BERITA UTAMA
RABU, 5 MEI 2010
Kapolri... Kendati begitu, Darmono juga menyatakan bahwa harus dipastikan lebih dahulu dari mana informasi dan sumber data soal dana tersebut. ’’ (Sesuai prosedur) ketua PPATK itu menyampaikan informasi kepada pejabat yang berwenang, baik kepolisian atau kejaksaan. Saya sendiri belum menerima informasi itu,” tutur pria yang juga menjabat wakil Jaksa Agung tersebut. Dia menyebut uang Rp95 miliar dalam rekening itu bisa saja termasuk aliran dana mencurigakan. Jika ada dugaan money laundering, polisi mempunyai kewenangan untuk mengusut. ’’Jika ada korupsinya, ya kami akan tindak lanjuti,” janjinya. Secara terpisah, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri Irjen Pol. Budi Gunawan ikut angkat suara soal pemberitaan tentang jenderal yang memiliki rekening Rp95 miliar. Dia menilai pemberitaan tersebut bisa merugikan internal kepolisian. Pasalnya, kinerja polisi yang sedang giat membongkar kasus Gayus Tambunan dan sindikasi mafia pajak lainnya menjadi terganggu. ’’Pemberitaan soal rekening tersebut tidak benar. Itu merupakan fitnah dan upaya pembusukan untuk menghancurkan karakter dalam melemahkan langkah tim independen terhadap kasus
Jumat... Kapolres Waykanan ini telah memerintahkan anggotanya untuk membuktikan kebenaran ijazah lajang berusia 27 tahun itu ke ITPS. ’’Rencananya, anggota saya berangkat ke Surabaya, Jumat (7/5),” singkatnya kepada harian ini kemarin. Tuntut Polisi dan BKD Profesional Pernyataan Ketua Lampung Police Watch Rizani yang meminta BKD (Badan Kepegawaian Daerah) secepatnya memverifikasi ulang ijazah PNS mendapat dukungan. Pengamat hukum Universitas Lampung (Unila) Heni Siswanto, S.H., M.H. menyatakan persetujuannya langkah itu dilakukan. Untuk menekan biaya, BKD dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi maupun universitas di Lampung. Khususnya ketika verifikasi dijalankan. Misalnya dalam penerimaan PNS,
PT PHS... Jhonny mengakui, pihaknya memang pernah diperiksa oleh Ditjen Pajak pada September 2007 terkait dengan dugaan penggunaan faktur pajak fiktif untuk dalam restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). Pemeriksaan tersebut berlanjut dengan penyidikan pada Oktober 2009 hingga saat ini. ’’Padahal yang menggunakan faktur fiktif adalah supplier kami, bukan kami,’’ katanya. Menurut Jhonny, penggunaan faktur fiktif oleh supplier yang menyuplai kelapa sawit ke PHS di luar kontrol manajemen PHS. Selain itu, dari ratusan supplier, hanya sekitar 6 supplier yang terbukti menggunakan faktur fiktif. Kasus tersebut, lanjut dia, juga sudah diajukan ke meja hijau. Hasilnya, pada pertengahan 2009, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dan PN Jakarta Selatan memutuskan supplier-lah yang bersalah dalam kasus faktur fiktif. Adapun PT PHS, justru dinilai sebagai pihak yang ikut dirugikan gara-gara ulah supplier tersebut. ’’Jadi, kami tidak habis pikir kenapa justru kami yang disalahkan,’’ ungkapnya. Bahkan, Jhonny mengklaim, sejak kasus tersebut, hak restitusi PPN milik PT PHS periode Agustus 2007–Juni 2008 hingga kini masih tertahan dan belum bisa dicairkan. ’’Nilainya Rp530 miliar,’’ sebutnya. Restitusi PPN tersebut berasal dari transaksi pembelian crude palm oil (minyak sawit mentah) oleh PT PHS yang kemudian diekspor ke luar negeri, sehingga PT PHS berhak mendapatkan kembali restitusi PPN lebih bayar sebe-
11
Jawa Pos News Network
Sambungan dari Hal. 1 mafia hukum,” ujar Budi saat dihubungi para wartawan. Menurut mantan Kapolda Jambi itu, penyebaran data yang diklaim dari PPATK tersebut bertentangan pula dengan Undang-Undang (UU) Pencucian Uang, khususnya pasal 26 huruf g UU No. 23/2003. ’’UU itu menyebut hak hasil LHA PPATK dilaporkan ke Polri atau jaksa, sedangkan ICW bukan lembaga berwenang,” ujarnya. Budi menambahkan, data yang tidak jelas asal-usulnya itu juga bertentangan dengan UU Perbankan. ’’Penyiaran rekening itu bertentangan dengan pasal 40 UU No. 10/1998 tentang Perbankan, khususnya berkaitan dengan rahasia bank,” katanya. Mantan Kepala Divisi Pembinaan Hukum (Binkum) Mabes Polri itu menyebut siapa pun yang menyebarkan informasi tersebut dapat dipidanakan. ’’Bila dapat dibuktikan berita tersebut tidak benar, dapat diancam pasal 310 atau 311 KUHP tentang penghinaan dengan tulisan,” katanya. Ketika dikonfirmasi ulang tentang data yang diinformasikannya, Kepala Divisi Investigasi ICW Tama Satrya Langkun tidak merespons. ’’Maaf, aku sedang buruburu di jalan. Nanti saja ya,” katanya kemarin. Setelah itu, ponsel Tama tidak bisa dihubungi karena mati. (jpnn/spt)
Sambungan dari Hal. 1 termasuk ketika pembagian SK. ’’Minimal kasus Sally dan Rizki yang diungkap Radar Lampung atau Ganda yang lolos PNS dengan joki beberapa tahun lalu tidak kembali terjadi,” bebernya. Pemalsuan ijazah, sambung pria yang tinggal di Perumahan Sukabumi Indah, Sukarame, itu merupakan kejahatan berat yang harus disanksi tegas. Meski demikian, BKD baik provinsi maupun kabupaten/kota harus tetap menekankan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan kembali upaya itu. Karena jelas memakan anggaran sangat besar. Dia mengakui aparat kepolisian kurang cepat melakukan penyelidikan. Menurut dia, banyak hal yang mengakibatkan konteks itu bisa muncul. Hal ini bisa terjadi karena polisi bekerja harus didasarkan saksi, data, dan fakta. (gan/ful/ade)
Sambungan dari Hal. 1 sar 10 persen yang telah dibayarkan PT PHS kepada supplier-nya. Menurut Jhonny, pihaknya juga pernah membahas permasalahan restitusi dan dugaan faktur pajak fiktif tersebut dengan pihak Ditjen Pajak pada Desember 2007. ’’Saat itu, kami bertemu dengan Pak Darmin (Nasution, Dirjen Pajak saat itu) di sebuah hotel, di sela acara GIMNI (Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia). Beliau bilang, akan dicek lagi. Tapi, sampai Beliau jadi (Pjs.) gubernur BI, kami belum mendapat jawaban,’’ paparnya. Kuasa hukum PT PHS, Agus Liana, menambahkan, PT PHS tidak memiliki afiliasi apa pun dengan supplier yang menerbitkan faktur pajak fiktif tersebut. Karena itu, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Menkeu agar meminta PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk membuka aliran dana dari PT PHS ke para supplier tersebut. ’’Ini agar semuanya jelas,’’ ujarnya. Menurut Agus, pihaknya meminta kepada Menkeu agar diberi kesempatan untuk menjelaskan melalui proses gelar perkara, untuk mengusut kasus faktur pajak fiktif tersebut. ’’Agar Menkeu mendapatkan informasi yang berimbang,’’ katanya. Terkait pimpinan PT PHS bernisial R yang disebut Menkeu telah kabur ke luar negeri, kuasa hukum PT PHS, Harmon Nainggolan, mengatakan, kini pimpinan PHS yang bernama Robert tersebut memang sedang di Singapura karena tengah berobat. (jpnn/niz)
Susno... ’’Beliau dipanggil pukul 10.00 WIB,” kata anggota Ikatan Advokasi Internasional sejak 1986 itu. Henry menjelaskan, surat panggilan terhadap saksi lazimnya mencantumkan secara jelas nama tersangkanya. ’’Seharusnya membuat terang dugaan pidana untuk orang yang disangka agar saksi yang akan diminta keterangannya dapat beri keterangan yang jelas pada penyidik atau yang ia alami sendiri. Tapi, ini kok tidak ada nama tersangkanya,” katanya. Pihaknya mendapatkan informasi bahwa status saksi dalam surat penggilan itu hanya akal-akalan. ’’Ini sangat memprihatinkan. Kami tidak meremehkan dan harus mengantisipasi ini,” kata pengacara bergelar kraton Kanjeng Raden Haryo (KRH) itu. Henry meminta Polri tidak terjebak dengan pengakuan orang per orang terkait kasus ini. ’’Institusi Polri adalah milik rakyat. Bukan milik segelintir pejabat yang kebetulan sekarang memimpin,” katanya. Susno sendiri siap memenuhi panggilan itu. ’’Walaupun janggal seperti ini, klien kami akan tetap datang. Tapi, publik harus tahu bahwa sudah ada upaya kriminalisasi terkait kasus arwana pada Susno yang berjasa membongkar mafia kasus pajak,” katanya. Informasi yang dihimpun koran ini, Susno ’’terseret” oleh pengakuan salah satu tersangka kasus Gayus yakni Haposan Hutagalung. Secara kebetulan, Haposan juga merupakan salah satu pengacara pihak yang bersengketa dalam kasus sengketa ikan arwana di Riau. Pada 3 Februari 2010, ketika menjadi kuasa hukum Ho Kian Huat (warga negara Singapura), Haposan Hutagalung pernah mengirimkan surat kepada Duta Besar Singapura untuk Indonesia di Jakarta guna memberikan perlindungan kepada kliennya terkait kasus
Sambungan dari Hal. 1 penipuan dan penggelapan. Permintaan perlindungan itu disebabkan karena dalam kasus tersebut, sebagai pelapor Huat justru sempat dicekal oleh Dirjen Imigrasi Depkum dan HAM RI. Selain itu, Huat menilai kasus tersebut sepertinya ’’dipermainkan” oleh Bareskrim. Surat permohonan pencekalan itu merupakan permintaan penyidik Unit I Direktorat I Bareskrim Polri. Surat bernomor 25/HH/I/2010 dengan kop surat kantor hukum pimpinan Haposan menjelaskan, kliennya Huat telah melaporkan kasus penggelapan yang dilakukan oleh mitra bisnisnya Anuar Salmah alias Amo. Keduanya, sejak 1992 terlibat kerja sama dalam usaha penangkaran ikan arwana di Desa Muarafajar, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Usaha penangkaran arwana tersebut awalnya bernama CV Sumatera Aquaprima yang kemudian berubah nama menjadi PT Sumatera Aquaprima Buana. Kini penangkaran ikan arwana yang diduga berada di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Kasim II tersebut bersalin nama baru menjadi PT Salmah Arowana Lestari. Huat, dalam surat Haposan tersebut, melapor ke Mabes Polri dengan surat tanda bukti laporan nomor polisi TBL/ 57/III/Siaga-II tertanggal 10 Maret 2008. Sementara, proses penyidikan dilakukan oleh Direktorat I Unit V Bareskrim Polri. Angka penipuan yang dituduhkan Huat kepada Anuar memang cukup fantastis. Soalnya, Huat mengaku pernah mengirim duit sebesar Rp11,5 juta dolar Singapura setara Rp74,75 miliar (kurs Rp6.500). Duit itu dikirim kepada Anuar untuk membeli lahan, membangun kolam penangkaran, bibit ikan serta sarana penunjang usaha tersebut. Selain itu,
Huat juga telah memberikan indukan arwana kelas satu sebanyak 1.549 ekor. Jenis indukan tersebut yakni super red, cross black Golden, dan golden red. Indukan tersebut bila diuangkan angkanya mencapai Rp32,475 miliar. Total modal yang sudah diserahkan Huat kepada Anuar mencapai Rp107 miliar. Haposan menyatakan bukti pengiriman duit dan ikan tersebut sudah diserahkan kepada Bareskrim. Haposan dalam suratnya menyatakan, kasus tersebut nyaris dihentikan karena adanya intervensi dari oknum perwira tinggi Mabes Polri. Kejanggalan penanganan kasus ini oleh Mabes Polri pun dirasakan oleh Huat. Soalnya, dalam perkembangan kasus tersebut, Haposan menilai tersangka Anuar telah memutarbalikkan fakta yang ada. Kepada penyidik, tersangka Anuar mengaku kalau dia merupakan pemilik tunggal usaha penangkaran walet tersebut. Dia tidak mengakui adanya bukti transfer uang yang diberikan oleh Huat, meski pada sejumlah dokumen ada tanda tangan penerimaan oleh Anuar. Anuar melaporkan balik Huat kembali ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pemalsuan dan perbuatan tidak menyenangkan. Laporan Huat tersebut langsung direspon cepat oleh Bareskrim. Hanya beberapa bulan setelah dilaporkan, Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI langsung mencekal Huat. Cekal tersebut berdasarkan permintaan dari penyidik Unit I Direktorat I Bareskrim Polri. Nah, agar memenangkan kasus itu Haposan mengaku menyiapkan sejumlah uang kepada Susno Duadji. Uang itu, menurut Haposan, diantar oleh kurir. Kuasa hukum Haposan Victor Nadapdap membenarkan informasi ini. ’’Memang seperti itu.” Kata Victor. Saat rapat dengar pendapat dengan
KPK... adalah proses penetapan sistemik, proses penyerahan Bank Century ke LPS, hingga latar belakang krisis global. ’’Termasuk turbulence (goncangan) di pasar modal dan pasar utang,’’ terangnya. Menurut Sri Mulyani, keterangan yang diberikan kemarin relatif sama dengan keterangan yang dia berikan saat petugas KPK datang ke Kemenkeu pada 30 November 2009 dan 13 November 2009. ’’Waktu itu, saya selaku Menkeu sudah mengundang KPK atas inisiatif sendiri. Jadi, kami sudah proaktif sejak dulu,’’ ucapnya.
Sambungan dari Hal. 1 Sri Mulyani mengatakan, dalam dua kesempatan itu dan dua kali pemeriksaan terakhir, pihaknya sudah memberikan seluruh dokumen, termasuk notulen dan rekaman rapat terkait penanganan Bank Century. ’’Kami ingin, KPK mendapat gambaran yang komprehensif tentang penanganan Bank Century, mulai dari berbagai opsi penanganan krisis, termasuk kalkulasi biaya-biaya untuk cegah krisis, sehingga Indonesia bisa dianggap sebagai negara yang berhasil mencegah krisis global. Juga untuk menghindarkan masyarakat dari suasana pra-
sangka dan pemvonisan atas pihakpihak tertentu, sehingga kehidupan bernegara bisa lebih positif,’’ paparnya. Secara umum, Sri Mulyani menyatakan, pihaknya menyikapi pemeriksaan oleh penyidik KPK dengan sangat positif. Dia juga memuji profesionalisme penyidik KPK. ’’Bahkan sesuai protokol, penyidik KPK tidak boleh menerima minuman kecuali air putih. Tapi, tadi pun KPK membawa botol Aqua (air mineral) sendiri,’’ ujarnya lantas tersenyum. Sri Mulyani menambahkan, dirinya siap memberikan kembali diperiksa jika memang KPK masih membutuhkan
Yakin... lebih. Tujuannya, mereka punya stamina layaknya pemain Eropa,” kata dr. Fai, panggilan akrab Phaidon L. Toruan. Meski begitu, dokter bertubuh atletis tersebut sama sekali tidak mencontek menu makanan yang dikonsumsi pemain-pemain Benua Biru tersebut. Menu wajib mereka justru makanan tradisional dari negeri sendiri. Misalnya, untuk memenuhi karbohidrat, dokter yang juga magister manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu akan memberikan beras merah, ubi, singkong, jagung, dan kacang hijau. Tidak ada nasi putih. Gula pasir yang selama ini masih harus diimpor Indonesia diganti dengan gula merah, yang kalorinya lebih bagus. ’’Tentu penyajiannya harus benar,” ungkapnya. Untuk kebutuhan vitamin, mineral, protein, dan lainnya, dr Fai sudah membuat daftar-daftar makanan alam, yang semua stoknya melimpah di Indonesia. Dokter yang pernah menjabat corporate fitness training di beberapa perusahaan papan atas tanah air tersebut mengungkapkan, singkong, misalnya, menghasilkan energi yang lebih tinggi daripada padi dan jagung.
Komisi III DPR beberapa waktu lalu, Komjen Susno Duadji menyebut, mafia yang mengatur kasus Gayus dan kasus arwana orangnya sama. Dia menyebutnya sebagai Mr. X. ’’Pengacaranya sama, jaksa penelitinya sama,” kata Susno saat itu. Secara terpisah, sumber Jawa Pos (grup Radar Lampung) di lingkungan tim independen membenarkan adanya kemungkinan Susno dinaikkan statusnya sebagai tersangka. ’’Bergantung pemeriksaan itu, kita tak bisa hanya pengakuan,” katanya. Dia menjelaskan, kasus ikan arwana itu terjadi saat Susno menjadi Kabareskrim. ’’Kita periksa sebagai saksi karena memang belum ada tersangka dalam dugaan suap dan korupsi,” katanya. Pada kasus aslinya, sengketa ikan arwana ini masuk pada dugaan delik penipuan, penggelapan dan pencemaran nama baik. ’’Jadi bedakan antara pemeriksaan Pak Susno dengan sengketa antara warga Singapura dan Riau itu. Ini deliknya dugaan pidana korupsi,” katanya. Di bagian lain, Staf Ahli Kapolri Dr. Chairul Huda mengaku panggilan tanpa status tersangka dibenarkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ’’Saya kira dalam rangkaian mencari alat bukti dalam delik pidana dibolehkan,” katanya. Chairul tidak mau berspekulasi soal status Susno. ’’Yang jelas, siapa pun yang bersalah tentu sama di mata hukum, tidak perduli pangkat dan jabatannya,” katanya. Sementara itu, pemeriksaan Muhtadi Asnun, hakim Gayus Tambunan tetap akan dilanjutkan. Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Kombespol Zainuri Lubis menjelaskan, Asnun akan diperiksa ulang Jumat (7/5). ’’Pemeriksaan berlanjut karena ada keterangan-keterangan yang harus diklarifikasi,” katanya. (jpnn/spt)
informasi, keterangan, maupun datadata tambahan. ’’Intinya, kami ingin KPK bisa menyimpulkan dengan objektif,’’ katanya. Terkait pemeriksaan yang dilakukan di kantor Kemenkeu sehingga memicu tudingan KPK diskriminasi, Sri Mulyani mengatakan, pemeriksaan KPK yang dilakukan di kantor Menkeu didasarkan pertimbangan teknis karena seluruh dokumen dan data terkait kasus Bank Century ada di kantor Kemenkeu. ’’Jadi tempat yang paling memungkinkan, ya di sini. Secara objektif dan legal tidak ada diskriminasi,’’ ucapnya. (jpnn/niz)
Sambungan dari Hal. 1 ’’Itulah kenapa para petani zaman dulu kuat mencangkul seharian meski hanya sarapan sepotong singkong,” katanya. ’’Sedangkan nilai energi beras merah lebih tinggi jika dibandingkan dengan beras putih (353:349 kalori). Selain itu, proteinnya lebih kaya (8,2:6,8 gram),” lanjut lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran pada 2000 tersebut. Mengemban misi memperbaiki stamina pemain, dr. Fai akan mengajak semua klub sepak bola di tanah air untuk kembali ke alam. Dia bersama PSSI berencana menyosialisasikan kurikulum nutrisi yang diterapkan di IFA ke seluruh klub sepak bola di Indonesia. ’’Dengan begitu, efek dominonya sangat besar,” katanya. ’’Hitung sendiri, ada berapa ratus klub sepak bola di tanah air. Jika kurikulum nutrisi di IFA diterapkan oleh klub-klub, tentu permintaan kebutuhan beras merah, singkong, ubi, kentang, ikan, dan lainnya meningkat. Dunia pertanian dan perikanan juga akan menggeliat. Jadi, bukan hanya prestasi olahraga yang didapat. Itulah cita-cita besar saya,” papar pria kelahiran 7 November 1973 tersebut.
Suami drg. Renta Frianty itu berani bertaruh dengan kredibilitasnya. Menurut dia, dengan rumus nutrisi yang diterapkannya, dalam tiga tahun stamina siswa IFA mampu mengalahkan timnas yang dikelola seperti sekarang. Keyakinan dr. Fai tersebut beralasan. Sebab, sebelum bergabung dengan Badan Tim Nasional (BTN) dan IFA, dia berhasil mengantar beberapa atlet Indonesia berprestasi di ajang internasional. Antara lain, Eko Yuli Irawan dan Triyatno yang meraih medali perunggu di Olimpiade Beijing 2008 dan Lisa Rumbewas yang mendapatkan medali perak dalam Olimpiade 2004. Pada akhir 90an, dr. Fai beberapa kali membantu Ade Rai memenangi kejuaraan binaraga di berbagai even internasional. Dokter yang sudah merampungkan tiga buku itu memang concern pada urusan stamina atlet. Sebab, dari tahun ke tahun prestasi olahraga Indonesia, apalagi sepak bola, meredup. Salah satu kelemahannya adalah stamina atlet yang tidak bagus. Mengapa? ’’Nutrisi yang mereka konsumsi tidak mendukung. Stamina adalah fondasi seorang atlet. Jika hal itu baik, yang lain-lain bisa dibikin baik,”
ucap dr. Fai yang kini dipercaya sebagai direktur Sport Science BTN. Dengan perbaikan nutrisi, diharapkan IFA mampu memasok pemainpemain nasional masa depan. Para siswa akan digembleng di kampus itu selama tiga tahun. Semua biaya hidup dan pendidikan siswa ditanggung PSSI. Untuk menciptakan persaingan yang sehat, tiga bulan sekali dilakukan evaluasi. Siswa yang tidak memenuhi standar dalam olah bola, stamina, maupun kecerdasan, didegradasi dan digantikan oleh bibit-bibit muda lain melalui seleksi ketat. Menunggu semua fasilitas di Sawangan rampung dibangun, untuk sementara para pemain ditempa di Kuningan, Jakarta. Saat ini masih ada 20 pemain hasil penjaringan di wilayah Jabodetabek. Mereka berlatih sekali sehari di bawah asuhan pelatih kepala Kevin Kent yang pernah menangani Akademi Manchester United. Setelah berlatih sore, mereka kembali ke rumah masing-masing. Nanti, setelah resmi dibuka, akademi itu menampung sekitar 40 siswa yang ditangani dua pelatih. Selain Kevin, ada Rasiman, mantan pelatih Timnas U-16. (jpnn/ade)