6
LAPORAN KHUSUS
SENIN, 5 APRIL 2010
Anas Unggul Skill Politik
Inisiator Mulai Galang Hak Menyatakan Pendapat JAKARTA - Politisi yang menjadi motor pansus kasus Century, yang juga dikenal sebagai tim sembilan, kini berusaha agar putusan terhadap Century itu bisa menjadi hak menyatakan pendapat. Mereka kemarin (4/4) berkonsultasi dengan mantan Wapres Jusuf Kalla. Sebelumnya, mereka juga berdiskusi dengan Ketua MK Mahfud M.D. soal kelanjutan kasus Century. Mereka yang menemui JK adalah Maruarar Sirait (PDIP), Akbar Faisal (Hanura), Bambang Soesatyo (Golkar), Lily Chadijah Wahid (PKB), dan Muhammad Misbakhun (PKS). Menurut Bambang, meski hasil akhir angket Century menetapkan ada pelanggaran, masih ada misteri yang belum terungkap. Pansus gagal menghadirkan presiden. Terlebih, pansus juga gagal merealisasikan konfrontasi sejumlah pejabat dan mantan pejabat yang mengetahui penyelamatan Bank Century. Tidak tuntasnya aliran dana tersebut pun menjadi misteri bagi akhir pansus. ’’Karena itu, kami perlu menggalang hak menyatakan pendapat agar semuanya jelas,” ujarnya. Bambang meminta tim pengawas segera dibentuk. Selain tim tersebut, perlu dibentuk tim gabungan dari Mabes Polri, kejaksaan, dan PPATK.Menanggapi pernyataan itu, JK menilai, titik awal penuntasan kasus Century adalah hasil angket yang dicapai DPR. Diperlukan langkah politik dari pemerintah untuk menuntaskan kasus tersebut. Pemerintah harus mampu menjelaskan ke mana aliran dana nasabah yang dilarikan Robert Tantular itu. ’’Lembaga pemerintah kalau mau cepat, ya bisa cepat. Kalau mau lambat, bisa juga. Itu bergantung yang di dalamnya,” papar Kalla. Saat ditanya terkait dengan penggalangan hak menyatakan pendapat, Kalla menolak berkomentar lebih jauh. Menurut dia, penuntasan kasus Century tidak bisa lepas dari peran PPATK. Untuk mengusut kasus mafia pajak saja, PPATK bisa bergerak cepat. Seharusnya, demikian juga saat mengusut kasus Century. ’’Saya yakin, SBY juga akan sangat happy kalau kasus Century tuntas dengan terang benderang,” tambahnya. Penggalangan dukungan atas hak menyatakan pendapat di DPR mulai digulirkan hari ini. Para inisiator angket Century yakin bahwa dukungan atas hak politik DPR tersebut kembali lolos di tingkat paripurna. Optimisme itu muncul sekalipun hitung-hitungan ketentuan undang-undang menyatakan sebaliknya.’’Kami yakin. Sebab, siapa yang mengira pansus angket Century memenangi opsi C,” kata Akbar Faisal, anggota tim sembilan, di kediaman mantan Wapres Jusuf Kalla kemarin. Hari ini merupakan hari pertama DPR kembali masuk setelah reses kurang lebih tiga minggu. Sesuai dengan tahap sidang, April ini dijadwalkan sidang tahap ketiga DPR periode 2009–2014.(jpnn/spt)
FOTO JPNN
MENYATAKAN PENDAPAT: Tim 9 (penggagas Hak Angket Century), Misbakhun, Lily Wahid, Akbar Faisal, Maruarar Sirait, dan Bambang Susatyo, saat menemui mantan Wapres Jusuf Kalla di kediamannya di Jakarta kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Tim 9 meminta dukungan JK untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat di DPR RI.
Mega Langsung Pidato Arah Politik JAKARTA - Arah politik PDIP untuk lima tahun ke depan tak perlu menunggu hingga akhir pelaksanaan kongres, 9 April 2010. Dalam pembukaan kongres pada 6 April, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana memberikan arahan sikap politik kepada seluruh peserta kongres di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur. ’’Akan dijelaskan dalam pidato politik Megawati saat pembukaan,” kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung yang saat dihubungi kemarin (4/4) sudah berada di Bali. ’’Ini, saya lagi bersama beliau (Megawati, Red) mematangkan draf pidato,” imbuh Pram, panggilan akrab Pramono Anung. Megawati sejak Sabtu lalu berada di
Bali. Selain menggelar serangkaian bakti sosial kesehatan, Senin ini Megawati rencananya menghadiri pembukaan pameran foto dirinya karya fotografer senior Joko Sugianto. Secara terpisah, Ketua OC Kongres Tjahjo Kumolo menuturkan, Kongres III PDIP diikuti ketua, sekretaris, dan bendahara dari 33 DPD provinsi dan 496 DPC kabupaten/kota se-Indonesia. Bersama para fungsionaris DPP, mereka berstatus utusan kongres. Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu), organisasi sayap partai, anggota Fraksi PDIP DPR, dan perwakilan partai di luar negeri akan berstatus sebagai peninjau. ’’Megawati akan membuka langsung kongres dilanjutkan dengan pidato
politik,” ujar Tjahjo. Tema Kongres III PDIP adalah Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat. Menurut Tjahjo, OC Kongres PDIP menyediakan akomodasi untuk lebih dari 1.700 peserta resmi kongres. Bahkan, OC menyediakan dapur umum untuk makan siang dan malam bagi pendatang serta penggembira kongres. ’’Prinsipnya, penyelenggaraan konges ini adalah gotong royong seluruh kader partai,” ujarnya. Dia menyebutkan, hampir seluruh utusan cabang kabupaten/kota, khususnya dari Pulau Jawa dan Sumatera, sudah menginformasikan sedikitnya akan membawa dua bus ke Bali. ’’Kami yakin, kongres ini pasti semarak,” katanya. (jpnn/spt)
JAKARTA – Nama Anas Urbaningrum di bursa ketua umum Partai Demokrat (Ketum PD) makin mentereng. Politisi muda ini dinilai paling berpeluang menyusul berikutnya Marzuki Alie kemudian Andi Mallarangeng. Anas lebih kapabel dan mengakar ketimbang kedua kandidat lainnya. Demikian diungkapkan pengamat politik Alfan Alfian dan Bonie Hargens kemarin (4/4). Anas dan Marzuki, menurut Alfan, lebih mengakar di internal partai dan keduanya punya track record yang baik dalam mengurus partai. Sementara Andi Mallarangeng dinilai hanya punya kedekatan ke atas, tapi tidak mengakar ke grass root. ’’Andi hanya kuat di udara lewat iklan-iklan. Padahal jika bicara kedekatan ke atas, lingkar dalam SBY baik Anas maupun Marzuki pun punya. Ditambah, keduanya juga dekat ke grass root karena mereka intens melakukan komunikasi ke pengurus-pengurus DPD. Apalagi, secara politik mereka juga kuat. Anas sebagai ketua bidang politik dan Marzuki Alie mantan sekjen partai yang kini ketua DPR RI. Dengan fakta tersebut, peluang Marzuki dan Anas lebih terbuka dan bisa powerfull,” ulas Alfan. Senada dengan Alfan, Boni Hargens berpendapat, peluang Andi Malarangeng sangat kecil. Karena, Andi melahirkan tingkat resistensi yang tinggi di internal Demokrat. ’’Andi Mallarangeng, jelas tidak bisa mewarisi ideologi politik SBY dan kelompok-
nya, karena dia bukan militer dan bukan Jawa. Selama ini, Andi hanya menjadi juru bicara presiden, dan tidak pernah mengurus PD secara serius. Bahkan, dia mantan pengurus pimpinan partai lain, yaitu PDK bersama Ryaas Rasyid,” ulas Bonie. Sedangkan Anas, lanjut pengamat politik dari UI ini, memiliki skill politik yang baik diterima dibasis dan memiliki jaringan kultural. Meski secara usia, Anas masih muda. ’’Kalau Marzuki, sudah pasti memiliki kematangan politik. Terbukti dengan posisinya saat ini, ketua DPR RI. Itu modal yang kuat. Bisa jadi, Marzuki muncul sebagai jalan tengah,” ungkap Bonie. Karena saat ini, lanjut Bonie, PD membutuhkan figur kandidat Ketum yang memiliki visi-misi brilian ke depan, di tengah kondisi krisis dan terpaan ’’badai politik’’ yang mengarah ke Demokrat. ’’Sehingga tidak bisa hanya bermodalkan popularitas. Harus yang visioner. Dan saya yakin, peluang itu ada di Anas dan Marzuki,” jelas Bonie. Bagaimana dengan restu SBY yang tetap menjadi determinan dalam proses pemilihan Ketum Demokrat? Terlebih, Andi Mallarangeng seolah sudah mendapatkan restu tersebut karena keberadaan Ibas di kubu Andi. Menurut Alfan hal itu bukan faktor signifikan. Karena jika SBY secara verbal menunjukkan dukungannya terhadap salah satu calon, akan melahirkan blunder politik di internal PD. (jpnn/spt)