menghentikan penerbitan izin pendirian terhitung sejak instruksi tersebut ditetapkan. Lalu, BPMP diminta melakukan inventarisasi terhadap pendirian minimarket. BPMP juga diminta memberikan teguran kepada pihak manajemen minimarket yang bersangkutan. Kemudian, BPMP harus berkoordinasi dengan satuan kerja terkait untuk pemberian sanksi terhadap minimarket yang tidak memiliki izin. Dalam instruksi tersebut juga disebutkan BPMP menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik usaha yang telah memiliki SITU dan diminta untuk melengkapi
izin pendirian minimarket. Seperti surat izin usaha pendirian pasar modern (SIUPPM), tanda daftar perusahaan (TDP), dan tanda daftar gudang (TDG). Penerbitan kembali izin pendirian minimarket baru dapat dilakukan setelah diundangkannya peraturan daerah yang mengatur tentang minimarket. Terpisah, terkait masih bebasnya minimarket tak berizin beroperasi, anggota Komisi A DPRD Bandarlampung Wiyadi mengatakan, sudah berkali-kali komisinya meminta pemkot menertibkan. ’’Data yang ada kan sudah valid. Ya segera ditertibkanlah dan pemkot harus terus menindaklanjutinya,” kata dia. Dengan begitu, kata ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, Bandarlampung menjadi kota yang
ramah terhadap investor. Serta tidak ada pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan. Sebab jika dibiarkan terusmenerus, akan timbul kecemburuan sosial antara yang memiliki izin dan yang tidak. Oleh sebab itu, lanjut ketua Badan Legislasi DPRD Bandarlampung ini, pembenahan di berbagai sektor mesti dilakukan. ’’Harus secepatnya ditutup yang tidak memiliki izin. Ini kan catatan buruk. Pemkot mampu kerja tidak? Sudah tahu melanggar kok didiamkan saja. Ada apa ini? Apakah ada yang melindungi?” paparnya. Menurutnya, jika hal ini terus dibiarkan, nantinya pengusaha sendiri yang merugi. Kerugian lebih besar akan ditanggung jika nantinya aparat hukum telah turun tangan. (eka/ais)