NIORA
JUMAT, 16 SEPTEMBER 2011
sang Raja
Langkah Rektor Menuai Badai
MI/ADAM DWI
), Kampus UI Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Perpustakaan tersebut merupakan perpustakaan
Dharma perguruan tinggi. Ia menekankan hal itu demi keberlangsungan proses perkuliahan di UI dan telah disetujui semua pihak. “Target penyelesaian masalah ini sebelum masa tugas MWA habis, yaitu awal Januari 2012,” kata Nuh. Semoga harapan dan target itu bisa terwu-
jud. Mengingat, UI adalah kampus tertua yang selama ini lekat dengan predikat salah satu perguruan tinggi terbaik di Tanah Air. (Bay/ KG/AT/EM/AX/DD/S-3) hafizd@mediaindonesia.com
19
REKTOR Universitas Indonesia (UI) Gumilar Rusliwa Somantri dinilai melakukan kesalahan penafsiran terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No 66/2010 selepas pencabutan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Itulah yang menimbulkan persoalan di internal kampus perjuangan tersebut. “Saat ini UI dalam masa transisi hingga 2013 pascadicabutnya UU BHP oleh MK, dan rektor salah menafsirkan peraturan penggantinya, PP 66/2010. Ia menganggap organ-organ yang ada itu otomatis hilang, termasuk MWA (Majelis Wali Amanat), DGB (Dewan Guru Besar), dan organ lainnya, semuanya demisioner, dan terjadi kekosongan hukum,” ujar pakar hukum Adnan Buyung Nasution saat pemaparan pandangan hukumnya dalam sidang tahunan MWA di Fakultas Ekonomi UI, Depok, Jawa Barat, Rabu (14/9). Tanpa adanya keberpihakan, pengacara yang juga alumnus UI itu mengatakan bahwa dirinya secara objektif diminta rektor untuk mempelajari peraturan tersebut. Hasilnya, Buyung menyatakan bahwa Gumilar telah salah tafsir. “Dia disesatkan oleh pernyataan dari kolega saya, yang juga pakar hukum termasuk legal opinion dari Kejaksaan Agung,” paparnya. Sebenarnya tidak terjadi kekosongan hukum. Malahan PP 66/2010, lanjut Buyung, memberikan jalan keluar dan PP 152/2000 masih berlaku dengan segala organnya hingga masa transisi usai atau setelah adanya peraturan baru, juga statuta universitas. Oleh karena itu, Buyung menyarankan agar MWA UI segera bertindak dengan memanggil semua komponen universitas untuk menggelar rapat internal. Pendapat hukum lain juga disampaikan Hikmahanto Juwana. Guru Besar Fakultas Hukum UI itu mengatakan bahwa selama masa transisi hingga 2013, tata kelola UI, termasuk adanya MWA dan badan penopang lainnya, masih berlaku menurut PP No 152/2000. “Masa transisi ini, tata kelola BHMN, masih berlaku sebelum muncul PP dan statuta yang baru, dengan catatan pemegang kepentingan sebelumnya masih diikutsertakan.” Salah satu kekhawatiran para sivitas akademika UI saat ini ialah jika status perguruan tinggi negeri (PTN) disahkan dalam waktu dekat. Bila demikian, diperkirakan sekitar 8.000 karyawan UI, termasuk pengajar dan pengelola universitas, akan kehilangan pekerjaan. Pasalnya, jika UI dan enam perguruan Gumilar tinggi yang sebelumnya berstatus BHMN Rektor UI
lainnya menjadi PTN, pengajar dan pengelola universitas harus berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Secara internal Kisruh internal UI yang dipicu pemberian gelar doktor honoris causa kepada Raja Arab Saudi juga disayangkan anggota Komisi X DPR RI Deddy Gumilar. Ia mengaku prihatin karena isu tersebut kini semakin melebar ke mana-mana. Hal itu bahkan berbuntut pada seruan mogok belajar di kalangan mahasiswa serta mogok mengajar untuk para dosen. “Bisa kita lihat kisruh ini telah membuat banyak masalah, dan yang paling berbahaya adalah terpecahnya konsentrasi akademisi dalam kegiatan belajar mengajar,” ungkap yang pria yang akrab disapa Miing itu. Ia juga sependapat dengan Buyung, bahwa Gumilar selaku rektor terpilih telah melakukan penafsiran yang salah dengan PP yang baru. Jika ini terjadi, akan ada kecenderungan kepemimpinan universitas hanya dipimpin satu orang. “Masak hanya Gumilar yang eksis? Padahal, DGB, MWA, adalah organ penting dalam memajukan universitas, khususnya di bidang akademik,” tegasnya. Saat ditanya apakah DPR akan memfasilitasi dialog terkait kisruh tersebut, menurut Miing, pihaknya belum mengagendakan hal itu. Namun, Komisi X akan meminta keterangan kepada Menteri Pendidikan Nasional mengapa kisruh itu semakin berlarut-larut. “Intinya semua elemen dalam tubuh UI perlu berdialog, termasuk rektor, untuk membuka seterang-terangnya karena ini telah menjadi masalah yang menyangkut hajat publik.” Ia pun menyarankan agar UI segera menyelesaikan masalah itu secara internal agar tidak dicampuri pihak luar yang juga mungkin mendompleng kisruh tersebut. (HZ/ KG/H-1)
MI/ADAM DWI
R Somantri
Penganugerahan Doktor hanya Puncak Gunung Es KISRUH pemberian gelar doctor honoris causa kepada Raja Arab Saudi, Abdullah, oleh Universitas Indonesia (UI) sepertinya menjadi pemicu untuk pengungkapan beragam permasalahan di UI. Beragam tuntutan yang tidak terkait dengan masalah gelar doktor tersebut bermunculan. Di Kampus UI Depok sempat terjadi aksi longmarch yang diikuti, antara lain, oleh para pekerja yang tergabung dalam Paguyuban Pekerja UI. Pada kesempatan itu, Ketua Presidium Paguyuban Pekerja UI Andri Gunawan Wibisana mengungkap persoalan status pekerja mulai dari staf hingga dosen banyak yang tidak jelas. ”Kami menuntut supaya masalah pekerja di UI ini diselesaikan segera,” kata Andri. Tak hanya kalangan pekerja, para mahasiswa juga menyampaikan tuntutan. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Maman Abdurrahman, menyatakan permasalahan yang terjadi di UI ibarat fenomena gunung es. Ia menilai, dalam masa transisi tata kelola UI sama sekali tidak transparan, banyak kebijakan rektor yang tidak terkontrol dengan baik. Maman mengungkapkan beberapa hal yang menjadi tuntutan BEM UI. Pertama, mengenai tata kelola universitas dan kejelasan statuta payung hukum UI. Hal itu terkait adanya ketidaksepemahaman antara rektor UI dan beberapa guru besar terkait masa transisi di UI dari status perguruan tinggi badan hukum milik negara menjadi perguruan tinggi negeri. Kedua, mengenai transparansi keuangan dan sistem
jalur masuk bagi mahasiswa baru. Dalam hal itu, BEM UI menuntut agar rektorat mengedepankan proses check and balances serta akuntabilitas. BEM UI juga mempermasalahkan masterplan pembangunan UI yang dinilai lambat pengawasan dan kontrolnya. Beragam aksi yang dilakukan karyawan ataupun mahasiswa tersebut mengundang keprihatinan Mendiknas M Nuh. Namun, Nuh memberikan garansi bahwa tidak akan terjadi pemogokan di UI, baik pemogokan kerja oleh karyawan maupun mogok kuliah oleh mahasiswa. ‘’Dipastikan tidak ada pemogokan lagi,” kata Nuh, Rabu (14/9). Pasalnya, lanjut Nuh, dalam pertemuan mediasi dengan pihak terkait, yakni Majelis Wali Amanah, senat, akademik, guru besar, maupun rektorat, semua sepakat menyelesaikan permasalahan secara internal. Konflik internal UI yang akhir-akhir ini berbau isu penggulingan sang rektor, Gumilar R Somantri, memang memprihatinkan. Pasalnya, di bawah kepemimpinan Gumilar-lah UI menjadi universitas terkemuka yang menduduki rangking dunia yang amat membanggakan. Pemeringkatan yang baru saja dirilis terhadap 10.200 perguruan tinggi di 200 negara di dunia menempatkan UI di rangking 155 dunia. Dengan peringkat itu, UI jauh mengungguli Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menempati rangking 621 dunia, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) di peringkat 779. (Bay/HZ/KG/S-3)
TUNTUT PERBAIKAN UI: Sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia (UI) melakukan aksi bersih-bersih saat berunjuk rasa di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Rabu (14/9). Mereka menuntut evaluasi terhadap penyimpangan mekanisme jalur masuk UI, transparansi keuangan, dan pencabutan biaya operasional pendidikan berkeadilan. MI/ADAM DWI