E KONOMI | JUMAT, 16 SEPTEMBER 2011 | HALAMAN 13
EKONOMIKA Pakistan Melunak, PTA Lanjut PEMERINTAH Pakistan dan Indonesia akan melanjutkan pembicaraan kerja sama dagang istimewa (preferential trade agreement/PTA) yang telah tertunda hingga empat tahun. Hal itu terjadi setelah pemerintah Pakistan mempertimbangkan permintaan Indonesia untuk penurunan bea masuk minyak kelapa sawit mentah (CPO). “Hal itu karena Pakistan ingin perjanjian PTA dengan Indonesia tidak terkatung-katung lebih lama lagi. Kami bisa mengembalikan pangsa pasar CPO Indonesia menjadi 55% atau senilai US$1 miliar,” ujar Wakil Menteri Perdagangan Pakistan Zafar Mehmood di Jakarta, kemarin. Ekspor CPO Indonesia sempat terhenti ketika pembicaraan PTA ini mandek. Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan Gusmardi Bustami menyambut baik mulai mencairnya sikap Pakistan tersebut. Ia berharap pembicaraan PTA ini dapat selesai dalam 1-2 hari ke depan. (GA/T-3)
Tambahan Kuota Solar Nelayan
ANTARA/JESSICA WUYSANG
PENGENTASAN KEMISKINAN: Deretan rumah kumuh berdesakan di tepian Sungai Kapuas, Pontianak, Kalbar, Jumat (11/3). Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah dan Komisi XI DPR sepakat memasukkan angka kemiskinan dalam batang tubuh Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012.
Kemiskinan Masuk APBN Dengan masuk ke batang tubuh RUU APBN, akan ada evaluasi terkait program penanggulangan kemiskinan. FIDEL ALI PERMANA
P
E M E R I N TA H d a n Ko misi XI DPR sepakat memasukkan angka kemiskinan dalam batang tubuh Rancangan UndangUndang (RUU) Anggaran Penda patan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Dengan adanya klausul tersebut, pengentasan masyarakat dari kemiskinan menjadi lebih konkret. “Kita baru pertama kalinya bisa memasukkan pengentasan kemiskinan dalam UU APBN. Ini jadi lebih konkret dan jadi perintah langsung,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis seusai mengikuti rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas asumsi ekonomi makro dalam RUU APBN 2012, kemarin. Pemerintah dalam rapat tersebut diwakili Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Hartadi Sarwono. Harry melanjutkan, selain me-
masukkan target angka kemiskinan, pemerintah dan Komisi XI DPR juga sepakat memasukkan target penyerapan tenaga kerja dan pengangguran pada batang tubuh RUU APBN 2012. Untuk target angka kemiskinan, pemerintah dan Komisi XI DPR sepakat menjadi 10,5%-11,5% dari total jumlah penduduk. Adapun untuk angka penyerapan tenaga kerja yaitu setiap 1% pertumbuhan ekonomi dapat menyerap 450 ribu tenaga kerja, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,4%-6,6%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan pemerintah pada 2010 adalah 13,3% atau sebanyak 31 juta orang, kemudian pada 2011 ditargetkan turun menjadi 12,5% atau 30,2 juta orang miskin. Menurut Harry, karena masuk ke batang tubuh RUU APBN, akan ada evaluasi terkait program penanggulangan kemiskinan. Hal itu untuk mengukur, apakah pro-
gram pemerintah mencapai target atau tidak. Selama ini, penanggulangan kemiskinan ada dalam rencana kerja pemerintah (RKP). Tetapi, hal tersebut belum dianggap kuat karena masih normatif. Dalam menanggapi itu, Menkeu Agus Martowardojo mengatakan secara prinsip pemerintah tidak keberatan. “Untuk prinsip, memasukkan target-target itu (angka kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan pengangguran) dalam batang tubuh (RUU APBN 2012), kami ti dak keberatan,” ujarnya. Sebelumnya, rapat kerja antara pemerintah dan Komisi XI DPR mengalami kebuntuan lantaran pemerintah belum sepakat soal pembahasan angka kemiskinan. Pemerintah berkeinginan agar pembahasan asumsi makro didahulukan. Asumsi makro Selain menyepakati angka ter-
sebut, pemerintah dan Komisi XI DPR kemarin juga menyepakati sejumlah asumsi ekonomi makro. Untuk angka pertumbuhan ekonomi Indonesia disepakati besarannya 6,7% di 2012. Komisi XI DPR sempat meminta pemerintah menaikkan angka pertumbuhan ekonomi 2012. Namun, Menkeu menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7% merupakan langkah optimistis pemerintah, dengan melihat belum pastinya krisis di Amerika Serikat dan Eropa. “Perlu dilihat kondisi global yang sangat serius. Jika melihat, besar sekali pengaruhnya terhadap negara-negara yang selama ini mendukung investasi di Indonesia. Di beberapa negara sekarang sudah beramai-ramai menaikkan inflasi. Kita lihat kondisi global itu akan pengaruhi Indonesia,” kata Agus. Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012 akan bergerak di bawah asumsi 6,7%. BI mengestimasi pertumbuhan ekonomi hanya akan berkisar di 6,5% (Media Indonesia, 14/9). Selain menyepakati angka pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan Komisi XI DPR kemarin juga menyepakati asumsi makro lain seperti inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) untuk jangka waktu 3 bulan (lihat grafik). (*/X-10) fidel@mediaindonesia.com
PERMINTAAN tambahan kuota 1,8 juta kiloliter (kl) solar untuk nelayan baru akan dibicarakan pemerintah pada pekan depan. Tidak hanya alokasi, pembicaraan itu juga akan mencakup jaminan harga yang tetap untuk solar nelayan. “Kita akan membicarakan minggu depan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), meminta kuota untuk BBM nelayan. Saya sudah sampaikan pada rapat kabinet, kebutuhannya 2,5 juta kl, saat ini yang diberikan baru 700 ribu kl,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad di Jakarta, kemarin. Menurutnya, pemberian jaminan pasokan dan subsidi solar sangat penting karena terkait langsung dengan upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan. “Makanya, kita mendesak agar Menteri ESDM dan aparat terkait untuk menyediakan solar subsidi dan harganya tidak dinaikkan.” (GA/T-3)
Pemerintah akan Konversi Surat Utang KEMENTERIAN Keuangan dan Bank Indonesia (BI) tengah membahas rencana konversi surat utang yang tidak bisa diperdagangkan (nontradable bonds) yang dimiliki bank sentral menjadi surat utang yang bisa diperdagangkan (tradable). Konversi itu dimungkinkan membantu BI dalam menjalankan operasi moneternya. “Masih dalam pembicaraan. Kita bahkan sekarang sudah jalan, tapi kapan selesainya saya tidak bisa memastikan. Jadi itu nanti bisa membuat nontradable bonds yang dipegang BI menjadi tradable sehingga bisa digunakan untuk operasi moneter,” ujar Deputi Gubernur BI Hartadi A Sarwono di Gedung DPR, kemarin. Menurutnya, konversi ini hanya untuk mengubah surat utang yang tidak bisa diperdagangkan menjadi dapat diperdagangkan. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto, saat ini nilai nontradable bonds yang dipegang BI mencapai Rp250 triliun, dan itu nantinya akan dikonversi secara bertahap menjadi tradable. (AI/T-3)
ANTARA/AUDY ALWI
JUARA UMUM: Dirut Bank Tabungan Negara Iqbal Latanro (kanan) menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada malam penghargaan Annual Report Award 2010 di Jakarta, Rabu (14/9). BTN dinobatkan sebagai juara umum.
Aturan Devisa Ekspor Untungkan Bank Lokal BBM Subsidi bakal PARA pelaku industri perbankan dalam negeri menilai kebijakan Bank Indonesia soal devisa ekspor dan utang luar negeri akan meningkatkan potensi perbankan dalam bisnis pembiayaan ekspor. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono. “Persoalannya, ada banyak eksportir yang menggunakan dukungan dana dari bank luar negeri. Biasanya kalau dapat pinjaman kredit ekspor dari bank itu, transaksi ekspornya pun harus lewat dia,” imbuhnya. Untuk mengatasi hal itu, ia berpendapat perlu ada kompromi bagi eksportir yang sudah lebih dulu mendapat pembiayaan ekspor dari bank di luar negeri. Kompromi dapat diberikan dalam bentuk masa transisi. Adapun Deputi Gubernur BI Hartadi A Sarwono menjelaskan, BI tidak mewajibkan devisa ekspor itu untuk terus-menerus diparkir di bank dalam negeri. BI membebaskan eksportir untuk membawa keluar kembali devisa ekspor, misalnya untuk membayar utang. “Yang penting dibawa masuk dulu untuk dicatatkan. Jadi kita tahu ada hasil ekspor sekian yang sama dengan PEB (pemberita-
DEVISA EKSPOR: Petugas dari Bank Indonesia sedang menyortir uang yang layak beredar di salah satu bank BUMN di Jakarta, beberapa waktu lalu. Kebijakan Bank Indonesia soal devisa ekspor dan utang luar negeri akan meningkatkan potensi perbankan dalam bisnis pembiayaan ekspor. MI/USMAN ISKANDAR
huan ekspor barang) dan devisa hasil ekspor yang dilaporkan,” jelas Hartadi. Ia pun mengingatkan kalangan perbankan untuk meningkatkan servis dan keragaman produk agar para eksportir kerasan menempatkan dana mereka di dalam negeri. Pada 1 Oktober nanti, BI berencana mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan eksportir memasukkan devisa hasil ekspor di bank dalam negeri. Kewajiban serupa juga diterapkan atas debitur utang luar negeri.
Adapun masa transisi diberikan hingga 31 Desember 2011. Eksportir yang melanggar kewajiban itu akan dikenai denda sebesar 0,5% dari PBE atau utang yang belum dimasukkan. Besar sanksi minimal Rp10 juta sampai maksimal Rp100 juta per transaksi. Di kesempatan lain, pengusaha senior Sofjan Wanandi mengatakan, pada dasarnya, dunia usaha tidak menolak aturan itu. Namun, ada sejumlah kekhawatiran soal teknis aturan yang mungkin dapat menjadi kendala. “BI sudah katakan, setelah
masuk, uang itu bisa kita tarik lagi untuk bayar utang (di bank luar). Jadi cuma dicatat. Namun, kan bank di luar bisa saja tidak percaya,” ungkapnya. Jika dana tersebut tidak dapat segera dikeluarkan, Sofjan khawatir ke depan, bank luar negeri enggan memberi kredit ke pengusaha Indonesia. Saat ini, menurutnya, banyak pengusaha memilih meminjam ke bank luar karena bunga kredit relatif rendah. “Kita pinjam rupiah 12% bunganya, kalau dolar 9%. Pinjam di luar negeri cuma 3%.” (AI/GA/E-3)
Tembus Kuota 2011 PEMERINTAH mengakui konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun ini akan menembus 41 juta kiloliter (kl). Angka tersebut melampaui alokasi 40,49 juta kl dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011. “Sekarang kan 40,4 juta kl, mungkin bisa sampai 41 juta kl. Namun, kenaikan konsumsinya masih di bawah 10%,” ungkap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita H Legowo di sela rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, kemarin. Padahal sebelumnya peningkatan alokasi BBM bersubsidi dalam APBN-P 2011 dilakukan setelah pemerintah menyerah untuk bisa mencukupi kebutuhan masyarakat dengan kuota 38,6 juta kl dalam APBN 2011. Menurut Evita, sejauh ini pengaturan BBM bersubsidi memang hanya sebatas imbauan agar masyarakat mampu tidak membeli BBM bersubsidi dan peningkatan pengawasan untuk mengurangi
penyelewengan. Selain itu uji coba pemasangan sistem kendali BBM dengan gelombang radio atau radio frequency identity (RFID) menunjukkan kebijakan itu bisa menekan konsumsi secara signifikan. “Untuk uji coba RFID di mikrolet rute Kampung Melayu-Senen, sa tu kendaraan kan kemarin dibatasi 50 liter (bensin) sehari. Ter nyata kelihatannya cukup, bahkan ada kendaraan yang hanya 30 liter sehari,” ungkap Dirjen Migas. Nada lebih optimistis diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Ia meyakini kuota BBM bersubsidi 40,49 juta kl itu akan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Syaratnya, pemerintah daerah (pemda) aktif melakukan pengawasan. “Jika tak ada pengawasan dari pemda, kebocoran itu mungkin terjadi,” ujar Hatta yang hadir dalam raker tersebut menggantikan Menteri ESDM Darwin Saleh. Adapun dalam RAPBN 2012, pemerintah mengajukan jatah 40 juta kl BBM bersubsidi. (*/T-3)