BERITA UTAMA
KAMIS, 3 MARET 2011
5
Jawa Pos News Network
Upah Layak Hanya di Delapan Provinsi JAKARTA - Fakta yang cukup ironis kembali dirilis oleh pemerintah. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, hasil penetapan upah minimun provinsi (UMP) 2011 sangat mengejutkan. Dari 33 provinsi, hanya delapan yang menetapkan UMP di atas kebutuhan hidup layak (KHL). Ke-8 provinsi itu adalah Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Bengkulu, DI Jogjakarta, dan Jambi. ’’Karena itu kami imbau agar pemerintah daerah (pemda) lebih concern pada urusan ini,’’ kata Muhaimin di Jakarta kemarin (2/3). Berdasarkan data Kemenakertrans, hanya delapan provinsi yang UMP melebihi KHL tahun ini. Provinsi Sulawesi Utara menempati urutan teratas dengan perbandingan UMP/ KHL sebesar 112,30 persen dengan UMP sebesar Rp1.050.000 dan KHL Rp935.000. Urutan kedua Sumut sebesar 107,19
persen dengan UMP Rp1.350.000 dan KHL Rp966.000. Kalsel 106,89 persen dengan UMP Rp1.126.000 dan KHL Rp1.053.379. Kalteng 103,61 persen dengan UMP Rp1.134.580 dan KHL Rp1.095.000. Sedangkan Sulsel 101,57 persen dengan UMP Rp1.100.000 dan KHL Rp1.083.000. Bengkulu 100,86 persen dengan UMP Rp815.000 dan KHL Rp808.031, Jogjakarta 100,71 persen dengan UMP Rp808.000 dan KHL Rp802.335. Jambi Rp100,02 persen dengan UMP Rp1.028.000 dan KHL Rp1.027.791. Muhaimin kini menyusun imbauan kepada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia agar memberi perhatian lebih pada urusan ini. Terutama agar memberikan upah layak yang nominalnya lebih tinggi dari UMP bagi pekerjanya. Penetapan upah layak di atas UMP, katanya, harus disepakati dalam perundingan bipartit. Yakni perundingan antara pengusaha, manajemen perusahaan dan serikat pekerja yang mewakili
buruh di perusahaan. ’’Karena dengan upah yang layak, ketenangan bekerja dan kesejahteraan para pekerja dapat ditingkatkan,’’ ujarnya. Ketua Umum DPP PKB itu mengingatkan, konsep dan kebijakan UMP sebagai upah terendah sejatinya diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah minimum, ia menjelaskan, hanya sekadar jaring pengaman sosial jadi harusnya upah riilnya ada di atas ketentuan itu. Ia mengatakan, dalam mengambil keputusan penetapan upah, baik pihak pengusaha maupun pekerja/buruh, harus sama-sama terbuka, saling pengertian, dan membangun komunikasi yang baik. Dalam menetapkan upah perusahaan harus mempertimbangkan sejumlah faktor. Antara lain, pemenuhan kebutuhan KHL untuk peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan produktivitas. ’’Terutama upah yang berlaku di pasar dan kemampuan perusahaan,’’ katanya. (jpnn/c3/niz)
Sehari Bertugas, Nanan Mutasi 16 Pati JAKARTA – Baru dilantik sehari, Wakil Kepala Polri Komjen Nanan Soekarna langsung membuat gebrakan di tubuh Korps Bhayangkara. Sebagai Ketua Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Polri, Nanan menandatangani telegram rahasia untuk mutasi 16 orang perwira tinggi (pati). Sejumlah jabatan strategis diduduki angkatan Nanan (Akpol 1978, sama dengan Kapolri). Sebagian yang lain dipegang oleh generasi 1980-an yang disiapkan sebagai pengganti. ’’Surat telegram ditandatangani oleh Wakapolri,’’ ujar Kadivhumas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul Alam kemarin (2/3). Surat itu bernomor STR/171/III/2011. Nanan dilantik sebagai Wakapolri pada 1 Maret 2011 jam 9 pagi. Menurut informasi yang dihimpun koran ini, TR untuk mutasi 16 pati itu baru ditandatangani Nanan pada malam hari setelah pelantikan. Anton menjelaskan pergantian itu tidak mendadak. ’’Sudah dipersiapkan. Sebagian karena persiapan pensiun dan juga untuk penyegaran organisasi,’’ katanya. Jabatan yang ditinggalkan Nanan (Irwasum) dijabat oleh Komjen Fajar Prihantara (Akpol 1977) yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri (Kabaharkam Polri). Posisi Fajar digantikan oleh Kalemdiklatpol Komjen Imam Sudjarwo (Akpol 1980).
Nah, posisi Kalemdiklatpol diganti oleh Irjen Oegroseno (Akpol 1978) yang sekarang menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara. Dengan begitu, Oegro akan naik menjadi bintang tiga. Dihubungi kemarin, Oegro yang pernah menjadi Kapolres di Surabaya Timur itu mengaku sudah mendengar kabar. Namun, dia tetap low profile. ’’Terima kasih ucapannya, tapi TR belum sampai Medan,’’ katanya. Oegro akan digantikan oleh Irjen Wisnu Ahmad Sastro yang sebelumnya sebagai staf ahli manajemen Kapolri. Kapolda Jatim Irjen Badrodin Haiti juga ikut dalam gerbong mutasi. Badrodin ditarik sebagai Koordinator Staf Ahli Kapolri. Penggantinya adalah Irjen Untung Suharsono Rajab (1977) yang sebelumnya sebagai Widyaswara Utama Sespim Polri Lemdikpol. Untung Radjab pernah menjabat sebagai Kapolda DIY dan Kapolda Kalimantan Selatan. Di Kalsel, Untung dikenal sebagai Kapolda yang tegas terhadap penambangan liar. ’’Mohon doanya saja,’’ kata Untung kemarin. Secara terpisah, sumber di Mabes Polri menjelaskan, mutasi kali ini merupakan bagian dari program Nanan untuk menguatkan citra Korps Bhayangkara yang selama ini dianggap terpuruk karena kasus Susno, Gayus, dan rekening gendut. ’’Pak Fajar (Irwasum) dan pak Oegro
sudah dikenal ketegasannya. Pak Oegro ini nanti akan menyiapkan Detasemen Penanggulangan Anti Anarki yang jadi ujung tombak Polri,’’ katanya. Dia menambahkan, sejumlah jendral yang sempat disebut-sebut dalam kasus rekening gendut atau kasus Gayus tidak mendapatkan porsi strategis. ’’Anda tahulah, siapa saja nama-namanya,’’ katanya. Sebaliknya, mereka yang dianggap berjasa dalam penuntasan kasus naik jabatan. ’’Misalnya pak Mathius Salempang. Beliau yang pimpin tim independen Gayus, sekarang ditarik sebagai Wakil Kepala Bareskrim,’’ katanya. Wakabareskrim lama Irjen Dikdik Mulyana Arief Mansyur akan menjabat sebagai pengajar (widyaiswara) Lemdikpol Polri. Di bagian lain, Indonesia Police Watch (IPW) menilai, langkah Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo memutasikan posisi 16 pati Polri yang dipimpin Akpol era 1970an merupakan langkah yang tepat dan objektif. Sebab, posisi Akpol era 1970-an yang kini dipimpin angkatan 1978 yang dijabat Kapolri, Wakapolri, dan Irwasum akan berakhir dua sampai tiga tahun ke depan atau menjelang Pemilu 2014). ’’Kami nilai terobosan Kapolri Timur Pradopo memutasi posisi 16 pati itu tidak saja untuk menguatkan gerbong kepemimpinannya, tetapi juga langkah tepat untuk menyiapkan generasi Polri era 1980-an,’’ ujar Direktur IPW Neta Sanusi Pane. (jpnn/c3/niz)